Sleman — Tim futsal Kapanewon Depok sukses menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Sleman 2026. Skuad kebanggaan warga Depok ini berhasil mengamankan juara ketiga dan membawa pulang medali perunggu setelah menunjukkan performa konsisten dengan menjunjung tinggi sportivitas di sepanjang turnamen, Rabu (6/5/2026).

Capaian ini menjadi salah satu potret keberhasilan pembinaan olahraga di tingkat wilayah. Keberhasilan tim futsal meraih podium tidak lepas dari kerja keras kolektif yang melibatkan para atlet, pelatih, hingga jajaran ofisial. Dukungan strategis serta pendampingan intensif dari KONI Kapanewon Depok selama kompetisi berlangsung dinilai menjadi faktor krusial yang menjaga mental bertanding para pemain.

Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota tim atas dedikasi dan semangat juang yang tidak kenal lelah. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah manis dari kedisiplinan dan kekompakan yang telah dipupuk sejak masa persiapan. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh tim pelatih yang telah membimbing para atlet dengan penuh tanggung jawab hingga mencapai target yang diharapkan.

“Terima kasih atas perjuangan, kerja keras, dan semangat luar biasa yang telah diberikan oleh seluruh pemain dan ofisial. Prestasi ini adalah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kapanewon Depok. Kami berharap ini menjadi langkah awal sekaligus motivasi untuk meraih pencapaian yang jauh lebih tinggi di masa mendatang,” ujar Rakhmat Harinawan saat memberikan keterangan terkait keberhasilan timnya.

Selain aspek teknis di lapangan, penghargaan juga diberikan kepada KONI Kapanewon Depok atas komitmennya dalam memfasilitasi pembinaan atlet. Sinergi antara pemerintah wilayah dan lembaga olahraga ini diharapkan terus berlanjut guna mencetak bibit-bibit unggul yang mampu mengharumkan nama Depok di level yang lebih luas. Program pembinaan yang terukur diyakini akan melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya mahir secara skill, tetapi juga memiliki karakter sportivitas yang kuat.

Prestasi medali perunggu ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi para atlet muda di wilayah Depok untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Dengan keberhasilan tim futsal ini, Kapanewon Depok optimis dapat terus bersaing secara kompetitif dalam berbagai cabang olahraga lainnya di masa depan, sekaligus memperkuat identitas wilayah sebagai gudang atlet berprestasi di Kabupaten Sleman. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Tim Penggerak (TP) PKK Kalurahan Donoharjo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan. Komitmen ini ditunjukkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang diselenggarakan oleh TP PKK Kabupaten Sleman di Rumah Dinas Bupati Sleman, Rabu (6/5/2026). Agenda ini bertujuan untuk memastikan 10 Program Pokok PKK berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah hingga pusat.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pemeriksaan administratif, tetapi juga ruang pembinaan berkelanjutan bagi para kader di tingkat kalurahan. Melalui evaluasi ini, TP PKK Donoharjo diharapkan dapat mempertahankan tertib administrasi sekaligus mempertajam implementasi program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan dasar keluarga di wilayahnya.

Ketua TP PKK Donoharjo, Tri Rahayu, menjelaskan bahwa momentum evaluasi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana program yang direncanakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada pelaporan di atas kertas, tetapi juga pada dampak nyata di lapangan. Menurutnya, refleksi pasca-evaluasi akan menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan dan inovasi program ke depan.

“Kegiatan ini menjadi sarana refleksi bagi PKK Donoharjo untuk mengukur capaian program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan. Setelah adanya monev ini, kami dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan, baik dari kabupaten maupun pusat. Kami ingin program PKK benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan keluarga di Donoharjo,” ujar Tri Rahayu di sela kegiatan.

Dalam penilaian tersebut, TP PKK Donoharjo menonjolkan beberapa inovasi unggulan, di antaranya program Ketapangmas atau Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat. Program ini mendorong warga memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan guna memenuhi gizi keluarga secara mandiri. Selain itu, program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) juga menjadi perhatian karena dinilai efektif dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga melalui pengembangan usaha mikro.

Ketua TP PKK Kabupaten Sleman, Parmilah Harda Kiswaya, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini dilakukan bukan untuk mencari kekurangan, melainkan sebagai bentuk pendampingan dari kabupaten kepada pengurus di tingkat bawah. Ia berharap sinergi antara pengurus kalurahan dan para kader semakin solid untuk menyukseskan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan untuk melihat progres kegiatan sekaligus mencari formula yang tepat agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kami ingin memastikan bahwa program PKK benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah kalurahan dan para kader, kita bisa mewujudkan keluarga yang mandiri dan berkualitas,” tegas Parmilah Harda Kiswaya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan monev ini mencakup pemeriksaan terhadap pelaporan kegiatan, dokumentasi, hingga validasi inovasi program. Dengan adanya evaluasi rutin, diharapkan TP PKK Donoharjo mampu terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis serta memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial di wilayah Sleman melalui semangat gotong royong. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Sleman — Di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali membingungkan masyarakat, muncul sosok pegiat literasi yang memilih berjuang dari lingkup terkecil, yakni kampung. Sutarto Agus Raharjo, seorang warga Margomulyo, Seyegan, Sleman, menjadikan dunia tulis-menulis sebagai jalan pengabdian untuk menguatkan partisipasi warga dalam menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat.

Agus mulai meniti perannya di Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Margoraras Seyegan sejak tahun 2014. Kesadarannya muncul dari kegelisahan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek atau penerima informasi pasif, melainkan harus mampu menjadi pelaku komunikasi publik yang mandiri. Sejak tahun 2017, ia dipercaya menahkodai KIM Margoraras sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendiseminasikan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.

Baginya, literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis secara teknis, melainkan alat untuk membangun masyarakat yang kritis dan peduli terhadap perkembangan daerahnya. Kegemarannya membaca buku bertema lingkungan hidup dan sastra sejak masa muda turut membentuk karakter penulisannya yang mendalam namun tetap dekat dengan kebutuhan warga di tingkat kalurahan maupun padukuhan.

“Saya ingin terus menulis sampai kapan pun dan ingin menggerakkan komunitas literasi di kampung melalui wadah KIM ini. Menulis adalah cara kita mendokumentasikan sejarah kecil di wilayah kita sendiri agar bisa diketahui oleh khalayak luas secara akurat,” ujar Sutarto Agus Raharjo saat ditemui di Café Ayom-Ayem, Sleman, Rabu (6/5/2026).

Dalam mengembangkan organisasinya, Agus kerap berkaca pada keberhasilan KIM di wilayah lain, seperti KIM Depok Raya yang memiliki banyak kontributor berita. Ia terobsesi membawa semangat produktivitas tersebut ke wilayah Seyegan agar potensi-potensi lokal, mulai dari kegiatan sosial hingga pembangunan infrastruktur, dapat terekspos secara maksimal ke media publik.

Ia sering memotivasi rekan-rekan di wilayahnya agar mau terjun langsung menjadi wartawan warga. Menurutnya, jika sebuah wilayah memiliki banyak penulis, maka arus informasi dari bawah ke atas akan berjalan lebih dinamis. Hal ini penting agar aspirasi dan prestasi warga di tingkat akar rumput tidak luput dari perhatian pemerintah maupun masyarakat luas.

“Saya sering menyampaikan ke pihak Kapanewon Seyegan bahwa KIM di daerah lain seperti Depok bisa memiliki lima sampai tujuh penulis berita aktif sehingga banyak sekali informasi yang terekspos. Kita di Seyegan harus bisa seperti itu, memiliki banyak sumber daya manusia yang cakap jurnalistik agar wilayah kita semakin dikenal dan informatif,” kata Agus menambahkan.

Kehadiran sosok seperti Agus menjadi elemen krusial bagi ekosistem informasi di Kabupaten Sleman. KIM tidak hanya berfungsi sebagai penyalur berita, tetapi juga sebagai penggerak komunikasi sosial yang sehat. Melalui komitmen sederhana untuk terus membaca, menulis, dan menggerakkan warga, Agus membuktikan bahwa kekuatan informasi dapat dibangun dari semangat literasi yang tumbuh subur di tingkat kampung. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah terus berupaya membangun ekosistem data nasional yang kuat dan terintegrasi dengan meningkatkan kapasitas aparatur hingga ke tingkat desa. Sebagai langkah nyata, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman menyelenggarakan pembinaan statistik yang difokuskan pada penerapan standar internasional bagi perangkat desa di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Panewu Tempel Rasyid Ratnadi Sosiawan, Lurah Margorejo Abdul Aziz Muh Ridwan, serta para agen statistik dari tiga kalurahan di wilayah Tempel. Fokus utama pembinaan ini adalah memperkenalkan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) sebagai kerangka kerja utama untuk memastikan produksi data di tingkat desa berjalan sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Statistisi BPS Kabupaten Sleman, Anugerah Surya Pramana, menjelaskan bahwa GSBPM bukan sekadar teori rumit, melainkan alat praktis yang fleksibel untuk diterapkan di berbagai level pemerintahan. Dengan model ini, desa diharapkan mampu melakukan evaluasi dan perbaikan mandiri terhadap sistem produksi datanya. Menurutnya, akurasi data di tingkat bawah sangat menentukan ketepatan kebijakan publik di tingkat nasional.

“Keputusan yang tepat lahir dari data yang tepat, karena itu proses pengelolaannya tidak boleh sembarangan. GSBPM adalah alat praktis untuk meningkatkan kualitas proses statistik. Dengan kerangka ini, organisasi termasuk pemerintah kalurahan bisa membandingkan, mengevaluasi, dan terus memperbaiki sistem produksi datanya agar lebih akurat,” ujar Anugerah Surya Pramana di hadapan para perangkat desa.

Selain proses bisnis, BPS juga menekankan pentingnya metadata statistik sebagai identitas dari setiap data. Metadata berfungsi memberikan penjelasan detail mengenai konsep, definisi, dan metode yang digunakan agar data tidak disalahartikan oleh pengguna. Standar data statistik nasional juga diperkenalkan untuk menjamin keseragaman klasifikasi dan ukuran, sehingga data antarwilayah dapat dibandingkan secara objektif untuk mendukung integrasi data lintas sektor.

“Tanpa metadata, data bisa disalahartikan oleh siapa pun yang membacanya. Metadata memastikan bahwa setiap angka yang dihasilkan memiliki makna yang jelas, memiliki konteks yang tepat, dan tentunya dapat ditelusuri sumber serta metodenya,” tegas Anugerah menambahkan.

Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, menyambut positif inisiatif BPS yang mulai menyasar level lokal. Ia menilai kalurahan kini memiliki peran vital sebagai produsen data utama bagi pemerintah pusat. Dengan kapasitas statistik yang mumpuni, data dari desa akan menjadi fondasi yang kuat bagi perencanaan pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Senada dengan hal tersebut, Lurah Margorejo Abdul Aziz Muh Ridwan berharap para agen statistik yang telah dibentuk di wilayahnya dapat menjadi ujung tombak dalam menyajikan data yang valid dan mutakhir. Ia berkomitmen menjadikan data desa sebagai basis utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi warganya.

“Kami ingin data desa tidak hanya sekadar lengkap secara administratif, tetapi juga berkualitas tinggi. Dengan data yang valid, kami bisa merumuskan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran dalam penyaluran program-program pemerintah,” kata Abdul Aziz Muh Ridwan.

Melalui penguatan tata kelola data berbasis GSBPM dan standarisasi metadata ini, BPS berharap Indonesia semakin siap menghadapi era pengambilan kebijakan berbasis data yang transparan dan akuntabel. Komitmen membangun sistem statistik dari level terbawah ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita Satu Data Indonesia yang inklusif. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Pemerintah terus memperkuat langkah menuju satu data nasional yang terintegrasi melalui pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, atau DTSEN. Dalam kegiatan pembinaan statistik di ruang pertemuan Kalurahan Margorejo Tempel Sleman pada Rabu (6/5/2026), Badan Pusat Statistik kabupaten Sleman menegaskan bahwa kehadiran DTSEN menjadi kunci untuk mengatasi persoalan klasik ketidaksinkronan data yang selama ini berdampak pada kebijakan yang kurang tepat sasaran.

Handani Murda, Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Sleman, menjelaskan bahwa kebutuhan akan satu data nasional muncul karena masih terjadinya tumpang tindih data antarinstansi, yang berujung pada inclusion error, atau penerima bantuan yang tidak tepat, dan exclusion error, atau mereka yang berhak justru tidak menerima. “Selama ini masing-masing kementerian dan lembaga memiliki basis data sendiri dengan konsep dan metodologi yang berbeda. Akibatnya, intervensi kebijakan sering tidak konvergen,” ujar Handani.

DTSEN hadir sebagai solusi integrasi data lintas sektor yang mengedepankan akurasi dan keterbaruan. Penguatan DTSEN juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia yang menugaskan BPS sebagai leading sector dalam pemadupadanan data sosial ekonomi nasional. Melalui kerangka ini, BPS bertanggung jawab mengintegrasikan berbagai sumber data, mulai dari data kependudukan, bantuan sosial, hingga data administratif lainnya.

DTSEN dirancang sebagai basis data tunggal yang memuat informasi sosial ekonomi individu maupun keluarga di Indonesia. Data ini dihimpun dari berbagai sumber seperti registrasi sosial ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, hingga data administratif lain yang kemudian divalidasi dengan data kependudukan nasional. Salah satu keunggulan DTSEN terletak pada sistem pemeringkatan kesejahteraan berbasis desil yang bersifat dinamis. Dengan memanfaatkan puluhan variabel sosial ekonomi serta pendekatan Proxy Mean Test berbasis machine learning, setiap keluarga dipetakan dalam sepuluh kelompok kesejahteraan.

“Pemeringkatan ini tidak statis. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat akan langsung memengaruhi posisi dalam desil, sehingga data selalu relevan dengan kondisi terkini,” jelas Handani. Implikasi dari sistem ini cukup signifikan, terutama dalam penyaluran bantuan sosial.

Dengan DTSEN, daftar penerima bantuan akan terus diperbarui secara berkala. Mereka yang sudah meningkat kesejahteraannya berpotensi keluar dari daftar penerima, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan akan masuk menggantikan.

Meski demikian, dinamika ini juga memerlukan kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah. Potensi munculnya keberatan atau protes dari masyarakat diantisipasi melalui mekanisme usulan dan sanggahan yang dapat dilakukan secara partisipatif, termasuk melalui aplikasi cek bansos maupun musyawarah desa. Dalam pelaksanaannya, pemutakhiran DTSEN tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga melibatkan kementerian, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sistem data balikan memungkinkan daerah mengirimkan data terbaru untuk kemudian dipadankan dan diperbarui secara nasional.

“Kolaborasi menjadi kunci. Data yang akurat tidak bisa dihasilkan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat,” tegas Handani Murda.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap DTSEN dapat menjadi rujukan utama dalam berbagai program nasional, khususnya di bidang perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dengan data yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin tepat sasaran dan berkeadilan.

Langkah ini sekaligus menandai transformasi besar dalam tata kelola data Indonesia—dari sistem yang terfragmentasi menuju ekosistem data terpadu yang mampu menjawab tantangan pembangunan di era digital. (Sih Budi/KIM Tempel)