Sleman — Penguatan ketahanan keluarga di tingkat akar rumput dinilai menjadi pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul sekaligus memutus rantai stunting secara nasional. Komitmen tersebut menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang digelar di Ruang Pertemuan Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Selasa (26/5/2026).

Pertemuan berskala lokal ini mengonsolidasikan puluhan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), bidan desa, Tim Pendamping Keluarga (TPK), kamituwa, serta perangkat kalurahan. Sinergi lintas sektor ini dioptimalkan untuk menyatukan langkah intervensi dalam penanganan tengkes (stunting) serta akselerasi pembentukan keluarga berkualitas di wilayah Sleman.

Mewakili Lurah Margorejo, Kamituwa Margorejo Anwar Insani, menegaskan bahwa kesuksesan program jaminan mutu keluarga ini mustahil tercapai tanpa adanya peleburan ego sektoral. Keterlibatan aktif dari para kader perempuan dan tenaga kesehatan di tingkat padukuhan menjadi motor penggerak utama perubahan perilaku masyarakat.

“Program pembangunan keluarga ini tidak bisa berjalan sendiri secara parsial. Dibutuhkan kerja sama yang solid dan terintegrasi antara pemerintah kalurahan, para kader, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas agar edukasi serta pendampingan pemenuhan gizi ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh keluarga sasaran. Di Margorejo sendiri, kami bersyukur karena program MBG saat ini telah berjalan sukses di lima Posyandu, dan dalam waktu dekat direncanakan segera diperluas dengan penambahan tiga lokasi baru. Harapan kami, seluruh Posyandu di Kalurahan Margorejo nantinya dapat memperoleh program MBG secara bertahap agar manfaatnya semakin merata,” ujar Anwar Insani saat membuka forum koordinasi.

Anwar menambahkan, intervensi spesifik untuk pemenuhan gizi buruk balita juga akan diperkuat melalui peluncuran program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal dari Puskesmas. Program bantuan pangan berbasis pangan lokal tersebut dijadwalkan mulai didistribusikan secara serentak pada 9 Juni 2026 mendatang.

Sementara itu, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kapanewon Tempel, Edi Santosa, selaku narasumber utama memaparkan bahwa perbaikan gizi buruk anak harus ditarik ke hulu, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Ia membedah secara rinci standar baku pemberian makan anak berdasarkan regulasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Standardisasi tersebut meliputi kewajiban Inisiasi Menyusu Dini (IMD) satu jam setelah kelahiran, pemberian ASI eksklusif secara penuh selama enam bulan pertama, penyediaan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang aman, padat nutrisi, dan higienis, serta melanjutkan pemberian ASI hingga anak menginjak usia dua tahun. Langkah-langkah klinis ini dinilai menjadi benteng pertahanan terbaik dalam mencegah malnutrisi kronis.

“Pencegahan stunting tidak bisa dilakukan secara instan atau melalui proyek seremoni belaka. Edukasi kepada keluarga harus dilakukan terus-menerus dan konsisten, terutama mengenai perbaikan pola makan anak, sanitasi kebersihan lingkungan, dan pola pengasuhan yang sehat di dalam rumah tangga. Kader dan tim pendamping keluarga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak penghubung informasi kesehatan kepada masyarakat. Banyak persoalan gizi buruk di lapangan terjadi bukan karena kurangnya kepedulian atau faktor ekonomi keluarga, melainkan akibat keterbatasan akses terhadap informasi pengasuhan yang benar dan valid,” kata Edi Santosa menjelaskan.

Dinamika rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan para kader untuk mengevaluasi hambatan sosiologis di lapangan, seperti tren pola konsumsi anak yang gemar mengonsumsi makanan instan serta rendahnya kehadiran sebagian ibu balita ke posyandu. Melalui ruang diskusi ini, seluruh elemen menyepakati formulasi pendekatan yang lebih persuasif guna memastikan pembangunan kualitas manusia Indonesia benar-benar dimulai secara kokoh dari unit terkecil, yaitu keluarga. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Langkah tegas diambil oleh otoritas keamanan dan perkeretaapian guna menyisir titik-titik rawan kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa izin. Petugas gabungan dari Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Daerah Operasi 6 Yogyakarta, petugas jaringan jalan rel, serta personel Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan penutupan permanen perlintasan kereta api liar di KM 537+7 wilayah Mejing Kidul, Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, pada Selasa (26/5/2026).

Operasi sterilisasi jalur perkeretaapian ini merupakan bagian dari program nasional untuk memitigasi tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan dengan ular besi. Karakteristik perlintasan liar yang minim fasilitas rambu keselamatan, ketiadaan palang pintu otomatis, serta rendahnya pengawasan di tengah tingginya mobilitas harian masyarakat menjadikannya sebagai salah satu titik paling krusial yang mengancam nyawa warga dan kelancaran perjalanan kereta api.

Kepala Kepolisian Sektor Gamping, Bowo Susilo, menegaskan bahwa keselamatan operasional kereta api serta perlindungan terhadap nyawa publik merupakan prioritas tertinggi yang tidak bisa ditoleransi. Eksistensi jalur tikus yang membelah rel kereta api dinilai memicu risiko tinggi karena tidak memiliki sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai.

“Penutupan perlintasan liar di kawasan Mejing Kidul ini merupakan bagian dari akselerasi program peningkatan keselamatan transportasi nasional. Dengan berkurangnya titik perlintasan tidak resmi di wilayah Gamping, potensi kecelakaan fatal antara kereta api dan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki dapat ditekan secara signifikan. Kami mengimbau warga untuk patuh dan bersedia beralih menggunakan jalur perlintasan resmi yang jauh lebih aman,” ujar Bowo Susilo saat mengawal jalannya penertiban di lapangan.

Di lokasi penutupan, petugas gabungan memasang pembatas permanen berbahan besi dan beton berkekuatan tinggi agar tidak dapat dibuka kembali secara sepihak oleh oknum masyarakat. Di sela-sela pemasangan barikade, tim humas dan aparat juga melakukan sosialisasi persuasif kepada warga permukiman sekitar guna memberikan pemahaman logis mengenai bahaya laten beraktivitas di sekitar ruang manfaat jalur kereta api.

Sinergi ketat antarinstansi terbukti efektif meredam potensi konflik maupun penolakan dari sebagian kelompok pengguna jalan yang biasa memanfaatkan jalur pintas tersebut. Kehadiran personel Pamobvit Polda DIY menjamin seluruh tahapan eksekusi pemasangan pembatas berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Dukungan terhadap sterilisasi ini juga disuarakan oleh Bhabinkamtibmas Ambarketawang, Ibnu Prastowo, yang ikut turun langsung melakukan pendampingan pengamanan di area perlintasan sebidang ilegal tersebut. Ia mengingatkan kembali ketentuan regulasi bahwa jalur rel merupakan area steril yang terikat hukum baku.

“Penutupan perlintasan tanpa izin ini dinilai sebagai langkah preventif yang mutlak diambil demi menjaga kelancaran operasional logistik dan transportasi kereta api, sekaligus melindungi keselamatan jiwa warga Ambarketawang sendiri. Jalur rel adalah kawasan terbatas yang sangat berbahaya, sehingga segala bentuk aktivitas warga yang tidak berkepentingan di area ini harus dihentikan demi kebaikan bersama,” kata Ibnu Prastowo menjelaskan esensi pengamanan tersebut.

Meskipun harus menyesuaikan kembali rute perjalanan sehari-hari dan memutar ke jalur yang lebih jauh, warga lokal pada prinsipnya dapat memahami keputusan darurat demi keselamatan bersama ini. Warga berharap PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta pemerintah daerah dapat terus meningkatkan keandalan fasilitas dan kapasitas tampung di perlintasan-perlintasan resmi terdekat agar mobilitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan nyaman tanpa mengabaikan aspek keselamatan. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pesatnya arus digitalisasi dan tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja memicu perhatian serius dari dunia akademis. Guna membentengi generasi muda dari potensi gangguan psikologis, tim pengabdian masyarakat Universitas AMIKOM Yogyakarta menggelar Seminar Edukasi Digital bertajuk “Panduan Kesehatan Mental di Era Digital” bagi ratusan siswa di ruang aula MAN 4 Sleman pada Selasa (26/5/2026).

Agenda edukatif ini dirancang interaktif untuk membedah peta tantangan, peluang, serta dampak nyata dari adiksi perangkat digital terhadap stabilitas emosional remaja. Sepanjang jalannya seminar, para siswa kelas sepuluh tampak fokus menyimak pemaparan materi yang ditayangkan melalui layar proyektor serta terlibat aktif dalam sesi diskusi dua arah mengenai mitigasi risiko di dunia maya.

Tim narasumber dari Universitas AMIKOM Yogyakarta menekankan bahwa generasi Z saat ini dituntut memiliki literasi digital yang matang agar tidak terjebak dalam pusaran dampak negatif internet. Remaja harus dilatih untuk menyaring informasi secara objektif, membatasi waktu interaksi dengan layar gawai (screen time), serta mampu mendeteksi gejala awal kecemasan akibat dinamika media sosial.

“Era digital memang membawa banyak sekali kemudahan dalam aspek pembelajaran, namun tanpa adanya kontrol dan kendali diri yang kuat, tekanan psikologis dari dunia maya seperti perundungan, adiksi gawai, hingga kecemasan sosial bisa merusak kesehatan mental remaja. Melalui seminar edukasi ini, kami ingin memberikan panduan praktis dan aplikatif agar para siswa di Sleman tetap produktif, cakap memanfaatkan teknologi, namun tetap sehat secara mental dan psikologis,” ujar perwakilan tim pengabdi Universitas AMIKOM Yogyakarta di hadapan peserta.

Antusiasme tinggi salah satunya dirasakan oleh Azril, siswa kelas 10 C, yang memanfaatkan sesi tanya jawab untuk berkonsultasi mengenai metode pemulihan dari ketergantungan gawai. Forum tersebut juga mengulas secara mendalam tentang tata cara membangun ekosistem pertemanan digital yang sehat, aman, dan saling mendukung.

Merespons inisiatif tersebut, Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik MAN 4 Sleman, Safitri Ida Kusumastuti, menyambut baik kolaborasi strategis yang diinisiasi oleh Universitas AMIKOM Yogyakarta. Menurutnya, materi mengenai kesehatan mental merupakan kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kurikulum formal sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah nyata dari Universitas AMIKOM ini. Melalui pembekalan ini, kami berharap para siswa memiliki ketahanan mental (mental resilience) yang kokoh di tengah gempuran informasi digital. Sasaran kami jelas, agar anak-anak tidak hanya cerdas dan berprestasi secara akademik di kelas, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang bijak, dewasa, serta sehat secara psikologis dalam memanfaatkan teknologi digital di kehidupan sehari-hari,” kata Safitri Ida Kusumastuti menegaskan.

Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah ini, diharapkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesehatan jiwa remaja dapat terus meluas. Penguatan mental sejak dini menjadi modal krusial bagi Kabupaten Sleman dalam menyiapkan generasi emas yang tangguh menghadapi disrupsi teknologi di masa depan. (Edy/KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman — Kedaruratan tata kelola limbah pasca-penutupan permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan memaksa pemerintah daerah mempercepat reformasi lingkungan di tingkat komunal. Merespons tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menggelar sosialisasi intensif Program Kampung Hijau bagi pemangku kepentingan di Kapanewon Berbah yang dipusatkan di Ruang Rapat Gumregah Kantor Kapanewon Berbah, Sleman, pada Senin (25/5/2026).

Agenda kedaruratan lingkungan ini dipandu langsung oleh Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Berbah, Ringgo Anthoni Suryo, bersama staf ahli Herlinda Sukmaningtyas. Forum ini mempertemukan seluruh elemen pamong kalurahan, dukuh, perwakilan Forum Lingkungan Hidup (FLH), serta perwakilan kelompok masyarakat guna menyamakan persepsi mengenai standardisasi desa mandiri ekologi.

Panewu Berbah, Djaka Sumarsono, dalam paparannya memetakan bahwa wilayahnya kini berada pada fase krusial terkait manajemen limbah rumah tangga. Kendati wilayah Berbah telah memayungi berbagai Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) dalam manifestasi Bank Sampah, program Sedekah Sampah, hingga Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), volume timbulan harian dinilai masih membutuhkan akselerasi penanganan yang lebih radikal.

“Sampah masih menjadi isu yang sangat krusial bagi kita, terlebih dengan kondisi riil ditutupnya TPA Piyungan. Namun, di balik tantangan ini, kita harus melihat bahwa tata kelola sampah sebenarnya merupakan sebuah ceruk usaha sirkular yang sangat menarik dan menguntungkan secara finansial. Hal ini terbukti dengan banyaknya tawaran kerja sama dari sektor swasta yang berkeinginan menanamkan modal untuk mengelola sampah di wilayah Kapanewon Berbah. Jika dilihat dari tingginya minat investasi pihak swasta, mereka pastilah sudah menghitung secara matematis dan meyakini bahwa nilai ekonomi dari perputaran industri sampah ini sangat prospektif,” ujar Djaka Sumarsono.

Djaka menegaskan bahwa ketertarikan pihak korporasi ini harus dibaca sebagai cambuk tantangan bagi warga lokal untuk menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Masyarakat dituntut mampu mengadopsi teknologi pengolahan mandiri agar surplus nilai ekonomi yang dihasilkan dari perputaran sampah lingkungan tersebut dapat dinikmati langsung oleh kas komunitas warga, bukan mengalir ke pihak luar. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hilirisasi industri sampah di tingkat kampung wajib berjalan secara bijaksana melalui pengawasan amdal yang ketat agar tidak memicu ekosistem baru yang merugikan warga sekitar.

Sementara itu, Pengendali Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Sleman, Elizabeth Mustika Dewi, menjabarkan bahwa Program Kampung Hijau merupakan instrumen strategis jaminan mutu kelestarian wilayah yang digulirkan pemerintah. Blueprint program ini mengikat lima pilar mutlak yang tidak dapat dipisahkan, yakni tata kelola sampah ramah lingkungan, optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), partisi aktif kelembagaan masyarakat, pemenuhan standar sanitasi sehat, serta gerakan konservasi perlindungan sumber mata air lokal.

“Kita semua wajib memahami bahwa menjaga stabilitas bumi ini adalah sebuah keharusan mutlak, karena alam ini bukan warisan melainkan titipan dari anak cucu kita yang harus dikembalikan dalam kondisi utuh dan sehat. Terkait Program Kampung Hijau, kelima pilar utama di dalamnya tidak boleh dieksekusi secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan harus berjalan simultan sebagai satu kesatuan sistem makro. Dalam hal ini, besarnya volume peran serta masyarakat secara swadaya dalam pelaksanaan program di lapangan akan berpengaruh besar dan menjadi penentu utama dari keberhasilan program pelestarian ini,” kata Elizabeth Mustika Dewi memaparkan skema program.

Elizabeth menambahkan bahwa proses monitoring dan evaluasi lapangan yang nantinya dilakukan oleh tim DLH Sleman jangan disalahartikan sebagai ajang perlombaan seremonial yang hanya mengejar prestise trofi juara. Target utama dari instrumen ini adalah pembentukan karakter (character building) dan pembiasaan perilaku (habituasi) masyarakat agar mencintai ekosistemnya secara berkelanjutan.

Pihak dinas berharap agar kemandirian lingkungan ini tertanam sebagai budaya kolektif yang melekat pada sendi kehidupan bernegara. “Meskipun nantinya di masa mendatang evaluasi formal Program Kampung Hijau ini ditiadakan oleh pemerintah, harapan besar kami adalah semangat orisinal warga dalam merawat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup tidak akan pernah luntur atau hilang dari tatanan kehidupan bermasyarakat di Sleman,” pungkas Elizabeth Mustika Dewi. (Kusnadi/KIM Berbah)

Sleman — Penguatan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai kepanduan sejak dini terus diintensifkan di lingkungan pendidikan dasar Kabupaten Sleman. Langkah nyata ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Pandu Hizbul Wathan (HW) yang diikuti oleh 154 siswa kelas 6 dari 8 SD Muhammadiyah se-Kapanewon Moyudan pada Senin (25/5/2026).

Kegiatan berskala kapanewon tersebut dipusatkan di kampus SD Muhammadiyah Semingin, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Agenda ini dioptimalkan sebagai ajang evaluasi tahunan sekaligus instrumen strategis untuk menguji ketahanan mental, spiritual, dan fisik para kader muda Muhammadiyah sebelum mereka menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sekolah dasar.

Ketua Badan Kerjasama (BKS) Muhammadiyah Moyudan, Agus Maryanto, menjelaskan bahwa dalam ujian kenaikan tingkat kali ini, seluruh peserta wajib melewati dan menuntaskan lima pilar kompetensi utama yang diuji secara ketat oleh tim penguji. Kompetensi pertama meliputi Pengetahuan Dasar HW, di mana para siswa diuji pemahamannya mengenai sejarah berdirinya pandu HW, serta maksud, tujuan, dan latar belakang organisasi kepanduan otonom Muhammadiyah tersebut.

Kompetensi kedua yang menjadi pilar spiritual adalah Praktik Ibadah. Pada fase ini, tim penguji menitikberatkan penilaian pada ketepatan gerakan, bacaan, dan kedisiplinan para siswa dalam menjalankan ibadah harian, terutama pelaksanaan shalat fardhu secara berjamaah.

Selanjutnya, kompetensi ketiga adalah Peraturan Baris Berbaris (PBB) yang diorientasikan sebagai sarana utama untuk menumbuhkan rasa kedisiplinan yang tinggi, memperkuat kebersamaan, serta melatih kekompakan antaranggota regu. Kompetensi keempat diisi dengan ujian pionering atau Tali-temali guna memupuk keterampilan taktis dasar kepanduan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun situasi darurat. Sementara kompetensi kelima adalah Hasta Karya, yang diarahkan untuk menumbuhkan kreativitas seni budaya tradisional melalui pembuatan kerajinan tangan berbahan dasar janur.

Agus Maryanto menegaskan bahwa seluruh rangkaian ujian kepanduan ini dirancang secara komprehensif dan tidak sekadar menjadi formalitas prasyarat kelulusan struktural semata. Ada esensi pendidikan moral yang jauh lebih besar di balik pelaksanaan setiap pos ujian tersebut.

“Lewat Ujian Kenaikan Tingkat Hizbul Wathan ini, anak-anak tidak hanya sekadar mengejar tanda kecakapan baru, melainkan belajar tentang esensi berorganisasi, dasar-dasar kepemimpinan, kerja sama tim, serta memupuk rasa kecintaan pada persyarikatan Muhammadiyah sejak dini. Ini adalah modal penting bagi pembentukan karakter mereka saat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Agus Maryanto di sela-sela memantau jalannya ujian kompetensi peserta.

Agus Maryanto menambahkan, penunjukan SD Muhammadiyah Semingin sebagai tuan rumah penyelenggara pada tahun ini juga membawa misi sosiologis untuk mempererat tali silaturahmi dan melebur sekat antar-sekolah di wilayah Moyudan. Sepanjang hari pelaksanaan ujian, suasana kompak, riang gembira khas kepanduan, serta atmosfer kompetisi yang sehat dan sportif terpancar kuat dari raut wajah para peserta yang saling berinteraksi. Melalui gerakan kepanduan yang berkemajuan ini, BKS Muhammadiyah Moyudan berharap dapat melahirkan generasi muda Sleman yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki mentalitas yang tangguh, mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. (Giek/KIM Moyudan)