Sleman — Pemerintah Kalurahan Pondokrejo melangkah lebih awal dalam mematangkan cetak biru pembangunan wilayah demi memastikan asas transparansi dan partisipasi publik tetap terjaga. Langkah taktis ini diwujudkan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Pondokrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, dengan menggelar forum penjaringan aspirasi masyarakat skala makro untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2027 pada Senin malam (25/5/2026).

Pertemuan mufakat yang dimulai tepat pukul WIB di balai pertemuan setempat tersebut memicu antusiasme tinggi dari perwakilan elemen warga dan pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan. Kehadiran ruang dialogis ini difokuskan sebagai wadah pengumpulan usulan prioritas dari level terbawah (bottom-up planning) agar alokasi anggaran dana desa mendatang benar-benar menyentuh sektor vital kemandirian ekonomi, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan sosial.

Lurah Pondokrejo, R Widayatma, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas tingginya kepedulian warga untuk meluangkan waktu demi merumuskan masa depan desa. Sinergi yang kuat antara birokrasi pemerintahan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama suksesnya pembangunan pascapandemi di tingkat lokal.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Pondokrejo yang selalu konsisten berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah kalurahan. Aspirasi, kritik, dan masukan riil dari masyarakat dari tingkat rukun tetangga ini adalah instrumen paling penting agar arah kebijakan pembangunan ke depan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujar R Widayatma saat memberikan sambutan pembuka.

Dukungan serupa juga dilontarkan oleh Panewu Tempel, Rasid Ratnadi Sosiawan, yang hadir mengawal jalannya forum bersama Kepala Jawatan Praja Kapanewon Tempel, Sri Lestari. Rasid menilai militansi warga Pondokrejo dalam mengawal kebijakan anggaran daerah layak menjadi contoh baku bagi kalurahan lain, sebab pelibatan aktif warga akan meminimalisasi munculnya program kerja titipan yang tidak fungsional di lapangan.

Sementara itu, Ketua BPKal Kalurahan Pondokrejo, Ahmad Sugianto, yang memimpin langsung jalannya sidang pleno penjaringan berasama Ulu-Ulu Pondokrejo, Wiwin Ariyanto, menegaskan bahwa lembaga legislatif tingkat desa ini berkomitmen penuh dalam mengawal setiap butir usulan warga. BPKal akan memosisikan diri sebagai penyaring yang objektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan wilayah.

“Sebagai representasi keterwakilan warga, BPKal memiliki tugas pokok dan fungsi konstitusional untuk menampung, menggali, menghimpun, serta mengawasi realisasi aspirasi masyarakat. Seluruh daftar usulan, masukan, dan evaluasi dari warga yang mengemuka malam ini nantinya akan kami formulasikan dan susun secara sistematis ke dalam draf RKPKal 2027. Dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum utama dalam mengeksekusi program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Pondokrejo,” kata Ahmad Sugianto menegaskan.

Sepanjang malam, jalannya forum berlangsung interaktif melalui dinamika dialog dua arah yang konstruktif dan penuh semangat kekeluargaan. Berbagai perwakilan kelompok, mulai dari kelompok perempuan, pemuda, hingga perwakilan petani secara bergantian memaparkan argumentasi kebutuhan wilayahnya. Penjaringan aspirasi ini menjadi bukti nyata kokohnya komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kalurahan Pondokrejo yang lebih maju, akuntabel, dan partisipatif. (Prasetya Wibowo/KIM Tempel)

Sleman — Upaya standardisasi mutu dan penguatan eksistensi pendidikan keagamaan nonformal terus digulirkan secara masif di tingkat daerah. Guna mengukur capaian kompetensi akademis para santri, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Sleman menggelar Ujian Nasional Madrasah Diniyah Takmiliyah (Madin) yang dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan sepanjang 18 hingga 24 Mei 2026.

Agenda evaluasi berskala makro ini diikuti oleh tujuh madrasah diniyah yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman dengan mengikutsertakan total 35 santri sebagai peserta ujian. Adapun seremoni pembukaan sekaligus peluncuran resmi pelaksanaan ujian nasional madrasah diniyah tersebut dipusatkan di MTsN 4 Sleman dan dibuka secara langsung oleh perwakilan otoritas keagamaan setempat, Ahmad Fauzi.

Ketua FKDT Sleman, Mardiyansyah, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan ujian di lapangan dari hari pertama hingga penutupan berjalan dengan sangat lancar, tertib, dan kondusif. Menurut analisisnya, standarisasi melalui mekanisme ujian nasional ini merupakan lompatan strategis untuk menyelaraskan kualitas lulusan madrasah diniyah agar memiliki daya saing yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya.

“Ujian nasional madrasah diniyah ini menjadi langkah penting dan momentum strategis dalam meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan keagamaan di Kabupaten Sleman. Kami berharap hasil kelulusan dari madrasah diniyah ke depan dapat menjadi poin rekomendasi dan nilai tambah yang diperhitungkan bagi para santri saat mereka akan memasuki jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, seperti MTsN maupun SMP negeri. Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu memicu semangat belajar santri sekaligus memperkuat posisi tawar eksistensi pendidikan keagamaan berbasis masyarakat,” ujar Mardiyansyah saat meninjau pelaksanaan ujian.

Materi yang diujikan dalam instrumen evaluasi nasional ini meliputi rumpun keagamaan esensial yang telah dipelajari para santri selama masa pembelajaran, seperti pemahaman kitab keagamaan, akhlak, fikih, serta bahasa Arab. Evaluasi ini tidak hanya membidik ranah kognitif atau akademis semata, melainkan juga diarahkan pada pembentukan karakter generasi muda yang berakhlak mulia.

Urgensi pelaksanaan evaluasi terpusat ini diakui pula oleh salah satu kepala madrasah dari Madrasah Diniyah Kalimasada Sleman, Saviera Ajeng. Ia menilai bahwa ujian nasional memberikan parameter yang objektif bagi para asatiz atau guru dalam memetakan sejauh mana penyerapan kurikulum keagamaan yang telah diajarkan selama ini.

“Ujian nasional dengan sistem penjaminan mutu seperti ini sangat baik dan krusial dilakukan untuk mengukur batas kemampuan riil para santri secara objektif. Hasil dari lembar kerja ujian ini nantinya akan kami gunakan sebagai potret potret evaluasi internal sekaligus bahan perbaikan strategi pembelajaran kembali ke depannya, sehingga pengolaan madrasah dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” kata Saviera Ajeng menegaskan.

Melalui penyelenggaraan ujian nasional yang terstruktur ini, FKDT Kabupaten Sleman bersama seluruh pengelola madrasah menegaskan komitmennya untuk terus menaikkan kelas pendidikan keagamaan dari sekadar pelengkap menjadi pilar utama pembentuk moralitas bangsa. Sinergi institusi keagamaan dan dukungan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat mencetak lulusan madrasah diniyah yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga siap beradaptasi dengan tantangan zaman. (Ajeng DSN/KIM DSN)

Sleman — Penanganan kompleksitas persoalan sosial di tingkat akar rumput kerap kali bertumpu pada militansi para penggerak swadaya masyarakat. Di Kabupaten Sleman, salah satu figur sentral yang secara konsisten mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi kaum marginal adalah Purnamaningrum, seorang perempuan yang dikenal tanpa lelah menjadi penopang bagi kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Pur ini merupakan pilar penting dalam sistem jaring pengaman sosial, tidak hanya di wilayah asal tempat tinggalnya di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, melainkan hingga ke tingkat Kabupaten Sleman dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengabdian panjangnya secara resmi diakui sejak dirinya mengantongi Surat Keputusan (SK) sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kalurahan Margokaton pada tahun 2015 silam.

Bagi ekosistem pekerja sosial di Sleman, Mbak Pur dikenal sebagai tempat bersandar dan rujukan utama ketika menangani kasus-kasus pelik kemanusiaan. Mulai dari evakuasi lansia terlantar, pendampingan hak-hak penyandang disabilitas, hingga penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengamuk atau ditelantarkan oleh pihak keluarga.

Saat ditemui di kediamannya di Padukuhan Seyegan, perempuan berusia 49 tahun tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada formula rahasia atau metode ilmiah rumit yang ia gunakan dalam menghadapi ragam watak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di lapangan. Menurutnya, keberhasilan intervensi sosial mutlak ditentukan oleh ketulusan rasa kemanusiaan.

“Ilmunya dari hati. Kita harus menempatkan pasien yang kita hadapi seperti saudara kandung kita sendiri, jadi proses mendampingi mereka di lapangan tidak akan terasa canggung. Umumnya kelompok rentan dan ODGJ itu jauh lebih sensitif perasaannya. Jadi kalau dari awal kita sudah memendam rasa takut, jijik, apalagi bertindak kasar, mereka pasti akan memberontak dan menolak dievakuasi,” ujar Purnamaningrum membuka cerita pada Selasa (26/5/2026).

Menjadi seorang relawan sosial di tingkat basis merupakan pekerjaan pengorbanan yang sama sekali tidak mengenal batasan jam kerja. Siang maupun malam hari, Mbak Pur harus selalu siap siaga merespons panggilan darurat masyarakat, mulai dari mengantar pasien kritis ke instalasi gawat darurat, mengurus administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang carut-marut, hingga memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP bagi warga telantar agar bisa mendapatkan layanan medis gratis.

Motivasi luhur dari pergerakan kemanusiaan yang dilakoni Mbak Pur ternyata berakar dari pengalaman personalnya sebagai seorang ibu. Anak semata wayangnya merupakan penyandang disabilitas rungu dan wicara. Pengalaman menempa mental dan mendampingi tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus di tengah stigma negatif lingkungan sosial justru membentuk ketangguhan batinnya. Perjuangan itu berbuah manis ketika sang anak berhasil lulus kuliah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyandang gelar sarjana.

Pengalaman empiris melawan keterbatasan dan diskriminasi itulah yang kemudian dikonversikan menjadi energi besar untuk membantu orang lain yang bernasib serupa. Dedikasinya yang tinggi membuat Dinas Sosial Kabupaten Sleman secara reguler melibatkan Mbak Pur dalam program-program penanganan kedaruratan sosial.

Jejaring kemitraan yang dibangunnya pun sangat luas dan taktis, mencakup institusi-institusi strategis seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), RSUP Dr. Sardjito, RSUD Sleman, hingga Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Prof. Dr. Soerojo Magelang dan RSJ Grasia. Sinergi ini membuat birokrasi penanganan pasien telantar di Sleman menjadi jauh lebih cepat dan memotong rantai prosedur yang berbelit.

Lebih lanjut, Mbak Pur menekankan bahwa keberhasilan penanganan medis terhadap penderita ODGJ di rumah sakit tidak akan berdampak jangka panjang jika tidak didukung oleh proses reintegrasi sosial yang sehat pasca-rawat. Dukungan terbesar mutlak harus datang dari kerelaan lingkungan sekitar untuk menerima mereka kembali secara setara tanpa ada cap negatif (stigma).

“Mereka sebenarnya sangat ingin sembuh dan hidup normal seperti kita semua. Jadi masyarakat harus ikut merangkul dan memberikan kesempatan yang sama untuk bersosialisasi atau bekerja, bukan malah dijauhi atau ditakuti secara berlebihan. Menghapus stigma negatif terhadap mantan penderita ODGJ adalah langkah krusial untuk menciptakan lingkungan sosial Sleman yang lebih peduli, manusiawi, dan penuh empati,” kata Purnamaningrum menegaskan.

Konsistensi pengabdian dari perempuan sederhana ini kini memasuki babak baru. Sejak satu tahun terakhir, kompetensi dan rekam jejak Mbak Pur diakui secara birokrasi dengan diangkatnya beliau menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Sosial Sleman, yang ditempatkan secara khusus di Rumah Penampungan Sementara. Jabatan baru ini menjadi simbol penegasan atas perjalanan hidupnya sebagai sosok yang terus bekerja dengan hati demi tegaknya pilar kemanusiaan di masyarakat. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Dunia akademik internasional kini semakin menaruh perhatian besar terhadap konsep penataan ruang publik berbasis komunitas yang berkembang di tingkat lokal. Hal ini terlihat saat Fakultas Sains dan Teknologi Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta menggelar kegiatan kunjungan lapangan Mata Kuliah Perencanaan Tapak yang dipusatkan di dua lokasi strategis, yakni Ruang Terbuka Publik Gatotkaca Mrican Caturtunggal dan Microlibrary Pringwulung Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Senin (25/5/2026).

Agenda akademik yang diikuti oleh 37 mahasiswa ini menjadi sangat istimewa karena menghadirkan kolaborasi lintas negara. Pihak kampus menggandeng dua akademisi senior dari The Chinese University of Hong Kong, yaitu Josep Lii dan Helen Tan, untuk meninjau langsung tata ruang kawasan literasi Microlibrary Pringwulung serta pusat pengelolaan Eco Enzim Arjuna yang berada di bantaran Sungai Pelang, anak Sungai Gadjah Wong.

Dosen pengampu mata kuliah, Tika Ainunnisa Fitria, yang mendampingi langsung jalannya observasi bersama asisten mata kuliah, Annisa, menegaskan bahwa pelibatan pakar internasional ini bertujuan untuk memperluas cakrawala berpikir mahasiswa. Melalui integrasi ini, mahasiswa dituntut mampu mengomparasikan teori tata ruang global dengan kearifan lokal yang diterapkan oleh warga.

“Kegiatan lapangan seperti ini merupakan instrumen penting dalam kurikulum kami agar mahasiswa dapat memahami dan memetakan kondisi nyata sosiologi tata ruang di tengah masyarakat secara langsung. Melalui metode observasi ini, kami tidak hanya memperkuat kompetensi teknis mahasiswa dalam perencanaan tapak mikro, tetapi juga memperluas jejaring akademik internasional serta menumbuhkan kepedulian sosial terhadap isu keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Tika Ainunnisa Fitria di sela-sela memandu jalannya kelas lapang.

Selama berada di lokasi, puluhan mahasiswa tersebut melakukan pemetaan dan analisis spasial secara sistematis yang dibagi ke dalam lima kelompok kerja. Fokus analisis mencakup aspek fisik dan nonfisik tapak, mulai dari kontur topografi tanah, vegetasi pendukung, aksesibilitas sirkulasi kawasan, hingga pola adaptasi aktivitas harian masyarakat terhadap ketersediaan ruang publik. Kehadiran Josep Lii dan Helen Tan di tengah-tengah diskusi kelompok memberikan perspektif baru, khususnya terkait standardisasi internasional penguatan komunitas lokal (community empowerment) dan pembangunan inklusif berbasis partisipasi warga.

Rombongan riset ini disambut langsung oleh otoritas wilayah setempat, di antaranya Dukuh Pringwulung Condongcatur Sahid Fahrudin, Ketua RW 08 Mrican Caturtunggal Imam Basuki, pengelola Eco Enzim Sigit dan Maries, serta perwakilan pelaku UMKM lokal Ngatemin. Saat berdialog di Pendopo RW 42 Pringwulung, para tokoh masyarakat memaparkan dinamika sosial-budaya serta sejarah panjang gerakan lingkungan mandiri yang berhasil menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif di kawasan tersebut.

Apresiasi tinggi atas dipilihnya kawasan Pringwulung sebagai laboratorium alam bagi akademisi internasional disampaikan oleh Dukuh Pringwulung Condongcatur, Sahid Fahrudin. Ia berharap masukan ilmiah dari para peneliti dapat menjadi rekomendasi bagi pengembangan kawasan ke depan.

“Kami atas nama warga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan akademik dari Unisa Yogyakarta dan para akademisi dari Hong Kong. Kami berharap sinergi dan kegiatan berbasis edukasi seperti ini dapat terus berlanjut secara konsisten agar memberikan dampak manfaat yang timbal balik, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa maupun bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat kami,” kata Sahid Fahrudin dalam sambutannya.

Rasa bangga serupa diutarakan oleh Ketua RW 08 Mrican Caturtunggal, Imam Basuki. Ia menilai perhatian dari dunia pendidikan tinggi menjadi suntikan motivasi bagi warga untuk terus konsisten merawat ruang publik dan bantaran sungai dari pencemaran lingkungan.

“Kami merasa sangat bangga dan berterima kasih atas perhatian, ruang diskusi, serta cinderamata yang diberikan oleh pihak kampus. Mudah-mudahan sinergi yang harmonis antara dunia kampus dan masyarakat akar rumput ini dapat terus terjalin erat untuk mendukung pembangunan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan,” ujar Imam Basuki menambahkan.

Kunjungan lapangan kolaboratif ini diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan serta aksi nyata dukungan terhadap sektor ekonomi mikro setempat. Seluruh mahasiswa dan rombongan akademisi Hong Kong berkesempatan mencicipi aneka kuliner khas buatan warga seperti mi ayam, kupat tahu, dan ragam minuman tradisional. Langkah ini menjadi penegas komitmen Fakultas Sains dan Teknologi Unisa Yogyakarta dalam mengembangkan model pembelajaran praktis yang berwawasan global, namun tetap membumi dan berdampak pada kesejahteraan komunitas lokal. (Wasana / KIM Depok)

Sleman — Ketahanan kesehatan nasional sejatinya dibangun dari pondasi kesadaran masyarakat di tingkat paling dasar, yakni lingkungan desa atau kalurahan. Di tengah lonjakan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) serta kompleksitas pemenuhan gizi anak, pendekatan preventif berbasis komunitas dinilai menjadi instrumen paling krusial untuk memutus mata rantai persoalan kesehatan langsung dari hulunya.

Komitmen tersebut melandasi digelarnya Pertemuan Pra-Survei Mawas Diri (SMD) yang dipusatkan di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Senin (25/5/2026). Forum lintas sektor yang diprakarsai oleh UPT Puskesmas Tempel 1 ini mempertemukan para tenaga kesehatan, jajaran pemerintah kalurahan, hingga ratusan kader penggerak dari empat wilayah sekaligus, yaitu Margorejo, Mororejo, Merdikorejo, dan Lumbungrejo.

Agenda strategis ini difokuskan untuk membedah hasil evaluasi berbasis komunitas SMD-Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) periode 2025. Evaluasi komprehensif tersebut berhasil memotret peta persoalan kesehatan warga secara riil, mulai dari indikator Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), status gizi keluarga, hingga manajemen kesehatan lingkungan rumah tangga.

Perwakilan Puskesmas Tempel 1, Yulin Wulandari, menegaskan bahwa penanganan isu kesehatan di tingkat akar rumput tidak bisa lagi menggunakan metode yang digeneralisasi. Karakteristik sosial dan kendala harian yang dihadapi oleh kader di setiap padukuhan menuntut adanya formula penanganan yang spesifik dan adaptif.

“Menyelesaikan masalah kesehatan dasar di tingkat akar rumput tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam. Setiap wilayah memiliki dinamika dan hambatan yang berbeda. Karena itu, intervensi kebijakan maupun tindakan medis di lapangan harus berbasis pada data rujukan riil hasil survei lapangan, bukan sekadar berdasarkan asumsi administratif di atas kertas,” ujar Yulin Wulandari di hadapan para kader kesehatan.

Berdasarkan paparan data sekunder dalam forum tersebut, disparitas tantangan antarwilayah terlihat cukup kontras. Di Kalurahan Mororejo, rapor merah masih membayangi sektor penguatan hulu bayi, khususnya terkait cakupan pemberian ASI eksklusif dan kualitas Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang berdampak linear terhadap program nasional percepatan penurunan angka stunting.

Sebaliknya, Kalurahan Merdikorejo dan Lumbungrejo justru mencatatkan tren kenaikan yang signifikan pada kasus PTM, seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Tingginya angka kasus ini dipicu oleh rendahnya kesadaran warga dalam melakukan aktivitas fisik serta minimnya kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat secara rutin. Selain itu, budaya buruk membakar sampah domestik secara terbuka serta paparan asap rokok di dalam ruangan masih menjadi rapor buruk yang merata di keempat kalurahan tersebut.

Menyikapi kondisi itu, praktisi kesehatan komunitas, Safira Fida Anisa, menekankan urgensi pergeseran paradigma pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas kini harus menempatkan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit sebagai panglima tertinggi, bukan lagi sekadar mengandalkan tindakan kuratif atau pengobatan pascasakit.

“Kita saat ini sedang menghadapi beban ganda kesehatan yang cukup berat. Target stunting harus ditekan hingga batas minimal, sementara di sisi lain kasus PTM terus merangkak naik akibat gaya hidup masyarakat yang cenderung sedentari atau kurang bergerak. Karena itu, intervensi gizi dan pendampingan ketat pada kelompok remaja putri serta ibu hamil menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi,” kata Safira Fida Anisa memaparkan analisisnya.

Sebagai langkah konkret, Puskesmas Tempel 1 bersama pemerintah kalurahan tengah menyiapkan strategi integratif berupa pengaktifan posyandu remaja, edukasi gizi pranikah, hingga pendistribusian Tablet Tambah Darah (TTD) secara masif untuk memitigasi anemia pada remaja putri demi memutus rantai stunting sejak dini.

Di sektor hulu lingkungan, aspek sanitasi juga mendapatkan porsi perhatian yang serius. Sanitarian Puskesmas, Fuad Maskuri, memperingatkan bahwa kebiasaan warga yang kerap membakar sampah plastik di sekitar pemukiman menyimpan bom waktu bagi kesehatan publik berupa gangguan pernapasan akut hingga ancaman efek karsinogenik pemicu kanker dalam jangka panjang.

“Kesehatan lingkungan dan kesehatan fisik manusia itu merupakan dua hal yang saling mengikat dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, edukasi mengenai PHBS di dalam keluarga harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola sistem pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat,” ujar Fuad Maskuri menambahkan.

Melalui momentum koordinasi Pra-SMD ini, jajaran pimpinan dan kader dari empat kalurahan tersebut menyepakati nota kesepahaman tidak tertulis untuk melebur ego sektoral antarwilayah. Sinergi yang kokoh antara otoritas medis Puskesmas, birokrasi pemerintah desa, dan militansi kader kesehatan di lapangan diharapkan dapat menjadi role model pembangunan ketahanan kesehatan nasional yang diinisiasi dari unit terkecil di desa. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)