Sleman – Gerakan akar rumput dalam menyelamatkan mentalitas anak dari dampak buruk ketergantungan gawai pintar (gadget) terus digalakkan di wilayah sub-urban Kabupaten Sleman. Langkah taktis ini diwujudkan oleh kader penggerak PKK RT 07 RW 60 Padukuhan Joho dengan menginisiasi pembuatan ruang literasi mandiri bernama Pojok Baca Puruhita. Sarana edukasi berbasis komunitas tersebut resmi diluncurkan dan dibuka untuk umum di kawasan Joho Blok VI, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Jumat sore (26/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti taktik jemput bola para ibu rumah tangga dalam memotong dominasi penggunaan gawai pada anak usia sekolah melalui penyediaan ruang sosial yang interaktif. Menyadari tingginya risiko kecanduan layar digital yang memicu penurunan daya konsentrasi dan sifat antisosial pada generasi alfa, PKK Joho memanfaatkan area garasi rumah warga bernama Teguh untuk diubah menjadi perpustakaan mini yang nyaman. Langkah stimulasi ini didesain agar anak-anak kembali mengenal budaya membaca buku fisik, berinteraksi secara sehat dengan teman sebaya, serta melatih ketajaman berpikir kritis sejak dini tanpa intervensi algoritma digital.

Prosesi peresmian draf ruang baca ini dipimpin langsung oleh Dukuh Joho, Retnaningsih, melalui upacara pemotongan pita simbolis. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi doa bersama serta tradisi kenduri menikmati nasi gudangan sebagai wujud syukur kolektif atas berdirinya pusat literasi baru tersebut.

Ketua PKK RT 07 RW 60 Padukuhan Joho, Trisni Rahmasari, selaku konseptor utama gerakan memaparkan bahwa Pojok Baca Puruhita akan dioperasikan secara konsisten setiap hari Jumat mulai pukul hingga WIB. Lembaga swadaya ini menyediakan ratusan draf buku bacaan edukatif, ensiklopedia anak, hingga buku cerita rakyat yang dapat diakses dan dipinjam oleh seluruh warga sekitar secara gratis.

“Kami berharap Pojok Baca Puruhita menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Melalui kebiasaan membaca yang dipupuk sejak dini, mereka akan memiliki wawasan yang luas dan bekal kuat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ini adalah gerakan swadaya kami untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari ketergantungan gawai yang kian mengkhawatirkan,” ujar Trisni Rahmasari saat menjelaskan draf operasional perpustakaan mini tersebut.

Trisni Rahmasari juga menyampaikan draf apresiasi tertulis kepada seluruh elemen warga yang telah mendonasikan buku bacaan bekas layak pakai, bantuan tenaga, hingga draf ide kreatif dalam menyusun tata ruang garasi agar tampak estetik dan memikat minat kunjung anak-anak.

Dukungan serupa diutarakan oleh Dukuh Joho, Retnaningsih. Ia menguraikan bahwa draf pendirian Pojok Baca Puruhita merupakan draf aksi nyata atau tindak lanjut dari program Sosialisasi Peningkatan Minat Baca Masyarakat yang sebelumnya diundangkan oleh TP PKK Pokja II Kalurahan Condongcatur. Kebijakan makro tingkat desa tersebut memang mewajibkan setiap padukuhan menstimulasi draf pola pengasuhan anak yang ramah literasi melalui metode mendongeng sebelum tidur.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif cerdas dari PKK RT 07 RW 60 Padukuhan Joho ini. Semoga keberadaan Pojok Baca Puruhita mampu meningkatkan minat baca warga secara drastis dan menjelma menjadi ruang belajar yang inklusif serta bermanfaat bagi anak-anak maupun masyarakat umum. Kami berharap ke depan tempat ini juga menjadi pusat kegiatan literasi aktif seperti bedah buku, mendongeng bersama, hingga ruang diskusi edukatif warga,” tutur Retnaningsih menandaskan harapan besarnya. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Jaringan pendidik anak usia dini di wilayah urban Kabupaten Sleman bergerak serentak memperkuat standardisasi kompetensi dan legalitas hukum lembaga. Langkah penguatan mutu sumber daya manusia ini diwujudkan oleh Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kapanewon Depok melalui penyelenggaraan Pertemuan Rutin Triwulanan. Forum konsolidasi yang mempertemukan ratusan praktisi pendidikan usia dini nonformal tersebut digelar di Balai Sembrana Buddayah, Gejayan, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Jumat (26/6/2026) siang.

Fokus utama dari peristiwa ini menonjolkan upaya akselerasi penataan administrasi kelembagaan dan peningkatan kualifikasi akademik guru PAUD guna menyambut agenda akbar Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026. Di tengah ketatnya persaingan mutu pendidikan nasional, HIMPAUDI Depok menilai ketimpangan draf perizinan operasional sekolah dan rendahnya tingkat sertifikasi profesi guru nonformal masih menjadi batu sandungan utama. Melalui forum berkala ini, pembaruan draf data nominatif pendidik diperketat guna mendesak yayasan yang belum mengantongi izin operasional resmi agar segera mengurus kepastian hukumnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Agenda strategis ini diikuti oleh 110 pendidik PAUD nonformal yang merupakan perwakilan dari 56 lembaga, dari total 95 lembaga PAUD nonformal yang aktif beroperasi di wilayah Depok. Sesi pengarahan dipimpin langsung oleh Bunda PAUD Kapanewon Depok Listyorini Hadiyanti, perwakilan Jawatan Sosial Kapanewon Depok Subekti Handayani, serta Ketua PC HIMPAUDI Kapanewon Depok Arum Ariningsih.

Bunda PAUD Kapanewon Depok, Listyorini Hadiyanti, menegaskan bahwa peran pengajar usia dini sangat krusial sebagai arsitek utama pembuat fondasi karakter generasi emas nasional. Ia berjanji akan mengawal draf usulan fasilitasi kesejahteraan guru ke tingkat kabupaten agar dedikasi para pendidik di lapangan mendapat apresiasi yang seimbang.

“Peran pendidik PAUD sangat strategis dalam membentuk fondasi karakter, kecerdasan, dan tumbuh kembang anak. Kami memahami masih banyak tantangan yang dihadapi para guru PAUD, namun ketulusan dan loyalitas yang ditunjukkan selama ini menjadi modal besar dalam mencetak generasi yang berkualitas. Kami siap bersinergi dengan HIMPAUDI untuk terus meningkatkan mutu layanan PAUD di Kapanewon Depok agar lebih adaptif dan inovatif,” ujar Listyorini Hadiyanti saat membuka forum.

Menyambung draf penguatan organisasi, Ketua PC HIMPAUDI Kapanewon Depok, Arum Ariningsih, mengingatkan para pengelola sekolah untuk tidak lalai dalam memperbarui Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) terbaru. Ia menggarisbawahi bahwa validitas draf data kelembagaan berbanding lurus dengan kelancaran pencairan bantuan operasional maupun laporan triwulan tahap III mendatang.

“Data yang valid akan menjadi dasar perencanaan program pembinaan dan pengembangan pendidik. Kami juga mengimbau seluruh lembaga yang belum memiliki izin operasional agar segera menyelesaikan proses perizinan melalui instansi yang berwenang sehingga penyelenggaraan PAUD memiliki kepastian hukum dan pengakuan resmi dari negara. Kami juga mendorong para pendidik yang masih berkualifikasi pendidikan setingkat SMA untuk aktif mengikuti diklat berjenjang dan uji kompetensi mandiri sebagai upaya menaikkan profesionalisme layanan,” kata Arum Ariningsih menjelaskan draf target kerjanya.

Lebih lanjut, Arum Ariningsih mengajak seluruh anggotanya memanfaatkan momentum Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 yang akan digelar pada 1–2 Juli 2026 di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai panggung unjuk gigi. Guru-guru PAUD Depok didorong untuk aktif mengisi stan pameran pendidikan dengan memamerkan draf inovasi alat permainan edukatif (APE) hasil kreativitas lokal.

“Keikutsertaan pendidik PAUD dalam Konferensi Pendidikan Indonesia merupakan bentuk komitmen untuk terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Kami berharap seluruh lembaga PAUD di Depok dapat mengambil bagian sehingga mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini sekaligus mengharumkan nama Kapanewon Depok di level nasional,” pungkas Arum Ariningsih menyudahi sesi pengarahan. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Wilayah aglomerasi Kapanewon Depok yang menjadi pusat pendidikan dan urbanisasi di Kabupaten Sleman kini memperketat benteng pertahanan sosial dari ancaman barang haram. Menyikapi situasi kerawanan peredaran gelap zat adiktif di kawasan padat penduduk, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kapanewon Depok, Sunhaji, menyerukan urgensi penguatan kolaborasi massal dalam gerakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Seruan moral dan taktis tersebut disampaikan di hadapan tokoh lintas agama di Pendopo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Jumat (26/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menonjolkan pergeseran strategi penanggulangan narkoba, dari yang semula bertumpu pada pendekatan hukum pidana semata kini diintervensi melalui pendekatan keagamaan, sosial, dan ketahanan keluarga secara terpadu. Letak geografis Depok yang berbatasan langsung dengan pusat kota Yogyakarta menjadikannya target empuk sindikat pengedar internasional untuk menyasar klaster pelajar dan mahasiswa. MUI Depok menilai, rantai pasok narkotika tidak akan bisa diputus jika masyarakat di tingkat akar rumput bersikap apatis. Oleh sebab itu, pemuka agama didorong untuk mengintegrasikan materi bahaya narkoba ke dalam mimbar khotbah dan majelis taklim guna membangun imunitas moral komunal.

Dalam draf pandangan keumatannya, Ketua MUI Kapanewon Depok, Sunhaji, menegaskan bahwa efek kerusakan dari penyalahgunaan obat terlarang telah merambah ke berbagai strata sosial tanpa memandang latar belakang ekonomi. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menanggalkan ego sektoral dan segera menyusun peta jalan edukasi preventif yang sistematis serta berkelanjutan di lingkungan masing-masing.

“Penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan hukum formal di pengadilan, tetapi juga merupakan persoalan moral, sosial, dan keagamaan yang sangat serius. Oleh sebab itu, tindakan pencegahannya menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan antara umara, ulama, dan masyarakat sipil,” ujar Sunhaji saat memimpin konsolidasi umat tersebut.

Guna mengonkretkan gerakan semesta ini, MUI siap memperkuat sinergi taktis dengan jajaran Pemerintah Kapanewon Depok, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sleman, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan formal, hingga komunitas pemuda. Sinergi ini ditargetkan mampu menciptakan deteksi dini di tingkat rukun tetangga, sehingga draf peredaran gelap dapat diantisipasi sebelum meluas.

“Jika pemerintah, ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, sekolah, keluarga, dan elemen masyarakat mau berjalan bersama secara konsisten, insyaallah Kapanewon Depok dan Kabupaten Sleman secara umum dapat benar-benar menjadi wilayah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kita harus berani menutup celah sekecil apa pun di lingkungan kita,” kata Sunhaji menambahkan.

Lebih lanjut, Sunhaji menguraikan bahwa draf pertahanan paling krusial sebenarnya berada di dalam unit keluarga sebagai madrasah pertama anak. Penguatan nilai spiritual, kebiasaan berkomunikasi yang sehat antara orang tua dan anak, serta kepekaan terhadap perubahan perilaku remaja menjadi instrumen valid yang paling ampuh menangkal bujuk rayu pengedar.

Menutup arahannya, jajaran pengurus MUI Depok berharap gerakan P4GN berbasis komunitas ini tidak berhenti pada draf seremonial semata, melainkan menjelma menjadi aksi penegakan hukum sosial yang berkelanjutan. Target akhir dari sinergi ini adalah mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai wilayah yang ramah anak, aman, sehat, dan sepenuhnya bersih dari peredaran narkotika demi menyelamatkan draf masa depan bonus demografi Indonesia. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Para pengelola garda depan program pemenuhan gizi nasional di tingkat daerah bergerak taktis mengonsolidasikan kekuatan demi menjamin kelancaran distribusi pangan anak. Langkah penguatan jaringan operasional ini diwujudkan oleh sejumlah Kepala Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mitra Bumkal dengan menggelar pertemuan koordinasi strategis. Pertemuan yang menghasilkan kesepakatan penting untuk membentuk forum komunikasi lintas wilayah tersebut diselenggarakan di Mato Kopi, Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman, pada Jumat (26/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti taktik mitigasi kendala logistik pangan dan penyamaan persepsi dapur produksi guna menyukseskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional. Mengingat rantai pasok bahan baku segar dan standar higienitas masakan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi di lapangan, para kepala satuan pelayanan menilai kehadiran wadah komunikasi terpadu menjadi kebutuhan yang mendesak. Melalui forum ini, hambatan distribusi, standardisasi menu kalori, hingga draf pelaporan anggaran antarkecamatan dapat diselesaikan secara cepat tanpa harus menunggu birokrasi formal yang panjang.

Dalam suasana diskusi kelompok terfokus yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, para peserta sepakat memilih format kelembagaan yang bersifat nonformal dengan mengedepankan prinsip kolektif-kolegial. Artinya, setiap perumusan kebijakan operasional, penyikapan kendala teknis, hingga draf resolusi konflik lapangan akan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah mufakat bersama. Pertemuan berkala antaranggota juga dirancang bersifat insidental, yakni fleksibel mengikuti eskalasi kebutuhan dan dinamika yang berkembang di dapur produksi masing-masing wilayah.

Kepala SPPG Tridadi 3, Anatansyah Anandari, menjelaskan bahwa gagasan pembentukan forum ini lahir dari kesamaan nasib dan tantangan riil yang dihadapi para kepala satuan di lapangan, mulai dari urusan fluktuasi harga pasar hingga manajemen ketepatan waktu kurir pengantar makanan.

“Forum ini hadir sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antarkepala SPPG. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis. Dengan komunikasi yang baik, setiap tantangan dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi secara kolektif melalui semangat musyawarah,” ujar Anatansyah Anandari memaparkan urgensi forum barunya.

Dukungan senada diutarakan oleh Kepala SPPG Margomulyo Seyegan, Joni Prasetyo. Ia menegaskan bahwa standardisasi mutu makanan tidak boleh timpang antardesa, karena draf penilaian kualitas gizi ini diawasi ketat oleh pemerintah pusat sebagai instrumen investasi jangka panjang untuk memotong rantai stunting dan menaikkan angka kecerdasan generasi masa depan Indonesia.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar mendistribusikan makanan kotak, tetapi merupakan investasi bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, kolaborasi dan komunikasi antar-Kepala SPPG harus terus diperkuat agar setiap tantangan di lapangan dapat diselesaikan melalui musyawarah, saling berbagi pengalaman, dan semangat gotong royong. Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, saling menguatkan, serta bersama-sama menjaga kualitas pelayanan kepada seluruh penerima manfaat,” kata Joni Prasetyo memberikan argumentasi taktisnya.

Melalui terbentuknya ikatan komunikasi yang solid ini, jajaran Kepala SPPG Mitra Bumkal di wilayah Sleman optimistis mampu menciptakan ekosistem rantai pasok pangan yang andal, efisien, dan bebas dari draf kesalahan distribusi. Kehadiran wadah mandiri ini diharapkan menjadi percontohan bagi wilayah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengawal program prioritas nasional secara transparan, profesional, dan akuntabel demi pemenuhan hak gizi anak yang merata. (Joni Prasetyo/KIM Seyegan)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman terus mempercepat langkah penguatan kelembagaan tingkat akar rumput guna mengoptimalkan pembangunan desa yang partisipatif. Agenda strategis ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) intensif antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman bersama pengurus Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman. Forum yang membahas transformasi struktural dan perluasan wewenang lembaga adat desa tersebut diselenggarakan di Ayem-Ayem Coffee, Pangukan, Tridadi, Sleman, pada Jumat (26/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti draf penyesuaian regulasi hukum dan perluasan fungsi Tuwanggana—atau yang sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)—agar menjadi mitra strategis yang lebih berdaya dalam mengawal anggaran desa. Perubahan tata kelola pemerintahan menuntut Tuwanggana tidak hanya menjadi penonton atau sekadar fasilitator administratif dalam Musyawarah Kalurahan (Muskal). Melalui penyelarasan draf Peraturan Bupati (Perbup) terbaru, lembaga ini diproyeksikan masuk ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) fisik desa, sekaligus diwajibkan melakukan digitalisasi draf profil kelembagaan guna mewujudkan transparansi tata kelola kewilayahan.

Pertemuan yang awalnya dirancang sebagai audiensi biasa ini berkembang dinamis dengan dihadiri oleh Kepala Dinas PMK Sleman Alhalik, Sekretaris Dinas PMK Agung Dwi Maryoto, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Ekowati, serta Ketua Tim Kerja Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat Agus Waseso Wibowo. Sementara dari pihak mitra, hadir 13 pengurus inti Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman yang dipimpin langsung oleh sang ketua, Dwidjo Putro.

Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, Alhalik, menjelaskan bahwa draf regulasi operasional Tuwanggana yang baru saat ini tengah memasuki fase krusial di tingkat birokrasi yang lebih tinggi. Ia meminta para pengurus di tingkat kalurahan untuk tetap solid dan bersiap melakukan lompatan performa kerja begitu draf hukum tersebut disahkan.

“Peraturan Bupati terkait Tuwanggana saat ini masih dalam proses fasilitasi dan verifikasi di tingkat Gubernur DIY. Berbeda dengan ketentuan regulasi sebelumnya yang cukup ditetapkan oleh keputusan Bupati, kini aturan hukum tersebut harus memperoleh persetujuan resmi dari Gubernur. Kami berharap terjalin kerja sama yang semakin erat antara Dinas PMK dan Tuwanggana dalam mendukung transformasi kelembagaan secara menyeluruh,” ujar Alhalik memberikan pengarahan terkait draf hukum di hadapan peserta rapat.

Merespons perluasan tugas tersebut, Ketua Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman, Dwidjo Putro, menegaskan kesiapan jajarannya di lapangan. Ia memaparkan bahwa modal sosial yang dimiliki Tuwanggana Sleman sangat kuat, terbukti dari raihan prestasi draf kerja yang terus menanjak dalam kompetisi regional tingkat provinsi.

“Tuwanggana Kabupaten Sleman memiliki tradisi juara yang kuat pada ajang Sumunar Award tingkat DIY. Pada tahun 2023 kita berhasil meraih Juara III, tahun 2024 meningkat menjadi Juara II, dan pada tahun 2025 lalu kita sukses menyabet Juara I tingkat DIY. Untuk tahun 2026 ini, fokus lomba akan digeser pada bidang pelestarian lingkungan hidup, sehingga seluruh pengurus wajib mempertahankan prestasi emas tersebut dan membuktikannya lewat program aksi nyata di kalurahan masing-masing,” kata Dwidjo Putro memompa motivasi jajarannya.

Dalam rakor tersebut juga disepakati bahwa draf monitoring dan evaluasi lapangan terkait kinerja Tuwanggana tingkat kabupaten akan digulirkan pada bulan September 2026. Pemerintah daerah menargetkan pada akhir tahun 2026, seluruh sisa LPMKal di wilayah Sleman sudah rampung bermutasi secara hukum menjadi Tuwanggana Kalurahan yang sah. Menutup jalannya koordinasi, para pengurus turut mengusulkan draf anggaran khusus untuk program pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) agar seluruh personel baru terampil dalam mengoperasikan draf pelaporan digital desa. (Edy – KIM Pijar Mlati)