Sleman – Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada layanan medis, namun juga pada kuatnya sinergi antar lembaga. Semangat itulah yang melandasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Lintas Mini Sektor Pemerintah Kapanewon Gamping yang berlangsung di Aula Puskesmas Gamping I, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Kamis (25/6/2026), sebagai forum strategis untuk menyatukan langkah berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan program kesehatan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti, Kepala Puskesmas Gamping I, dr. Aris Misyari, Pelda Acip Mulyawana yang mewakili Komandan Koramil 17/Gamping, Iptu Mamik Susanti mewakili Kepala Kepolisian Sektor Gamping, perwakilan Kantor Urusan Agama Gamping, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Yogyakarta, perwakilan Pemerintah Kalurahan Ambarketawang dan Balecatur, Bhabinkamtibmas Ambarketawang, Aiptu Ibnu Prastowo, serta para pengelola pasar di wilayah Kapanewon Gamping.

Kehadiran para pemangku kepentingan dari berbagai sektor tersebut mencerminkan kuatnya komitmen untuk membangun sinergi dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan masyarakat secara terpadu, sehingga kebijakan dan berbagai upaya pelayanan kesehatan dapat terlaksana lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung program kesehatan yang berkelanjutan.

“Melalui koordinasi lintas sektor, pelayanan kesehatan diharapkan semakin mudah diakses serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif,” tandasnya.

Selain pelayanan bagi lansia, rapat juga membahas pentingnya antisipasi dan penanganan kasus gangguan kesehatan jiwa di wilayah Kalurahan Ambarketawang dan Balecatur. Melalui koordinasi lintas sektor ini Kurnia Astuti berharapkan tercipta kesamaan langkah dalam memberikan pendampingan dan penanganan yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Pelda Acip Mulyawana dari Koramil 17/Gamping bersama Iptu Mamik Susanti menyatakan dukungan aparat TNI-Polri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan upaya peningkatan kesehatan warga guna menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, diskusi difokuskan pada peningkatan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem yang belakangan terjadi di berbagai wilayah. Menurut Kepala Puskesmas Gamping I, dr Aris Misyari, perubahan cuaca yang tidak menentu berpotensi meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan kesehatan, khususnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta didorong untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan ISPA melalui edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker saat mengalami gejala batuk dan pilek, menjaga daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan yang berkelanjutan. Upaya promotif dan preventif dinilai menjadi kunci dalam menekan angka kejadian penyakit akibat perubahan cuaca.

“Lewat komunikasi yang intensif antarinstansi, berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama,” ucap dr. Aris.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat upaya pencegahan penyakit, serta mewujudkan masyarakat Kapanewon Gamping yang lebih sehat, tangguh, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan di tengah berbagai tantangan lingkungan dan perubahan cuaca. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Arah pembangunan Kalurahan Ambarketawang pada tahun 2026 mulai dimatangkan melalui Musyawarah Kalurahan yang mempertemukan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan perwakilan warga dalam satu forum perencanaan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Serbaguna Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Kamis (25/6/2026), tersebut menjadi momentum penting untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan secara partisipatif, aspiratif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Musyawarah dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Fika Chusnul Chotimah, Panewu Gamping, Suyanto bersama jajarannya, Lurah Ambarketawang, Sumaryanto beserta perangkatnya, Komandan Koramil 17/Gamping, Kapten Infanteri Bambang Subyantoro, Iptu Itmam Arifudin mewakili Kepala Kepolisian Sektor Gamping, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ambarketawang, para dukuh, pengurus RT/RW, serta perwakilan masyarakat dari 13 padukuhan se-Kalurahan Ambarketawang. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lurah Ambarketawang, Sumaryanto mengatakan bahwa musyawarah kalurahan merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RKP Kalurahan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan. Melalui forum tersebut, seluruh usulan pembangunan dari tingkat padukuhan dibahas dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan, kemampuan anggaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

“Penyusunan RKP Kalurahan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, namun juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan sosial, pelayanan publik, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, Panewu Gamping, Suyanto menegaskan forum ini merupakan wujud nyata penerapan prinsip pembangunan partisipatif. Ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi maupun memberikan masukan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

“Keberhasilan pembangunan kalurahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan kualitas perencanaan yang disusun secara matang, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, seluruh usulan perlu dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Fika Chusnul Chotimah menekankan hasil musyawarah kalurahan memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan pada jenjang berikutnya.

“Aspirasi masyarakat yang telah disepakati bersama di tingkat kalurahan diharapkan dapat dikawal sehingga memiliki peluang untuk disinergikan dengan program pemerintah kabupaten sesuai kewenangan dan kemampuan pendanaan,” tegasnya.

Di sisi lain, Komandan Koramil 17/Gamping Kapten Inf. Bambang Subyantoro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong sebagai modal utama pembangunan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kalurahan, aparat kewilayahan TNI-Polri, lembaga kemasyarakatan, dan warga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, sekaligus mendukung keberhasilan setiap program pembangunan.

Penyusunan RKP Kalurahan Ambarketawang Tahun 2026 melalui musyawarah kalurahan diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dokumen RKP diharapkan mampu menjadi pedoman strategis dalam mengoptimalkan pembangunan di berbagai sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ambarketawang secara berkelanjutan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai langkah besar untuk memetakan potret riil perekonomian daerah melalui draf sensus komprehensif. Agenda strategis ini ditandai dengan pencanangan resmi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Sleman oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya. Upacara peresmian yang dihadiri oleh ratusan aparatur sipil negara dan pelaku usaha tersebut dipusatkan di Lapangan Pemda Sleman pada Jumat (26/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menonjolkan urgensi perolehan draf basis data ekonomi makro yang valid guna mengukur lompatan bisnis digital dan industri kreatif selama satu dekade terakhir. Sebagai wilayah dengan jumlah entitas bisnis tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sleman membidik Sensus Ekonomi 2026 ini sebagai instrumen vital untuk merancang kebijakan bantuan modal, pelatihan kerja, serta program inkubasi bisnis agar tepat sasaran. Akurasi data dari para pemilik usaha menjadi kunci mutlak agar kalkulasi pertumbuhan ekonomi daerah tidak bias dan mampu mencerminkan realitas daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

Hadir dalam upacara pencanangan tersebut Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Kepala BPS Kabupaten Sleman Widhi Pranowo, Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih, serta jajaran pimpinan instansi perbankan dan asosiasi pengusaha daerah.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional sepuluh tahunan yang sangat krusial dan tidak boleh diabaikan oleh para pelaku industri. Hasil akhir dari pendataan massal ini akan diposisikan sebagai kompas utama bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyusun regulasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

“Mari seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Sleman untuk menyambut petugas sensus dengan terbuka. Silakan berikan data yang benar, lengkap, dan jujur saat dilakukan pendataan oleh petugas. Kejujuran data Anda akan menentukan ketepatan arah kebijakan pembangunan ekonomi kita di masa depan,” ujar Harda Kiswaya memberikan seruan di hadapan peserta upacara.

Dalam laporan teknisnya, Kepala BPS Kabupaten Sleman, Widhi Pranowo, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan manajemen pengawasan yang ketat dengan menerjunkan total personel terlatih ke lapangan. Struktur pasukan pendataan ini terdiri dari 922 orang Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 126 orang Petugas Pengawas Lapangan (PML) yang bertugas menjamin validitas draf isian konformitas usaha warga.

“Seluruh petugas tersebut akan bergerak melakukan pendataan dari rumah ke rumah atau door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna memotret secara menyeluruh potensi usaha mikro, kecil, menengah, hingga industri skala besar di Sleman. Kami menjamin kerahasiaan draf data dari para pelaku usaha sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Widhi Pranowo menerangkan rincian operasional pasukannya.

Dukungan makro atas kesiapan wilayah Sleman turut disampaikan oleh Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih. Ia menguraikan bahwa draf hasil sensus ini nantinya akan digunakan sebagai benchmark utama penghitungan pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) serta instrumen penting dalam memetakan penetrasi teknologi finansial pada sektor UMKM lokal.

“Terlebih Kabupaten Sleman memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan, jumlah unit usaha di wilayah Sleman tercatat sebagai yang tertinggi di seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Validitas data hasil sensus ini sangat dinantikan perbankan untuk memetakan penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat yang produktif,” pungkas Endang Tri Wahyuningsih menyudahi arahannya.

Sleman – Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Sasana Kreatif Mandiri asuhan M. Hariwijaya menggelar Parade Puisi Muharram bertajuk Syair dan Syiar serta santunan bagi anak yatim dan dhuafa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026), di Jalan Waru KA 3–4 Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.

LKSA merupakan lembaga pelayanan sosial yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menyelenggarakan pengasuhan dan perlindungan bagi anak yang membutuhkan.

“Kehadiran LKSA menjadi alternatif keluarga untuk menjamin hak pendidikan dan masa depan anak,” ujar Nyadi Kasmoredjo atau Ki Jenggot Kucir, salah satu pembina LKSA Sasana Kreatif Mandiri yang juga sastrawan dari paguyuban Sastra Jawa Pasbuja Kawi Merapi.

Ia menjelaskan, LKSA memiliki fungsi utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak, meliputi sandang, pangan, papan, serta kesehatan, pengasuhan, dan pendidikan. Selain itu, LKSA juga memberikan rasa aman serta pemberdayaan agar anak dapat tumbuh mandiri di masa depan.

Parade Puisi Muharram Syair dan Syiar diawali dengan penampilan Ummi Azurra Wijana dari Magelang yang juga anggota Pasbuja Kawi Merapi. Ia membacakan puisi karyanya sendiri yang bertema kemuliaan seorang ibu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan puisi oleh para santri LKSA Sasana Kreatif Mandiri.

Sejumlah seniman dan sastrawan turut memeriahkan acara tersebut, di antaranya KH. Nasruddin Anshori, Nyadi Kasmoredjo, R. Toto Sugiharto (Pasbuja), Kang Eko dengan permainan suling, Kang Asep Yoni Gema Tahlil, Ki Tono Hadi, Kang Teguh dengan monolog kritik sosial, M. Hariwijaya, Gus Abdulrahman Azzuhdi, serta para santri LKSA Sasana Kreatif Mandiri.

Pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Giri Selopamioro, Imogiri, KH. Nasruddin Anshori atau yang akrab disapa Gus Nas, memberikan pesan kepada para santri agar senantiasa taat beribadah, berbakti kepada orang tua, serta tekun dalam belajar sesuai pilihan masing-masing.

Menurutnya, setiap usaha yang dilakukan dengan keyakinan, kesungguhan, keikhlasan, dan doa akan memberikan hasil yang terbaik.

“Semua hadiah tersebut merupakan hasil dari kerja keras, keyakinan, dan doa,” ujarnya di hadapan para yatim dan dhuafa penerima santunan. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, melakukan inspeksi mendadak ke level akar rumput guna memastikan efektivitas program pengentasan gizi buruk pada balita. Agenda penguatan jajaran Lini Lapangan tersebut dikemas melalui pertemuan interaktif bersama ratusan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman yang dipusatkan di Balai Budaya Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, pada Kamis (25/6/2026). Momentum strategis ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 tingkat daerah.

Fokus utama dari peristiwa ini menonjolkan instruksi tegas pemerintah pusat yang menggeser pola kerja birokrasi dari sekadar rapat formal di dalam ruangan menuju aksi nyata penanganan stunting di lapangan. Kehadiran menteri ke wilayah Sleman bertujuan untuk melakukan draf evaluasi langsung terhadap kompetensi para kader serta melihat kondisi riil puluhan keluarga risiko stunting yang sengaja dihadirkan. Langkah ini dinilai krusial mengingat keandalan kader TPK dalam mendeteksi dini gejala kekerdilan anak menjadi kunci utama dalam memotong rantai kemiskinan ekstrem di tingkat desa.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Wihaji tampak didampingi oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Sleman. Guna menguji pemahaman regulasi para garda terdepan, Menteri Wihaji sempat melemparkan sejumlah pertanyaan acak secara spontan mengenai tugas pokok fungsi (tupoksi) pendampingan harian kepada para kader yang hadir.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan bahwa kementeriannya memegang mandat penuh dari kepala negara untuk menyisir draf validasi data stunting secara objektif tanpa manipulasi. Ia memperingatkan jajaran dinas di daerah agar menghentikan proyek-proyek seremonial yang menghabiskan anggaran daerah tanpa memberikan dampak instan bagi perbaikan gizi masyarakat.

“Saya mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk turun langsung ke lapangan. Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, jangan banyak FGD. Cek lapangan, apakah betul tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh para kader di bawah. Ketahanan nasional itu bermula dari ketahanan keluarga di tingkat terkecil,” kata Wihaji secara lugas di hadapan para kader.

Merespons arahan taktis tersebut, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyatakan bahwa Pemkab Sleman siap menjadi pionir dalam menyukseskan program kependudukan nasional. Menurutnya, tata kelola penanganan stunting di wilayah Sleman telah ditekankan pada akurasi intervensi digital agar penyaluran bantuan pangan tambahan tidak salah sasaran.

“Stunting bukan sekadar angka di atas kertas. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, proses verifikasi dan validasi (verval) data menjadi kunci utama agar intervensi yang kami lakukan tepat sasaran dan keluarga yang masuk kategori berisiko bisa segera didampingi secara intensif,” ujar Danang Maharsa menegaskan komitmen daerahnya.

Sebagai bukti kesiapan operasional, Pemerintah Kabupaten Sleman kini telah mengoptimalkan kinerja Tenaga Lini Lapangan secara masif di 16 kapanewon. Kekuatan struktur pendampingan keluarga di Sleman saat ini mencakup personel TPK, 212 kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dengan anggota, 134 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan anggota, serta 175 kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang menaungi anggota dan dilengkapi oleh 16 Sekolah Lansia, ditambah 131 kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) dengan kekuatan anggota.

Guna melengkapi program penguatan gizi fisik, peringatan Harganas ke-33 di Kabupaten Sleman kali ini juga membuat gebrakan dengan mengintegrasikan program edukasi literasi keuangan keluarga yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah kolaboratif ini sengaja dirancang agar keluarga yang tergabung dalam program Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya sehat secara jasmani, melainkan juga memiliki kemandirian ekonomi yang kuat dan cerdas dalam mengelola risiko keuangan masa depan secara bijak.