Sleman – Sinergi antara Pemerintah Kalurahan Condongcatur dan Kapanewon Depok kembali diwujudkan melalui penyelenggaraan GERUDUK (Gerakan Update Adminduk) di Padukuhan Manukan, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ini berlangsung di Kediaman Dukuh Manukan pukul – WIB berjalan lancar dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Program GERUDUK merupakan inovasi pelayanan yang dihadirkan Pemerintah Kalurahan Condongcatur untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada warga di tingkat padukuhan. Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tanpa harus datang ke kantor pelayanan, sehingga lebih mudah, cepat, dan efisien.

Layanan utama yang diberikan dalam kegiatan ini adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), sementara layanan tambahan meliputi pengurusan KTP elektronik rusak atau hilang serta pembaruan data Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan rekapitulasi pelayanan, kegiatan GERUDUK di Padukuhan Manukan berhasil melayani 64 aktivasi IKD, 33 dokumen Kartu Keluarga (KK), 20 dokumen KTP elektronik, 3 dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), dan 1 dokumen Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Jawatan Umum Kapanewon Depok Benjamin Dalung beserta jajaran petugas administrasi kependudukan. Dari Pemerintah Kalurahan Condongcatur hadir Carik Condongcatur Riska Dian Nur Lestari, Kaur Tata Laksana Andree Setiawan beserta staf, Dukuh Manukan Beti Kartiningrum, serta para kader Jakadara (Jaringan Kader Adminduk Depok Agar Tertib dan Tertata) yang turut mendukung kelancaran pelayanan.

Kepala Jawatan Umum Kapanewon Depok, Benjamin Dalung, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kalurahan Condongcatur atas komitmennya menghadirkan inovasi pelayanan publik yang langsung menjangkau masyarakat.

“Program jemput bola seperti GERUDUK menjadi langkah strategis dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, valid, dan selalu diperbarui,” ujarnya.

Sementara itu, Carik Kalurahan Condongcatur, Riska Dian Nur Lestari, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Padukuhan Manukan yang telah memanfaatkan layanan dengan penuh antusias.

“Kami mengapresiasi kesadaran warga Manukan yang semakin tinggi terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat sebagai dasar pelayanan publik yang berkualitas,” tuturnya

Kaur Tata Laksana Kalurahan Condongcatur, Andree Setiawan, berharap pelaksanaan GERUDUK mampu terus meningkatkan aksesibilitas layanan sekaligus membangun budaya tertib administrasi di tengah masyarakat.

“Melalui GERUDUK, kami ingin memastikan pelayanan adminduk hadir lebih dekat dengan warga. Harapannya, masyarakat semakin sadar untuk memperbarui data kependudukan secara berkala sehingga seluruh dokumen tetap valid dan sesuai kondisi terkini,” katanya

Andree juga menginformasikan bahwa pelaksanaan GERUDUK di Padukuhan Manukan menjadi kegiatan penutup untuk bulan Juni 2026. Selanjutnya, program akan kembali dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus di Padukuhan Kayen dan Padukuhan Pondok, sehingga masyarakat di kedua wilayah tersebut diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut.

Di sisi lain, Dukuh Manukan, Beti Kartiningrum, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, dan para kader Jakadara atas terselenggaranya pelayanan jemput bola tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran program GERUDUK di Padukuhan Manukan. Layanan ini sangat membantu masyarakat karena akses administrasi kependudukan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau,” ungkapnya

Melalui sinergi lintas instansi dan dukungan masyarakat, Program GERUDUK diharapkan terus menjadi inovasi pelayanan publik yang mampu mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat budaya tertib adminduk di Kalurahan Condongcatur. Kehadiran layanan langsung di tingkat padukuhan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman resmi ditetapkan sebagai salah satu garda terdepan dalam proyek strategis nasional untuk mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Komitmen digitalisasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan uji coba serentak aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui jalur agen kemitraan. Agenda uji coba berskala nasional tersebut diselenggarakan secara terpadu di wilayah Kapanewon Mlati dan Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, pada Kamis (25/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menonjolkan keberhasilan Kabupaten Sleman dalam mengadopsi lompatan teknologi administrasi publik guna memotong rantai birokrasi penyaluran bansos yang selama ini terkenal lambat dan sarat konflik kepentingan. Dari 42 kabupaten di Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai lokasi percontohan (pilot project), Sleman berhasil mencatatkan rekor integrasi data kemiskinan tercepat. Melalui sistem baru yang menginduk pada basis data Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini, proses verifikasi kelayakan calon penerima manfaat yang semula memakan waktu hingga bulanan kini dapat diselesaikan secara transparan hanya dalam hitungan menit.

Perwakilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Komite Percepatan Transformasi Digital, Mensuseno, memaparkan bahwa pemanfaatan IKD nasional bertindak sebagai penyaring otomatis untuk menekan subjektivitas draf pendataan petugas di lapangan. Ia membandingkan bahwa pada uji coba tahun lalu di wilayah Banyuwangi, alur birokrasi pendaftaran konvensional hingga draf penetapan penerima bansos memakan waktu lebih dari 100 hari akibat rumitnya validasi berkas fisik.

“Melalui sistem digital Perlinsos ini, dapat langsung diketahui dalam hitungan menit apakah seseorang berpotensi atau tidak berpotensi menjadi penerima manfaat bantuan. Jika hasilnya dinilai belum sesuai dengan realitas di lapangan, masyarakat masih memiliki kesempatan hukum untuk mengajukan satu kali sanggahan sehingga hasil akhir yang diperoleh jauh lebih objektif dan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya,” ujar Mensuseno di sela-sela peninjauan lapangan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Arifin, menguraikan draf mekanisme teknis bahwa masyarakat dapat mengakses program perlindungan sosial ini melalui dua jalur utama, yakni registrasi mandiri via gawai pintar atau melalui fasilitasi Agen Perlinsos. Demi memastikan jangkauan layanan yang merata, pemerintah daerah mengadopsi taktik jemput bola dengan menyebar personel agen resmi hingga ke level terbawah.

“Untuk pendaftaran mandiri, masyarakat harus sudah memiliki dan mengaktifkan akun IKD mereka. Sementara melalui agen, petugas yang mendampingi harus merupakan agen resmi yang telah terdaftar di portal Perlinsos dan memiliki IKD aktif untuk membantu warga yang gagap teknologi. Agen Perlinsos ini akan kami tempatkan hingga tingkat padukuhan, di mana setiap kalurahan minimal memiliki satu agen di setiap dusunnya untuk mendata warga miskin secara akurat,” kata Arifin menjelaskan struktur operasional timnya.

Keberhasilan Sleman dalam memimpin jalannya uji coba nasional ini mendapat apresiasi tinggi dari jajaran eksekutif. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro, mengungkapkan rasa bangganya karena antusiasme warga Sleman dalam menyambut transformasi digital ini merupakan yang tertinggi dan paling masif di tingkat nasional jika dibandingkan dengan 41 kabupaten pelaksana komparatif lainnya.

“Pemerintah pusat sangat mengapresiasi Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan uji coba ini dengan capaian warga melakukan pendaftaran mandiri. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten pelaksana uji coba di Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat Sleman untuk memanfaatkan platform Perlinsos ini dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan transparansi anggaran. Jangan lupa aktifkan IKD terlebih dahulu ke kantor kapanewon, dan jika mengalami kesulitan teknis, segera minta pendampingan kepada agen resmi kami di kalurahan,” tutur Wawan Widiantoro secara optimistis.

Sleman – Kelompok Wanita Tani (KWT) Sumber Rejeki Padukuhan Pringwulung, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, kembali mencatatkan hasil positif dalam program ketahanan pangan melalui panen jamur tiram periode Juni 2026 yang dilakukan, Kamis (25/6/2026).

Kelompok ini berhasil memanen 26 kilogram jamur tiram segar yang siap dipasarkan kepada masyarakat.

Panen dilakukan setiap pagi agar jamur sampai ke tangan konsumen dalam kondisi terbaik. Selain menjadi sumber pangan bergizi, budidaya jamur tiram juga menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga.

Dukuh Pringwulung, Sahid Fahrudin, mengatakan bahwa keberhasilan budidaya jamur tiram merupakan buah dari semangat gotong royong dan konsistensi para anggota KWT dalam mengelola kubung budidaya.

“KWT Sumber Rejeki telah membuktikan bahwa kelompok masyarakat mampu menghasilkan produk pangan berkualitas yang bernilai ekonomi. Kami berharap kegiatan ini terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi warga untuk memanfaatkan potensi lokal secara produktif,” ujarnya.

Perwakilan KWT Sumber Rejeki, Umi Kulsum, menjelaskan bahwa jamur tiram dipanen setiap pagi sehingga kualitasnya tetap segar, putih bersih, dan memiliki tekstur yang renyah.

“Kami melayani pemesanan jamur tiram setiap hari. Masyarakat yang ingin membeli secara langsung juga dipersilakan datang ke Kebun dan Kubung KWT Sumber Rejeki diJalan Tantular 414 RT 15 RW 42, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Bahkan, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik jamur sendiri langsung dari kubung,” tutur Umi Kulsum

Jamur tiram dijual dengan harga per kilogram dan dapat dipesan setiap hari dengan pemesanan paling lambat satu hari sebelumnya (H-1). Program “petik sendiri” menjadi daya tarik tersendiri karena memberikan pengalaman edukatif bagi keluarga, pelajar, maupun masyarakat yang ingin mengenal proses budidaya jamur secara langsung.

Dengan cita rasa yang lezat dan kandungan gizi yang baik, jamur tiram cocok diolah menjadi berbagai hidangan seperti tumis, sup, jamur crispy, maupun campuran aneka masakan rumahan. Panen yang dilakukan pada pagi hari juga membuat kualitas dan kesegaran produk tetap terjaga hingga diterima konsumen.

Melalui kegiatan ini, KWT Sumber Rejeki tidak hanya memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga serta mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis masyarakat. Inovasi budidaya yang dipadukan dengan konsep edukasi dan wisata petik sendiri diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk lebih mencintai produk pangan lokal.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh jamur tiram segar atau belajar langsung mengenai proses budidayanya, KWT Sumber Rejeki membuka kunjungan dan pembelian di Kebun dan Kubung KWT Sumber Rejeki, Jalan Tantular 414 RT 15 RW 42, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Kehadiran konsumen menjadi dukungan nyata bagi pemberdayaan perempuan dan keberlanjutan program ketahanan pangan di wilayah tersebut (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) resmi meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai langkah memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga tingkat desa. Langkah ini diawali dengan menggelar acara Sosialisasi dan Penguatan Komitmen Pelaksanaan RBI di Aula Kencana Dinas P3AP2KB Sleman, Kamis (25/6/2026).

Penguatan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh berbagai pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sleman, Kemen PPPA menetapkan Kalurahan Purwomartani di Kapanewon Kalasan dan Kalurahan Margodadi di Kapanewon Seyegan sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project). Kedua wilayah ini dipilih setelah dinilai paling memenuhi variabel, seperti tata kelola pemerintahan yang responsif gender, peduli anak, serta memiliki program perlindungan yang berjalan baik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sleman, Novita Krisnaeni, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman menyambut baik dan mengapresiasi tinggi inisiatif Kemen PPPA ini. Menurutnya, program ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang dimulai dari akar rumput.

“Saya merasa bangga karena Kalurahan Margodadi di Kapanewon Seyegan dan Kalurahan Purwomartani di Kapanewon Kalasan terpilih sebagai lokasi penguatan komitmen RBI di Kabupaten Sleman. Kepercayaan ini tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, ramah perempuan, ramah anak, serta mendukung pembangunan keluarga yang berkualitas,” kata Novita Kresnaeni saat membuka acara.

Novita juga mengingatkan pentingnya falsafah Jawa dalam menyukseskan program ini. “Masyarakat Jawa memiliki falsafah yang sangat relevan dengan semangat RBI, yaitu ‘Sesarengan mbangun desa, agawe rahayu lan kamulyaning bebrayan’. Artinya, bersama-sama membangun desa demi terciptanya kesejahteraan dan kemuliaan masyarakat. Nilai kebersamaan inilah yang harus terus kita jaga dan kuatkan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kemen PPPA, Endah Sri Rejeki, menjelaskan bahwa RBI merupakan bentuk transformasi dan penguatan dari program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif lintas sektor untuk memastikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak hingga ke tingkat desa.

“RBI adalah upaya pencegahan agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi. Masyarakat sekarang sudah sadar dengan keadaan kehidupan di sekitarnya, salah satunya kasus KDRT. Harapannya, dengan RBI dapat mencegah dan menurunkan tingginya kasus KDRT sampai ke tingkat desa. Bagaimana kasus tersebut tidak terjadi,” ujar Endah Sri Rejeki.

Endah tidak menampik adanya tantangan struktural dalam intervensi pembangunan selama ini, seperti program pelatihan bagi perempuan yang kerap jalan di tempat karena kendala modal dan pasar, hingga masalah ekonomi yang memicu tingginya angka pekerja anak. Oleh karena itu, sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar alokasi sumber daya untuk RBI berjalan optimal.

Urgensi kehadiran program RBI di Sleman ini juga dipertegas oleh data kerentanan sosial yang ada di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Sleman, Diah Niken Andarwati, memaparkan bahwa Sleman saat ini masih menghadapi berbagai tantangan berat terkait isu perempuan dan anak.

“Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2025 di Kabupaten Sleman yang terdata adalah 286 kasus, di mana 131 di antaranya adalah KDRT. Dari total kasus kekerasan tersebut, 156 korbannya adalah perempuan, sementara korban anak laki-laki tercatat sebanyak 49 anak, dan anak perempuan sebanyak 81 anak,” ungkap Diah Niken Andarwati.

Diah menambahkan, kehadiran RBI sangat selaras dengan arah kebijakan Kabupaten Sleman saat ini. Fokus daerah tersebut meliputi pengarusutamaan gender, penguatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, penguatan ketahanan keluarga di era digital, penguatan ekonomi perempuan, hingga penanganan kerentanan anak terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual. Melalui sinkronisasi program ini, RBI diharapkan menjadi wadah yang menyatukan seluruh sumber daya demi mewujudkan perempuan mandiri dan anak terlindungi.

Sleman – Nuansa spiritualitas dan ketenangan batin menyelimuti kawasan lereng Gunung Merapi saat masyarakat adat memperingati momen sakral dalam penanggalan Jawa. Dipimpin oleh jajaran abdi dalem, warga setempat menggelar ritual tahunan Laku Tapa Brata dalam rangka memperingati Malam 10 Suro. Prosesi tirakat dan kebudayaan adiluhung ini dipusatkan di kawasan situs bersejarah Petilasan Mbah Maridjan, Dusun Kinahrejo, Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, pada Rabu malam (24/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti konsistensi pelestarian ritus kontemplasi diri sebagai instrumen spiritual dalam memohon keselamatan makro bagi warga dari ancaman bencana vulkanik. Di tengah modernisasi kawasan wisata lereng Merapi, laku prihatin membisu dan berdoa di tengah keheningan malam ini menjadi benteng penyeimbang hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan Sang Pencipta. Melalui ritual ini, warga merefleksikan kembali pentingnya menjaga keharmonisan ekologi Merapi yang selama ini telah menjadi episentrum kebudayaan sekaligus lumbung penghidupan agraria masyarakat sekitar.

Rangkaian ritual yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, Juru Kunci Gunung Merapi Asihono yang akrab disapa Mbah Asih, serta jajaran tokoh masyarakat, budayawan, dan ratusan warga lokal yang memadati area pelataran petilasan.

Juru Kunci Gunung Merapi, Asihono, menjelaskan bahwa Laku Tapa Brata ini merupakan warisan kearifan lokal yang dipelihara secara turun-temurun. Kegiatan ini memiliki benang merah historis yang kuat dengan dedikasi ayahandanya, almarhum Mbah Maridjan, dalam mengabdi kepada kraton dan menjaga keselamatan warga lereng Merapi dari amukan erupsi.

“Laku Tapa Brata dilakukan pada Malam 10 Suro dan telah berlangsung secara konsisten sejak tahun 2006. Kegiatan ini menjadi sarana pelestarian tradisi budaya, dan saya di sini berkewajiban sekaligus melanjutkan amanah dari almarhum Bapak Maridjan. Melalui laku ini, kami bersama-sama memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT agar wilayah Sleman dan sekitarnya dijauhkan dari segala mara bahaya,” ujar Asihono secara mendalam di sela-sela persiapan ritual.

Ia juga mengaku sangat bersyukur melihat tingginya antusiasme generasi muda yang bersedia hadir dan membaur mengikuti jalannya tirakat malam, yang dinilainya sebagai sinyal positif bagi keberlanjutan eksistensi budaya lereng Merapi.

Apresiasi senada disampaikan oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap konsistensi abdi dalem hargo merapi dalam merawat tradisi luhur ini. Menurutnya, Merapi tidak boleh hanya dipandang sebagai objek material geologis, melainkan harus dipahami sebagai ruang spiritual yang sakral bagi masyarakat adatnya.

“Laku Tapa Brata ini bukan sekadar ritual budaya tahunan tanpa makna, namun juga menjadi momentum refleksi spiritual yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tradisi ini merupakan wujud syukur kolektif kita atas segala nikmat yang diberikan melalui Gunung Merapi, yang terbukti menjadi sumber pencaharian dan menyediakan sumber daya alam yang melimpah bagi warga. Semoga Laku Tapa Brata terus lestari sebagai salah satu tradisi warga lereng Merapi yang tidak lekang oleh zaman,” tutur Danang Maharsa.

Secara runtut, prosesi sakral Malam 10 Suro ini diawali dengan lantunan tembang macapat yang sarat akan draf petuah hidup, kemudian dilanjutkan dengan sesi doa bersama lintas tokoh agama, dan diakhiri dengan meditasi tirakat sunyi. Kekhidmatan acara yang berlangsung hingga dini hari tersebut berjalan dengan sangat aman, tertib, dan damai, sekaligus menegaskan bahwa roh pengabdian dan keteladanan luhur almarhum Mbah Maridjan tetap hidup serta mengakar kuat di sanubari masyarakat lereng Merapi.