Sleman – Program “KIM Goes to School” yang digagas KIM Senyum Tempel semakin mendekati tahap pelaksanaan. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Koordinator Bidang Media KIM Senyum Tempel, Sadhono Hadi, ke SMP Muhammadiyah Tempel, Sleman, pada Rabu (24/6/2026).

Dalam pertemuan dengan Kepala SMP Muhammadiyah Tempel, Widayatun, disepakati bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian Forum Ta’aruf dan Orientasi Siswa (Fortasi) atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Sunarto dari Majelis Dikdasmen PCM Tempel.

Menurut Widayatun, program ini memiliki manfaat besar dalam mengenalkan keterampilan menulis kepada siswa sejak dini. Menurutnya, kemampuan menulis tidak hanya membantu siswa dalam menyelesaikan tugas akademik, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, menyusun gagasan secara sistematis, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat.

“Keterampilan menulis merupakan bekal penting bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui kegiatan ini, kami berharap minat dan kemampuan literasi siswa dapat berkembang sejak awal mereka memasuki lingkungan sekolah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Sunarto menambahkan bahwa program tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar.

Sementara itu, Sadhono Hadi menjelaskan bahwa program tersebut sejalan dengan tugas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu meningkatkan literasi masyarakat melalui pengembangan budaya membaca dan menulis. Program ini juga menjadi sarana KIM untuk menjalin komunikasi dengan generasi muda, memahami aspirasi mereka, serta menyalurkan gagasan-gagasan positif di tengah masyarakat.

“Generasi muda memiliki cara pandang yang berbeda. Melalui kegiatan menulis, mereka dapat belajar menuangkan ide sekaligus menyampaikan aspirasi secara kreatif dan bertanggung jawab,” kata Sadhono.

Dalam jangka panjang, KIM Senyum Tempel berharap program ini dapat melahirkan komunitas penulis muda di wilayah Tempel yang menjadi penerus gerakan literasi di masa mendatang. Kehadiran generasi penulis baru dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan literasi sekaligus memperkuat peran KIM sebagai media informasi masyarakat.

Kegiatan ini direncanakan diikuti sekitar 90 siswa dengan materi pengenalan dasar penulisan berita dan artikel sederhana, teknik menggali ide dari lingkungan sekitar, serta praktik menulis langsung. Hasil tulisan terbaik peserta akan dimuat dalam Buletin UMKM Kita edisi Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi.

Program “KIM Goes to School” diharapkan menjadi langkah awal menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus membangun jembatan komunikasi antara sekolah, masyarakat, dan generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)

Sleman – Suasana Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Selasa (23/6/2026), pagi itu dipenuhi wajah-wajah penuh perhatian. Sekitar 60 kader kesehatan mengikuti Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan satu tujuan yang sama yaitu menyelamatkan generasi sejak awal kehidupan.

Penanggung Jawab Program Gizi Puskesmas Seyegan, Beti Nur Utami menyampaikan pesan yang menggugah. Menurutnya, gerakan pencegahan stunting melalui konsep ABCDE bukan sekadar program teknis atau deretan singkatan yang mudah dihafal.

“ABCDE bukanlah lima fungsi terpilih, melainkan sebuah rantai perlindungan yang tidak boleh terputus sejak sebelum kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” ujar Beti.

Ia menyebut ABCDE sebagai ‘rantai emas perlindungan’, sebuah sintesis langkah penting yang saling berkaitan untuk menjaga tumbuh kembang anak. Rantai itu, katanya, hanya akan kuat jika semua mata rantainya terjaga.

“Rantai ini sekuat mata rantai terlemahnya. Meninggalkan satu langkah saja, misalnya ASI eksklusif tetapi tanpa protein hewani setelah usia enam bulan, akan membuat celah bagi stunting untuk masuk,” tegasnya.

Kalimat itu membuat ruang pertemuan seolah tersadar bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak. Di baliknya ada ancaman terhadap kecerdasan, kesehatan, hingga masa depan generasi.

Di Kapanewon Seyegan dan sekitarnya, perjuangan melawan stunting pun tidak dibebankan kepada ibu hamil semata. Pemerintah kalurahan, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga tokoh masyarakat bergerak bersama membentuk satu ekosistem perlindungan. Dari pendampingan calon pengantin, pemantauan ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, hingga edukasi makanan bergizi bagi balita, semua dirangkai menjadi gerakan bersama.

Para kader kesehatan menjadi mesin penggerak desa bebas stunting. Mereka hadir bukan hanya saat posyandu berlangsung, tetapi juga menyapa rumah-rumah warga, memastikan tidak ada ibu dan anak yang berjalan sendirian menghadapi risiko stunting.

Sebab masa depan generasi tidak dibangun dalam satu langkah besar, melainkan dari kepedulian kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan melalui ABCDE, harapan itu sedang dirawat, satu mata rantai demi satu mata rantai kehidupan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman kembali menyelenggarakan pertemuan para penggiat pengelolaan sampah, Selasa (23/6/2026), di Aula Anglocita Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta.

Ketua JPSM Sehati Sleman, Hijrah Purnama Putra menyampaikan bahwa pertemuan yang melibatkan Bank Sampah (BS), Sodakoh Sampah (SS), maupun TPS3R tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

Selain itu, forum ini juga membahas wacana pemerintah terkait rencana program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi akhir pengolahan sampah di DIY yang direncanakan mulai beroperasi pada 2028.

Adapun narasumber kegiatan ialah Sekretaris DLH Sleman, Sugeng Riyanto, dosen dan peneliti lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII), Fajri Mulya Iresha, serta off taker sampah anorganik dari Persada, Bernadetta Widiandayani.

“Kolaborasi ketiga narasumber diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman agar semakin baik,” ujar Hijrah yang juga dosen Fakultas Teknik Lingkungan UII Yogyakarta.

Sementara itu, Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok, Purwati Widaningsih menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terpilihnya Kapanewon Depok sebagai lokasi kegiatan silaturahmi dan diskusi para penggiat sampah di Kabupaten Sleman.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepedulian dan semangat pemerintah kapanewon dalam pengelolaan sampah serta penataan lingkungan.

“Mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat masih terdapat kekurangan. Semoga pertemuan ini membawa banyak manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DLH Sleman, Sugeng Riyanto menyampaikan bahwa meskipun sempat mengalami penundaan, program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap akan dilaksanakan.

Penundaan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan sejumlah pertimbangan teknis dari pihak pendana (Danantara), terutama terkait kesiapan pasokan sampah dari wilayah Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul) sebagai penyokong utama operasional PSEL.

Dalam skema tersebut, kebutuhan pasokan sampah diproyeksikan mencapai sekitar ton per hari, dengan kontribusi Kabupaten Sleman sekitar 450 ton, Kota Yogyakarta 300 ton, dan Kabupaten Bantul 250 ton. Dengan kondisi tersebut, proyek PSEL DIY saat ini berada pada tahap batch kedua dan ditargetkan dapat beroperasi pada 2028.

Menurut Sugeng, masa transisi menuju operasional PSEL menjadi tantangan tersendiri karena timbulan sampah tetap terjadi setiap hari.

“Dukungan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, sangat penting pada masa transisi ini. Peran JPSM menjadi strategis sebagai jejaring yang bermitra dengan para pengelola sampah di Sleman,” jelasnya.

Ia juga menyoroti adanya dilema dalam pengelolaan sampah pada masa transisi tersebut. Di satu sisi, pemerintah mendorong pengurangan dan pengelolaan sampah dari sumbernya, namun di sisi lain PSEL membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar sebagai bahan baku energi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah daerah yang perlu didukung bersama.

“Semua kebijakan pemerintah tentu bertujuan untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Kalurahan Margomulyo terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan sanitasi dan penyehatan lingkungan. Salah satunya diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) “Rumah Desa Sehat” yang digelar pada Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kalurahan Margomulyo tersebut diikuti oleh pamong kalurahan, kader kesehatan, Tim Penggerak PKK Kalurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, BPKal, serta pendamping desa.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi gizi, tetapi juga harus didukung lingkungan yang sehat dan sanitasi yang baik.

“Permasalahan stunting bukan hanya soal makanan dan gizi anak, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sanitasi, pola hidup bersih, serta kualitas lingkungan masyarakat. Karena itu Rumah Desa Sehat menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting,” ujar Eko.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Keberhasilan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah kalurahan, kader kesehatan, PKK, hingga masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita berharap kualitas kesehatan keluarga di Margomulyo semakin meningkat,” tandasnya.

Sementara itu, Kamituwo Margomulyo, Prasetyo Sujanarko selaku narasumber kegiatan menjelaskan bahwa Rumah Desa Sehat merupakan ruang bersama di tingkat desa untuk menyinergikan berbagai program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.

Menurut Prasetyo, sanitasi dan penyehatan lingkungan menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi yang berdampak pada status gizi balita.

“Anak-anak yang hidup di lingkungan kurang sehat akan lebih rentan terkena penyakit, sehingga penyerapan gizinya juga terganggu. Karena itu, upaya penurunan stunting harus dibarengi dengan perbaikan sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Prasetyo juga menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, penggunaan jamban sehat, hingga penyediaan air bersih yang layak.

Ia menambahkan, Rumah Desa Sehat diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk edukasi keluarga, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan masyarakat.

“Rumah Desa Sehat bukan hanya sebuah program, tetapi menjadi wadah kolaborasi bersama agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan lingkungan demi masa depan anak-anak yang lebih baik,” ungkap Prasetyo.

Melalui rakor tersebut, Kalurahan Margomulyo berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memperkuat sinergi dalam mendukung program percepatan penurunan stunting, khususnya melalui intervensi sanitasi dan penyehatan lingkungan secara berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Hari bersejarah kembalinya Yogyakarta ke pangkuan Republik Indonesia diperingati setiap 29 Juni. Tanggal tersebut menandai ditariknya pasukan Belanda dari Yogyakarta pada 29 Juni 1949 setelah sebelumnya menduduki Ibu Kota Republik Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Pada masa itu, Belanda menduduki Yogyakarta, menangkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta melancarkan propaganda bahwa Indonesia telah runtuh. Menanggapi kondisi tersebut, atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Sudirman, dengan komando operasi lapangan Letkol Soeharto, pasukan Indonesia melancarkan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Serangan tersebut bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Republik Indonesia masih eksis serta mampu melawan pendudukan Belanda. Keberhasilan serangan itu menjadi salah satu faktor yang mendorong Belanda kembali ke meja perundingan dalam Perundingan Roem-Royen yang berlangsung pada 14 April hingga 7 Juni 1949.

Hasil perundingan tersebut kemudian mendorong Belanda menarik pasukannya ke arah utara menuju Magelang pada 24–29 Juni 1949. Sehari setelah penarikan pasukan, tepatnya 30 Juni 1949, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Proklamasi Kedua untuk meneguhkan kembali semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Enny Sukasih, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) DIY, dalam Sarasehan Sejarah bertema “Jogja Kembali: Diplomasi, Perjuangan, dan Semangat Kebangsaan untuk Generasi Masa Kini” di Monumen Jogja Kembali (Monjali), Selasa malam (23/6/2026).

Pembicara kedua, sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kuncoro Hadi, berharap peristiwa Jogja Kembali tidak hanya dipandang sebagai sejarah lokal Yogyakarta, melainkan menjadi kesadaran bersama sebagai bagian penting dari sejarah nasional Indonesia.

Kuncoro juga menekankan pentingnya penyampaian sejarah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pembelajaran sejarah tidak lagi cukup mengandalkan hafalan teks, tetapi perlu memanfaatkan teknologi digital agar lebih menarik bagi generasi muda.

“Arsip sejarah perlu dihadirkan dalam bentuk konten visual, infografis, video pendek, maupun pemetaan digital. Sejarah juga dapat dikemas melalui gim, virtual reality, hingga kolaborasi dengan influencer agar nilai-nilai perjuangan dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih dekat dengan generasi masa kini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Museum Sleman (FKMS), Nanang Dwinarto, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Pasal 2, museum memiliki fungsi pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih sering mengunjungi museum. Menurutnya, ada tiga cara yang dapat menghancurkan suatu bangsa, yaitu menghilangkan sejarah, menghilangkan bukti sejarah, dan memutus hubungan dengan leluhur.

“Sejarah, bukti sejarah, dan upaya menyambung hubungan dengan leluhur dapat ditemukan di museum. Di lantai tiga Monjali terdapat ruang khusus untuk refleksi dan mengenang jasa para pendahulu,” jelasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan sarasehan ini menjadi upaya menjaga memori kolektif masyarakat terhadap peristiwa Jogja Kembali yang terjadi pada 29 Juni 1949.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi tonggak penting keberhasilan perjuangan bangsa yang ditopang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi perjuangan yang tepat, dan diplomasi yang berhasil.

“Nilai-nilai perjuangan dari masa lalu perlu diwariskan kepada generasi muda agar menjadi inspirasi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Para pejuang seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Sudirman, dan Letkol Soeharto telah memberikan teladan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Sarasehan tersebut diikuti para kepala sekolah dan siswa dari MAN 3 Sleman, SMA Muhammadiyah Mlati, SMA Negeri 1 Sleman, SMA Negeri 1 Ngaglik, serta mahasiswa sejarah dari UNY, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), dan STP Surakarta.

Kegiatan ditutup dengan pertunjukan sosiodrama bertajuk “Djogjakarta Kembali” yang dipentaskan oleh Komunitas Djogjakarta 1945. Pertunjukan tersebut berlangsung penuh penghayatan dan berhasil menghadirkan kembali semangat heroisme perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. (Sulistiyono KIM Seyegan)