Sleman – Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa, Pemerintah Kalurahan Trihanggo menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Pemanfaatan Tanah Kalurahan oleh pihak ketiga di Aula Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Senin (22/6/2026).

Sosialisasi dihadiri oleh Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trihanggo, Joko Widodo, Bhabinkamtibmas Trihanggo, Aiptu Rusmanto, Babinsa Trihanggo, Serda Beny Putra Noverianto, pamong kalurahan, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW. Kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI-Polri dalam mengawal proses pembangunan dan pelayanan publik agar berjalan transparan, tertib, serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Kurnia Astuti dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan aset kalurahan. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan tanah kalurahan perlu disampaikan kepada masyarakat agar seluruh proses berjalan sesuai aturan serta mendapatkan dukungan dari warga.

Lebih lanjut, Budi Supriyanta selaku PJ Lurah Trihanggo mengatakan bahwa forum ini digelar untuk membahas rencana pemanfaatan tanah kalurahan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 19 pemohon sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pengajuan izin pemanfaatan tanah kalurahan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Tanah kalurahan merupakan aset strategis yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Pemanfaatan oleh pihak ketiga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kalurahan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Kerja sama pemanfaatan tanah kalurahan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan asli kalurahan. Namun demikian, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta melalui proses perencanaan yang matang.

Sementara itu, Ketua BPKal Trihanggo, Joko Widodo menilai forum sosialisasi menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, maupun aspirasi terkait rencana yang akan dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai penting guna meminimalkan potensi kesalahpahaman sekaligus membangun rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan.

“Selain meningkatkan transparansi, kegiatan ini turut memperkuat prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan kebutuhan serta harapan warga yang menjadi penerima manfaat utama,” tambahnya.

Para peserta menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut karena memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan aset kalurahan. Mereka berharap seluruh proses pemanfaatan tanah kalurahan dapat dilakukan secara terbuka sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Trihanggo.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kalurahan Trihanggo menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan aset desa. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pemanfaatan tanah kalurahan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah. Karena itu, sinergi antara pemerintah kapanewon dan kalurahan terus diperkuat melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tempel di Pendopo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini diikuti para lurah, carik, perangkat kalurahan se-Kapanewon Tempel, serta dihadiri perwakilan Polsek Tempel dan Koramil Tempel.

Rasyid menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat kalurahan ditentukan oleh tertib administrasi, pelayanan publik yang berkualitas, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Seluruh program ini saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Salah satu fokus pembinaan adalah persiapan evaluasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Pemerintah kapanewon meminta seluruh kalurahan mempersiapkan administrasi secara optimal karena penilaian tidak hanya dilakukan terhadap dokumen, tetapi juga melalui verifikasi lapangan hingga tingkat padukuhan.

“Kami sudah menerima usulan tiga padukuhan sampel dari Kalurahan Sumberrejo. Apabila terdapat perubahan lokasi, mohon segera disampaikan karena tim kapanewon juga akan melakukan peninjauan langsung,” kata Rasyid.

Selain itu, pemerintah mendorong pelaksanaan Reformasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat yang didanai melalui Dana Keistimewaan DIY.

Menurutnya, kedua program tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mengintegrasikan pembangunan agar selaras dengan visi-misi lurah dan RPJMKal.

“Program ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik karena sewaktu-waktu akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah maupun Inspektorat. Jika berjalan optimal, peluang peningkatan dukungan anggaran ke depan juga semakin besar,” tegasnya.

Dalam forum itu, aparatur kalurahan juga diingatkan agar segera menyelesaikan berbagai dokumen administrasi tahunan, mulai dari RPJMKal, LPMPKal, LKPPMKal hingga IPPKal.

“Kami berharap seluruh kewajiban administrasi dapat dipenuhi tepat waktu sehingga tata kelola pemerintahan semakin tertib dan akuntabel,” ujarnya.

Forum tersebut juga mengapresiasi satu kalurahan di Kapanewon Tempel yakni Pondokrejo yang dipercaya mewakili dalam Lomba Administrasi Pemerintahan Desa (Apdeskel) tingkat Kabupaten Sleman. Capaian itu diharapkan menjadi motivasi bagi kalurahan lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi pemerintahan.

Di sisi lain, pemerintah kapanewon terus memantau realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kalurahan serta mendorong percepatan pelunasannya sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.

Panewu Tempel juga mengajak seluruh pemerintah kalurahan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, dukungan aparatur desa dan partisipasi masyarakat sangat penting agar data yang dihimpun akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kapanewon Tempel berharap seluruh kalurahan semakin profesional, tertib administrasi, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas guna memperkuat pembangunan dari tingkat desa sebagai fondasi kemajuan daerah dan Indonesia. (SBD KIMSENYUM TEMPEL)

Sleman – Kelompok Bermain KB Tunas Bangsa Padukuhan Sombangan, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, menggelar pelepasan peserta didik tahun ajaran 2025/2026, Selasa (23/6/2026) di Gedung KB Tunas Bangsa.

Tahun ini KB Tunas Bangsa meluluskan 14 anak dari total 24 peserta didik. Kepala KB Tunas Bangsa Riningsih menyebut momen ini penting bagi orang tua dan anak. “Hari ini kami nyatakan anak-anak siap melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi,” ujarnya.

Riningsih menjelaskan KB Tunas Bangsa menerapkan kurikulum berbasis tujuh kebiasaan anak dengan konsep holistik dan integratif. Artinya pendidikan diberikan menyeluruh mencakup seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Selain itu sekolah tetap menanamkan kearifan lokal dan memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran.

“Kami membekali anak-anak dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan agar memiliki akhlakul karimah. Sebanyak 14 anak didik PAUD Tunas Bangsa kini kami serahkan kembali kepada orang tua masing-masing,” pungkasnya.

Lurah Sumbersari, Sukadi mengapresiasi dedikasi kepala dan pendidik KB Tunas Bangsa. Pemerintah Kalurahan merasa terbantu dalam membangun sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa.

“Pemerintah Kalurahan menyadari belum bisa memberikan imbalan apa pun. Pada kesempatan ini hanya bisa memohonkan doa, semoga kebaikan para pendidik dibalas terbaik oleh Allah SWT,” ungkap Sukadi.

Ia berpesan kepada para peserta didik yang telah lulus agar melanjutkan pendidikan sesuai minat dan pilihan masing-masing. Kepada para orang tua, ia juga berpesan untuk terus menjaga dan menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak.

“Semoga upaya tersebut menjadi investasi amal bagi kita semua,” pungkas Sukadi. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Kapanewon Depok yang menjadi pusat aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman terus mematangkan reformasi birokrasi demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya penataan administrasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Peninjauan Ulang (Review) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2026. Agenda strategis yang melibatkan lintas sektor tersebut digelar di Ruang Anglocitatama, Kompleks Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Selasa (23/6/2026) pagi.

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti perumusan ulang draf standardisasi layanan birokrasi tingkat kapanewon agar lebih adaptif, efisien, dan ramah digital. Menghadapi tingginya ekspektasi publik serta dinamika regulasi terbaru, Pemerintah Kapanewon Depok sengaja membuka ruang dialog terbuka guna membedah kelemahan sistem birokrasi internal. Masukan dari elemen masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha dijadikan bahan baku utama untuk memangkas alur birokrasi yang berbelit, mempercepat durasi pengurusan dokumen, serta memperkuat transparansi draf perizinan demi menutup celah pungutan liar.

Acara dibuka secara resmi oleh Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, serta dihadiri oleh jajaran internal dari Jawatan Umum, Jawatan Sosial, dan Jawatan Keamanan. Guna menghasilkan evaluasi yang berimbang, forum ini turut menghadirkan perwakilan dari tiga kalurahan padat penduduk, yakni Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo, jajaran Puskesmas Depok 1, 2, dan 3, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, hingga akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam sesi pemaparan pertama, perwakilan Tim Peningkatan Pelayanan Publik UGM, Hestining Kurniastuti, mengupas tuntas korelasi antara kualitas layanan dengan tingkat kepuasan warga. Menurutnya, akuntabilitas instansi pemerintah tidak boleh diukur dari sudut pandang internal penguasa, melainkan wajib berbasis pada indikator penilaian berkala dari masyarakat selaku pengguna layanan harian.

“Forum Konsultasi Publik menjadi media dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta mengevaluasi kebijakan pelayanan. Sementara Survei Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang memberikan umpan balik objektif guna mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan,” ujar Hestining Kurniastuti memaparkan kajian ilmiahnya.

Melanjutkan draf evaluasi teknis, Panewu Anom Kapanewon Depok, Hery Subagio, menegaskan bahwa perubahan SOP wajib hukumnya demi mengimbangi laju perkembangan zaman. Ia mengumumkan bahwa Kapanewon Depok akan terus mengoptimalkan performa Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Depok (SIPAKDE) sebagai basis utama digitalisasi pelayanan publik terintegrasi di tingkat kecamatan.

“Review standar pelayanan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap layanan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan yang adaptif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Hery Subagio secara lugas.

Jalannya diskusi berlangsung dinamis dengan munculnya berbagai usulan taktis dari peserta. Perwakilan kader JAKADARA Blimbingsari dari Kalurahan Caturtunggal, Ahmad Faisal, mendesak agar arsitektur aplikasi SIPAKDE segera diperbarui agar lebih mudah digunakan (user friendly) oleh warga lanjut usia. Di sisi lain, perwakilan pelaku UMKM Maguwoharjo, Hari Wijaya, mengusulkan pembukaan gerai khusus (helpdesk) Online Single Submission (OSS) di kantor kapanewon untuk mendampingi para pelaku usaha kecil yang kerap kesulitan mengakses perizinan usaha mandiri berbasis digital.

Seluruh draf rekomendasi dan usulan warga tersebut ditampung secara resmi untuk melandasi draf SOP yang baru. Momentum FKP 2026 ini diakhiri dengan prosesi penandatanganan Berita Acara bersama antara Panewu Depok dengan perwakilan tokoh masyarakat. Langkah konkret ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi kapanewon lain di Sleman untuk terus menjaga sinergi kelembagaan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif terhadap pemenuhan hak-hak sipil warga. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sleman mengambil langkah strategis untuk merejuvenasi industri wastra nusantara sekaligus mencetak wirausahawan muda baru dari kalangan generasi z. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan program Pelatihan Gen Z Batik Preneur dalam skema Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Tahun 2026. Agenda penempaan bisnis industri kreatif ini resmi dibuka dan dipusatkan di Gedung Dekranasda Kabupaten Sleman pada Senin (22/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti taktisnya upaya pemerintah daerah dalam memotong stigma bahwa industri batik merupakan sektor usaha kuno yang hanya diminati generasi tua. Melalui pembekalan intensif, Dekranasda Sleman berupaya mengawinkan keahlian seni membatik klasik dengan ilmu manajemen modern serta ekosistem e-dagang (e-commerce). Langkah intervensi ini dirancang agar para peserta tidak sekadar menjadi buruh perajin, melainkan mampu mandiri sebagai pemilik merek dagang (brand owner) yang terampil membaca algoritma pasar digital, mengoptimalkan taktik pemasaran media sosial, serta menembus pasar global.

Program yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia ini menjaring puluhan pemuda potensial dari klaster usia gen z. Seluruh peserta terpilih diwajibkan mengikuti kurikulum pelatihan maraton selama 250 jam pembelajaran, yang akan digulirkan secara konsisten hingga akhir Agustus 2026 mendatang.

Ketua Harian Dekranasda Sleman yang juga menjabat sebagai Kepala Disperindag Sleman, Dwi Wulandari, menjelaskan bahwa struktur kurikulum dalam pelatihan kali ini dirancang berimbang antara penguasaan teknis canting dan penguatan mentalitas bisnis. Peserta akan digembleng oleh para mentor ahli agar memiliki daya saing produk yang kuat sejak dari hulu hingga hilir.

“Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan membatik dari dasar, tetapi juga membekali peserta dengan kemampuan kewirausahaan murni dan arsitektur pemasaran digital. Harapannya peserta mampu menghasilkan produk batik berkualitas tinggi yang bernilai estetis, sekaligus membangun fondasi usaha yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujar Dwi Wulandari saat memberikan laporan pembukaan acara.

Senada dengan hal itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Sleman, Parmilah Harda Kiswaya, menegaskan bahwa regenerasi pembatik adalah urusan mendesak demi menjaga status batik sebagai warisan budaya takbenda dunia. Ia menilai, sentuhan kreativitas khas anak muda yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan maupun digitalisasi desain akan melahirkan corak batik Sleman baru yang lebih segar, dinamis, dan diminati pasar internasional.

“Kami ingin batik semakin dekat dengan generasi muda. Batik bukan hanya warisan budaya leluhur, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar jika dikembangkan dengan kreativitas tanpa batas dan dukungan teknologi. Kami ingin melahirkan batik preneur muda yang mampu memadukan tradisi, inovasi, dan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan adaptif terhadap tren zaman,” kata Parmilah Harda Kiswaya secara optimistis.

Guna mempercepat proses adopsi industri, panitia penyelenggara turut menghadirkan jajaran praktisi senior dari berbagai sektor bisnis makro, salah satunya adalah Ketua KADIN Sleman, Yudi Prihantana. Dalam sesi pemaparannya, ia membakar semangat para peserta agar tidak inferior dan berani mengeksplorasi ceruk pasar sekecil apa pun dengan memanfaatkan platform digital.

“Jangan takut memulai dari skala kecil. Kunci utama dalam industri kreatif adalah konsistensi, terus belajar, membangun jaringan bisnis yang luas, dan manfaatkan platform digital agar produk batik Sleman semakin dikenal di kancah nasional maupun global,” pesan Yudi Prihantana memotivasi para peserta.

Melalui investasi sumber daya manusia yang terstruktur dalam Program Gen Z Batik Preneur ini, Dekranasda Sleman menargetkan lahirnya ekosistem startup kriya baru yang sehat di wilayah Kabupaten Sleman. Langkah konkret ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka pengangguran terdidik, sekaligus memastikan rantai kelestarian batik lokal tetap terjaga kokoh di tangan generasi masa depan yang melek teknologi. (Ilham Agus/KIM Seyegan)