Sleman – Komite Olahraga dan Permainan Tradisional Indonesia (KPOTI) Kabupaten Sleman mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan aset budaya bangsa dari kepunahan digital. Bekerja sama dengan Badan Pelestari Kebudayaan, KPOTI Sleman menyelenggarakan Pelatihan Wasit Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional. Agenda yang berfokus pada standardisasi aturan dan penegakan sportivitas ini dibuka secara resmi di Gedung Youth Center Sleman pada Sabtu (13/6/2026).

Pelatihan intensif yang berlangsung selama dua hari hingga Minggu (14/6/2026) ini diikuti oleh 54 peserta yang memiliki latar belakang beragam, mulai dari guru, dosen, pegiat kebudayaan, hingga masyarakat umum. Pembukaan acara dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sleman, Cholis Noor Mutaslimah, yang hadir mewakili Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa.

Dalam sambutan tertulisnya, Danang Maharsa menyoroti tantangan berat yang dihadapi oleh kekayaan non-benda asli Indonesia di era modernisasi. Menurutnya, dominasi gawai dan ekosistem hiburan digital telah menggeser eksistensi permainan fisik yang sarat akan nilai-nilai luhur.

“Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup, permainan tradisional menghadapi tantangan tidak ringan. Generasi muda lebih banyak berinteraksi dengan hiburan digital, sehingga bakiak atau terompah panjang, hadang, dan egrang makin jarang dimainkan,” ujar Danang Maharsa dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Cholis Noor Mutaslimah.

Lebih lanjut, Danang Maharsa menegaskan bahwa urusan pelestarian ini bukan sekadar bernostalgia dengan masa lalu, melainkan bagian dari investasi pembentukan karakter bangsa. Permainan rakyat dinilai kaya akan falsafah kehidupan yang mengajarkan arti kerja sama kelompok, kedisiplinan, kejujuran, serta ketangguhan mental sejak usia dini.

Oleh karena itu, kehadiran korps wasit yang bersertifikat dan kompeten menjadi instrumen mutlak agar olahraga tradisional dapat naik kelas menjadi kompetisi yang profesional tanpa kehilangan marwah aslinya. Wasit dituntut memiliki integritas tinggi agar jalannya pertandingan dapat dinikmati secara adil dan aman.

“Wasit bukan sekadar pemimpin pertandingan. Wasit adalah garda terdepan agar lomba berjalan tertib, adil, aman, dan menjunjung sportivitas. Jadilah agen pelestarian budaya di lingkungan masing-masing,” tandas Danang Maharsa.

Sejalan dengan visi tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Beni Kusuma, memaparkan bahwa pelatihan ini sengaja dirancang untuk menyatukan persepsi mengenai aturan main olahraga tradisional yang selama ini sering kali memiliki ragam versi di setiap daerah. Penyamaan regulasi pertandingan ini dinilai penting agar kompetisi tradisional dapat dipertandingkan secara berjenjang hingga tingkat nasional.

“Tujuannya melestarikan budaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyatukan persepsi aturan permainan. Para peserta tidak hanya menerima teori di dalam kelas, tetapi juga langsung dibekali bimbingan teknis serta praktik lapangan bersama narasumber yang ahli di bidangnya,” jelas Beni Kusuma saat menyampaikan laporan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Sleman pun menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi ruang-ruang publik dan institusi pendidikan agar secara berkala menggelar festival olahraga tradisional. Dengan lahirnya puluhan wasit baru yang profesional dari pelatihan ini, diharapkan permainan rakyat dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Kedaruratan masalah sampah di tingkat hulu memicu gerakan swadaya di tingkat akar rumput untuk kembali menggeliat. Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) Bartakum Iman yang berbasis di Padukuhan Barak II, Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, kini resmi membangun momentum kebangkitan baru. Kelompok yang memiliki kepanjangan Barak Tanpa Kumuh, Indah, Nyaman ini berupaya memompa kembali semangat pengelolaan limbah domestik setelah program sedekah sampah mereka sempat mengalami pasang surut selama hampir 10 tahun, terutama pascapandemi.

Langkah taktis menghidupkan kembali organisasi ini dipicu oleh tantangan regenerasi pengurus yang krusial. Sebagian besar penggerak lama kini telah memasuki usia lanjut, sementara jumlah personel aktif terus menyusut. Merespons kondisi darurat tersebut, Pemerintah Kalurahan Margoluwih mengintervensi lewat kegiatan pembinaan dan pelatihan intensif yang digelar di serambi Masjid Al Mubarok Barak II pada Sabtu (13/6/2026).

Agenda ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri atas pengurus lama, ibu-ibu PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta elemen pemuda setempat. Ulu-Ulu Margoluwih, Sutikno, yang memfasilitasi langsung jalannya program menegaskan bahwa penanganan sampah domestik merupakan tanggung jawab kolektif yang mutlak membutuhkan konsistensi lintas generasi.

“Kalurahan secara khusus mengalokasikan dana pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah karena sampai kapanpun sampah akan menjadi masalah, sebab kita semua adalah produsen sampah. Terlebih sekarang ini masih banyak terjadi pembuangan sampah liar, termasuk di wilayah Margoluwih,” ujar Sutikno saat membuka jalannya koordinasi.

Ia menambahkan bahwa fokus utama dari pembinaan kali ini bukan sekadar mengaktifkan kembali timbangan sedekah sampah, melainkan melakukan restrukturisasi organisasi. Pemerintah kalurahan sengaja membidik kelompok pemuda di padukuhan untuk diposisikan sebagai pilar penggerak utama agar roda organisasi memiliki napas yang lebih panjang dan adaptif.

Guna membekali para calon pengurus baru, pihak kalurahan menghadirkan praktisi sekaligus Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah Kapanewon Seyegan, Sutarto Agus Raharjo. Dalam orasi edukasinya, ia memaparkan strategi radikal pengurangan volume limbah yang wajib dipraktikkan langsung di dapur masing-masing keluarga.

“Pengelolaan sampah paling efektif dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Minimal masyarakat bisa memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang,” jelas Sutarto Agus Raharjo.

Ia menguraikan teknik penerapan budaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam skala domestik, seperti komitmen membawa tas belanja sendiri untuk memotong rantai pasokan kantong plastik sekali pakai. Tidak hanya itu, para pemuda dan warga juga diajarkan pemanfaatan instalasi teknologi tepat guna untuk mengurai sampah organik secara mandiri, mulai dari metode jugangan, lubang biopori, losida, biopot, hingga tabung komposter mandiri.

Untuk optimalisasi komoditas sampah anorganik bernilai ekonomis seperti botol plastik, para peserta dikenalkan pada konsep Rumah Pilah Sampah atau yang populer disebut “Rumpi-ah”. Sistem pergudangan yang tertata ini nantinya akan dikawinkan dengan platform digital berbasis web bernama Siosestu (Sistem Informasi Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu) untuk pelaporan data yang akurat.

“Pendataan berbasis digital membutuhkan keterlibatan generasi muda. Karena itu, sedekah sampah perlu merekrut anak-anak muda agar gerakan ini bisa terus berlanjut,” tambah Sutarto Agus Raharjo terkait urgensi digitalisasi sampah oleh pemuda.

Mendengar pemaparan tersebut, salah satu perwakilan tokoh pemuda Barak II menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih tongkat estafet kepengurusan demi menjaga kebersihan tanah kelahiran mereka.

“Kami menyadari bahwa pengoperasian aplikasi digital dan pengelolaan fisik bank sampah ini memerlukan tenaga yang produktif. Kami siap mengorganisir teman-teman karang taruna untuk turun langsung mengaktifkan kembali tabungan sedekah sampah di kampung ini,” tutur pemuda tersebut dengan optimistis.

Melalui sinergi materi teknis dan semangat baru dari kelompok remaja ini, KPSM Bartakum Iman diproyeksikan mampu bertransformasi menjadi role model pengelolaan lingkungan di tingkat kalurahan. Keterlibatan aktif generasi muda diharapkan menjadi jawaban atas problem lingkungan di Margoluwih, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kesadaran ekologi dapat tumbuh subur dari level padukuhan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman bergerak cepat memperkuat tata kelola pengelolaan sampah berbasis masyarakat demi mengatasi kedaruratan sampah di daerah. Langkah taktis ini diwujudkan melalui rapat koordinasi intensif yang digelar di RM Joglo Nartoatmojo, Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, pada Jumat (12/6/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk mematangkan kesiapan monitoring dan evaluasi bagi Kelompok Pengelola Sampah Mandiri baru serta kelompok penerima hibah sarana dan prasarana di wilayah Sleman Barat.

Agenda krusial ini dihadiri oleh 30 Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah tingkat kalurahan, kawasan, dan kapanewon yang mengawal wilayah Sleman Barat, meliputi Kapanewon Seyegan, Minggir, Moyudan, dan Godean. Melalui rakor ini, DLH Sleman ingin memastikan bahwa seluruh instrumen pendamping di lapangan memiliki kesamaan persepsi sebelum tim penilai diterjunkan langsung untuk memeriksa performa kelompok pengolah sampah di tingkat tapak.

Dalam rapat tersebut, berbagai indikator teknis dibedah secara mendalam, mulai dari tertib administrasi kelembagaan KPSM baru, validitas data dukung, status kepemilikan aset, hingga kewajiban pemasangan stiker tahun pengadaan pada sarpras bantuan. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan DLH Sleman, Fitasari Ayu Wardani, menegaskan bahwa akuntabilitas administrasi merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar sebelum verifikasi lapangan dimulai.

“Daftar KPSM baru yang akan dimonev sudah harus masuk di awal bulan Juni dan diusulkan ke DLH dengan mencantumkan nama serta alamat KPSM. Sedangkan pelaksanaan monev menunggu penjadwalan dari DLH,” ujar Fitasari Ayu Wardani saat memberikan pengarahan.

Ia merinci bahwa pengawasan sarpras tahun ini akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang menerima bantuan hibah kendaraan roda tiga pengadaan tahun 2025. DLH Sleman tidak ingin bantuan tersebut mangkrak, sehingga tim di lapangan nantinya akan memeriksa langsung kondisi fisik armada, mengecek keberadaan stiker inventaris, hingga mengukur sejauh mana efektivitas kendaraan tersebut dalam mengangkut dan mengurangi volume sampah di lingkungan warga.

Selain mematangkan skema evaluasi, pertemuan ini juga melahirkan kesepakatan mengenai skema fasilitasi sosialisasi dan pembentukan KPSM di titik-titik baru. Guna mengoptimalkan penyerapan, dana pembinaan yang telah dialokasikan pemerintah akan diserahkan dan dikelola langsung oleh P3S di tiap kapanewon. Langkah desentralisasi anggaran ini diambil agar program edukasi sampah di lapangan dapat dikemas lebih fleksibel, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mendesak masing-masing wilayah.

“Bentuk kegiatannya kami serahkan di masing-masing lokasi, termasuk penentuan KPSM yang akan menjadi sasaran fasilitasi,” tambah Fitasari Ayu Wardani.

Modernisasi pengelolaan sampah juga menjadi daya tarik dalam koordinasi ini dengan diumumkannya rencana pelatihan Sistem Informasi Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu (Siosestu) bagi kelompok yang belum bermigrasi ke sistem digital. Pelatihan aplikasi ini akan digelar dalam format klaster taktis, di mana satu sesi pelatihan akan menggabungkan pengurus dari dua kapanewon sekaligus dengan kuota terbatas 30 peserta per sesi agar proses transfer teknologi berjalan optimal.

Sebagai pemungkas acara, Koordinator Pendamping Kawasan, Andi Triyanto, memberikan pembekalan langsung mengenai pembaruan sistem dan fitur terbaru yang ada di dalam aplikasi Siosestu. Berbagai menu pelaporan kini dibuat lebih ringkas dan adaptif demi merespons kendala teknis yang sering dikeluhkan oleh para pengurus kelompok di lapangan.

“Perubahan fitur ini merupakan hasil evaluasi dan masukan dari KPSM pengguna aplikasi agar pelaporan data pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dan aplikatif,” jelas Andi Triyanto.

Melalui integrasi antara pembinaan administrasi, pengawasan ketat bantuan fisik, dan pemanfaatan ekosistem digital ini, DLH Sleman optimis kualitas pengolahan limbah domestik oleh warga akan meningkat tajam. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu mentransformasi KPSM di Sleman Barat menjadi garda terdepan yang mandiri dan tangguh dalam menekan volume pembuangan sampah langsung ke tempat pembuangan akhir. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Warga RT 06 RW 26 Gundengan Kidul, Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, meluncurkan gerakan penguatan pangan mandiri di tingkat lokal melalui sektor perikanan darat. Sekitar 25 warga setempat yang tergabung dalam Kelompok Budidaya Ikan Tirta Mandiri menggelar pelatihan intensif teknik budidaya lele modern pada Jumat (12/6/2026). Langkah ini diproyeksikan sebagai fondasi awal dalam membangun usaha berbasis komunitas guna menciptakan jaring pengaman ekonomi dan pangan di wilayah pedesaan.

Agenda pemberdayaan masyarakat yang berpusat di pekarangan warga Gundengan Kidul ini memanfaatkan momentum emas setelah kelompok tersebut menerima stimulus sarana prasarana dari pemerintah. Kelompok Tirta Mandiri yang dinakhodai oleh Setya baru saja memperoleh bantuan hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Stimulus tersebut diwujudkan dalam bentuk tujuh unit kolam bundar berbahan terpal portabel dengan diameter masing-masing mencapai 3 meter yang difungsikan sebagai laboratorium lapangan sekaligus media produksi ikan.

Guna memastikan efektivitas pemanfaatan aset hibah tersebut, pelatihan ini menghadirkan Analis Aquakultur, Toto Warsito, sebagai instruktur utama yang membedah tuntas teori operasional budidaya. Dalam pemaparannya, ia mengupas tuntas dasar-dasar manajemen budidaya lele sistem intensif, yang menitikberatkan pada fase persiapan sterilisasi wadah hingga rekayasa biologi air. Toto Warsito mengingatkan para pemula bahwa kunci utama kesuksesan investasi perikanan darat sangat bergantung pada kestabilan ekosistem mikro di dalam kolam itu sendiri.

“Keberhasilan budidaya lele tidak hanya ditentukan oleh kualitas benih yang unggul, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi manajemen kualitas air dan efisiensi pemberian pakan secara berkala,” jelas Toto Warsito di hadapan para peserta pelatihan.

Materi teknis tersebut diperkuat oleh transfer pengalaman langsung dari praktisi senior perikanan asal kawasan Parangtritis, Basiran. Pelaku usaha perikanan sukses ini membagikan kiat-kiat praktis di lapangan dengan gaya bahasa yang membumi agar mudah dicerna oleh warga awam. Basiran menitikberatkan edukasinya pada metode mitigasi risiko, terutama cara menjaga laju pertumbuhan fisik lele agar tetap seragam serta strategi taktis meminimalkan angka kematian ikan akibat serangan penyakit musiman.

Anggota DPRD DIY, Basit Sugiyanto, turut hadir di lokasi untuk mengawal sekaligus memberikan dukungan moral terhadap gerakan swadaya ini. Ia menilai inisiatif yang diambil oleh warga Margorejo merupakan model percontohan yang ideal dalam mengonversi stimulus pemerintah menjadi program ekonomi produktif yang berkesinambungan.

“Pemerintah dan legislatif akan terus mendukung program penguatan ekonomi berbasis komunitas seperti ini. Kami berharap fasilitas kolam terpal yang ada bisa dikelola secara profesional agar mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi kas RT dan meningkatkan gizi keluarga,” kata Basit Sugiyanto memberikan motivasi.

Kurikulum pelatihan yang diterima warga terbilang komprehensif untuk ukuran kelompok pemula. Seluruh peserta dipandu secara runtut untuk mempraktikkan manajemen tata kelola air, termasuk sistem pembuangan limbah bawah kolam dan mekanisme sirkulasi berkala. Warga juga dibekali perhitungan rasio pakan agar efisien dan tidak boros, teknik pengendalian hama serta predator alami, hingga cara menjaga sanitasi lingkungan sekitar pekarangan kolam agar tetap higienis dan tidak memicu bau tak sedap.

Sebagai langkah keberlanjutan pascapelatihan, Kelompok Tirta Mandiri dijadwalkan akan segera menerima suplai pakan formula dalam waktu dekat. Setelah seluruh instrumen logistik pendukung dinyatakan lengkap dan kondisi air di dalam tujuh kolam terpal telah matang secara biologis, barulah ribuan benih ikan lele siap tebar akan dikirimkan ke lokasi untuk menandai dimulainya siklus produksi perdana.

Masyarakat Gundengan Kidul menaruh harapan besar pada keberadaan tujuh unit kolam terpal baru tersebut. Program ini tidak hanya dipandang sebagai tempat memelihara komoditas perikanan semata, melainkan dirancang menjadi ruang sosial untuk mempererat tali silaturahmi, memupuk semangat gotong royong, sekaligus menjadi motor penggerak untuk menaikkan taraf kesejahteraan ekonomi warga secara kolektif. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)

Sleman – Derasnya arus informasi di berbagai platform digital menuntut masyarakat untuk semakin selektif dan bijak dalam bermedia sosial. Menanggapi fenomena tersebut, jajaran Kepolisian Sektor Gamping melalui Bhabinkamtibmas Kalurahan Trihanggo, Rusmanto, menggelar aksi jemput bola dengan menyambangi langsung warga di Padukuhan Biru, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, pada Jumat (12/6/2026). Langkah pembinaan dan penyuluhan ini diambil sebagai upaya konkret kepolisian dalam membentengi ketahanan siber di tingkat akar rumput guna mencegah penyebaran berita bohong, provokasi, dan fitnah.

Fokus utama dari kegiatan sambang silaturahmi yang turut menggandeng pamong kalurahan setempat ini adalah memberikan edukasi literasi digital secara tatap muka. Rusmanto mengajak seluruh lapisan warga untuk mengalihkan pemanfaatan media sosial ke arah yang lebih positif dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terombang-ambing oleh narasi publik yang tidak jelas sumbernya. Ia menilai, lompatan teknologi informasi laksana pisau bermata dua yang bisa menjadi berkah atau justru memicu petaka sosial jika salah dalam menggunakannya.

“Maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga informasi yang bersifat provokatif berpotensi memecah persatuan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami mengimbau untuk selalu melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada orang lain, atau melaporkan kepada pihak kepolisian lewat Call Center Polri 110 jika ada gangguan kamtibmas,” ucap Rusmanto saat berdialog dengan warga di Padukuhan Biru.

Ia menekankan bahwa benteng paling sederhana namun sangat efektif dalam melawan paparan misinformasi adalah konsistensi warga dalam menerapkan formula “saring sebelum sharing”. Masyarakat diwajibkan melakukan konfirmasi ulang atau verifikasi terhadap setiap data yang masuk melalui kanal resmi milik pemerintah atau media massa terpercaya, terutama jika menyangkut isu sensitif seperti stabilitas keamanan nasional dan daerah.

Sikap kritis untuk memilah informasi juga menjadi kunci utama yang terus ditekankan agar warga Padukuhan Biru tidak mudah tersulut oleh konten-konten yang sengaja diproduksi untuk memicu konflik horizontal. Rusmanto mengingatkan bahwa ada konsekuensi hukum nyata yang mengintai setiap pengguna jika mereka abai dan ikut serta mendistribusikan materi bermuatan pelanggaran hukum di ruang digital.

“Media sosial sejatinya dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mempererat komunikasi, memperoleh informasi, serta mendukung berbagai kegiatan positif di masyarakat. Namun, penggunaan yang tidak bertanggung jawab justru dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tandas Rusmanto.

Aksi edukasi dialogis ini mendapatkan respons positif dari tokoh masyarakat dan warga Padukuhan Biru yang hadir. Salah satu warga setempat, yang ikut serta dalam forum rembuk tersebut, mengapresiasi kehadiran kepolisian yang dinilai tanggap melihat realita sosial saat ini.

“Penyuluhan langsung seperti ini membuat kami sadar bahwa jempol kami di media sosial bisa berdampak besar bagi ketenteraman lingkungan. Kami jadi tahu ke mana harus melapor dan bagaimana cara membedakan berita asli dengan yang palsu sebelum dikirim ke grup-grup percakapan keluarga,” ujar warga memberikan tanggapan.

Melalui komunikasi yang terjalin secara intensif ini, Polsek Gamping berharap masyarakat Kalurahan Trihanggo dapat tumbuh menjadi komunitas digital yang cerdas dan mandiri. Kesadaran kolektif yang terbangun dari level padukuhan ini ditargetkan mampu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, serta kondusif di seluruh wilayah Kapanewon Gamping. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)