Sleman – Paguyuban Sastra Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi Sleman ditunjuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman sebagai Induk Kelompok Masyarakat Kebudayaan Kabupaten Sleman. Penunjukan ini didasarkan pada rekam jejak Pasbuja Kawi Merapi Sleman dalam memberikan kontribusinya terhadap pelestarian kebudayaan, khususnya sastra Jawa.

Kepala Seksi Bahasa dan Sastra Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Ita Kurniawati menjelaskan bahwa Pasbuja dinilai layak karena memiliki kemandirian, konsistensi, serta inovasi dalam menjalankan kegiatan, baik dengan maupun tanpa pendampingan pemerintah.

“Selain itu, salah satu syarat menjadi induk komunitas masyarakat adalah memiliki legalitas kelembagaan,” jelasnya dalam Sarasehan Budaya yang berlangsung di Ruang Rukun Dinas Kebudayaan Sleman, Rabu (10/6/2026).

Ita menambahkan, sebagai induk kelompok masyarakat kebudayaan, Pasbuja akan berperan sebagai wadah bagi berbagai komunitas seni dan budaya dalam upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sleman. Sejumlah komunitas yang telah ada di antaranya Ruang Sastra Perempuan, Lonceng Aksara, Wijaya Kusuma, dan lainnya.

Menurutnya, komunitas yang tergabung akan tercatat dalam basis data kebudayaan daerah sehingga memperoleh perlindungan hukum serta prioritas dalam pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah.

“Induk kebudayaan bertugas mengelola dan memperkuat jejaring komunitas bahasa, sastra, dan aksara di Kabupaten Sleman,” tandas Ita.

Sementara itu, Ketua Pasbuja Kawi Merapi, Sutopo Sugihartono menyambut baik penunjukan tersebut. Ia menilai penunjukkan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Pasbuja.

Induk Kelompok Kebudayaan tidak hanya menjadi tempat berkumpul para pegiat sastra dan budaya, tetapi juga ruang penyatuan visi dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya Jawa, seperti keselarasan hidup, tata krama, dan kebijaksanaan kolektif.

“Nilai-nilai tersebut menjadi filter sekaligus penyeimbang di tengah derasnya arus globalisasi digital yang memengaruhi generasi muda,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, sastrawan Budi Sarjono atau Budsar juga menilai penunjukan Pasbuja sebagai sebuah anugerah sekaligus tantangan untuk memperkuat literasi budaya, khususnya sastra Jawa.

Ia mencontohkan program penulisan antologi bertema Taru yang digagas Pasbuja sebagai upaya meningkatkan kualitas penulis. Kontributor diwajibkan mempertanggungjawabkan naskah yang dikirim dengan standar penulisan yang ketat.

“Harapannya, ke depan tim editor hanya bertugas menyeleksi naskah yang layak tanpa banyak melakukan penyuntingan,” pungkasnya. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Serangan uret atau ulat tanah yang belakangan meresahkan petani di wilayah Tempel menjadi topik utama dalam pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani (KWT) Dahlia Bersemi, Padukuhan Lodoyong, Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan yang dipimpin Ketua KWT Dahlia Bersemi, Rusmiyanti, tersebut menghadirkan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Theresia Nastiti Larasati, sebagai narasumber, dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Purwanto.

Dalam pemaparannya, Theresia menjelaskan bahwa uret merupakan fase larva dari serangga sejenis kumbang yang sering menyerang akar tanaman. Menurutnya, salah satu sumber utama munculnya uret berasal dari penggunaan pupuk organik yang belum matang sempurna saat proses fermentasi.

“Pupuk organik yang difermentasi dengan baik umumnya sudah bebas dari telur uret. Namun jika proses pengolahannya belum sempurna, telur yang terdapat dalam kotoran ternak masih dapat menetas dan berkembang menjadi uret,” jelasnya.

Theresia menambahkan, salah satu indikator pupuk belum matang adalah suhunya yang masih hangat. Dalam kondisi tersebut, pupuk sebaiknya difermentasi kembali selama sekitar satu minggu dan ditambahkan jamur antagonis Metarhizium serta gula secukupnya untuk membantu mematikan telur uret.

Jika pupuk sudah terlanjur diaplikasikan ke lahan, pengendalian dapat dilakukan dengan menyiramkan larutan jamur antagonis yang telah dicampur air dan gula. Penyiraman dianjurkan dilakukan berulang hingga sedikitnya tiga kali.

Selain itu, Theresia juga menjelaskan habitat, jenis kumbang penyebab uret, serta siklus metamorfosisnya. Ia pun mendorong petani untuk lebih mengutamakan penggunaan bahan nabati dan agen hayati dalam pengendalian hama dibandingkan insektisida kimia.

“Pengendalian ramah lingkungan lebih aman bagi kesuburan tanah dan mendukung pertanian berkelanjutan,” ujarnya.

Pertemuan berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari anggota KWT terkait pencegahan dan penanganan serangan uret yang saat ini banyak dikeluhkan petani di wilayah Tempel. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)

Sleman – Pirukunan Tuwanggana DIY menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahunan Tahun 2026 pada Selasa (9/6/2026) di Bima Meeting Room KJ Hotel. Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Peran Tuwanggana dalam Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan menuju Kalurahan yang Berdaya, Partisipatif dan Berkelanjutan”.

Raker dibuka secara resmi oleh Ketua Pirukunan Tuwanggana DIY, KPH Notonegoro yang didampingi Wakil Ketua BPH, Kusumo Bimantoro. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas PMKKPS DIY, Dewan Pakar, Pengurus Harian Pirukunan Tuwanggana DIY, serta Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY. Kabupaten Sleman diwakili oleh Ketua Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman, Dwijo Putro.

KPH Notonegoro dalam sambutannya menegaskan pentingnya raker sebagai forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis organisasi ke depan.

“Ada dua materi utama yang menjadi pembahasan dalam raker ini, yakni evaluasi program kerja tahun sebelumnya dan penyusunan rancangan program kerja tahun berikutnya. Melalui forum ini, kami ingin merumuskan strategi konkret keterlibatan organisasi dalam implementasi reformasi kalurahan, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat,” ujar Notonegoro.

Ia menambahkan, raker tahunan ini diharapkan mampu menjadi wadah konsolidasi kelembagaan sekaligus memperkuat kolaborasi antar anggota Tuwanggana DIY dalam mendukung pembangunan kalurahan yang partisipatif, inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan Dinas PMKKPS DIY, Andriyan Muryanto, dalam paparannya menyampaikan bahwa Reformasi Kalurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran kalurahan sebagai pusat pembangunan masyarakat berbasis budaya, partisipasi warga, dan kemandirian lokal.

“Reformasi Kalurahan tidak hanya menyangkut administrasi pemerintahan desa, tetapi juga transformasi sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput,” jelas Andriyan.

Menurutnya, dalam RPJMD DIY 2022–2027, Reformasi Kalurahan diarahkan untuk menjadikan kalurahan sebagai pusat pelayanan publik, penggerak ekonomi lokal, penjaga budaya, sekaligus fondasi pembangunan inklusif di DIY.

Andriyan juga mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah indikator Reformasi Kalurahan tahun 2025 yang belum mencapai target, terutama pada bidang pembangunan lingkungan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Perlu dicari solusi sekaligus strategi yang tepat agar capaian indikator reformasi kalurahan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya.

Keikutsertaan perwakilan LPM Sleman dalam forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarwilayah dalam mendorong pembangunan kalurahan yang lebih berdaya dan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Informasi Desa dan Kalurahan Terintegrasi (SIDES). Kegiatan berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu, 9–10 Juni 2026, di Kantor CV. Infotech Engineering, Pleret, Bantul.

Bimtek diikuti 21 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah kalurahan, dukuh, perwakilan Karang Taruna, BPKal, dan Pendamping Desa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus menyiapkan sistem pelayanan publik berbasis digital yang lebih efektif, cepat, dan transparan.

Kaur Tata Laksana Kalurahan Condongcatur, Andree Setiawan menyampaikan bahwa implementasi SIDES merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta mendukung kinerja pemerintahan kalurahan.

“Melalui SIDES, kami berharap pelayanan administrasi dan persuratan dapat dilakukan secara lebih cepat, tertata, dan mudah diakses masyarakat. Ke depan sistem ini diharapkan dapat diterapkan hingga tingkat padukuhan,” ujarnya.

Bimtek menghadirkan Lurah Pleret, Taufiq Kamal, dan Lurah Guwosari, Masduki Rahmat, sebagai narasumber. Taufiq menegaskan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, SIDES tidak hanya mendukung pengelolaan administrasi dan data kependudukan, tetapi juga perencanaan pembangunan, dokumentasi kegiatan, hingga pengambilan keputusan berbasis data.

Sementara itu, Masduki Rahmat menekankan pentingnya kualitas data dalam keberhasilan sistem informasi pemerintahan.

“Kuncinya adalah data. Semakin lengkap dan akurat data yang diinput, semakin baik pula layanan dan informasi yang dapat disajikan oleh sistem,” jelasnya.

Selain menerima materi, peserta juga melakukan praktik langsung pengoperasian SIDES dengan mengisi berbagai data kalurahan, mulai dari profil wilayah, data kependudukan, pelayanan surat, pembangunan, hingga kelembagaan. Kegiatan ini menjadi langkah awal membangun basis data terpadu yang akan mendukung pelayanan publik digital di Kalurahan Condongcatur.

Pada penutupan kegiatan, Kaur Pangripta Kalurahan Condongcatur, Wahyu Nurendra, menyampaikan bahwa pengembangan SIDES merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah disusun sejak 2025. Ia berharap sistem tersebut dapat terintegrasi hingga tingkat padukuhan dan menjadi wadah pengembangan berbagai inovasi wilayah.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kalurahan Condongcatur akan membentuk tim pengelola SIDES melalui Surat Keputusan (SK) serta melaksanakan peningkatan kapasitas pengelola secara berkelanjutan. Melalui langkah ini, Kalurahan Condongcatur optimistis mampu mewujudkan pelayanan publik yang modern, efektif, transparan, dan berbasis data. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, menggelar layanan Pekan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 di Pendopo Kalurahan Condongcatur, Rabu (10/6/2026)

Layanan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan berhasil mendorong realisasi pembayaran PBB hingga mencapai 62,82 persen.

Program Pekan PBB merupakan layanan jemput bola yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan Condongcatur, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB menjelang jatuh tempo pada 30 Juni 2026.

Kepala Jawatan Praja Kapanewon Depok, Feri Ferdian, melakukan monitoring langsung sekaligus memberikan apresiasi terhadap inovasi pelayanan yang dilakukan Kalurahan Condongcatur dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kaur Danarta Kalurahan Condongcatur, Fernandya Riski Hartantri, mengatakan bahwa Pekan PBB menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada warga.

“Melalui Pekan PBB ini kami ingin memberikan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi agar warga semakin sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu,” kata Fernandya.

Menurutnya, hingga pelaksanaan Pekan PBB tahap kedua pada 10 Juni 2026, realisasi pembayaran PBB di Kalurahan Condongcatur telah mencapai 62,82 persen dari target tahun 2026.

“Alhamdulillah capaian pembayaran terus menunjukkan tren positif. Kami optimistis target penerimaan PBB tahun ini dapat terus meningkat dengan dukungan dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Fernandya menjelaskan, pelaksanaan Pekan PBB Tahun 2026 dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama berlangsung pada 18–26 Mei 2026 di 18 padukuhan, tahap kedua dilaksanakan pada 10 Juni 2026 di Pendopo Kalurahan Condongcatur, sedangkan tahap ketiga akan kembali dilaksanakan di 18 padukuhan pada 22–30 Juni 2026.

Pemerintah Kalurahan Condongcatur mengimbau masyarakat yang belum melakukan pembayaran PBB agar memanfaatkan layanan Pekan PBB tahap terakhir sebelum jatuh tempo.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program kesejahteraan. Karena itu, kami mengajak warga untuk memanfaatkan kesempatan layanan Pekan PBB tahap terakhir di padukuhan sebelum jatuh tempo pada 30 Juni 2026,” pungkasnya

Dengan capaian yang terus meningkat dan dukungan berbagai pihak, Kalurahan Condongcatur optimistis target realisasi pembayaran PBB Tahun 2026 dapat melampaui 90 persen sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah kalurahan. (Wasana/KIM Depok)