Forum Reformasi Birokrasi Kalurahan Perkuat Budaya SATRIYA dan Nilai Kepamongan

Sleman – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY menggelar Forum Komunikasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kalurahan bertema “Budaya Pemerintahan SATRIYA dan Keistimewaan Pamong Jogja” di Grage Business Hotel Yogyakarta, Kamis (30/7/2026).
Forum ini menjadi wadah penguatan implementasi reformasi birokrasi berbasis nilai budaya dan keistimewaan DIY. Peserta berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) empat kabupaten, para panewu, serta lurah perwakilan kalurahan. Dari Kabupaten Sleman hadir Kepala DPMK Kabupaten Sleman, Panewu Berbah, Sleman, Depok, Gamping, dan Godean, serta Lurah Sidoarum, Balecatur, Condongcatur, Triharjo, dan Kalitirto.
Penelaah Teknis Kebijakan, R.Y. Retno Yuni Wulandari mewakilan Kepala DPMKKPS DIY dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi kalurahan tidak hanya berfokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan, tetapi juga penguatan karakter aparatur melalui nilai-nilai budaya Yogyakarta. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan kalurahan yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Materi pertama disampaikan Widyaiswara Utama Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, Eko Yayuk W., yang menjelaskan Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagai landasan budaya kerja aparatur. Menurutnya, nilai-nilai SATRIYA yang berakar pada filosofi Hamemayu Hayuning Bawana diwujudkan melalui karakter aparatur yang selaras, berakhlak, menjadi teladan, rela melayani, inovatif, percaya diri, dan profesional.
“Budaya SATRIYA bukan sekadar slogan, tetapi pedoman perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan yang berintegritas dan profesional,” ujar Eko.
Materi berikutnya disampaikan Sekretaris Pawiyatan Pamong Yogyakarta, Fajar Sudarwo mengenai konsep Keistimewaan Pamong Jogja. Ia menjelaskan bahwa pamong tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pelayan, pembimbing, dan penggerak pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai kepamongan menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan kalurahan yang humanis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui forum ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai penerapan reformasi birokrasi yang berpijak pada Budaya Pemerintahan SATRIYA dan nilai kepamongan. Selain itu, forum menjadi sarana berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antar pemerintah kabupaten, kapanewon, dan kalurahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Wasana / KIM Depok)



