Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur bekerja sama dengan Perwakilan BKKBN DIY menggelar Pertemuan Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kader Kesehatan di Ruang Wacanaloka Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Selasa (21/07/2026). Kegiatan yang dimulai pukul WIB ini difokuskan pada penguatan kapasitas kader sebagai ujung tombak edukasi masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga serta perlindungan anak.

Agenda tersebut dihadiri oleh perwakilan BKKBN DIY, Penyuluh KB Kapanewon Depok, Kamituwa Kalurahan Condongcatur, jajaran Tim Penggerak Posyandu, serta puluhan kader BKB dan kader kesehatan dari seluruh wilayah Kalurahan Condongcatur.

Penyuluh KB Kapanewon Depok, Siti Juwariyah, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk mengasah pengetahuan dan mempererat silaturahmi antar-kader agar semakin solid dalam memberikan pendampingan kepada warga.

“Kader mempunyai peran sangat strategis sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar terwujud keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera,” ujar Siti Juwariyah.

Dalam sesi pemaparan materi bertema “Penguatan Ketahanan Keluarga: Dimensi Kesehatan dan Keselamatan Anak”, Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKBN DIY, Mustikaningtyas, menekankan pentingnya peran rumah tangga sebagai lingkungan utama perlindungan anak.

“Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan ternyaman bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh kasih sayang dan perlindungan. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik, meluangkan waktu berkualitas, mendengarkan anak, serta menerapkan disiplin tanpa kekerasan,” tutur Mustikaningtyas.

Ia juga mengingatkan para kader untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk ancaman kekerasan pada anak, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga fenomena kekerasan digital di era modern.

Melalui pembekalan ini, para kader BKB, kader kesehatan, dan pengurus Posyandu di Kalurahan Condongcatur diharapkan dapat aktif mengedukasi warga sekitar guna mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, ramah anak, dan bebas dari tindakan kekerasan. (Tri Suhartati/KIM Depok)

Sleman – Penyaluran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas tidak sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan penanda kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata kepada warga yang tertimpa musibah. Hal tersebut ditegaskan oleh PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kegiatan edukasi keselamatan transportasi yang digelar di Ruang Wirasuta, Kantor Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, pada Senin (20/07/2026).

Kasubag Pelayanan Santunan Jasa Raharja Kanwil DIY, Septian Gunawan, menyampaikan bahwa kemudahan, kecepatan, dan ketepatan proses pengurusan santunan menjadi prioritas utama demi memberikan kepastian hukum serta keringanan finansial bagi korban maupun ahli waris.

“Pelayanan santunan harus terus dijaga kualitasnya karena merupakan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Kami berupaya memberikan layanan secara profesional agar masyarakat memperoleh haknya dengan proses yang mudah, cepat, dan tepat,” ujar Septian Gunawan.

Ia menambahkan bahwa kemitraan solid antara Jasa Raharja, kepolisian, instansi pemerintah daerah, hingga fasilitas kesehatan sangat menentukan kelancaran penanganan korban di lapangan agar penyaluran hak santunan berjalan tepat sasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja DIY, Regy S. Wijaya, membeberkan bahwa sepanjang tahun 2025 Jasa Raharja DIY telah menyalurkan dana santunan kecelakaan lalu lintas dengan total mencapai Rp39,18 miliar. Dana tersebut teralokasi sebesar Rp24,77 miliar untuk ahli waris korban meninggal dunia dan Rp14,41 miliar guna membiayai perawatan korban luka-luka.

Melalui penguatan kualitas layanan santunan yang dibarengi edukasi safety riding secara masif, Jasa Raharja DIY berkomitmen menciptakan pelayanan publik yang responsif sekaligus menekan angka fatalitas kecelakaan jalan raya. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Perubahan karakteristik wilayah Kabupaten Sleman dari kawasan pedesaan berbasis pertanian menuju wilayah perkotaan bernuansa industri membawa tantangan tersendiri bagi kelestarian nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Mengantisipasi tergerusnya budaya gotong royong, Dinas Sosial Kabupaten Sleman mempertegas peran vital Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sebagai garda terdepan penanganan masalah sosial di tingkat akar rumput.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Wawan Widiantoro, dalam Pertemuan Forum WKSBM Sleman yang berlangsung di Aula Nakula, Kantor Dinsos Kabupaten Sleman, pada Senin (20/07/2026).

Wawan Widiantoro menyoroti pergeseran pola kehidupan masyarakat urban yang cenderung individualistis hingga merenggangkan hubungan antartetangga. Menurutnya, keberadaan WKSBM sangat dibutuhkan untuk menjangkau warga miskin atau rentan yang membutuhkan bantuan cepat dari pemerintah daerah.

“Di tengah masyarakat Sleman yang transisi dari pedesaan ke perkotaan, dari pertanian ke industri, budaya gotong royong mudah tergerus. Antar tetangga bahkan tidak saling kenal. Saya empat tahun jadi Panewu Depok, ada tetangga meninggal ada yang tidak tahu,” ujar Wawan Widiantoro.

Ia mengimbau kepada seluruh pengurus WKSBM agar bertindak responsif serta tidak menunggu suatu permasalahan sosial menjadi viral di media sosial sebelum melakukan penanganan.

“Apabila ada rumah tidak layak huni, orang sakit tidak tertangani, anak sekolah tidak mampu, WKSBM segera laporkan. Insya Allah Dinsos segera bertindak,” tegas Wawan Widiantoro.

Saat ini Kabupaten Sleman telah memiliki 98 jejaring WKSBM. Meski 18 di antaranya dicatat masih kurang aktif, Wawan tetap mengapresiasi tinggi dedikasi para relawan sosial. Ia juga menginformasikan bahwa Kabupaten Sleman resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu dari 42 kabupaten lokasi percontohan (pilot project) Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang mana peluang program ini harus dapat diakses oleh WKSBM demi kemaslahatan warga.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Forum WKSBM Sleman, Subiyanto, mengajak seluruh jajaran pengurus untuk terus menjaga komitmen pengabdian dan tidak menyerah menghadapi keterbatasan di lapangan.

“Jangan merasa sulit, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar,” pungkas Subiyanto. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Penerapan safety riding atau budaya berkendara secara aman dan bertanggung jawab dinilai menjadi strategi krusial dalam menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Pemahaman mendalam mengenai teknik berkendara yang benar, kedisiplinan aturan, serta kemampuan mengantisipasi potensi bahaya di jalan raya mutlak diperlukan oleh setiap pengguna jalan.

Pentingnya kebiasaan berkendara aman tersebut dipaparkan oleh Instruktur Astra Safety Riding Center Yogyakarta, Triyanto, dalam kegiatan edukasi keselamatan transportasi yang diselenggarakan atas kerja sama Polda DIY dan PT Jasa Raharja Kantor Wilayah DIY di Ruang Rapat Wirasuta, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, pada Senin (20/07/2026).

Triyanto menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sejatinya sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku pengendara di jalan raya, bukan semata-mata karena faktor kelaikan kendaraan atau kondisi infrastruktur.

“Safety riding bukan sekadar kemampuan mengoperasikan kendaraan, melainkan mencakup sikap dan perilaku pengendara sejak sebelum memulai perjalanan. Pemeriksaan kondisi kendaraan, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta memastikan kondisi fisik dan mental dalam keadaan baik merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan,” ujar Triyanto.

Ia menambahkan, langkah-langkah presisi seperti menjaga jarak aman kendaraan, mengarahkan lampu sein sebelum berbelok, serta menghindari aktivitas berbahaya seperti menggunakan ponsel atau merokok saat berkendara mampu meminimalisasi potensi bahaya secara signifikan.

Selain keterampilan teknis, pemakaian helm berstandar keselamatan yang dipasang secara benar oleh pengendara maupun pembonceng menjadi fondasi mutlak perlindungan fisik dari benturan fatal.

Melalui edukasi interaktif yang melibatkan unsur kepolisian, Jasa Raharja, dan warga setempat ini, kesadaran berkendara secara beretika diharapkan tumbuh dari tingkat individu hingga keluarga.

“Melalui penerapan safety riding secara konsisten, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran untuk berkendara secara aman, tertib, dan beretika dapat mengurangi risiko kecelakaan sekaligus mendukung terwujudnya transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan khususnya di wilayah Gamping,” pungkas Triyanto. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Penguatan tertib administrasi serta keselarasan arah kebijakan organisasi menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Guna memastikan seluruh program kerja berjalan terukur dan akuntabel, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman menggelar Pembinaan Administrasi Pokja I sekaligus Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 di Pendopo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Selasa (21/07/2026).

Agenda strategis yang diikuti oleh seluruh pengurus Pokja I TP PKK se-Kapanewon Tempel tersebut dirancang untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas tata kelola dokumen di tingkat akar rumput, serta menyosialisasikan pedoman kerja nasional hasil Rakernas X.

Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Kabupaten Sleman, Novia Putri Nurita, menegaskan bahwa kelengkapan dan kerapian administrasi merupakan instrumen vital dalam mengevaluasi capaian program keberlanjutan PKK di masyarakat.

“Administrasi yang tertib mencerminkan organisasi yang sehat. Dari administrasi yang baik, kita dapat melihat perkembangan program, mengevaluasi capaian, sekaligus menyusun langkah perbaikan sehingga manfaat kegiatan PKK benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Novia Putri Nurita.

Selain penataan dokumen teknis, pembinaan ini membekali para kader dengan pemahaman mendalam terkait penguatan peran keluarga dalam menghadapi tantangan era digital, mencakup peningkatan kualitas pengasuhan anak, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan perempuan.

Novia Putri Nurita mendorong agar seluruh kader PKK di tingkat kapanewon dan kalurahan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai gotong royong, sehingga program yang dijalankan tidak sekadar bersifat seremonial.

“PKK harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai gotong royong. Peran kader sangat strategis sebagai penggerak perubahan di lingkungan masing-masing, dimulai dari keluarga,” tuturnya.

Melalui standarisasi administrasi dan pemahaman kebijakan yang utuh ini, TP PKK Kabupaten Sleman optimistis seluruh kader semakin profesional dan adaptif dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan ketahanan keluarga yang mandiri serta sejahtera. (SBD/KIM Tempel)