Sleman – Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kalurahan Condongcatur terus berkomitmen mendampingi keluarga sasaran sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Pendampingan menyasar calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta anak di bawah dua tahun (baduta) melalui edukasi dan pemantauan secara berkala.

Salah satu kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh TPK I Padukuhan Gempol pada Selasa (28/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan edukasi kepada keluarga sasaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi, menerapkan pola asuh yang tepat, serta memantau tumbuh kembang anak sesuai tahapan usianya.

Bidan Evy Ernawati, dosen STIKES Guna Bangsa yang juga merupakan anggota TPK Padukuhan Gempol, menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai bentuk komitmen TPK dalam mendukung kesehatan ibu dan anak.

“Melalui pendampingan ini, sasaran mendapatkan edukasi dan pendampingan sesuai kebutuhannya agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga, sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya stunting sejak dini,” ujarnya.

Selain memberikan edukasi, TPK juga melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan keluarga dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pola pengasuhan yang optimal sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia dua tahun.

Salah seorang penerima manfaat, Retha, mengaku merasa terbantu dengan pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh TPK.

“Saya merasa senang dan diperhatikan karena rutin dikunjungi oleh TPK. Edukasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami dalam menjaga kesehatan keluarga,” tuturnya.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, TPK Kalurahan Condongcatur berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan keluarga semakin meningkat. Dengan sinergi antara tenaga kesehatan, kader, dan keluarga sasaran, upaya pencegahan stunting diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga terwujud generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (Tri Suhartati KIM Depok)

Sleman – Jejak peradaban Kerajaan Mataram Kuno kembali terungkap di Kabupaten Sleman melalui keberadaan Candi Kimpulan yang ditemukan secara tidak sengaja saat pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII) di Jalan Kaliurang Km 14,5. Situs cagar budaya yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 hingga ke-10 Masehi itu ditemukan pada 11 Desember 2009, terkubur sekitar 2,7 meter di bawah permukaan tanah.

Penemuan candi bermula ketika pekerja melakukan penggalian untuk pemasangan pondasi tiang pancang gedung perpustakaan. Setelah dilakukan penelitian oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) DIY, situs tersebut kemudian diberi nama Candi Kimpulan, merujuk pada lokasi penemuannya di Kampung Kimpulan.

“Dinamakan Candi Kimpulan karena candi tersebut ditemukan di wilayah Kampung Kimpulan,” ujar seorang petugas keamanan Gedung Perpustakaan Terpadu UII yang enggan disebutkan namanya, Selasa (28/7/2026).

Di lingkungan UII, situs tersebut juga dikenal sebagai Candi Pustakala. Nama tersebut diambil dari kata pustakala yang berkaitan dengan perpustakaan, sebagai penanda bahwa candi ditemukan saat proses pembangunan gedung perpustakaan. Penemuan ini membuat pihak kampus mengubah desain bangunan agar keberadaan candi tetap terjaga. Gedung perpustakaan akhirnya dirancang melengkung sehingga seolah-olah memeluk situs candi tanpa mengganggu kelestariannya.

Berlokasi di Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Candi Kimpulan merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Kuno bercorak Hindu Siwa. Berdasarkan hasil ekskavasi, candi diperkirakan sempat terkubur material letusan Gunung Merapi yang terjadi berulang kali selama beberapa periode.

Kompleks candi terdiri atas satu candi induk berukuran sekitar 6 x 6 meter yang menghadap ke timur dan satu candi perwara berukuran sekitar 6 x 4 meter yang menghadap ke barat. Kedua bangunan saling berhadapan dengan jarak sekitar tiga meter.

Kompleks Candi Kimpulan juga dikelilingi pagar yang tersusun dari batu andesit dengan perekat pasir dan batu (sirtu), menunjukkan teknik konstruksi yang berkembang pada masa Kerajaan Mataram Kuno.

Selain menjadi situs bersejarah, Candi Kimpulan kini menjadi salah satu daya tarik edukasi di lingkungan UII. Keberadaannya menjadi bukti bahwa pembangunan modern dapat berjalan berdampingan dengan upaya pelestarian warisan budaya.

“Candi Kimpulan terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi siapa saja,” ujar petugas tersebut. (Kusnadi / KIM Berbah)

Sleman – Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara profesional dan berintegritas, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Margomulyo, Kapanewon Seyegan, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sleman menggelar tes NAPZA bagi seluruh relawan, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan di SPPG Margomulyo tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan sekaligus pemenuhan persyaratan administrasi bagi relawan yang bertugas dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat.

Kepala SPPG Margomulyo, Joni Prasetyo mengatakan tes NAPZA merupakan wujud komitmen organisasi dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

“Relawan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan seluruh personel memiliki integritas, kondisi kesehatan yang baik, serta terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Menurut Joni, kerja sama dengan BNN Kabupaten Sleman diharapkan mampu memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai standar sekaligus menjadi langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berintegritas.

Pelaksanaan tes NAPZA juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola organisasi untuk mendukung pelayanan publik yang akuntabel, profesional, serta mengedepankan aspek keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain memastikan seluruh relawan bebas dari penyalahgunaan narkotika, SPPG Margomulyo terus berkomitmen menerapkan berbagai standar operasional dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Upaya tersebut meliputi pengawasan keamanan pangan, pemeriksaan kesehatan relawan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengendalian mutu layanan.

Melalui berbagai langkah tersebut, SPPG Margomulyo berupaya menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sleman.  (Joni Prasetyo / KIM Seyegan)

Sleman – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, menggelar Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dan Tes Organoleptik di Ruang Rapat SPPG Margomulyo, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh person in charge (PIC) dan unsur yang terlibat dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pelatihan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPGN sebagai platform pendataan, pelaporan, dan pemantauan layanan pemenuhan gizi. Selain itu, peserta juga mengikuti tes organoleptik, yakni pengujian mutu makanan berdasarkan aspek warna, aroma, rasa, tekstur, dan penampilan untuk memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kelayakan konsumsi.

Kepala SPPG Margomulyo, Joni Prasetyo, mengatakan peningkatan kompetensi seluruh PIC merupakan bagian dari komitmen SPPG dalam menghadirkan layanan yang berkualitas bagi para penerima manfaat Program MBG.

“Kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga oleh sistem pelaporan yang akurat serta pengendalian mutu pangan yang konsisten. Melalui pelatihan ini, kami berharap seluruh PIC semakin siap menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Direktur BUMKALMA Seyegan, Tri Kusumawati, turut mengapresiasi sinergi yang terjalin antara BUMKALMA dan SPPG Margomulyo dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Seyegan.

“Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program berjalan secara optimal,” tandas Tri.

Melalui pelatihan ini, SPPG Margomulyo diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan operasional, memperkuat akuntabilitas pelaporan melalui SIPGN, serta memastikan makanan yang didistribusikan kepada para penerima manfaat memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Sebagai salah satu SPPG di Kabupaten Sleman, SPPG Margomulyo berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung pemenuhan gizi masyarakat serta mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. (Joni Prasetyo / KIM Seyegan)

Sleman – Penguatan aspek logistik menjadi salah satu materi penting dalam pembekalan pengurus Kampung Siaga Bencana (KSB) Sari Migunani Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Selasa (28/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Forum Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Sleman, Eka Yulianto, memaparkan peran strategis lumbung sosial sebagai pusat penyimpanan logistik kebencanaan.

Eka menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun ulah manusia.

“Bencana dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, hingga dampak psikologis bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa Kampung Siaga Bencana merupakan wadah formal penanggulangan bencana berbasis masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011. Keberadaan KSB bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan setempat.

Menurutnya, terdapat tiga syarat utama pembentukan KSB, yakni wilayah memiliki tingkat kerawanan dan risiko bencana, adanya kesiapan serta partisipasi aktif masyarakat, dan tersedianya sarana pendukung penanggulangan bencana, seperti gardu sosial dan lumbung sosial.

Ia juga menjelaskan empat aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi gardu sosial dan lumbung sosial, yaitu mudah dijangkau, aman dari ancaman bencana, memiliki status tanah dan bangunan yang jelas atau tidak bersengketa, serta mendapat persetujuan dari pemerintah kalurahan dan masyarakat.

Eka menegaskan, lumbung sosial merupakan bangunan permanen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan logistik penanggulangan bencana.

“Lumbung sosial adalah bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan persediaan barang penanggulangan bencana. Sementara logistik merupakan proses pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang sesuai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan korban bencana,” ujarnya.

Ia menambahkan, fungsi utama lumbung sosial adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, baik bagi warga setempat maupun wilayah sekitar.

Dalam pemaparannya, Eka juga menjelaskan bahwa persediaan logistik di lumbung sosial terbagi menjadi dua kategori. Pertama, bantuan yang bersumber dari APBN berupa aset KSB, seperti tenda serbaguna, tenda keluarga portabel, dan velbed, serta barang habis pakai berupa kids wear, kasur, makanan siap saji, selimut, pakaian dewasa dan anak, tenda gulung, family kit, makanan anak, serta lauk pauk.

Sementara itu, kategori kedua berasal dari APBD yang umumnya berupa barang habis pakai untuk memenuhi kebutuhan dasar penyintas, seperti sikat gigi, handuk, ember, dan perlengkapan kebersihan lainnya.

Melalui pembekalan ini, para pengurus KSB diharapkan semakin memahami pentingnya pengelolaan logistik sebagai bagian dari kesiapsiagaan bencana, sehingga bantuan dapat tersalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. (Giek / KIM Moyudan)