Sleman – Tertib administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dokumen resmi, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum dan kepastian hak setiap warga negara. Pesan tersebut disampaikan oleh Pembina LBH Tentrem DIY, Boni Satrio Simarmata dalam pembinaan RT dan RW se-Kalurahan Margorejo, yang diselenggarakan di Tentrem D.I. Yogyakarta, Selasa (7/7/2026).

Boni menegaskan bahwa banyak persoalan hukum di masyarakat berawal dari data kependudukan yang tidak sesuai fakta atau tidak diperbarui tepat waktu.

“Satu huruf yang berbeda pada dokumen kependudukan bisa menjadi awal persoalan panjang dalam kehidupan seseorang. Karena itu, tertib administrasi bukan hanya soal dokumen, melainkan soal perlindungan hak dan kepastian hukum warga,” ujarnya.

Menurut Boni, RT dan RW memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan keakuratan data warga. Mereka menjadi pihak pertama yang mengenal kondisi masyarakat sebelum proses administrasi berlanjut ke pemerintah daerah, Dukcapil, lembaga pendidikan, rumah sakit maupun lembaga hukum lainnya.

Ia menjelaskan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam tertib administrasi kependudukan, yaitu data harus benar sesuai fakta, konsisten antar dokumen, selalu diperbarui, dapat ditelusuri sumbernya, dan aman dari penyalahgunaan identitas. Prinsip tersebut menjadi filter awal bagi aparat lingkungan dalam memberikan surat pengantar maupun keterangan kepada warga.

Boni juga menyoroti pentingnya pencatatan setiap peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perpindahan penduduk, maupun kematian. Keterlambatan pencatatan sering kali memicu masalah dalam pengurusan pendidikan, layanan kesehatan, warisan, bantuan sosial, hingga sengketa keluarga.

“Data kependudukan bukan hanya identitas administratif, tetapi bukti awal status hukum seseorang. Ketika data salah, dampaknya bisa merambah ke persoalan perdata, waris, keluarga bahkan pidana,” jelasnya.

Dalam materinya, LBH Tentrem juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, hingga masyarakat yang mengalami keterbatasan akses layanan administrasi. Pelayanan yang mudah diakses dan tidak diskriminatif menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Boni menutup paparannya dengan pesan sederhana namun sarat makna bahwa data yang tertib akan memastikan setiap warga tetap hadir di hadapan negara.

“Data yang tertib membuat warga tidak mudah hilang di hadapan negara. Tertib data hari ini adalah perlindungan hukum untuk hari esok,” pungkasnya. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Penguatan kapasitas pengurus lingkungan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan menjadi fokus dalam kegiatan Pembinaan RT dan RW serta Sosialisasi Kependudukan melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Kalurahan Margorejo Tempel Sleman, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan yang dihadiri para ketua RT, ketua RW, dan unsur masyarakat tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah maupun praktisi hukum guna memperkuat pemahaman mengenai pentingnya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa RT dan RW memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam menjaga validitas data kependudukan di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, berbagai program pembangunan pemerintah saat ini semakin bergantung pada kualitas data penduduk yang dimiliki.

“RT dan RW adalah pihak yang paling memahami dinamika masyarakat di lingkungannya. Karena itu, peran aktif dalam memastikan setiap peristiwa kependudukan tercatat dengan baik akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan pembangunan ke depan,” ujar Rasyid.

Ia juga mengajak seluruh pengurus lingkungan untuk menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menunda pengurusan dokumen kependudukan maupun pembaruan data ketika terjadi perubahan status dalam keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Arifin, menegaskan bahwa administrasi kependudukan bukan sekadar urusan dokumen, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara.

Menurutnya, setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap, dan tanpa biaya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara berkewajiban memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan tersebut tanpa hambatan.

“Dokumen kependudukan adalah pintu masuk berbagai layanan publik. Ketika data penduduk akurat dan mutakhir, maka pelayanan pemerintah akan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran,” kata Arifin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong implementasi GISA yang menekankan empat kesadaran utama, yakni sadar memiliki dokumen kependudukan, sadar memperbarui data, sadar memanfaatkan data penduduk, serta sadar memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.

Arifin juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan layanan administrasi kependudukan, terutama terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang saat ini terus dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.

Melalui sinergi antara pemerintah, pengurus lingkungan, dan masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya tertib administrasi kependudukan yang tidak hanya mendukung kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat perlindungan hak-hak sipil setiap warga negara. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Sebanyak 32 siswa Program Keahlian Desain Komunikasi Visual (DKV) MAN 4 Sleman mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang di tujuh perusahaan desain dan industri kreatif di wilayah Sleman dan sekitarnya.

Melalui program ini, para siswa memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja dengan ditempatkan di studio desain, rumah produksi, hingga biro periklanan. Mereka tidak hanya mengamati proses kerja, tetapi juga terlibat dalam penyelesaian berbagai proyek nyata yang mengasah kreativitas, kemampuan teknis, serta profesionalisme.

Guru pengampu DKV MAN 4 Sleman, Muhamad Rijal, mengatakan bahwa pengalaman bekerja secara langsung merupakan bekal penting bagi siswa sebelum memasuki dunia kerja.

“Pengalaman bekerja secara langsung adalah bekal paling berharga sebelum mereka benar-benar melangkah sebagai tenaga profesional,” ujar Rijal usai melakukan monitoring peserta PKL di Rumah Desain Heruind, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, program PKL tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk karakter dan budaya kerja peserta didik.

“Melalui PKL, siswa belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, komunikasi yang efektif dengan klien maupun tim, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan di lingkungan kerja. Pengalaman seperti ini tidak dapat diperoleh hanya melalui pembelajaran di kelas,” jelasnya.

Kepala MAN 4 Sleman, Ahmad Arif Makruf mengatakan PKL merupakan salah satu bentuk komitmen madrasah dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja.

“PKL merupakan laboratorium kehidupan. Di sinilah siswa belajar membangun etika profesi, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, hingga mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Pengalaman tersebut akan menjadi nilai tambah ketika mereka memasuki dunia kerja maupun membangun usaha sendiri,” tuturnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta PKL agar selalu menjaga nama baik madrasah selama menjalani magang.

“Jadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tunjukkan bahwa siswa MAN 4 Sleman adalah generasi yang disiplin, santun, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Nilai-nilai tersebut akan menjadi bekal utama untuk meraih kesuksesan,” pesannya. (Edy – KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Condongcatur menggelar Rembug Stunting Kalurahan Condongcatur Tahun 2026, di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program penanganan stunting, sekaligus merumuskan langkah-langkah percepatan penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Fransiskus Suhyadi, Nutrisionis Penyelia Puskesmas Depok II, Winariyanti, Koordinator PLKB Kapanewon Depok, Siti Juwariyah, Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kapanewon Depok, Plt. Lurah Condongcatur, Budi Arto, Kamituwa Condongcatur, Al Thouvik Sofisalam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, TP Posyandu Kalurahan Condongcatur, HIMPAUDI, Kader Pembangunan Manusia (KPM), perwakilan Kader DASHAT, Pokja IV TP PKK, serta kader kesehatan.

Dalam sambutannya, Plt. Lurah Condongcatur, Budi Arto menegaskan komitmen Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui penguatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan kader, serta kolaborasi lintas sektor.

“Pemerintah Kalurahan Condongcatur berkomitmen mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan Posyandu, pemberdayaan kader kesehatan, edukasi kepada keluarga, serta sinergi dengan Puskesmas, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan berbagai lembaga kemasyarakatan. Kami berharap tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal karena kurangnya perhatian terhadap gizi dan kesehatan,” tuturnya.

Pada sesi materi, Nutrisionis Penyelia Puskesmas Depok II, Winariyanti memaparkan perkembangan tren stunting di Kalurahan Condongcatur berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) serta pelaporan gizi Semester I Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya asupan gizi, penyakit infeksi, pola asuh, kesehatan ibu, hingga kondisi sanitasi dan lingkungan.  

“Pencegahan stunting harus dimulai sejak Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui pemenuhan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, MPASI yang tepat, imunisasi lengkap, suplementasi gizi, pemantauan pertumbuhan balita, serta pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Berbagai intervensi seperti PMT, konsultasi gizi, home visit, dan pemberian vitamin maupun tablet tambah darah juga terus diperkuat,” kata Winariyanti.

Selanjutnya, Koordinator PLKB Kapanewon Depok, Siti Juwariyah menjelaskan pentingnya intervensi sensitif sebagai pendukung keberhasilan percepatan penurunan stunting.

“Melalui pendataan keluarga, pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta, dan balita oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta pelaksanaan Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), pemerintah berupaya memastikan setiap keluarga berisiko mendapatkan pendampingan yang tepat,” ungkap Siti.

“Selain itu, penyuluhan keluarga, pembinaan Kampung KB, dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar penanganan stunting berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” sambungnya.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta menyampaikan berbagai kondisi riil di lapangan, mulai dari pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan kehadiran balita di Posyandu, edukasi gizi kepada orang tua, pelaksanaan program DASHAT, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Puskesmas Depok II menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakordasi) bersama kader kesehatan di Aula Puskesmas Depok II, pada Senin (7/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kader dari 40 Posyandu se-Kalurahan Condongcatur, sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan kapasitas kader dalam mendukung program kesehatan masyarakat.

Kegiatan dipandu oleh Promotor Kesehatan (Promkes) Puskesmas Depok II, Pramija Ujiana. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh kader untuk terus memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit.

Adapun materi yang disampaikan dalam acara tersebut, ialah antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap peningkatan populasi nyamuk. Kader diimbau untuk mengedukasi masyarakat agar lebih aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), serta mewaspadai penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti DBD, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya.

Menurut Pramija, kader Posyandu juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), khususnya suspek difteri.

“Kader diharapkan memantau kelengkapan status imunisasi balita melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), memberikan edukasi kepada orang tua yang anaknya belum memperoleh imunisasi lengkap, serta segera melaporkan kepada Puskesmas apabila ditemukan balita pendatang yang status imunisasinya belum dapat dipastikan,” ujarnya.

Selain itu, Pramija juga menyampaikan informasi mengenai leptospirosis. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus baru di wilayah kerja Puskesmas Depok II, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Kader diharapkan terus mengampanyekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menggalakkan pengendalian tikus, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengedukasi masyarakat agar mengenali tanda dan gejala leptospirosis, sehingga dapat segera memperoleh penanganan medis apabila mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tersebut.” tuturnya

“Kewaspadaan juga perlu terus ditingkatkan karena masih terdapat laporan kasus di beberapa wilayah lain,” sambung Pramija.

Melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakordasi) ini, diharapkan seluruh kader Posyandu semakin siap menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mendukung program promotif dan preventif dalam mewujudkan masyarakat Kalurahan Condongcatur yang sehat, serta tanggap terhadap permasalahan kesehatan.  (Tri Suhartati KIM Depok)