Tekan Pembakaran Liar, DLH Sleman Evaluasi Kinerja Pendamping Sampah Wilayah Barat

Sleman – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) Wilayah Sleman Barat. Agenda kedinasan ini difasilitasi sebagai langkah evaluasi berkala atas performa pendampingan selama tiga bulan terakhir, sekaligus memetakan solusi taktis atas maraknya aksi pembakaran sampah di tingkat rumah tangga.
Pertemuan evaluasi yang berlangsung di Rumah Makan Soto Tan Mriyan, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Jumat (3/7/2026) ini diikuti oleh 29 peserta. Seluruh delegasi merupakan gabungan dari P3S tingkat kalurahan, kawasan, dan kapanewon yang mengampu empat wilayah pelayanan, meliputi Kapanewon Godean, Moyudan, Minggir, dan Seyegan.
Rakor dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sleman, Fitasari Ayu Wardani. Berdasarkan inventarisasi masalah dari laporan para petugas di lapangan, problem mendasar yang masih menjadi tantangan berat di kawasan Sleman barat meliputi kebiasaan buruk warga membakar sampah, pembuangan limbah ke badan air atau sungai, serta munculnya titik-titik tempat pembuangan sampah (TPS) liar.
“Evaluasi ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi P3S di lapangan. Selain itu, berbagai pengalaman dari masing-masing wilayah dapat menjadi pembelajaran bersama sehingga ketika muncul persoalan serupa di wilayah lain, penanganannya bisa lebih cepat dan efektif,” ujar Fitasari Ayu Wardani saat memimpin jalannya diskusi forum.
Fitasari menjelaskan bahwa dalam agenda monitoring dan evaluasi (monev) kali ini, DLH memfokuskan perhatian pada dua sasaran utama. Fokus pertama diarahkan pada Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) penerima hibah sarana prasarana berupa armada kendaraan roda tiga anggaran tahun 2025. Sementara fokus kedua menyasar penataan KPSM baru yang sejauh ini belum mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari pemerintah kalurahan setempat.
Dalam prosesnya, tim monev masih membentur sejumlah kendala operasional. Beberapa kelompok baru mengaku belum siap ditinjau karena keterbatasan sumber daya manusia pengelola. Di samping itu, mobilitas tinggi dari armada roda tiga hibah di lapangan sempat menyulitkan petugas dalam melakukan penataan administrasi, khususnya untuk pendataan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Bahkan, petugas masih menemukan adanya aset kendaraan hibah yang belum difungsikan secara optimal.
Guna mengikis kendala administrasi tersebut, dalam waktu dekat DLH Sleman berencana menggelar pelatihan Sistem Informasi Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu (Siosestu). Platform digital berbasis web ini nantinya akan mempermudah sirkulasi data kepengurusan dan volume sampah KPSM di tingkat kalurahan.
“Untuk pelatihan Siosestu, kami berharap peserta berasal dari generasi muda karena aplikasi ini berbasis web, sehingga akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan oleh mereka,” kata Fitasari menambahkan terkait rencana digitalisasi data persampahan tersebut.
Guna mempercepat realisasi program di lapangan, DLH Sleman juga menginstruksikan perwakilan dari masing-masing kapanewon untuk segera mengajukan proposal fasilitasi lingkungan agar linier dengan penyusunan jadwal induk kedinasan. Seluruh aspirasi dan hambatan teknis yang diutarakan para petugas P3S ditanggapi secara interaktif oleh pihak dinas bersama Koordinator Pendamping Kapanewon, Sutarno, demi melahirkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)



