Sleman – Dinas Ketahanan Pengen dan Pertanian (DKPP) DIY menggelar pasar murah/bazar pangan, di Pendapa Kalurahan Sumbersari, Moyudan Rabu (1/7/2026). Acara yang ramai dikunjungi warga tersebut bertujuan untuk mendekatkan bahan pangan ke masyarakat dengan harga lebih terjangkau.

Kepala Ketahanan Pangan DKPP DIY, Yoseptin menjelaskan bahwa bazar ini bekerja sama dengan Pemda DIY. Kuncinya ada di subsidi transportasi dari Dana Keistimewaan (Danais).

“Pemda DIY melalui Danais membantu transportasinya sehingga harga lebih murah,” ungkapnya.

Selain itu, bazar tersebut juga berkolaborasi dengan Kios Pangan Jogja Istimewa melalui mitra PT Taru Martani. Khusus untuk beras, DKPP bekerja sama dengan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Lestari Sumbersari. Di mana, kelompok ini menerima bantuan hibah gabah kering yang siap digiling jadi beras.

“Tujuannya untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat. Beras juga bisa dijual untuk masyarakat dengan harga yang lebih murah,” pungkas Yoseptin.

Kehadiran DKPP disambut bahagia Lurah Sumbersari, Sukadi. Di tengah perekonomian yang kurang kondusif, warga terbantu membeli kebutuhan pokok lebih murah.

“Pemerintah kalurahan berharap kegiatan ini berlangsung bertahap sehingga beri dampak positif bagi warga,” ujarnya.

“Bagi warga Sumbersari, kami harap bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” sambung Sukadi. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Praktik baik pendidikan berbasis masyarakat yang dikembangkan RW 18 Ramah Anak Leles, Padukuhan Ngringin, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, tampil di panggung nasional melalui Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026. Konferensi tersebut diselenggarakan di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), selama dua hari yaitu Rabu-Kamis, 1–2 Juli 2026.

Mengusung tema “Membangun Ekosistem Pendidikan untuk Masyarakat Sembada“, KPI 2026 menjadi forum nasional yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong transformasi pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor. Konferensi ini mempertemukan pemerintah, akademisi, satuan pendidikan, komunitas, dunia usaha, media massa, dan masyarakat untuk berbagi praktik baik sekaligus merumuskan langkah strategis pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Keikutsertaan Kapanewon Depok menjadi representasi nyata bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam booth tersebut, dipamerkan berbagai inovasi hasil sinergi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, organisasi masyarakat, serta warga dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berpihak kepada anak.

Salah satu karya yang menarik perhatian pengunjung adalah Poster Gagasan Inovasi berjudul “Surgaloka Anak Indonesia” karya Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) RW 18 Ramah Anak Leles, Didiek Arifin. Poster tersebut mengangkat perjalanan pembangunan kawasan ramah anak menggunakan pendekatan STAR (Situation, Challenge, Action, Reflection), mulai dari kondisi awal, tantangan yang dihadapi, aksi kolaboratif yang dilakukan, hingga hasil dan peluang replikasi di daerah lain.

Ketua Satgas PPA RW 18 Ramah Anak Leles, Didiek Arifin, mengatakan bahwa keikutsertaan dalam KPI 2026 merupakan kesempatan untuk memperkenalkan praktik baik yang lahir dari masyarakat sekaligus menjadi ruang belajar bersama dengan daerah lain di Indonesia.

“Kami ingin menunjukkan bahwa membangun ekosistem pendidikan tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Pendidikan juga tumbuh dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Melalui inovasi RW Ramah Anak, kami berharap pengalaman dari Leles Ngringin dapat menginspirasi daerah lain untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi tumbuh kembang anak,” ujar Didiek, Rabu (1/7/2026).

Booth Kapanewon Depok juga menampilkan Peta Kolaborasi, yaitu konsep yang menggambarkan sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam membangun pendidikan di wilayah Kapanewon Depok. Peta tersebut memperlihatkan keterhubungan antara Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Depok, sekolah dan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, masyarakat, komunitas, sektor swasta, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, mengapresiasi keikutsertaan RW 18 Ramah Anak Leles bersama satuan pendidikan formal dan nonformal dalam mengisi Booth Pameran Sleman Sembada.

“Partisipasi RW 18 Ramah Anak bersama satuan pendidikan formal dan nonformal menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat merupakan kekuatan utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas. Kami berharap praktik baik yang ditampilkan Kapanewon Depok dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,” ungkap Rakhmat.

Ketua Paguyuban PAUD Condongcatur, Reni Lestari, berharap keikutsertaan satuan pendidikan formal dan nonformal dalam KPI 2026 semakin memperkuat sinergi antar lembaga pendidikan dan masyarakat.

“Keikutsertaan ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperluas kolaborasi. Semoga praktik baik yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan menginspirasi lahirnya inovasi-inovasi yang berpihak kepada anak,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan Korwil Pendidikan (Yandik) Kapanewon Depok, Rahayu Setyaningsih, yang menilai kepedulian masyarakat RW 18 Leles merupakan contoh nyata keterlibatan masyarakat dalam membangun karakter anak

“Luar biasa kepedulian masyarakat RW 18 Leles Condongcatur terhadap tumbuh kembang karakter anak-anak. Semoga program ini terus berkembang menjadi lebih baik, memberikan manfaat yang semakin luas, serta menjadi inspirasi bagi lingkungan lain untuk bersama-sama menciptakan ekosistem pendidikan yang ramah anak. Tetap semangat,” ujar Rahayu Setyaningsih. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, menggelar Musyawarah Kalurahan (Muskal) di Pendapa Kalurahan setempat, Selasa, (30/6/2026).

Acara itu dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, Panewu Anom Moyudan, Lurah Sumbersari beserta Pamong, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), dan unsur Lembaga Kemasyarakatan (LKK).  

Ketua BPKal Sumbersari, Sarjana menegaskan bahwa muskal merupakan hasil dari penjaringan aspirasi dari BPKal. Dikarenakan pengurangan Anggaran Dana Desa, hanya melanjutkan usulan dari tahun sebelumnya dengan skala prioritas.

“Hasil muskal ini akan kami jadikan arah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027,” ujarnya.

Lurah Sumbersari, Sukadi menyampaikan hal senada ketua BPKal, karena keterbatasan anggaran dana desa, hanya melanjutkan rencana yang belum terealirir di tahun sebelumnya.

“Dengan semangat gotong-royong kita tidak berkecil hati, insya allah program bisa berjalan lancar,” tandasnya.

Sementara itu, Panewu Anom Moyudan, Mahmudah Afriyati, menyampaikan apresiasi kepada BPKal Sumbersari yang menjadi kalurahan pertama di Kapanewon Moyudan yang menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal). Secara keseluruhan, Sumbersari juga tercatat sebagai kalurahan ke-30 dari 86 kalurahan di Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan Muskal.

Mahmudah menegaskan sesuai Permen Desa PDTI Nomor 21Tahun 2020, RKP memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah kalurahan dalam satu tahun.  

“Pastikan warga masyarakat dapat memantau dan mengawasi yang kita lakukan sebagai bukti transparansi,”pungkasnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Dwi Agung Maryoto, menyarankan agar kalurahan menyikapi berkurangnya Dana Desa dengan memperkuat kolaborasi bersama perguruan tinggi di Yogyakarta. Menurutnya, program pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki perguruan tinggi dapat diakses dan dioptimalkan di tingkat kalurahan sebagai upaya memberdayakan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan.

“Di situlah terjadi simbiosis mutualisme, Kampus dapat menjalankan program pendidikan, dan masyarakat menerima ilmunya,” pungkas Agung.  (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Kemandirian ekonomi menjadi salah satu fondasi penting dalam pengelolaan pondok pesantren di tengah dinamika zaman. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Harian Yayasan Nur Iman Mlangi, KH Prof. Tamyiz Mukharrom, saat menjadi narasumber dalam bedah buku Kiai Yang Menanam Cahaya yang digelar di Pondok Pesantren Putri Ar-Risalah Mlangi, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (30/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Halaqah dan Haul ke-13 Almaghfurlah KH Abdullah Muhyiddin.

Dalam paparannya, KH Prof. Tamyiz Mukharrom menegaskan bahwa kemandirian ekonomi merupakan instrumen strategis untuk menjaga izzah atau kehormatan pesantren. Menurutnya, lembaga pendidikan Islam yang memiliki daya dukung ekonomi yang kuat akan lebih leluasa menentukan arah kebijakan, mengembangkan program pendidikan, serta mempertahankan independensi dalam menjalankan misi dakwah tanpa bergantung secara berlebihan kepada pihak lain.

“Pesantren sejak dahulu sesungguhnya memiliki tradisi ekonomi yang kuat. Banyak kiai membangun basis ekonomi melalui pertanian, perdagangan, koperasi, hingga berbagai unit usaha produktif yang hasilnya digunakan untuk menopang keberlangsungan pendidikan santri,” ujarnya.

Tradisi tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari ikhtiar membangun ketahanan lembaga agar mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan sosial maupun ekonomi.

Lebih jauh, KH Prof. Tamyiz Mukharrom menepis anggapan bahwa pendalaman ilmu agama (tafaqquh fi al-din) bertentangan dengan aktivitas kewirausahaan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa keduanya merupakan dua aspek yang saling menguatkan dalam membangun peradaban Islam yang utuh.

“Pesantren yang mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan justru memiliki peluang lebih besar untuk memperluas manfaat bagi umat tanpa kehilangan identitas keilmuan dan spiritualitasnya,” tandasnya.

Menurutnya, Tafaqquh fi al-din dengan kewirausahaan bukanlah dua dunia yang saling menegasikan. Keduanya saling menopang. Penguasaan ilmu agama melahirkan integritas dan nilai-nilai moral. Sementara kemandirian ekonomi menghadirkan daya tahan kelembagaan agar dakwah dan pendidikan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Paradigma tersebut perlu terus ditanamkan kepada generasi muda pesantren. Santri tidak hanya dipersiapkan menjadi ulama, guru, atau pendakwah, tetapi juga dibekali kemampuan membaca peluang ekonomi, mengelola usaha secara profesional, serta membangun ekosistem ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman.

“Dengan demikian, pesantren dapat menjadi pusat lahirnya sumber daya manusia yang berilmu, berakhlak, sekaligus mandiri secara ekonomi,” tutur KH Prof. Tamyiz.

Ia pun menilai, penguatan tata kelola ekonomi pesantren harus dilakukan melalui pengembangan unit-unit usaha yang dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Keuntungan yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan bisnis, melainkan menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan para pengajar, pelayanan kepada santri, serta pengabdian kepada masyarakat luas. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Akses mobilitas dan konektivitas antarpadukuhan di wilayah Kapanewon Godean kini semakin lancar. Bupati Sleman Harda Kiswaya meresmikan Jembatan Berjo Kidul–Berjo Kulon yang terletak di Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Selasa (30/6/2026). Infrastruktur baru ini berfungsi vital sebagai jalur penghubung utama yang mempermudah akses perekonomian warga menuju Jalan Godean.

Pembangunan jembatan strategis ini menjadi bukti nyata kokohnya iklim gotong royong di tingkat akar rumput. Proyek infrastruktur tersebut berhasil dirampungkan berkat kolaborasi anggaran yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar , serta disokong oleh dana swadaya mandiri dari masyarakat setempat yang menembus angka .

Lurah Sidoluhur, Hernawan Zudanto, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas besarnya kontribusi serta kesadaran sipil yang ditunjukkan oleh warga di dua padukuhan tersebut. Keaktifan warga ini dinilai mempercepat realisasi pembangunan fisik di desanya.

“Apresiasi tinggi untuk swadaya masyarakat Padukuhan Berjo Kidul dan Berjo Kulon yang telah diberikan untuk pembangunan jembatan ini. Dan dapat kami sampaikan kedua padukuhan ini termasuk lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk bapak ibu semua atas dukungannya,” kata Hernawan Zudanto saat memberikan laporan di lokasi peresmian.

Gayung bersambut, Bupati Sleman Harda Kiswaya juga melayangkan pujian terhadap keharmonisan hubungan yang terjalin antara jajaran Pemkab Sleman, Pemkal Sidoluhur, dan seluruh elemen warga. Menurutnya, skema pembiayaan bersama dan kerja bakti fisik ini merupakan wajah ideal dari manajemen pembangunan daerah modern.

“Saya sangat senang dengan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kelurahan dapat terwujud nyata di Kalurahan Sidoluhur ini. Di mana peran masing-masing bisa terwujud. Ini sebuah contoh kolaborasi pemerintahan yang saat ini memang harus seperti ini,” ujar Harda Kiswaya secara langsung.

Lebih lanjut, Harda menegaskan komitmen Pemkab Sleman untuk terus mendistribusikan program pembangunan yang berkualitas dan merata demi mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, serta lestari. Guna memastikan seluruh proyek fisik di Sleman memiliki daya tahan yang lama dan bebas dari penyelewengan, ia secara khusus meminta warga untuk tidak segan bertindak sebagai pengawas independen di lapangan.

“Oleh karena itu, saya nyuwun (mohon) dibantu untuk pengawasan-pengawasan di lapangan agar kualitas pembangunan kita bisa terwujud nyata. Silakan sampaikan kepada kami jika ada yang tidak sesuai,” pungkas Harda Kiswaya.