Sleman – Pemerintah Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, kini resmi mengoperasikan gedung pelayanan dan kantor kalurahan yang baru serta representatif. Fasilitas publik yang megah ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya pada Selasa (30/6/2026).

Langkah pembaruan infrastruktur ini diambil guna menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan publik yang lebih nyaman dan modern. Kehadiran gedung baru ini diproyeksikan mampu menjadi stimulus bagi aparatur desa dalam meningkatkan kualitas layanan yang transparan, akuntabel, dan profesional di tingkat akar rumput.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan apresiasi mendalam sekaligus mengucapkan selamat atas rampungnya proyek pembangunan tersebut. Ia menekankan bahwa keindahan fisik bangunan harus berbanding lurus dengan peningkatan performa pelayanan birokrasi kepada warga setempat.

“Dengan kantor kelurahan yang bagus ini, mudah-mudahan pak lurah dan teman-teman segera menyiapkan operasional pelayanan yang transparan dan akuntabel. Betul-betul melayani masyarakat dengan keikhlasan dan hati yang tulus. Saya juga mengingatkan pentingnya rasa handarbeni atau rasa memiliki, agar manajemen perawatan gedung serta sarana prasarana yang ada dapat terjaga dengan baik dan awet dalam jangka panjang,” ujar Harda Kiswaya dalam sambutannya.

Sementara itu, Lurah Banyuraden, Sudarisman, memaparkan bahwa kompleks perkantoran baru ini tidak sekadar berfungsi sebagai pusat administrasi, melainkan juga didesain untuk menjadi cerminan identitas kebudayaan setempat. Konsep arsitektur yang diusung sarat akan makna filosofis luhur khas Jawa.

“Konsep serta tema desain gedung baru ini yakni Hamemayu Hayuning Bawana, atau menjaga keseimbangan dan harmoni dalam segala aspek kehidupan. Kami berharap dengan diresmikannya bangunan baru ini dapat semakin meningkatkan kualitas layanan masyarakat di Kalurahan Banyuraden, sekaligus menjadi kebanggaan dan citra positif bagi seluruh warga,” kata Sudarisman.

Sudarisman memaparkan bahwa perjalanan proyek ini dimulai dari penyusunan masterplan kawasan pada tahun 2024 dengan pendampingan dari Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY). Proses kemudian berlanjut pada pembuatan Detail Engineering Design (DED) pada tahun 2025. Proyek pembangunan fisik gedung ini dikerjakan oleh CV Barit Prima Solusi melalui mekanisme lelang terbuka, dengan pengawasan teknis dari PT Daksinatama Konsultan Indonesia.

Pembangunan gedung pelayanan publik ini menelan nilai kontrak sebesar . Keseluruhan proses pengerjaan memakan waktu selama 175 hari kalender, yang dimulai sejak 15 Desember 2025 dan berhasil diselesaikan dengan tepat waktu pada 7 Juni 2026 kemarin.

Sleman – Pemerintah Kalurahan Caturtunggal bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) secara kolektif melalui program jemput bola di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal, Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Sriyanti Istipurnani, Kepala Jawatan Umum Kapanewon Depok, serta jajaran Pemerintah Kalurahan Caturtunggal.

Kegiatan pelayanan berlangsung mulai pukul WIB hingga WIB dengan memberikan berbagai layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Adapun layanan yang disediakan meliputi perekaman KTP elektronik bagi pemula, pembuatan akta kelahiran, pembaruan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pelayanan dokumen kependudukan lainnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, masyarakat memanfaatkan pelayanan dengan antusias. Berdasarkan hasil pelayanan yang diberikan, tercatat 65 perekaman KTP elektronik bagi pemula, 40 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 22 pembaruan Kartu Keluarga (KK), 18 penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), 9 penggantian KTP rusak, 5 akta kelahiran yang langsung diterbitkan, 1 akta kematian yang langsung selesai, 2 penggantian akta kelahiran hilang atau rusak, serta 4 layanan konsultasi terkait akta kelahiran.

Sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan simbolis dua akta kelahiran yang berhasil diterbitkan dan diserahkan langsung kepada para pemohon pada hari yang sama. Penyerahan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan efektif.

Sriyanti Istipurnani menyampaikan bahwa pelayanan jemput bola merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui pelayanan jemput bola ini, kami berharap masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Dokumen kependudukan yang lengkap menjadi dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik serta menjamin kepastian identitas setiap warga,” ujarnya.

Pemerintah Kalurahan Caturtunggal berharap sinergi dengan Disdukcapil Kabupaten Sleman dapat terus berlanjut sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin optimal dan mampu meningkatkan tertib administrasi kependudukan di wilayah Kalurahan Caturtunggal. (Oktaviana / Kim Depok)

Sleman – Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margoagung menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Margoagung tahun anggaran 2027, Selasa (30/6/2026). Acara yang berlangsung di Aula Kalurahan Margoagung ini dihadiri oleh Panewu Seyegan, Pendamping desa, Babinsa, Ketua BPKal dan jajarannya, Lurah beserta pamong, LKK, para kepala dukuh dan tokoh masyarakat.

Lurah Margoagung, Djarwo Suharto dalam sambutannya mengatakan bahwa Muskal RPKal merupakan acara rutin dilakukan setiap tahun berdasarkan mekanisme yang ada. Hal itu bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat guna dijadikan Rancangan Kerja Pemerintah Kalurahan.

“Sehingga nantinya timbul sepemahaman dan tidak menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Harapan akhirnya program-program dapat dijalankan dengan baik dan berguna bagi masyarakat Margoagung,” ujarnya.

Panewu Seyegan, Agung Endarta mengemukakan bahwa perencanaan yang baik adalah yang partisipatif. Selalu melibatkan aspirasi dalam setiap program. Sehingga nantinya tidak ada yang protes.

“Telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat telah memangkas Dana Desa rata-rata hingga 70%, sehingga dana operasional dan pembangunan fisik yang diterima masing-masing Desa turun drastis. Hal ini yang mengakibatkan alokasi yang tersisa hanya sekitar Rp300-an juta saja. Karena itulah segala perencanaan dan kegiatan harus dilakukan dengan skala prioritas,” tutur Agung.

Salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan menjalin sinergi bersama tiga anggota DPRD yang berasal dari Kapanewon Seyegan. Melalui aspirasi dewan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dapat disalurkan kepada pemerintah kalurahan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan di masyarakat.

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Jumali, menyampaikan bahwa hubungan antara Pemerintah Kalurahan dan BPKal selama ini terjalin dengan baik dan harmonis. Menurutnya, berbagai program yang diusulkan BPKal telah diakomodasi oleh pemerintah kalurahan, serta BPKal senantiasa dilibatkan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Terkait pelaksanaan program dan alokasi anggaran, Jumali berharap seluruh padukuhan dapat memperoleh pemerataan manfaat pembangunan, meskipun dengan besaran anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan. Ia menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan memang sangat beragam, namun pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan skala prioritas.

Selanjutnya Pangripta Margoagung, Annas Susila Admaja memaparan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) 2027. Berdasarkan Undang-undang No 3 tahun 2024, masa jabatan Lurah Margoagung yang semula enam tahun (2021-2026) menjadi delapan tahun (2021 – 2028).

Oleh karena itu, penyusunan RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) Margoagung yang berdasarkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) pun mengalami penambahan RPJM untuk tahun 2027-2028.

Selanjutnya, untuk RKPKal tahun 2027 telah disusun berdasarkan lima bidang kegiatan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat/mendesak.

Dalam musyawarah tersebut, para peserta diberi kesempatan untuk mencermati dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang telah dibagikan. Sejumlah usulan penyempurnaan dan penambahan program kegiatan disampaikan serta dicatat untuk menjadi bahan pembahasan. Setelah seluruh peserta menyepakati hasil musyawarah, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua BPKal, Lurah, serta lima orang saksi yang mewakili unsur masyarakat.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan RKPKal yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Selanjutnya, pada September 2026 akan diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalurahan sekaligus penetapan RKPKal Tahun 2027.  (Sulistiyono KIM Seyegan)

Sleman – Forum Lingkungan Hidup (FLH) Kapanewon Berbah menyelenggarakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 di kawasan Embung Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan dihadiri Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Sri Restuti Nurhidayah, Panewu Berbah, Djaka Sumarsono, Panewu Anom Berbah, Ariful Sa’ban, Jawatan Kemakmuran, Ringgo Anthoni Surya, Jawatan Keamanan, Syukri Tanjung, Jawatan Praja, Ari Wibisono, Lurah Sendangtirto, Amir Junawan, jajaran Kapanewon Berbah, unsur Polri dan TNI, pengurus FLH Berbah, serta masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan senam sehat bersama yang dipandu Yani Andayani dengan instruktur Shanti Daun dan Chaca Blangkon. Setelah itu, seluruh peserta mengikuti aksi clean up atau kerja bakti membersihkan area di sekitar Embung Sendangtirto yang dipimpin Awang Kurniawan.

Usai kegiatan bersih-bersih, Panewu Berbah memimpin simbolis donasi dan penuangan Eco Enzyme (EE) ke perairan Embung Sendangtirto. Eco Enzyme merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik berupa sisa buah, molase, dan air yang difermentasi selama kurang lebih tiga bulan.

Yaya, bersama Wiwien dan Icha memandu kegiatan donasi Eco Enzyme, menjelaskan bahwa penuangan EE bertujuan membantu menjaga kualitas air embung, mendukung keseimbangan ekosistem perairan, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemanfaatan limbah organik rumah tangga.

Panewu Berbah, Djaka Sumarsono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada FLH Berbah yang tetap mampu menyelenggarakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia meskipun dengan keterbatasan anggaran.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan menumbuhkan semangat masyarakat Berbah untuk semakin peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Sri Restuti Nurhidayah, memberikan apresiasi atas inisiatif FLH Berbah dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Menurutnya, tidak banyak komunitas yang secara mandiri menyelenggarakan kegiatan peringatan seperti ini. Ia menjelaskan bahwa meskipun Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap 5 Juni, pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan sepanjang bulan Juni.

Sri juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan tidak membakar sampah, terutama sampah plastik.

“Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini adalah Saatnya Bekerja untuk Iklim. Kami berharap masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan menghentikan kebiasaan membakar sampah plastik karena dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan,” kata Sri.

Melalui kegiatan ini, FLH Berbah berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara berkelanjutan terus meningkat sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Sinduadi bersama BPKal menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Sinduadi Tahun 2027, Selasa (30/6/2026).

Hadir dalam musyawarah tersebut Anggota DPRD DIY, Sri Muslimatun, Panewu Mlati, Dyah Purwanti, Lurah Sinduadi, Senen Haryanto, Ketua BPKal, Sugiyanto, Carik Sinduadi, Fendi Romadhan, Ketua LPMKal, Y. Edy Setyoharjo, serta perwakilan PKK, Posyandu, Linmas, Karang Taruna, RT/RW, BUMKal, KDMP, Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Kalurahan, Pendamping Budaya dan unsur masyarakat lainnya.

Musyawarah dibuka oleh Ketua BPKal, dilanjutkan dengan pemaparan RKP Kalurahan Tahun 2027 oleh Lurah Sinduadi secara umum, sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Carik Sinduadi.

Dalam arahannya, Lurah Sinduadi, Senen Haryanto, menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada 18 padukuhan.

“Namun, mengingat keterbatasan anggaran, pelaksanaan program tetap mengacu pada skala prioritas agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Carik Sinduadi, Fendi Romadhan menjelaskan bahwa RKP Kalurahan Tahun 2027 disusun berdasarkan lima bidang pembangunan, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, serta Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan.

Ia juga menjelaskan bahwa sekitar 70 persen anggaran pembangunan fisik berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

“Oleh karena itu, para dukuh bersama LPMKal diharapkan aktif menjalin komunikasi dan sinergi dengan para anggota DPRD agar usulan pembangunan dapat memperoleh dukungan pendanaan,” tandas Fendi.

Lebih lanjut, Panewu Mlati, Dyah Purwanti, menyampaikan bahwa dari lima kalurahan di Kapanewon Mlati, baru Kalurahan Sinduadi yang telah memiliki fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas hingga 18 ton. Potensi tersebut dinilai sangat strategis untuk dikembangkan.

“Apabila pengelolaannya dapat dimaksimalkan dan didukung penuh oleh para dukuh serta seluruh elemen masyarakat, maka pengolahan sampah tersebut berpeluang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang cukup besar bagi Kalurahan Sinduadi,” ujarnya.

Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh antusias. Salah satu usulan yang menjadi perhatian peserta adalah pelebaran Jembatan Gemawang yang hingga saat ini belum masuk dalam RKP. Warga menyampaikan bahwa jembatan tersebut kerap mengalami kemacetan, bahkan antrean kendaraan dapat mencapai lebih dari setengah kilometer.

Melalui Musyawarah Kalurahan ini diharapkan RKP Kalurahan Sinduadi Tahun 2027 benar-benar menjadi dokumen perencanaan yang aspiratif, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. (Edy – KIM Pijar Mlati)