Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Award Kalurahan Tahun 2026 di Pendopo Parasamya, Setda Sleman, Kamis (20/8/2026). Penghargaan yang diselenggarakan Bagian Hukum Setda Sleman tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kalurahan yang tertib dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum.

Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, menjadi salah satu penerima penghargaan dengan meraih peringkat terbaik ke-8. Penghargaan diterima langsung Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan.

Capaian tersebut menjadi bentuk komitmen Kalurahan Margorejo dalam memperkuat keterbukaan informasi hukum agar regulasi dan produk hukum dapat lebih mudah diakses serta dipahami masyarakat.

Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, pimpinan DPRD Sleman, Sekretaris Daerah, Kanwil Kementerian Hukum DIY, Biro Hukum Setda DIY, Dinas PMK, para Panewu dan Lurah se-Kabupaten Sleman, serta pengelola JDIH kalurahan. Sambutan Bupati Sleman disampaikan oleh Wakil Bupati Sleman.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman menegaskan bahwa JDIH Award bukan sekadar kompetisi, tetapi bentuk apresiasi terhadap komitmen kalurahan dalam menyediakan informasi hukum yang tertib dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan informasi yang mudah diperoleh, jelas, dan dapat dipercaya. Informasi mengenai peraturan dan produk hukum tidak seharusnya hanya tersimpan sebagai dokumen administrasi, tetapi harus dapat diakses dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,” tegasnya.

Penilaian JDIH juga menjadi sarana evaluasi bagi kalurahan untuk mengetahui aspek yang telah berjalan baik maupun yang masih perlu ditingkatkan.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi hukum merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat.

“JDIH adalah bentuk transparansi hukum agar masyarakat paham aturan secara utuh. Transparansi bukan sekadar membagikan dokumen, tetapi juga membangun kepercayaan. Mari kita ajak masyarakat ‘Melek Hukum’ agar terhindar dari kealpaan hukum,” ujarnya.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan dan persembahan tari, kemudian ditutup dengan ramah tamah. Pesan yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah “Tegakkan Aturan, Buka Informasi, Kuatkan Komunikasi!”

Bagi Kalurahan Margorejo, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi hukum dan pelayanan publik yang transparan dari tingkat pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

(SBD / KIM Tempel)

Sleman – Palang Merah Indonesia (PMI) Depok, Kabupaten Sleman, mengawal layanan kesehatan dan pertolongan pertama selama Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2026.

Relawan PMI Depok, Roro Hening Yuliana mengatakan tim kesehatan disiagakan untuk memastikan peserta memperoleh penanganan awal apabila mengalami gangguan kesehatan selama rangkaian kegiatan berlangsung.

“Tim memberikan pertolongan pertama kepada mahasiswa yang mengalami pingsan, kelelahan, dehidrasi, maupun cedera ringan. Kami menyiapkan posko kesehatan sebagai tempat pemeriksaan dan istirahat sementara bagi peserta yang membutuhkan,” katanya, Kamis (20/8/2026).

Selain pertolongan pertama, PMI Depok menyiapkan mekanisme rujukan apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Koordinasi dilakukan dengan ambulans kampus maupun fasilitas kesehatan terdekat sesuai kondisi pasien.

Hening menyebut, selama pelayanan kesehatan telah terdapat mahasiswa yang mendapatkan penanganan karena mengalami keluhan infeksi saluran kemih dan sakit kepala.

“Setiap keluhan kami tangani sesuai kondisi awal. Apabila membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut, pasien akan diarahkan melalui mekanisme rujukan medis,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Hening didampingi pengemudi ambulans PMI, Reza Wicaksono. Kesiapsiagaan personel dan ambulans menjadi bagian penting untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kondisi darurat selama kegiatan.

Keterlibatan PMI Depok dalam PKKMB UNY sekaligus memperkuat dukungan kemanusiaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kabupaten Sleman.

“Kehadiran tim kesehatan diharapkan mampu memberikan rasa aman serta memastikan mahasiswa baru dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan kondisi kesehatan yang tetap terpantau,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Komunitas Optometris Sejati Indonesia (OPSI) Sleman menggelar bakti sosial pemeriksaan mata bagi 126 siswa kelas I hingga VI SD Negeri Ngijon I, Kamis (20/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga kesehatan mata sejak usia sekolah.

Pemeriksaan dipimpin Ketua OPSI Sleman, Edy Siswanto, bersama tenaga optometri. Pemeriksaan meliputi anamnesis, observasi kondisi mata, dan skrining visus untuk mengetahui kondisi penglihatan siswa serta mendeteksi kemungkinan gangguan penglihatan.

Edy mengatakan deteksi dini penting dilakukan karena gangguan penglihatan dapat memengaruhi proses belajar dan aktivitas sehari-hari. Temuan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Selain pemeriksaan, siswa juga mendapatkan edukasi mengenai cara menjaga kesehatan mata, kebersihan mata, serta tanda-tanda gangguan penglihatan yang perlu diperiksakan.

“Kami juga memberikan kacamata secara gratis bagi siswa yang berdasarkan hasil pemeriksaan membutuhkan alat bantu penglihatan. Pemberian tersebut diharapkan dapat membantu siswa memperoleh penglihatan yang lebih optimal sehingga mampu mengikuti kegiatan belajar dan beraktivitas dengan lebih nyaman,” ujar Edy.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan Yayasan OneSight EssilorLuxottica dalam memperluas akses layanan kesehatan mata dan penyediaan kacamata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Edy berharap kolaborasi dengan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga pemeriksaan dan edukasi kesehatan mata dapat menjangkau lebih banyak anak.

Kepala SD Negeri Ngijon I, Daris Sucipto mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan mata oleh tenaga profesional membantu mendeteksi gangguan penglihatan yang terkadang tidak disadari siswa.

“Kemampuan penglihatan yang optimal menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran proses pembelajaran. Pemeriksaan seperti ini sangat membantu sekolah dalam mengetahui kondisi penglihatan siswa sejak dini,” ujarnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman –  Pemerintah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, memperkuat kewaspadaan masyarakat terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelaku umumnya menghubungi warga melalui WhatsApp, SMS, telepon, maupun media sosial dengan mengaku sebagai petugas Dukcapil.

Kepala Jawatan Umum Kapanewon Depok, Benyamin Dalung mengatakan modus tersebut perlu mendapat perhatian karena pelaku kerap meminta data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, foto KTP, hingga kode OTP.

“Masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu setiap informasi yang diterima. Jangan memberikan data pribadi maupun kode OTP kepada pihak yang identitas dan kewenangannya tidak dapat dipastikan,” katanya di Padukuhan Nanggulan, Kalurahan Maguwoharjo, Rabu (19/8/2026).

Beny, menjelaskan pelaku juga dapat mengirimkan tautan, barcode, maupun berkas aplikasi berformat APK untuk menarik korban mengikuti proses aktivasi IKD secara daring. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka atau memasang berkas yang dikirim melalui nomor tidak dikenal.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami prosedur resmi aktivasi IKD. Layanan tersebut dilakukan melalui verifikasi langsung bersama petugas pada fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan tidak dipungut biaya.

“Aktivasi IKD bukan layanan yang dilakukan secara sembarangan melalui pesan pribadi. Masyarakat harus menggunakan jalur resmi agar data kependudukan tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Beny juga meminta masyarakat segera melakukan konfirmasi kepada instansi pemerintah apabila menerima tawaran aktivasi IKD yang mencurigakan. Langkah tersebut penting untuk mencegah pencurian data pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan digital.

“Perlindungan data kependudukan membutuhkan kehati-hatian bersama. Jangan mudah mengikuti arahan, membuka tautan, ataupun memberikan informasi sensitif sebelum memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar berasal dari kanal resmi,” tegasnya.

Pemerintah Kapanewon Depok terus mendorong peningkatan literasi dan keamanan digital masyarakat seiring berkembangnya layanan pemerintahan berbasis elektronik. Pemahaman terhadap prosedur resmi diharapkan dapat memperkuat perlindungan data pribadi sekaligus mendukung pemanfaatan IKD secara aman dan bertanggung jawab. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap kedelapan kepada 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kamis (20/8/2026).

Penyaluran bantuan berlangsung di Kantor Kalurahan Margorejo dengan melibatkan unsur pemerintah kalurahan, lembaga kalurahan, serta tenaga pendamping. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga.

Penyaluran dikoordinasikan oleh Kamituwa Margorejo Anwar Ihsani, didampingi Carik Margorejo Ariyanto Wibowo, serta Iwan Wismantoro selaku Tenaga Pendamping Sosial Desa (TPSD).

Anwar mengatakan, kesinambungan program BLT-DD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi keluarga yang masih membutuhkan dukungan.

“Kami berharap bantuan ini bisa digunakan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting bagi keluarga. Pemerintah kalurahan akan terus berupaya agar proses penyaluran berjalan tertib dan sesuai ketentuan,” ujar Anwar.

Bagi penerima, bantuan tersebut memiliki arti tersendiri karena dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah berbagai pengeluaran yang harus dipenuhi.

Salah satu penerima, Luvia Indi Pramadewi, warga Padukuhan Mangkudranan, menyampaikan apresiasinya atas bantuan Rp 300ribu yang kembali diterima. Ia mengatakan BLT-DD memberikan ruang bagi keluarganya untuk lebih leluasa mengatur kebutuhan yang menjadi prioritas.

“Bantuan ini sangat membantu. Kami bersyukur masih mendapatkan perhatian dari pemerintah. Rencananya akan saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang penting dan mendesak,” kata Luvia.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga memberikan rasa terbantu karena kebutuhan keluarga dapat sedikit lebih ringan.

Penyaluran BLT-DD tahap kedelapan kepada 14 KPM menjadi bagian dari upaya pemerintah kalurahan memperkuat perlindungan sosial berbasis masyarakat. Program tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah di tingkat kalurahan dalam merespons kebutuhan warga secara langsung.

Dengan penyaluran yang tertib, transparan, dan tepat sasaran, BLT-DD diharapkan mampu menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga penerima, sembari membuka ruang bagi penguatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. (SBD / KIM Tempel)