Sleman — Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Condongcatur bersama Sub Unit LPMKal menggelar Rapat Koordinasi enam bulanan di Ruang Wacana Loka, Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Jumat (21/08/2026) mulai pukul hingga WIB. Pertemuan berkala ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi serta memastikan seluruh program pembangunan wilayah berjalan tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam koordinasi tersebut, pengurus membahas berbagai agenda strategis, mulai dari evaluasi progres pembangunan tahun 2026, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga peluang skema pembiayaan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Ketua LPMKal Condongcatur, Siswantoro, menjelaskan bahwa koordinasi pembangunan yang melibatkan Sub Unit LPMKal di tingkat RW selama ini telah berjalan efektif. Setiap proposal fisik maupun nonfisik yang masuk selalu diverifikasi oleh tim khusus guna memastikan kesesuaian volume pekerjaan dengan rencana anggaran belanja.

“Setiap usulan diverifikasi agar volume pekerjaan dan anggarannya sesuai kebutuhan. Pembangunan dilaksanakan dengan dukungan Pemerintah Kalurahan serta swadaya masyarakat,” ujar Siswantoro di sela-sela kegiatan. Mekanisme ini sejalan dengan fungsi LPMKal sebagai mitra strategis pemerintah kalurahan dalam menyerap aspirasi, merencanakan pembangunan, hingga menggerakkan partisipasi dan gotong royong warga.

Pada kesempatan yang sama, Ulu-Ulu Condongcatur, Murgiyanta, yang hadir mewakili Lurah Condongcatur, membeberkan dinamika pelaksanaan proyek di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pekerjaan fisik sempat mengalami keterlambatan teknis lantaran dana BKK baru masuk ke rekening kalurahan pada bulan Juli, sehingga proses pencairan baru dapat diproses setelahnya.

“Kami mohon maaf atas keterlambatan. Meski demikian, pembangunan tetap kami jalankan secara bertahap dengan memperhatikan volume, anggaran, dan kualitas pekerjaan,” tegas Murgiyanta.

Ia memaparkan, beberapa proyek infrastruktur yang saat ini tengah berjalan mencakup pengaspalan jalan di 12 titik yang tersebar di 14 RW, di mana terdapat penggabungan titik lokasi pada ruas jalan yang bersambung. Selain itu, program pembangunan jalan lingkungan menggunakan paving block Holland ditargetkan menyasar 23 titik. Dari target tersebut, sebanyak 12 titik telah rampung dikerjakan, sementara sisanya bakal dilanjutkan secepatnya usai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Terkait pengerjaan fasilitas drainase, Murgiyanta menyebutkan adanya penyesuaian perhitungan anggaran akibat lonjakan harga bahan bangunan di pasaran. “Perhitungan drainase harus ditinjau kembali. Jangan sampai pekerjaan dipaksakan, tetapi volume, anggaran, dan kualitasnya justru tidak sesuai,” tambahnya.

Forum Rakor turut mendorong pengurus wilayah untuk aktif mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan luar, seperti BKK Kabupaten Sleman, aspirasi pokir DPRD, hingga program PSU dari dinas terkait. Mengenai penanganan RTLH, pihak kalurahan memastikan program penanganan rumah tidak layak akan terus dibuka dan diusulkan selama calon penerima manfaat memenuhi kriteria, termasuk kejelasan status kepemilikan tanah. Untuk alokasi program PSU tahun 2026, pengerjaan difokuskan pada drainase dan pengaspalan di wilayah Dero RW 16, sedangkan untuk PSU tahun 2027 mendatang direncanakan menyasar wilayah Gejayan RW 29.

Langkah keterbukaan dan pelibatan ini mendapat apresiasi positif dari jajaran Sub Unit LPMKal. Perwakilan Sub Unit LPMKal Dero, Sunarto, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sinergi yang terus terjalin bersama pemerintah kalurahan.

“Kami berterima kasih karena Sub Unit selalu dilibatkan. Jika anggaran kalurahan terbatas, kebutuhan prioritas wilayah bisa diperjuangkan melalui sumber lain seperti BKK maupun PSU,” kata Sunarto.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Sub Unit LPMKal Sanggrahan, Kustanto DW, memberikan usulan agar pemerintah kalurahan dapat menyediakan saluran informasi yang lebih cepat dan terintegrasi terkait peluang program pembiayaan pembangunan.

“Perlu ada patokan dan akses informasi yang cepat, khususnya untuk BKK, pokir maupun PSU, sehingga wilayah memiliki waktu cukup untuk menyiapkan usulan dan persyaratannya,” ungkap Kustanto.

Melalui forum rakor rutin ini, sinergi antara Pemerintah Kalurahan Condongcatur, LPMKal, Sub Unit LPMKal, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat semakin solid dalam mewujudkan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, serta mengedepankan budaya swadaya dan gotong royong. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kapanewon Tempel menggelar pertemuan koordinasi di RM Taman Merdiko, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (21/08/2026).

Pertemuan lintas lembaga tersebut diselenggarakan sebagai ruang koordinasi untuk memetakan dinamika sosial kemasyarakatan, mendeteksi potensi gangguan sejak dini, serta memperkuat kesiapsiagaan wilayah. Perhelatan ini memfokuskan pembahasannya pada isu toleransi antarumat beragama, pemantauan dampak proyek pembangunan jalan tol, antisipasi dampak cuaca dan krisis air bersih, hingga evaluasi program pelayanan sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Sinergi ini melibatkan jajaran pemerintah kapanewon, pengurus FKDM, FPK, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kapanewon Tempel.

Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antar-elemen guna menjaga iklim wilayah tetap aman, tenteram, dan kondusif bagi warga.

“Koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat. Masing-masing memiliki peran, tetapi tujuan kita sama, yaitu menjaga wilayah tetap aman, kondusif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Rasyid Ratnadi Sosiawan pada Jumat (21/08/2026).

Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat vital untuk memelihara suasana sejuk di tengah keberagaman budaya dan pandangan.

“Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga suasana yang sejuk. Komunikasi dan kolaborasi harus terus dibangun agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan,” kata Rasyid.

Melalui pertemuan FKDM dan FPK ini, Pemerintah Kapanewon Tempel berkomitmen untuk terus merawat persatuan, memperlancar komunikasi publik, serta merespons cepat setiap potensi kendala pembangunan demi kenyamanan bersama. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, berjalan lancar, pada Kamis (21/8/2026).

Setiap KPM menerima bantuan sebanyak 30 kilogram beras. Penyaluran dipusatkan di Balai Kalurahan Donoharjo dengan dukungan sukarelawan setempat. Sejak pagi, warga telah berdatangan untuk mengantre dan menerima bantuan.

Kamituwa Donoharjo, Dani Prasetyo mengatakan terdapat perubahan ketentuan dalam penyaluran bansos kali ini. Penerima maupun penerima pengganti harus memenuhi kriteria berdasarkan data terbaru, yakni masuk Desil 1 sampai 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).

“Ketentuan tersebut berlaku bagi KPM penerima maupun pengganti. Untuk KPM pengganti, penerima harus merupakan warga yang masuk kategori Desil 1 sampai 4 Data DTSN terbaru,” jelas Dani.

Ia menambahkan, masih terdapat warga yang kurang memperhatikan persyaratan administrasi. Beberapa warga bahkan harus kembali ke rumah karena tidak membawa Kartu Keluarga (KK), meski persyaratan tersebut telah tercantum dalam undangan.

“Ketentuan tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam undangan penyaluran, tetapi sebagian warga belum memperhatikannya secara teliti,” ujarnya.

Dani menjelaskan, mekanisme penerima pengganti juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya penerima pengganti dapat ditunjuk dari masyarakat yang dinilai kurang mampu, kini penerima pengganti wajib masuk dalam Desil 1 sampai 4 dan tidak dapat diwakilkan dalam pengambilan bantuan.

“Dahulu pengganti bebas diberikan kepada masyarakat yang dipandang kurang mampu. Sekarang hanya boleh diberikan kepada warga yang masuk kategori Desil 1 sampai 4 dan tidak boleh diwakilkan pengambilannya,” tegas Dani.

Masyarakat diimbau lebih teliti memperhatikan persyaratan dan membawa dokumen sesuai ketentuan dalam undangan. Kelengkapan administrasi diharapkan dapat memperlancar penyaluran serta memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang tepat sasaran. (Endarwati/KIM Donoharjo)

Sleman – Palang Merah Indonesia (PMI) Depok, Kabupaten Sleman melanjutkan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada hari kedua rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026, Jumat (21/8/2026).

PMI Depok menyiagakan relawan untuk memantau kondisi peserta sekaligus memberikan pertolongan pertama apabila mahasiswa mengalami gangguan kesehatan selama kegiatan.

Pada hari kedua, pelayanan melibatkan Roro Hening Yuliana dan Lidya Agustina Kristanti, didukung pengemudi ambulans PMI, Reza Wicaksono.

Relawan PMI Depok, Roro Hening Yuliana mengatakan kesiapan tim kesehatan diperlukan untuk memastikan setiap keluhan mahasiswa dapat ditangani sejak awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

“Pemantauan kami lakukan selama kegiatan berlangsung. Ketika ada mahasiswa yang mengalami keluhan, tim segera melakukan pemeriksaan awal dan menentukan penanganan sesuai kondisi yang ditemukan,” katanya.

Menurut Hening, keberadaan pos kesehatan juga memudahkan peserta memperoleh tempat beristirahat sementara apabila kondisi tubuh menurun. Jika ditemukan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, tim telah menyiapkan mekanisme rujukan menuju fasilitas kesehatan.

Sementara Lidya Agustina Kristanti menekankan pentingnya kesadaran mahasiswa untuk menjaga kondisi fisik selama mengikuti agenda PKKMB yang cukup padat.

“Mahasiswa perlu mengenali kondisi tubuh masing-masing. Jangan menunggu keluhan menjadi berat. Jika mulai merasa pusing, lemas, atau tidak nyaman, sebaiknya segera melapor kepada panitia maupun mendatangi petugas kesehatan,” ujarnya.

Lidya menambahkan, kecukupan istirahat, asupan makanan, dan cairan perlu diperhatikan agar mahasiswa tetap mampu mengikuti rangkaian kegiatan dengan kondisi tubuh yang baik.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya menangani peserta yang sakit, tetapi juga bagian dari upaya pencegahan. Kami ingin mahasiswa merasa aman dan mengetahui bahwa ada petugas yang siap membantu ketika membutuhkan pertolongan,” katanya.

Pada pelayanan sebelumnya, tim kesehatan telah menangani mahasiswa dengan keluhan sakit kepala dan infeksi saluran kemih. Kondisi setiap peserta tetap dipantau sesuai kebutuhan, sementara ambulans disiagakan apabila sewaktu-waktu diperlukan rujukan medis.

Keterlibatan PMI Depok dalam PKKMB UNY turut mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi yang aman dan tertib di Kabupaten Sleman. Kesiapsiagaan relawan diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus menjaga kesehatan mahasiswa baru selama menjalani seluruh rangkaian kegiatan. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Sampah organik rumah tangga di Kampung Jurugsari RW 57, Padukuhan Joho, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, mulai dimanfaatkan menjadi pupuk untuk budidaya sayuran. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui Program TUMANDUR oleh Tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama warga.

Program tersebut ditandai dengan panen sayuran bersama ibu-ibu PKK Kampung Jurugsari di Pusat Pelatihan TUMANDUR, Kamis (20/8/2026).

Ketua Tim PKM-PM TUMANDUR UGM, Siti Nur Khasanah mengatakan kegiatan tersebut membuktikan bahwa sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai guna.

“Panen ini menjadi bukti bahwa sampah organik yang selama ini dianggap sebagai limbah dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan kembali ke masyarakat dalam bentuk pangan,” ujar Siti.

Melalui Smart Compost Vessel, sampah organik diolah menjadi pupuk organik cair (POC) dan kompos. POC dipanen pada 28 Juli 2026, sedangkan kompos dipanen pada 14 Agustus 2026. Pupuk tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan sayuran yang dapat dipanen.

Kegiatan panen berlangsung secara partisipatif. Ibu-ibu PKK bersama mahasiswa memetik sayuran yang telah dibudidayakan, kemudian mengolah hasil panen untuk dinikmati bersama. Kegiatan turut didampingi Ketua PKK Kampung Jurugsari Rini, Dukuh Joho Retnaningsih, Ketua RW 57 Purwoko, serta Tim PKM-PM UGM.

Ketua PKK Kampung Jurugsari, Rini, berharap pengetahuan yang diperoleh selama program dapat terus diterapkan warga di rumah.

“Kami berharap ilmu dan pengalaman selama TUMANDUR terus dipraktikkan di rumah. Sampah organik yang biasanya dibuang ternyata bisa diolah menjadi pupuk, digunakan untuk menanam sayuran, dan hasilnya dapat kita panen serta nikmati bersama,” ujar Rini.

Dukuh Joho, Retnaningsih, menekankan pentingnya keberlanjutan program setelah pendampingan mahasiswa berakhir.

“Yang terpenting adalah keberlanjutannya. Pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh jangan ikut berhenti ketika program selesai. Kami berharap masyarakat dapat meneruskannya secara mandiri,” katanya. (Wasana/KIM Depok)