Kapanewon Depok Perkuat Kewaspadaan Warga Hadapi Penipuan Aktivasi IKD

Sleman – Pemerintah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, memperkuat kewaspadaan masyarakat terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pelaku umumnya menghubungi warga melalui WhatsApp, SMS, telepon, maupun media sosial dengan mengaku sebagai petugas Dukcapil.
Kepala Jawatan Umum Kapanewon Depok, Benyamin Dalung mengatakan modus tersebut perlu mendapat perhatian karena pelaku kerap meminta data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, foto KTP, hingga kode OTP.
“Masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu setiap informasi yang diterima. Jangan memberikan data pribadi maupun kode OTP kepada pihak yang identitas dan kewenangannya tidak dapat dipastikan,” katanya di Padukuhan Nanggulan, Kalurahan Maguwoharjo, Rabu (19/8/2026).
Beny, menjelaskan pelaku juga dapat mengirimkan tautan, barcode, maupun berkas aplikasi berformat APK untuk menarik korban mengikuti proses aktivasi IKD secara daring. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka atau memasang berkas yang dikirim melalui nomor tidak dikenal.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami prosedur resmi aktivasi IKD. Layanan tersebut dilakukan melalui verifikasi langsung bersama petugas pada fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan tidak dipungut biaya.
“Aktivasi IKD bukan layanan yang dilakukan secara sembarangan melalui pesan pribadi. Masyarakat harus menggunakan jalur resmi agar data kependudukan tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Beny juga meminta masyarakat segera melakukan konfirmasi kepada instansi pemerintah apabila menerima tawaran aktivasi IKD yang mencurigakan. Langkah tersebut penting untuk mencegah pencurian data pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan digital.
“Perlindungan data kependudukan membutuhkan kehati-hatian bersama. Jangan mudah mengikuti arahan, membuka tautan, ataupun memberikan informasi sensitif sebelum memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar berasal dari kanal resmi,” tegasnya.
Pemerintah Kapanewon Depok terus mendorong peningkatan literasi dan keamanan digital masyarakat seiring berkembangnya layanan pemerintahan berbasis elektronik. Pemahaman terhadap prosedur resmi diharapkan dapat memperkuat perlindungan data pribadi sekaligus mendukung pemanfaatan IKD secara aman dan bertanggung jawab. (Athiful/KIM Depok)



