Sleman – Pemerintah Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Tahun 2026 di Aula Kalurahan Sumberadi, Selasa (29/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2027.

Musrenbangkal dihadiri Kepala Bidang Pengembangan, Kelembagaan, dan Aparatur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman Al Adib Burochmad, Panewu Mlati Dyah Purwanti, Lurah Sumberadi Hadi Sunyoto, anggota BPKal, perwakilan Puskesmas Mlati 2, serta unsur pemerintah kalurahan, Tim Penyusun RKP Kalurahan, Tim Verifikasi, TP PKK, Karang Taruna, Gapoktan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para dukuh, dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Panewu Mlati, Dyah Purwanti menyampaikan bahwa Sumberadi menjadi kalurahan terakhir di Kapanewon Mlati yang melaksanakan Musrenbangkal pada September 2026. Pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kalurahan di Kabupaten Sleman.

“perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Berbagai persoalan masyarakat, termasuk stunting, juga perlu ditangani melalui program yang tepat dan terarah,” tegasnya.

Sementara itu, Lurah Sumberadi, Hadi Sunyoto menjelaskan bahwa Musrenbangkal merupakan bagian dari proses penjabaran RPJM Kalurahan Sumberadi Tahun 2020–2028 kedalam RKP Kalurahan setiap tahun.

“Setiap tahun ada RKP, kemudian dilaksanakan Musrenbang dan selanjutnya dituangkan dalam APBKal sesuai dengan kemampuan dan dana yang tersedia,” jelas Hadi.

Ia juga menyampaikan bahwa kondisi pendanaan kalurahan mengalami perubahan. Dana Desa yang sebelumnya sekitar Rp1,6 miliar kini diproyeksikan sekitar Rp373 juta. Kondisi tersebut menuntut perencanaan yang semakin cermat agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan anggaran.

Pada momen itu, Kepala Bidang Pengembangan, Kelembagaan, dan Aparatur Kalurahan, Al Adib Burochmad mengapresiasi Pemerintah Kalurahan Sumberadi dan BPKal yang telah melaksanakan Musrenbangkal tepat waktu sebelum September berakhir.

Menurutnya, Musrenbangkal merupakan tahapan penting untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan berdasarkan hasil musyawarah kalurahan. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan kondisi masyarakat.

“Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyelarasan hasil pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2026 dengan hasil musyawarah kalurahan dalam penyusunan RKP Tahun 2027. Pemerintah Kalurahan juga perlu mencermati RPJM Kalurahan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2027, pagu indikatif, serta hasil kesepakatan musyawarah kalurahan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar program yang bersifat mandatori dari pemerintah pusat maupun daerah menjadi perhatian dalam penyusunan RKP. Sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi Kalurahan, aspek peningkatan tata kelola pemerintahan juga perlu dimasukkan dalam perencanaan pembangunan.

Melalui Musrenbangkal, Pemerintah Kalurahan Sumberadi bersama BPKal, masyarakat, dan berbagai unsur terkait diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, tepat sasaran, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalurahan.

(Y. Edy Setyoharjo – KIM Pijar Mlati)

Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mendorong pengelolaan sampah yang tertib, terintegrasi, dan berbasis digital. Upaya tersebut dilakukan melalui Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Informasi Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu (SIOSESTU) bagi kelompok pengelola sampah mandiri se-Kapanewon Depok.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang PKK Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Selasa (29/9/2026). Kegiatan menghadirkan perwakilan dari DLH Kabupaten Sleman, Andi Triyanto selaku narasumber.

Dalam pemaparannya, Andi menjelaskan fungsi SIOSESTU sebagai platform digital yang digunakan untuk mendukung pencatatan, pemantauan, dan pelaporan operasional pengelolaan sampah secara terpadu.

“Melalui sistem tersebut, kelompok pengelola sampah diharapkan dapat mengelola data kegiatan secara lebih tertib dan mudah dipantau,” jelasnya.

Selain sebagai sarana pengelolaan data, penggunaan SIOSESTU menjadi salah satu unsur dalam penilaian pengelolaan kelompok sampah mandiri se-Kabupaten Sleman. Dari proses penilaian tersebut nantinya akan dipilih tiga kelompok terbaik sebagai pemenang.

Kegiatan pelatihan juga melibatkan siswa-siswi SMK Negeri 2 Depok sebagai mentor pendamping. Para siswa membantu pengurus kelompok sampah dalam mengoperasikan aplikasi serta memahami berbagai fitur yang tersedia pada SIOSESTU.

Pelibatan pelajar tersebut sekaligus menjadi bentuk transfer pengetahuan antargenerasi dalam penerapan teknologi digital pada pengelolaan lingkungan. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok sampah mandiri dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional mereka.

Melalui sinergi antara DLH Kabupaten Sleman, kelompok pengelola sampah mandiri se-Kapanewon Depok, dan SMK Negeri 2 Depok, pengelolaan sampah di wilayah Depok diharapkan semakin tertata, transparan, dan terintegrasi secara digital. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan lingkungan Sleman yang bersih dan berkelanjutan.

(SRI RAHAYU/KIM DEPOK)

Sleman – Keberadaan kompleks makam kuno di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, menarik perhatian Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim BPK DIY melakukan pengkajian awal terhadap sejumlah nisan dan inskripsi yang terdapat di kompleks makam tersebut pada Selasa (29/9/2026).

Penelusuran terhadap makam kuno tersebut sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh warga Margokaton yang memiliki ketertarikan terhadap sejarah dan budaya lokal. Dua di antaranya yakni Mei Anjar Wintolo, pegiat sejarah yang menekuni sejarah masa klasik, kolonial, hingga Mataram Islam, serta Agus Suprihono, budayawan yang aktif dalam pelestarian adat dan tradisi.

Ketertarikan tersebut bermula setelah keduanya mengetahui keberadaan makam kuno di wilayah Margokaton. Penelusuran kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi sejarah dan informasi yang terdapat pada sejumlah nisan. Untuk memperoleh kajian yang lebih mendalam, mereka juga melibatkan Muhamad Yaser Arafat, dosen dan peneliti yang memiliki kajian mengenai nisan kuno serta penulis buku Nisan Hanyakrakusuman.

“Perlu pembuktian dari ahli yang dapat terkonfirmasi secara akademik,” ujar Mei Anjar.

Dari sejumlah penelusuran dan pembacaan terhadap inskripsi pada nisan, mereka menduga kompleks makam tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan dengan sejumlah periode, termasuk masa Mataram Islam. Temuan tersebut kemudian mendorong warga untuk tidak hanya mendokumentasikan keberadaan makam, tetapi juga mengupayakan langkah pelestarian.

Hasil penelusuran selanjutnya disampaikan kepada Lurah Margokaton, Anggit Bimanyu. Pemerintah Kalurahan Margokaton kemudian mendukung upaya tersebut dengan memfasilitasi komunikasi dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.

Anggit Bimanyu pun menyambut baik laporan tersebut dan menilai keberadaan kompleks makam kuno dapat menjadi bagian penting dalam pengungkapan sejarah Kalurahan Margokaton.

“Ini salah satu langkah menguak tabir sejarah desa,” ujarnya.

Dengan pendampingan Pemerintah Kalurahan Margokaton, warga kemudian menyampaikan laporan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Mereka juga diarahkan untuk menyampaikan tembusan kepada BPK DIY sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pelestarian kebudayaan.

Tindak lanjut dilakukan pada Selasa (29/9/2026), ketika tim BPK DIY datang langsung ke kompleks makam Margokaton untuk melakukan pengkajian awal. Tim tersebut dipimpin Septi dan melibatkan sekitar empat orang dari BPK DIY serta mahasiswa magang dari Universitas Jambi dan Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan sesepuh setempat, di antaranya Mahfud selaku rois dan Asngadi. Mereka mendampingi tim dalam memberikan informasi mengenai sejarah dan cerita yang berkembang di masyarakat terkait tokoh-tokoh yang dimakamkan di kompleks tersebut.

Tim kemudian melakukan pengamatan terhadap sejumlah nisan. Salah satu objek yang menjadi perhatian adalah nisan yang memiliki inskripsi menggunakan aksara Jawa kuno. Pengkajian juga dilakukan terhadap beberapa nisan lain dengan didampingi warga dan sesepuh setempat.

Berdasarkan pengkajian awal dan keterangan masyarakat, sejumlah makam disebut berkaitan dengan tokoh-tokoh dari masa Mataram Islam hingga periode Perang Diponegoro. Beberapa nama yang disebut antara lain Eyang Sokmokaton, yang dipercaya masyarakat sebagai salah satu tokoh awal wilayah Margokaton, serta Kyai Branjang Kawat, Sumo Ali, Wiro Probo, dan Dewi Pangaya.

“Tiga nama tersebut tertulis di atas satu batu nisan,” ujar Asngadi.

Pengkajian oleh BPK DIY menjadi salah satu tahapan awal untuk mengetahui nilai penting kompleks makam Margokaton. Hasil kajian selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelestarian dan kemungkinan pengusulan penetapan sebagai cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

(Ony/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Keterbatasan ruang anggaran membuat Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, perlu lebih selektif dalam menentukan program pembangunan 2027. Beragam kebutuhan masyarakat tetap menjadi bahan perencanaan, namun tidak seluruhnya dapat direalisasikan secara bersamaan sehingga penentuan skala prioritas menjadi penting.

Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) 2027 yang digelar di GOR Kalurahan Lumbungrejo, Selasa (29/9/2026). Forum tersebut diikuti pemerintah kalurahan, BPKal, LPMKal, ketua RT/RW, PKK, Karang Taruna, kader posyandu, kelompok tani, pelaku UMKM, serta unsur masyarakat lainnya.

Musyawarah dipandu Carik Lumbungrejo, Herman Subagya. Dalam forum tersebut, pemerintah kalurahan menerima berbagai masukan dan usulan masyarakat terhadap rancangan perencanaan yang sebelumnya telah disusun bersama BPKal. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan sebelum RKP Kalurahan 2027 ditetapkan.

Lurah Lumbungrejo, M. Misbah Alhakim mengatakan Musrenbangkal menjadi ruang untuk memastikan rencana pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Musrenbangkal adalah jantungnya demokrasi desa. Kami tidak ingin RKPKal 2027 hanya disusun oleh pemerintah kalurahan saja. Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan riil warga, dari dusun, dari kelompok perempuan, pemuda, petani, dan pelaku UMKM,” ujar Misbah.

Dalam sambutannya, Misbah juga menyampaikan gambaran umum kondisi pendanaan yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program pembangunan 2027. Menurutnya, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kegiatan yang dapat dilaksanakan karena setiap program membutuhkan dukungan penganggaran.

“Ini akan memengaruhi kegiatan-kegiatan yang biasanya bisa kita laksanakan karena kita harus ada penganggaran,” katanya.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Agung Dwi Maryoto mengingatkan agar keterbatasan anggaran diikuti dengan penajaman prioritas. Program yang dipilih, menurutnya, perlu menyentuh kebutuhan dasar, memiliki urgensi, dan memberikan dampak bagi masyarakat.

“Kami menekankan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Penguatan sumber daya manusia juga perlu mendapat perhatian, termasuk melalui program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting,” tandas Agung.

Sementara itu, Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan mendorong kalurahan dan masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada sumber pembiayaan pemerintah. Potensi lokal, menurutnya, perlu dikembangkan agar dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.

“Potensi yang ada di masyarakat harus bisa dikembangkan dan dikemas dengan baik. Seni dan budaya, pertanian, pasar, serta potensi air dan irigasi jangan hanya dilihat sebagai potensi biasa, tetapi bagaimana bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan kalurahan,” ujarnya.

Menurut Rasyid, pengembangan potensi lokal juga dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan. Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi dapat mendorong aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dukungan pembangunan di tingkat padukuhan turut menjadi bagian pembahasan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Misbah menyampaikan, setiap padukuhan akan memperoleh dukungan sebesar Rp25 juta yang penggunaannya disesuaikan dengan perencanaan padukuhan dan ketentuan yang berlaku.

Seluruh masukan dalam Musrenbangkal selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKP Kalurahan 2027. Pemerintah kalurahan bersama BPKal akan menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut sesuai tahapan perencanaan yang berlaku.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan hasil Musrenbangkal sebagai bentuk komitmen bersama dalam melanjutkan proses penyusunan RKP Kalurahan Lumbungrejo 2027. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Puskesmas Depok II melakukan monitoring kegiatan kunjungan rumah yang dilaksanakan kader Posyandu di masing-masing Posyandu se-Kalurahan Condongcatur. Kegiatan berlangsung di Aula Puskesmas Depok II, Selasa (29/9/2026), mulai pukul WIB hingga selesai.

Monitoring tersebut menjadi bagian dari upaya Puskesmas Depok II dalam memperkuat pemantauan kondisi kesehatan masyarakat berbasis wilayah. Melalui kunjungan rumah, kader Posyandu dapat memantau kondisi kesehatan warga secara langsung sekaligus mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Penanggung jawab kegiatan, Pramija Ujiana, mengatakan kunjungan rumah diharapkan dapat membantu Puskesmas memperoleh informasi kondisi kesehatan masyarakat secara lebih awal.

“Dengan adanya kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader di masing-masing Posyandu, kondisi kesehatan masyarakat di wilayah dapat diketahui lebih awal. Apabila ditemukan permasalahan kesehatan, dapat segera dilakukan tindak lanjut,” jelas Pramija.

Kegiatan monitoring dihadiri perwakilan kader dari masing-masing Posyandu di Kalurahan Condongcatur. Dalam kegiatan tersebut, para kader menyampaikan laporan pelaksanaan kunjungan rumah, termasuk memastikan hasil kunjungan telah dilaporkan melalui aplikasi yang digunakan.

Selain evaluasi pelaporan, monitoring juga membahas tindak lanjut terhadap permasalahan kesehatan yang ditemukan selama kunjungan. Kader diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi kesehatan kepada warga sesuai dengan kondisi yang ditemukan.

Apabila terdapat warga yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kader dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dan menganjurkan warga memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya.

Melalui monitoring secara berkala, Puskesmas Depok II bersama kader Posyandu diharapkan dapat memperkuat pemantauan kesehatan masyarakat berbasis wilayah. Dengan demikian, permasalahan kesehatan di masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara lebih cepat dan tepat.

(Tri Suhartati/KIM Depok)