Sleman — Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Wahyudi Kurniawan, menyoroti pentingnya langkah strategis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan serta percepatan pertumbuhan ekonomi warga. Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri agenda Sambung Rasa di Balai Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (28/08/2026).

Kegiatan yang mempertemukan pimpinan legislatif DIY dan Kabupaten Sleman dengan unsur masyarakat setempat ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi, anggota Komisi C DPRD DIY Haris Sugiharta, serta Ketua DPRD Kabupaten Sleman Gustan Ganda.

Dalam paparannya, Wahyudi Kurniawan mengutarakan bahwa perubahan cuaca ekstrem dan potensi kekeringan di beberapa padukuhan harus diantisipasi secara cepat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan produktif.

“Tantangan ke depan yang pertama adalah bagaimana kita menjaga ketahanan pangan. Dengan adanya fenomena El Nino ekstrem, beberapa padukuhan sudah mengalami kekeringan. Bagaimana lahan-lahan yang ada bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” ujar Wahyudi Kurniawan di sela-sela acara.

Selain masalah pangan, Wahyudi membeberkan kondisi perekonomian di wilayah Kapanewon Tempel yang masih membutuhkan dorongan kuat agar lepas dari daftar lima besar wilayah dengan tingkat perekonomian terendah di Kabupaten Sleman.

“Kapanewon Tempel ini masuk lima besar kapanewon yang secara ekonomi masih perlu kita dorong. Yang bisa menjawab itu siapa? Ya, panjenengan semuanya. Kesempatan yang sangat langka ini bisa panjenengan manfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan beliau-beliau dan menyampaikan aspirasi. Menjadi anggota DPRD adalah amanah dan kepercayaan warga masyarakat untuk memilih wakilnya agar bisa memperjuangkan aspirasi panjenengan semuanya,” tegasnya.

Wahyudi mengimbau masyarakat bersama pemerintah kalurahan untuk segera menyusun pemetaan kebutuhan pembangunan berdasarkan skala prioritas agar alokasi anggaran dan usulan kebijakan daerah dapat tepat sasaran. Sinergi antara warga, pemerintah kalurahan, dan pihak legislatif dinilainya menjadi modal vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tempel secara berkelanjutan. (SBD/KIM Tempel)

Sleman — Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat guna memastikan tata kelola pembangunan di tingkat kalurahan berjalan partisipatif, transparan, dan responsif. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Sambung Rasa yang berlangsung di Balai Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (28/08/2026).

Kegiatan yang digagas sebagai wadah penyerap aspirasi warga ini mempertemukan pimpinan legislatif DIY dan Kabupaten Sleman dengan jajaran pamong kalurahan, para dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), pengurus RT/RW, Satlinmas, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD DIY Nuryadi, anggota Komisi C DPRD DIY Haris Sugiharta, Ketua DPRD Kabupaten Sleman Gustan Ganda, serta anggota DPRD Kabupaten Sleman Wahyudi Kurniawan.

Dalam pemaparannya, Gustan Ganda mengutarakan bahwa lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, dan lembaga pemberdayaan desa memiliki fungsi strategis yang saling berkaitan dalam menopang pembangunan wilayah.

“Yang paling penting adalah kita memahami aturan yang menjadi dasar. Jangan sampai lembaga yang ada di masyarakat berjalan, tetapi tidak memahami fungsi, tugas, dan kewenangannya. Lembaga kemasyarakatan harus menjadi kekuatan masyarakat. Ketika kelembagaan berjalan baik, kebutuhan warga lebih mudah dipetakan dan disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan,” ujar Gustan Ganda di hadapan para peserta forum.

Gustan juga mendorong agar pengurus kelembagaan terus mencermati perkembangan regulasi terbaru terkait pemerintahan kalurahan. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat pasif, melainkan mampu terlibat aktif dalam menentukan arah kebijakan dan anggaran pembangunan daerah.

Melalui sinergi antarlembaga yang solid, forum Sambung Rasa ini diharapkan mampu memetakan aspirasi dari tingkat RT hingga padukuhan secara sistematis, sehingga usulan dari bawah dapat terakomodasi menjadi program pembangunan yang terarah. (SBD/KIM Tempel)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margorejo menggelar agenda Sambung Rasa yang mempertemukan masyarakat secara langsung dengan jajaran pimpinan legislatif Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Sleman di Balai Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (28/08/2026).

Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk membuka ruang dialog dua arah antara warga dan wakil rakyat guna menyerap aspirasi pembangunan daerah secara rinci. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi, anggota Komisi C DPRD DIY Haris Sugiharta, Ketua DPRD Kabupaten Sleman Y. Gustan Ganda, serta anggota DPRD Kabupaten Sleman Wahyudi Kurniawan. Turut hadir pula pamong kalurahan, para dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), pengurus RT/RW, personel Satlinmas, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Margorejo.

Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan, mengutarakan apresiasi mendalam atas inisiatif pimpinan DPRD yang turun langsung menyapa warga hingga ke tingkat tapak tanpa sekat administratif.

“Pemerintah Kalurahan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kunjungan Ketua DPRD DIY Bapak Nuryadi beserta Ketua DPRD Kabupaten Sleman dan jajaran tokoh DIY lainnya dalam agenda Sambung Rasa. Ini menjadi sebuah kehormatan luar biasa bagi kami. Tanpa diundang sekalipun, beliau-beliau berkenan hadir langsung menyapa warga dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung,” ujar Abdul Azis Muh Ridwan di sela-sela acara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menekankan pentingnya merawat ingatan sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta sebagai landasan pengabdian masyarakat.

“Kita perhatikan juga bahwa saudara-saudara sekalian telah memberikan manfaat dan ikut menyelamatkan negara ini. Kontribusi itu luar biasa. Jantung Sultan adalah merah putih. Jangan sekali-kali meninggalkan Sultan,” tegas Nuryadi.

Melalui forum Sambung Rasa ini, jajaran legislatif berkomitmen untuk mengawal aspirasi serta usulan pembangunan yang disampaikan warga Margorejo agar dapat terakomodasi dalam kebijakan anggaran maupun program pemerintah daerah. (SBD/KIM Tempel)

Sleman — Penguatan peran kader kesehatan menjadi pijakan utama dalam meningkatkan kualitas pendampingan kesehatan keluarga di tingkat tapak. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi kader kesehatan Kalurahan Margorejo yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (28/08/2026).

Pertemuan rutin ini diselenggarakan sebagai wadah konsolidasi guna mempererat sinergi antara kader kesehatan, tenaga medis, Pemerintah Kalurahan Margorejo, dan unsur lintas sektor dalam melakukan pendampingan terpadu kepada masyarakat.

Perwakilan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kapanewon Tempel, Chris Sanjaya, mengutarakan bahwa pelaksanaan pendampingan di lapangan ditopang oleh delapan kelompok Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang menyasar kelompok rentan.

“Ada delapan kelompok pendamping TPK atau Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, PKK, dan kader kesehatan yang melakukan pendampingan,” terang Chris Sanjaya di sela-sela kegiatan.

Chris menambahkan, sasaran prioritas TPK meliputi ibu hamil, bayi, balita, hingga calon pengantin. Pendekatan ini ditujukan untuk mendeteksi potensi risiko kesehatan sejak dini serta memastikan setiap keluarga mendapatkan penanganan medis dan edukasi yang tepat.

Dalam kesempatan yang sama, Petugas PLKB Tempel lainnya, Edi Santoso, menyampaikan evaluasi data Puskesmas Tempel I periode Januari–Juni 2026. Tercatat angka stunting di Kalurahan Margorejo mencapai 3,87 persen atau sebanyak 20 balita, sementara cakupan imunisasi dasar lengkap berada di angka 48,98 persen. Selain itu, forum juga menyoroti sejumlah isu strategis hasil Musyawarah Masyarakat Desa, seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyakit tidak menular, kesehatan mental, hingga optimalisasi ASI eksklusif.

Sementara itu, Kamituwo Margorejo menekankan krusialnya pemutakhiran data perlindungan sosial agar intervensi program pemerintah tepat sasaran.

“Perlindungan sosial perlu dioptimalkan agar desil sesuai dengan keadaan riil warga,” tegas Kamituwo Margorejo.

Melalui integrasi pendampingan keluarga, pembaruan data desil kesejahteraan, dan penguatan koordinasi lintas sektor ini, Kalurahan Margorejo berkomitmen mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Antusiasme masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, terus meningkat. Pada Jumat (28/8/2026) pagi, warga silih berganti mendatangi Kantor Kalurahan Condongcatur untuk mendapatkan layanan aktivasi IKD.

Hingga pukul WIB, sebanyak 82 warga telah terlayani. Pelayanan kemudian dijeda untuk istirahat dan pelaksanaan salat Jumat sebelum kembali dilanjutkan hingga pukul WIB.

Kaur Tata Laksana Kalurahan Condongcatur, Andree Setiawan mengatakan peningkatan permohonan aktivasi IKD terjadi dalam beberapa hari terakhir. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebutuhan masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara mandiri yang memerlukan akun IKD aktif.

“Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat yang datang untuk aktivasi IKD cukup banyak. Salah satu pendorongnya karena IKD diperlukan dalam pendaftaran Perlinsos secara mandiri. Meskipun program GERUDUK sebagai pelayanan jemput bola sudah kami laksanakan di padukuhan, antusiasme warga yang datang langsung ke Kalurahan Condongcatur setiap hari tetap tinggi,” kata Andree.

Menurutnya, pelayanan aktivasi IKD di Kantor Kalurahan Condongcatur dibuka setiap Senin hingga Kamis pukul – WIB. Khusus Jumat, pelayanan berlangsung hingga pukul WIB dengan jeda istirahat dan salat Jumat.

“Seperti hari ini, sampai pukul WIB sudah 82 warga yang terlayani. Setelah istirahat dan salat Jumat, pelayanan dilanjutkan kembali sampai pukul WIB. Bagi masyarakat yang belum sempat melakukan aktivasi di kalurahan, aktivasi IKD juga dapat dilakukan di Kantor Kapanewon Depok pada hari kerja,” ujarnya.

Tingginya jumlah pemohon menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Sejumlah warga yang datang merupakan kelompok lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan telepon pintar maupun aplikasi digital, sehingga membutuhkan pendampingan secara bertahap.

Salah satu petugas pelayanan IKD, Ririn Ardiana mengatakan pendampingan bagi warga lansia dilakukan dengan sabar agar seluruh tahapan aktivasi dapat diselesaikan.

“Banyak warga lansia yang belum terbiasa menggunakan teknologi dan telepon pintar. Kami harus sabar mendampingi dan memandu satu per satu sehingga prosesnya memang membutuhkan waktu. Kami berusaha membantu sampai tahapan aktivasi dapat diselesaikan,” kata Ririn.

Menurut Ririn, pendampingan tersebut penting agar transformasi pelayanan berbasis digital tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

IKD merupakan bentuk digital dari dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui telepon pintar. Untuk melakukan aktivasi, masyarakat harus telah melakukan perekaman KTP elektronik, memiliki telepon pintar, alamat surat elektronik, serta nomor telepon aktif. Proses aktivasi dilakukan melalui registrasi dan verifikasi bersama petugas resmi.

Pelayanan aktivasi IKD tidak dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga kerahasiaan PIN, kode aktivasi, dokumen kependudukan, dan data pribadi lainnya serta tidak menyerahkannya kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Andree menegaskan, kebutuhan pendaftaran Perlinsos diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin mengenal dan memanfaatkan IKD, bukan sekadar sebagai persyaratan administrasi.

“IKD bukan hanya untuk keperluan Perlinsos. Ke depan, pemanfaatan identitas digital akan semakin luas dalam berbagai pelayanan publik. Kami mengajak masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan aktivasi sekaligus menjaga keamanan data pribadinya,” kata Andree.

Melalui pelayanan reguler di kantor kalurahan dan pelayanan jemput bola GERUDUK di padukuhan, Pemerintah Kalurahan Condongcatur terus berupaya mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sekaligus memastikan transformasi digital dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga lanjut usia.

(Wasana/KIM Depok)