Sleman –  Ahli Gizi SPPG Maguwoharjo 1, Riza Iwanda memberikan edukasi gizi seimbang kepada siswa SD Negeri Tajem, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Kamis (27/8/2026).

Edukasi tersebut mengenalkan pedoman Isi Piringku sebagai panduan sederhana bagi anak dalam memahami komposisi makanan bergizi seimbang setiap kali makan.

Riza mengatakan Isi Piringku membantu siswa mengenali jenis dan porsi makanan yang dibutuhkan tubuh sejak usia sekolah.

“Dalam satu piring, setengah bagian diisi sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya berisi makanan pokok dan lauk pauk. Komposisi ini penting dikenalkan sejak dini agar anak terbiasa memilih makanan yang lebih beragam dan seimbang,” katanya.

Menurut Riza, pemahaman mengenai gizi tidak cukup hanya mengenalkan jenis makanan. Anak juga perlu membangun kebiasaan sehat yang mendukung pertumbuhan dan aktivitas sehari-hari.

“Pedoman Isi Piringku juga mengajak anak minum delapan gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik selama 30 menit, serta membiasakan mencuci tangan menggunakan air dan sabun sebelum maupun setelah makan,” ujarnya.

Riza menilai usia sekolah menjadi masa penting untuk menanamkan pola makan dan perilaku hidup sehat. Pemahaman yang diberikan sejak dini diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif yang terus terbawa hingga dewasa.

“Anak-anak perlu memahami bahwa tubuh yang sehat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang dikonsumsi, tetapi juga keseimbangan jenis makanan, kecukupan air, aktivitas fisik, dan kebersihan,” jelasnya.

Melalui edukasi tersebut, Riza berharap siswa SD Negeri Tajem semakin memahami pentingnya memilih makanan bergizi sekaligus menerapkan pola hidup sehat dalam keseharian.

“Harapannya, anak-anak tidak sekadar mengenal Isi Piringku saat kegiatan berlangsung, tetapi mampu menerapkannya ketika makan di rumah maupun sekolah sehingga kebiasaan hidup sehat tumbuh sejak dini,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Desain sistem pemilu di Indonesia dinilai perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab tantangan demokrasi yang semakin kompleks. Sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain keserentakan pemilu, sistem perwakilan berimbang, serta penerapan ambang batas parlemen dan presiden.

Hal tersebut disampaikan Ridho Al-Hamdi, penulis buku Sistem Pemilu Indonesia: Desain Keserentakan Pemilu, Perwakilan Berimbang, dan Ambang Batas, dalam acara bedah buku di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Rabu (26/8/2026).

Ridho menjelaskan, desain sistem pemilu tidak hanya berkaitan dengan teknis pemungutan suara, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas keterwakilan politik, efektivitas pemerintahan, dan hubungan antara pemilih dengan wakilnya.

Menurutnya, evaluasi fundamental diperlukan karena berbagai persoalan masih mewarnai penyelenggaraan pemilu, mulai dari politik uang, pelanggaran dan kecurangan, beban penyelenggara, hingga perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup serta penerapan parliamentary threshold dan presidential threshold.

“Atas dasar itulah, perlu tawaran baru tentang desain sistem pemilu yang difokuskan pada tiga isu utama, yaitu keserentakan pemilu, sistem perwakilan berimbang, dan ambang batas,” ujar Ridho.

Ia menyampaikan salah satu alternatif yang ditawarkan adalah Moderate List Proportional Representation (MLPR), yakni desain perwakilan proporsional yang menjadi jalan tengah antara sistem yang berorientasi pada partai dan sistem yang berorientasi pada kandidat.

“MLPR berusaha mencari titik terbaik dengan mengakomodasi intervensi partai dan kekuatan personal kandidat tanpa harus menghilangkan salah satunya,” katanya.

Menurut Ridho, sistem tersebut tetap mempertahankan kekuatan kelembagaan partai seperti dalam sistem proporsional tertutup, sekaligus memberikan ruang bagi kapasitas dan daya saing kandidat sebagaimana karakter sistem proporsional terbuka.

Sementara terkait ambang batas, ia menilai pengaturannya perlu disesuaikan dengan tujuan sistem pemilu. Ambang batas tidak hanya berkaitan dengan peluang partai memperoleh kursi, tetapi juga perlu mempertimbangkan penyederhanaan sistem kepartaian dan kualitas keterwakilan masyarakat.

Bedah buku tersebut menjadi ruang diskusi mengenai masa depan sistem pemilu Indonesia. Evaluasi terhadap desain keserentakan, sistem perwakilan, dan ambang batas diharapkan dapat mendorong sistem pemilu yang lebih representatif, efektif, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi.

(Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Semangat melestarikan tradisi dan budaya terus tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Sleman. Salah satunya ditunjukkan Bregodo Wongso Manggala, kelompok prajurit tradisional yang berbasis di Padukuhan Kendal, Kapanewon Turi, Sleman.

Berdiri pada 18 Agustus 2023, Bregodo Wongso Manggala kini memiliki sekitar 60 anggota dari masyarakat Kendal dan sekitarnya. Kepala Dukuh Kendal, Agus Dwi S mengatakan kelompok tersebut berada di bawah kepengurusan Tri Haryanto.

“Bregodo Wongso Manggala berdiri pada 18 Agustus 2023. Saat ini, kelompok tersebut memiliki sekitar 60 anggota yang berasal dari lingkungan masyarakat Kendal dan sekitarnya,” ujar Agus, Rabu (26/8/2026).

Sejak berdiri, Bregodo Wongso Manggala aktif mengikuti berbagai kegiatan kirab, baik di tingkat padukuhan maupun agenda kebudayaan Kabupaten Sleman. Di tingkat lokal, kelompok ini turut memeriahkan kirab HUT Kemerdekaan RI ke-78, ke-79, dan ke-80 di Padukuhan Kendal.

Bregodo Wongso Manggala juga berpartisipasi dalam Kirab Ruwahan Dusun Jurugan pada 2025 dan 2026. Kiprahnya kemudian berkembang dengan mengikuti Kirab Hari Jadi Kabupaten Sleman pada Mei 2026.

Tidak hanya dalam kegiatan masyarakat, anggota Bregodo Wongso Manggala juga mendapat kesempatan berperan sebagai Prajurit Norokaryo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam sejumlah agenda tradisi keraton. Mereka terlibat dalam Grebeg Maulid 2023, Grebeg Idul Adha 2024, dan Grebeg Syawal 2025.

Keterlibatan dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga seni keprajuritan dan keberlanjutan budaya Yogyakarta. Selain menjadi bagian dari berbagai kirab, kegiatan Bregodo Wongso Manggala juga menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal dan melestarikan tradisi lokal.

Bregodo Wongso Manggala berharap kiprahnya dapat terus berkembang dengan dukungan masyarakat. Keberadaan kelompok ini diharapkan tidak hanya memperkuat kebersamaan warga, tetapi juga turut menjaga warisan budaya Yogyakarta agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang.

(Arief Hartanto/KIM Kertomandiri Turi)

Sleman — Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Kapanewon Gamping yang berlangsung di Demakijo’s Coffee & Eatery, Banyuraden, Gamping, Rabu (26/8/2026), membahas peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang diduga berkaitan dengan paparan polusi udara. Forum juga menekankan pentingnya kepatuhan penderita ISPA dalam menggunakan masker untuk mencegah penularan.

Kepala Puskesmas Gamping I, dr. Erika Zahra Fristy, menyampaikan bahwa paparan partikulat dan polutan dapat meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.

“Salah satu perhatian utama adalah kepatuhan penderita ISPA dalam menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah maupun saat berinteraksi dengan orang lain, termasuk saat berobat ke Puskesmas. Penggunaan masker menjadi langkah sederhana namun penting untuk membantu mengurangi penyebaran droplet pernapasan serta melindungi orang-orang di sekitar penderita,” ujarnya.

Selain menggunakan masker, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan hand sanitizer, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan pernapasan. Edukasi mengenai gejala ISPA juga dinilai penting agar masyarakat dapat melakukan penanganan sejak dini.

Panewu Gamping, Suyanto mengatakan peningkatan kewaspadaan terhadap gejala ISPA perlu diikuti dengan langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan warga yang sakit, tetapi juga mencegah penularan dan mengurangi paparan faktor risiko di lingkungan.

“Kepatuhan menggunakan masker bagi penderita ISPA menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang perlu terus didorong,” ujarnya.

Melalui koordinasi lintas sektor, Kapanewon Gamping berupaya memperkuat langkah antisipasi terhadap peningkatan kasus ISPA sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kualitas lingkungan.

(Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Condongcatur bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dan berbagai unsur masyarakat menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal), Rabu (26/8/2026).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara di Ruang Wacana Loka, Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok. Musrenbangkal Condongcatur menjadi yang pertama diselenggarakan di Kapanewon Depok dan ketiga dari 86 kalurahan di Kabupaten Sleman dalam penyusunan RKPKal 2027.

Forum tersebut melibatkan BPKal, pamong dan staf kalurahan, anggota DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, Kapanewon Depok, 18 dukuh, serta perwakilan RT, RW, dan berbagai unsur masyarakat. Keterlibatan juga mencakup perempuan, anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, kelompok tani dan peternak, Posyandu, Satlinmas, Destana, BUMKal Nyawiji, hingga Koperasi Desa Merah Putih Condongcatur.

Plt. Lurah Condongcatur, Budi Arto mengatakan Musrenbangkal harus menjadi ruang perencanaan yang terbuka, partisipatif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap usulan, menurutnya, perlu mempertimbangkan skala prioritas, urgensi, manfaat, serta kemampuan anggaran.

“Pembangunan yang kita rencanakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga Musrenbang RKPKal Tahun 2027 ini menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam perencanaan 2027, meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM dan ekonomi lokal, ketahanan pangan, lingkungan dan persampahan, infrastruktur, pencegahan stunting, perlindungan sosial, serta keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Dinas PMK Sleman, Y. Purnama Kristiawan mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangkal yang telah sesuai jadwal. Ia mengingatkan agar usulan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan APBKal karena ruang fiskal kalurahan semakin terbatas akibat penyesuaian dan efisiensi Dana Desa.

“Musyawarah ini harus menghasilkan program yang realistis, prioritas, serta mendukung visi dan misi Bupati Sleman,” katanya.

Ketua Penyelenggara Musrenbangkal sekaligus Carik Condongcatur Riska Dian Nur Lestari menjelaskan, penyusunan RKPKal 2027 telah melalui musyawarah padukuhan pada Februari, musyawarah kalurahan pada 23 Juni, dan verifikasi lapangan pada Juli 2026. Usulan kemudian dipilah berdasarkan kebutuhan, kewenangan kalurahan, skala prioritas, manfaat, dan sumber pembiayaan.

Sementara itu, Ketua BPKal Condongcatur, Sunarto menegaskan kesepakatan hasil musyawarah perlu dihormati dan dilaksanakan seluruh unsur yang terlibat. Ia berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga APBKal Tahun Anggaran 2027 dapat ditetapkan pada Januari 2027.

Musrenbangkal diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Plt. Lurah Condongcatur, Budi Arto dan Ketua BPKal, Sunarto sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

(Wasana/KIM Depok)