Sleman — Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Gustan Ganda, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat guna memastikan tata kelola pembangunan di tingkat kalurahan berjalan partisipatif, transparan, dan responsif. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum Sambung Rasa yang berlangsung di Balai Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (28/08/2026).

Kegiatan yang digagas sebagai wadah penyerap aspirasi warga ini mempertemukan pimpinan legislatif DIY dan Kabupaten Sleman dengan jajaran pamong kalurahan, para dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), pengurus RT/RW, Satlinmas, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD DIY Nuryadi, anggota Komisi C DPRD DIY Haris Sugiharta, Ketua DPRD Kabupaten Sleman Gustan Ganda, serta anggota DPRD Kabupaten Sleman Wahyudi Kurniawan.

Dalam pemaparannya, Gustan Ganda mengutarakan bahwa lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, dan lembaga pemberdayaan desa memiliki fungsi strategis yang saling berkaitan dalam menopang pembangunan wilayah.

“Yang paling penting adalah kita memahami aturan yang menjadi dasar. Jangan sampai lembaga yang ada di masyarakat berjalan, tetapi tidak memahami fungsi, tugas, dan kewenangannya. Lembaga kemasyarakatan harus menjadi kekuatan masyarakat. Ketika kelembagaan berjalan baik, kebutuhan warga lebih mudah dipetakan dan disampaikan dalam proses perencanaan pembangunan,” ujar Gustan Ganda di hadapan para peserta forum.

Gustan juga mendorong agar pengurus kelembagaan terus mencermati perkembangan regulasi terbaru terkait pemerintahan kalurahan. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat pasif, melainkan mampu terlibat aktif dalam menentukan arah kebijakan dan anggaran pembangunan daerah.

Melalui sinergi antarlembaga yang solid, forum Sambung Rasa ini diharapkan mampu memetakan aspirasi dari tingkat RT hingga padukuhan secara sistematis, sehingga usulan dari bawah dapat terakomodasi menjadi program pembangunan yang terarah. (SBD/KIM Tempel)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Margorejo menggelar agenda Sambung Rasa yang mempertemukan masyarakat secara langsung dengan jajaran pimpinan legislatif Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Sleman di Balai Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (28/08/2026).

Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk membuka ruang dialog dua arah antara warga dan wakil rakyat guna menyerap aspirasi pembangunan daerah secara rinci. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi, anggota Komisi C DPRD DIY Haris Sugiharta, Ketua DPRD Kabupaten Sleman Y. Gustan Ganda, serta anggota DPRD Kabupaten Sleman Wahyudi Kurniawan. Turut hadir pula pamong kalurahan, para dukuh, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), pengurus RT/RW, personel Satlinmas, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Margorejo.

Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan, mengutarakan apresiasi mendalam atas inisiatif pimpinan DPRD yang turun langsung menyapa warga hingga ke tingkat tapak tanpa sekat administratif.

“Pemerintah Kalurahan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kunjungan Ketua DPRD DIY Bapak Nuryadi beserta Ketua DPRD Kabupaten Sleman dan jajaran tokoh DIY lainnya dalam agenda Sambung Rasa. Ini menjadi sebuah kehormatan luar biasa bagi kami. Tanpa diundang sekalipun, beliau-beliau berkenan hadir langsung menyapa warga dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung,” ujar Abdul Azis Muh Ridwan di sela-sela acara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, menekankan pentingnya merawat ingatan sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta sebagai landasan pengabdian masyarakat.

“Kita perhatikan juga bahwa saudara-saudara sekalian telah memberikan manfaat dan ikut menyelamatkan negara ini. Kontribusi itu luar biasa. Jantung Sultan adalah merah putih. Jangan sekali-kali meninggalkan Sultan,” tegas Nuryadi.

Melalui forum Sambung Rasa ini, jajaran legislatif berkomitmen untuk mengawal aspirasi serta usulan pembangunan yang disampaikan warga Margorejo agar dapat terakomodasi dalam kebijakan anggaran maupun program pemerintah daerah. (SBD/KIM Tempel)

Sleman — Penguatan peran kader kesehatan menjadi pijakan utama dalam meningkatkan kualitas pendampingan kesehatan keluarga di tingkat tapak. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan koordinasi kader kesehatan Kalurahan Margorejo yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (28/08/2026).

Pertemuan rutin ini diselenggarakan sebagai wadah konsolidasi guna mempererat sinergi antara kader kesehatan, tenaga medis, Pemerintah Kalurahan Margorejo, dan unsur lintas sektor dalam melakukan pendampingan terpadu kepada masyarakat.

Perwakilan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kapanewon Tempel, Chris Sanjaya, mengutarakan bahwa pelaksanaan pendampingan di lapangan ditopang oleh delapan kelompok Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang menyasar kelompok rentan.

“Ada delapan kelompok pendamping TPK atau Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, PKK, dan kader kesehatan yang melakukan pendampingan,” terang Chris Sanjaya di sela-sela kegiatan.

Chris menambahkan, sasaran prioritas TPK meliputi ibu hamil, bayi, balita, hingga calon pengantin. Pendekatan ini ditujukan untuk mendeteksi potensi risiko kesehatan sejak dini serta memastikan setiap keluarga mendapatkan penanganan medis dan edukasi yang tepat.

Dalam kesempatan yang sama, Petugas PLKB Tempel lainnya, Edi Santoso, menyampaikan evaluasi data Puskesmas Tempel I periode Januari–Juni 2026. Tercatat angka stunting di Kalurahan Margorejo mencapai 3,87 persen atau sebanyak 20 balita, sementara cakupan imunisasi dasar lengkap berada di angka 48,98 persen. Selain itu, forum juga menyoroti sejumlah isu strategis hasil Musyawarah Masyarakat Desa, seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyakit tidak menular, kesehatan mental, hingga optimalisasi ASI eksklusif.

Sementara itu, Kamituwo Margorejo menekankan krusialnya pemutakhiran data perlindungan sosial agar intervensi program pemerintah tepat sasaran.

“Perlindungan sosial perlu dioptimalkan agar desil sesuai dengan keadaan riil warga,” tegas Kamituwo Margorejo.

Melalui integrasi pendampingan keluarga, pembaruan data desil kesejahteraan, dan penguatan koordinasi lintas sektor ini, Kalurahan Margorejo berkomitmen mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Antusiasme masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, terus meningkat. Pada Jumat (28/8/2026) pagi, warga silih berganti mendatangi Kantor Kalurahan Condongcatur untuk mendapatkan layanan aktivasi IKD.

Hingga pukul WIB, sebanyak 82 warga telah terlayani. Pelayanan kemudian dijeda untuk istirahat dan pelaksanaan salat Jumat sebelum kembali dilanjutkan hingga pukul WIB.

Kaur Tata Laksana Kalurahan Condongcatur, Andree Setiawan mengatakan peningkatan permohonan aktivasi IKD terjadi dalam beberapa hari terakhir. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebutuhan masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara mandiri yang memerlukan akun IKD aktif.

“Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat yang datang untuk aktivasi IKD cukup banyak. Salah satu pendorongnya karena IKD diperlukan dalam pendaftaran Perlinsos secara mandiri. Meskipun program GERUDUK sebagai pelayanan jemput bola sudah kami laksanakan di padukuhan, antusiasme warga yang datang langsung ke Kalurahan Condongcatur setiap hari tetap tinggi,” kata Andree.

Menurutnya, pelayanan aktivasi IKD di Kantor Kalurahan Condongcatur dibuka setiap Senin hingga Kamis pukul – WIB. Khusus Jumat, pelayanan berlangsung hingga pukul WIB dengan jeda istirahat dan salat Jumat.

“Seperti hari ini, sampai pukul WIB sudah 82 warga yang terlayani. Setelah istirahat dan salat Jumat, pelayanan dilanjutkan kembali sampai pukul WIB. Bagi masyarakat yang belum sempat melakukan aktivasi di kalurahan, aktivasi IKD juga dapat dilakukan di Kantor Kapanewon Depok pada hari kerja,” ujarnya.

Tingginya jumlah pemohon menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Sejumlah warga yang datang merupakan kelompok lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan telepon pintar maupun aplikasi digital, sehingga membutuhkan pendampingan secara bertahap.

Salah satu petugas pelayanan IKD, Ririn Ardiana mengatakan pendampingan bagi warga lansia dilakukan dengan sabar agar seluruh tahapan aktivasi dapat diselesaikan.

“Banyak warga lansia yang belum terbiasa menggunakan teknologi dan telepon pintar. Kami harus sabar mendampingi dan memandu satu per satu sehingga prosesnya memang membutuhkan waktu. Kami berusaha membantu sampai tahapan aktivasi dapat diselesaikan,” kata Ririn.

Menurut Ririn, pendampingan tersebut penting agar transformasi pelayanan berbasis digital tetap dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

IKD merupakan bentuk digital dari dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui telepon pintar. Untuk melakukan aktivasi, masyarakat harus telah melakukan perekaman KTP elektronik, memiliki telepon pintar, alamat surat elektronik, serta nomor telepon aktif. Proses aktivasi dilakukan melalui registrasi dan verifikasi bersama petugas resmi.

Pelayanan aktivasi IKD tidak dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga kerahasiaan PIN, kode aktivasi, dokumen kependudukan, dan data pribadi lainnya serta tidak menyerahkannya kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Andree menegaskan, kebutuhan pendaftaran Perlinsos diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin mengenal dan memanfaatkan IKD, bukan sekadar sebagai persyaratan administrasi.

“IKD bukan hanya untuk keperluan Perlinsos. Ke depan, pemanfaatan identitas digital akan semakin luas dalam berbagai pelayanan publik. Kami mengajak masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan aktivasi sekaligus menjaga keamanan data pribadinya,” kata Andree.

Melalui pelayanan reguler di kantor kalurahan dan pelayanan jemput bola GERUDUK di padukuhan, Pemerintah Kalurahan Condongcatur terus berupaya mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sekaligus memastikan transformasi digital dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga lanjut usia.

(Wasana/KIM Depok)

Sleman – Sebanyak 345 taruna baru Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta mendapat pembekalan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dari Kepala Kepolisian Sektor Gamping, AKP Bowo Susilo, dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Taruna Baru (PKKTB) Tahun Akademik 2026/2027 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (27/8/2026).

Pembekalan yang berlangsung mulai pukul WIB di Pendopo Kampus Politeknik Agraria STPN, Banyuraden, Kapanewon Gamping, tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran taruna baru mengenai pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap lingkungan kampus maupun masyarakat.

AKP Bowo Susilo dalam materinya menekankan bahwa terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh warga kampus. Kesadaran untuk mengenali dan mencegah potensi gangguan keamanan perlu dibangun sejak taruna mulai menjalani kehidupan akademik.

“Keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Taruna sebagai bagian dari lingkungan kampus dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” tandasnya di hadapan para taruna.

Ia pun mengingatkan para taruna agar membangun karakter disiplin dan bertanggung jawab selama menjalani pendidikan. Kepatuhan terhadap aturan, sikap saling menghormati, serta kemampuan menjaga perilaku di lingkungan sosial menjadi modal penting bagi taruna dalam membangun kehidupan kampus yang tertib.

Menurut AKP Bowo Susilo, kesadaran hukum perlu berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi dan aktivitas generasi muda di ruang digital. Para taruna diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak, tidak mudah terhasut, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik maupun merugikan diri sendiri dan orang lain.

“Institusi pendidikan punya posisi strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki kompetensi akademik, sekaligus memiliki kepedulian sosial dan kesadaran terhadap keamanan lingkungan. Karena itu, para taruna harus ikut menjaga nama baik almamater serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, AKP Bowo Susilo didampingi Kepala Unit Binmas Polsek Gamping, Iptu Mamik Susanti bersama Kepala Seksi Umum Polsek Gamping, Aiptu Anton guna memperkuat sinergi kepolisian dengan Politeknik Agraria STPN dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

“Jadilah taruna yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjaga diri serta lingkungan. Jangan mudah terprovokasi, baik oleh informasi di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Gunakan masa pendidikan ini untuk membangun karakter dan prestasi, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan nanti dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” pesan AKP Bowo. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)