Sleman – Pengurus definitif Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sleman masa bakti 2026–2031 yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) melakukan silaturahmi kepada para pendahulu yang pernah memimpin DPC PKB Sleman. Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian para senior sekaligus memperkuat kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Silaturahmi dilaksanakan pada Selasa (7/7/2026). Rombongan terlebih dahulu mengunjungi Ketua DPC PKB Sleman pertama, KH. Syaifudin Anwar, di kawasan Ambarukmo, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Pada hari yang sama, rombongan juga bersilaturahmi dengan Ketua DPC PKB Sleman periode berikutnya, Sukamto. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan kekeluargaan.

Pada kesempatan tersebut, jajaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara memohon doa restu, masukan, serta arahan sebagai bekal dalam menjalankan amanah kepengurusan DPC PKB Sleman selama lima tahun ke depan.

Ketua DPC PKB Sleman, Tri Nugroho, mengatakan bahwa silaturahmi kepada para pendahulu merupakan tradisi baik yang perlu terus dijaga. Menurutnya, pengalaman, kebijaksanaan, dan dedikasi para ketua terdahulu menjadi modal penting dalam membangun organisasi yang semakin solid dan dekat dengan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa kemajuan DPC PKB Sleman saat ini tidak terlepas dari pondasi yang telah dibangun oleh para pendahulu. Karena itu, kami hadir untuk bersilaturahmi, memohon doa restu, sekaligus meminta masukan dan arahan agar kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, KH. Syaifudin Anwar dan Sukamto menyampaikan berbagai pandangan strategis mengenai penguatan soliditas kader, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penguatan komunikasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat, serta pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan PKB yang berlandaskan semangat kebangsaan, keislaman, dan kerakyatan.

Keduanya juga berharap agar DPC PKB Sleman mampu menjaga kekompakan pengurus hingga tingkat kecamatan dan desa, memperkuat kaderisasi, serta semakin hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sleman.

Tri Nugroho menambahkan, pihaknya juga berencana melakukan silaturahmi dengan Ketua DPC PKB Sleman ketiga, R. Agus Choliq. Namun, hingga saat ini jadwal pertemuan masih dalam proses koordinasi.

“Kami masih berkomunikasi untuk dapat sowan sekaligus berdiskusi dengan Ketua DPC PKB Sleman ketiga, Bapak R. Agus Choliq. Insyaallah akan kami jadwalkan ketika waktunya memungkinkan,” pungkasnya. (Kusnadi KIM BERBAH)

Sleman – Komitmen MAN 4 Sleman mencetak lulusan siap terjun ke dunia kerja kembali diwujudkan melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Sebanyak 24 murid Program Keterampilan Tata Busana dan 32 mruid Desain Komunikasi Visual (DKV) diterjunkan ke berbagai mitra usaha di wilayah Sleman dan sekitarnya.

Hal ini bertjuan untuk mengasah keterampilan, memperluas wawasan, serta membangun karakter profesional.

Koordinator PKL Tata Busana, Esti Winarni, menjelaskan bahwa 24 murid Program Ketrampilan Tata Busana di tempatkan di 10 usaha butik dan konveksi. Menurutnya, PKL memberikan dampak positif, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi mitra industri.

“Melalui PKL ini anak-anak menjadi lebih disiplin, percaya diri, memperoleh banyak pengalaman berharga. Alhamdulillah, para pemilik usaha juga merasa senang karena pekerjaan mereka terbantu. Mereka menilai siswa MAN 4 Sleman rajin, cepat belajar, dan antusias menerima ilmu baru,” ujar Esti usai melakukan monitoring di Modiste Lestari, Selasa (7/7/2026).

Antusiasme yang sama juga dirasakan para peserta PKL. Aviska, murid kelas XI B, mengaku memperoleh pengalaman yang sangat berharga selama mengikuti praktik di dunia usaha.  Bahkan jika diijinkan ia ingin menambah waktu PKL.

“Kami belajar banyak hal, mulai proses pembuatan busana, teknik menjahit yang baik, hingga pentingnya ketelitian, disiplin, tanggung jawab, dan pelayanan prima kepada konsumen. Seluruh karyawan juga membimbing kami dengan sabar sehingga kepercayaan diri kami semakin meningkat,” ungkapnya.

Sementara itu, 32 murid Program Keterampilan Desain Komunikasi Visual (DKV) melaksanakan PKL di 7 perusahaan yang bergerak di bidang desain dan industri kreatif di wilayah Sleman dan sekitarnya.

Salah satu Guru DKV, Muhamad Rijal, menuturkan bahwa pengalaman bekerja secara langsung menjadi bekal penting bagi para murid sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

“Melalui PKL, anak-anak belajar membangun budaya kerja profesional, mulai dari disiplin, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, hingga bekerja dalam tim. Mereka juga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di madrasah dalam situasi kerja nyata,” jelas Rijal.

Ia menambahkan, para mitra industri memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja murid MAN 4 Sleman.

Sementara itu, Kepala MAN 4 Sleman, Ahmad Arif Makruf, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program PKL bagi murid Tata Busana dan DKV. Menurutnya, pengalaman belajar di dunia industri merupakan bagian penting dalam membentuk lulusan yang kompeten, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

“PKL merupakan sarana belajar yang sangat berharga. Murid tidak hanya memperdalam keterampilan teknis, tetapi juga belajar membangun karakter kerja, etika profesi, kemampuan beradaptasi, serta budaya kerja profesional. Pengalaman inilah yang akan menjadi bekal penting ketika mereka memasuki dunia kerja maupun berwirausaha,” tutur Arif.

Ia berpesan agar seluruh peserta PKL senantiasa menjaga nama baik madrasah dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan semangat belajar yang tinggi.

“Ikutilah arahan para pembimbing dan pekerja senior dengan sungguh-sungguh. Jadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk belajar dan terus meningkatkan kompetensi. Kesungguhan, kedisiplinan, dan tanggung jawab adalah modal utama untuk meraih kesuksesan di masa depan,” pungkas Arif.  (Edy – KIM Sumber Biwara Moyudan)

Sleman – Keterlibatan generasi muda penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilihan umum dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Kaum difabel tidak lagi dipandang hanya sebagai kelompok penerima manfaat, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, kapasitas, dan kesempatan yang sama dalam menentukan arah demokrasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ajiwan Arief Hendradi dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Indonesia saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Anak Muda Berani Bersuara” yang diselenggarakan Akademi Pemilu dan Demokrasi bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Rivea Riverside Cafe and Space, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Selasa (7/7/2026).

Ajiwan menegaskan bahwa partisipasi bermakna (meaningful participation) bagi penyandang disabilitas tidak berhenti pada pemberian hak pilih saat pemilu berlangsung. Lebih dari itu, difabel perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan kebijakan, pendidikan politik, pengawasan pemilu, hingga evaluasi penyelenggaraan demokrasi agar suara mereka benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

“Partisipasi bermakna bukan sekadar hadir atau memberikan suara pada hari pemungutan suara. Difabel muda harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta mendapatkan kesempatan yang setara untuk memengaruhi kebijakan publik. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mendengar seluruh warganya tanpa terkecuali,” ujar Ajiwan.

Menurutnya, generasi muda penyandang disabilitas memiliki potensi besar sebagai agen perubahan karena memiliki pengalaman, perspektif, serta semangat untuk mendorong terciptanya ruang demokrasi yang lebih inklusif. Oleh sebab itu, berbagai hambatan, baik fisik, sosial, maupun informasi, harus terus dihilangkan agar akses terhadap proses politik dapat dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara.

Ajiwan juga menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa isu disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab komunitas difabel semata. Seluruh elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan kalangan muda, memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang menghormati keberagaman serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

“Ketika difabel muda memperoleh akses informasi yang mudah dipahami, ruang dialog yang terbuka, dan kesempatan untuk berpartisipasi sejak awal, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat. Partisipasi yang inklusif bukanlah bentuk belas kasihan, tetapi merupakan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara,” katanya.

Diskusi tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya keberanian anak muda dalam menyuarakan aspirasi, termasuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan agar memperoleh perlakuan yang setara dalam kehidupan demokrasi. Para peserta juga diajak memahami bahwa demokrasi yang berkualitas lahir dari keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.

Melalui forum yang digagas Akademi Pemilu dan Demokrasi bersama KPU RI tersebut, diharapkan semakin banyak generasi muda, termasuk penyandang disabilitas, yang berani terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Partisipasi yang bermakna diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memperkuat terwujudnya Indonesia yang inklusif, adil, dan menghargai hak setiap warga negara dalam menentukan masa depan bangsa. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, generasi muda memiliki peluang besar untuk mengambil peran sebagai penggerak literasi demokrasi, penyebar informasi yang bertanggung jawab, sekaligus pengawas jalannya kebijakan publik melalui berbagai platform digital.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), Muhammad Hima El Muntaha, dalam diskusi bertajuk “Anak Muda Berani Bersuara”. Acara yang diselenggarakan Akademi Pemilu dan Demokrasi bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ini berlangsung di Rivea Riverside Cafe and Space, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Selasa (7/7/2026).

Menurut Hima, ruang digital saat ini telah berkembang menjadi ruang publik yang memiliki pengaruh besar terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga perlu hadir sebagai warga digital yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan gagasan maupun mengawal berbagai isu publik.

“Ruang digital telah menjadi bagian penting dari praktik demokrasi modern. Anak muda memiliki kesempatan yang sangat besar untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, mengawal kebijakan, hingga membangun budaya diskusi yang sehat. Karena itu, keberanian bersuara harus diiringi dengan tanggung jawab, etika, dan kemampuan memilah informasi,” katanya.

Hima mengatakan, tingginya tingkat penggunaan internet di kalangan generasi muda menjadi modal besar untuk memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan secara positif. Sebaliknya, tanpa dibekali literasi digital yang memadai, ruang digital juga dapat menjadi medium penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, maupun polarisasi yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi.

Menurut dia, penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, tetapi juga ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kehidupan demokrasi sehari-hari. Dalam konteks tersebut, ruang digital menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk menyampaikan aspirasi, berdialog, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara konstruktif.

“Demokrasi membutuhkan partisipasi yang bermakna. Anak muda jangan hanya menjadi penonton, melainkan hadir sebagai pelaku perubahan. Sampaikan pendapat berdasarkan data dan fakta, bangun narasi yang mencerahkan, serta jadikan media digital sebagai ruang kolaborasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujar Hima.

Ia pun mengajak generasi muda untuk membangun budaya digital yang sehat dengan mengedepankan sikap saling menghormati, terbuka terhadap perbedaan pandangan, dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, kualitas demokrasi akan semakin baik apabila ruang digital dipenuhi diskusi yang argumentatif, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Diskusi “Anak Muda Berani Bersuara” tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran politik dan literasi demokrasi di kalangan generasi muda. Melalui kolaborasi Akademi Pemilu dan Demokrasi bersama KPU RI, peserta didorong untuk memanfaatkan ruang digital secara bijak sebagai instrumen partisipasi publik, sehingga mampu berkontribusi dalam memperkuat demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda DIY, Kombes Pol. Bagiyo Hadi Kurniyanto, turun langsung memimpin silaturahmi dan sambang kamling di RW 12 Padukuhan Tumut, Sumbersari, Moyudan, Sleman, Selasa (7/7/2026).

Kehadiran jenderal polisi itu disambut Kapolsek Moyudan, AKP Jarot Hermawan, Danramil Moyudan, Kapten Tosikhin, Panewu Moyudan, Lurah Sumbersari beserta Pamong, Satlinmas, Kelompok Jaga Warga, tokoh dan warga setempat.

Panewu Moyudan, Muhammad Arif Rahman mengaku tersanjung wilayahnya mendapat kunjungan dari Polda DIY. Ia berharap ini jadi motivasi warga tertib jaga lingkungan dan lebih waspada kriminal.

“Jangan sampai terjadi atau warga menjadi pelaku kejahatan jalanan. Kami mengajak warga bijak gunakan media digital, jangan dipakai judol, pinjol, dan berhati-hati terhadap informasi hoaks,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Arif melaporkan bahwa kondisi Kapanewon Moyudan sampai saat ini masih aman, terkendali.

“Kadang saking ayemnya warga menjadi terlena siang padi dipanen malam ditinggal di sawah, pagi malah lenyap,” ujarnya.

Arif menyampaikan sejumlah potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian bersama, salah satunya potensi bentrokan antarsuporter sepak bola. Menurutnya, bergabungnya dua klub asal DIY, PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta, dalam kompetisi liga yang sama berpotensi meningkatkan risiko gesekan antarsuporter.

“Suporter tidak mengenal batas administratif wilayah, sehingga potensi terjadinya tawuran perlu diantisipasi sejak dini,” tegas Arif.

Ia menambahkan, Kapanewon Moyudan merupakan jalur alternatif yang menghubungkan beberapa wilayah antarkabupaten sehingga berpotensi menjadi lokasi terjadinya konflik maupun aksi kriminalitas lintas daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu terus diperkuat.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas), Bagiyo Hadi Kurniyanto menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kehadiran kami bertujuan memberikan edukasi sekaligus melakukan revitalisasi peran satuan keamanan lingkungan (Satkamling), mengaktifkan kembali jaga warga, serta memperkuat peran Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan kriminalitas. Masyarakat diajak meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini terhadap potensi kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, serta kejahatan digital seperti judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol).

Bagiyo menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi perkembangan perilaku anak. Perubahan sikap atau kebiasaan yang tidak wajar dapat menjadi indikasi awal penyalahgunaan narkoba maupun keterlibatan dalam perilaku menyimpang.

“Orang tua harus peka terhadap perubahan perilaku anak dan memastikan mereka tidak terlibat dalam tindak kriminal maupun kenakalan remaja,” pesannya. (Giek / KIM Moyudan)