Sleman – Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) Sehati Kabupaten Sleman kembali menyelenggarakan pertemuan para penggiat pengelolaan sampah, Selasa (23/6/2026), di Aula Anglocita Kapanewon Depok, Sleman, Yogyakarta.

Ketua JPSM Sehati Sleman, Hijrah Purnama Putra menyampaikan bahwa pertemuan yang melibatkan Bank Sampah (BS), Sodakoh Sampah (SS), maupun TPS3R tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

Selain itu, forum ini juga membahas wacana pemerintah terkait rencana program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi akhir pengolahan sampah di DIY yang direncanakan mulai beroperasi pada 2028.

Adapun narasumber kegiatan ialah Sekretaris DLH Sleman, Sugeng Riyanto, dosen dan peneliti lingkungan Universitas Islam Indonesia (UII), Fajri Mulya Iresha, serta off taker sampah anorganik dari Persada, Bernadetta Widiandayani.

“Kolaborasi ketiga narasumber diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman agar semakin baik,” ujar Hijrah yang juga dosen Fakultas Teknik Lingkungan UII Yogyakarta.

Sementara itu, Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok, Purwati Widaningsih menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terpilihnya Kapanewon Depok sebagai lokasi kegiatan silaturahmi dan diskusi para penggiat sampah di Kabupaten Sleman.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepedulian dan semangat pemerintah kapanewon dalam pengelolaan sampah serta penataan lingkungan.

“Mohon maaf apabila dalam penyediaan tempat masih terdapat kekurangan. Semoga pertemuan ini membawa banyak manfaat bagi kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DLH Sleman, Sugeng Riyanto menyampaikan bahwa meskipun sempat mengalami penundaan, program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tetap akan dilaksanakan.

Penundaan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan sejumlah pertimbangan teknis dari pihak pendana (Danantara), terutama terkait kesiapan pasokan sampah dari wilayah Kartamantul (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul) sebagai penyokong utama operasional PSEL.

Dalam skema tersebut, kebutuhan pasokan sampah diproyeksikan mencapai sekitar ton per hari, dengan kontribusi Kabupaten Sleman sekitar 450 ton, Kota Yogyakarta 300 ton, dan Kabupaten Bantul 250 ton. Dengan kondisi tersebut, proyek PSEL DIY saat ini berada pada tahap batch kedua dan ditargetkan dapat beroperasi pada 2028.

Menurut Sugeng, masa transisi menuju operasional PSEL menjadi tantangan tersendiri karena timbulan sampah tetap terjadi setiap hari.

“Dukungan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, sangat penting pada masa transisi ini. Peran JPSM menjadi strategis sebagai jejaring yang bermitra dengan para pengelola sampah di Sleman,” jelasnya.

Ia juga menyoroti adanya dilema dalam pengelolaan sampah pada masa transisi tersebut. Di satu sisi, pemerintah mendorong pengurangan dan pengelolaan sampah dari sumbernya, namun di sisi lain PSEL membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar sebagai bahan baku energi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah daerah yang perlu didukung bersama.

“Semua kebijakan pemerintah tentu bertujuan untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Kalurahan Margomulyo terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan sanitasi dan penyehatan lingkungan. Salah satunya diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) “Rumah Desa Sehat” yang digelar pada Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kalurahan Margomulyo tersebut diikuti oleh pamong kalurahan, kader kesehatan, Tim Penggerak PKK Kalurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, BPKal, serta pendamping desa.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi gizi, tetapi juga harus didukung lingkungan yang sehat dan sanitasi yang baik.

“Permasalahan stunting bukan hanya soal makanan dan gizi anak, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sanitasi, pola hidup bersih, serta kualitas lingkungan masyarakat. Karena itu Rumah Desa Sehat menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting,” ujar Eko.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Keberhasilan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah kalurahan, kader kesehatan, PKK, hingga masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita berharap kualitas kesehatan keluarga di Margomulyo semakin meningkat,” tandasnya.

Sementara itu, Kamituwo Margomulyo, Prasetyo Sujanarko selaku narasumber kegiatan menjelaskan bahwa Rumah Desa Sehat merupakan ruang bersama di tingkat desa untuk menyinergikan berbagai program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.

Menurut Prasetyo, sanitasi dan penyehatan lingkungan menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi yang berdampak pada status gizi balita.

“Anak-anak yang hidup di lingkungan kurang sehat akan lebih rentan terkena penyakit, sehingga penyerapan gizinya juga terganggu. Karena itu, upaya penurunan stunting harus dibarengi dengan perbaikan sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Prasetyo juga menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, penggunaan jamban sehat, hingga penyediaan air bersih yang layak.

Ia menambahkan, Rumah Desa Sehat diharapkan mampu menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan kesehatan masyarakat, termasuk edukasi keluarga, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan masyarakat.

“Rumah Desa Sehat bukan hanya sebuah program, tetapi menjadi wadah kolaborasi bersama agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan lingkungan demi masa depan anak-anak yang lebih baik,” ungkap Prasetyo.

Melalui rakor tersebut, Kalurahan Margomulyo berharap seluruh unsur yang terlibat dapat memperkuat sinergi dalam mendukung program percepatan penurunan stunting, khususnya melalui intervensi sanitasi dan penyehatan lingkungan secara berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Hari bersejarah kembalinya Yogyakarta ke pangkuan Republik Indonesia diperingati setiap 29 Juni. Tanggal tersebut menandai ditariknya pasukan Belanda dari Yogyakarta pada 29 Juni 1949 setelah sebelumnya menduduki Ibu Kota Republik Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Pada masa itu, Belanda menduduki Yogyakarta, menangkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta melancarkan propaganda bahwa Indonesia telah runtuh. Menanggapi kondisi tersebut, atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Sudirman, dengan komando operasi lapangan Letkol Soeharto, pasukan Indonesia melancarkan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Serangan tersebut bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Republik Indonesia masih eksis serta mampu melawan pendudukan Belanda. Keberhasilan serangan itu menjadi salah satu faktor yang mendorong Belanda kembali ke meja perundingan dalam Perundingan Roem-Royen yang berlangsung pada 14 April hingga 7 Juni 1949.

Hasil perundingan tersebut kemudian mendorong Belanda menarik pasukannya ke arah utara menuju Magelang pada 24–29 Juni 1949. Sehari setelah penarikan pasukan, tepatnya 30 Juni 1949, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai Proklamasi Kedua untuk meneguhkan kembali semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Enny Sukasih, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) DIY, dalam Sarasehan Sejarah bertema “Jogja Kembali: Diplomasi, Perjuangan, dan Semangat Kebangsaan untuk Generasi Masa Kini” di Monumen Jogja Kembali (Monjali), Selasa malam (23/6/2026).

Pembicara kedua, sejarawan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kuncoro Hadi, berharap peristiwa Jogja Kembali tidak hanya dipandang sebagai sejarah lokal Yogyakarta, melainkan menjadi kesadaran bersama sebagai bagian penting dari sejarah nasional Indonesia.

Kuncoro juga menekankan pentingnya penyampaian sejarah yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pembelajaran sejarah tidak lagi cukup mengandalkan hafalan teks, tetapi perlu memanfaatkan teknologi digital agar lebih menarik bagi generasi muda.

“Arsip sejarah perlu dihadirkan dalam bentuk konten visual, infografis, video pendek, maupun pemetaan digital. Sejarah juga dapat dikemas melalui gim, virtual reality, hingga kolaborasi dengan influencer agar nilai-nilai perjuangan dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih dekat dengan generasi masa kini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Museum Sleman (FKMS), Nanang Dwinarto, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Pasal 2, museum memiliki fungsi pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih sering mengunjungi museum. Menurutnya, ada tiga cara yang dapat menghancurkan suatu bangsa, yaitu menghilangkan sejarah, menghilangkan bukti sejarah, dan memutus hubungan dengan leluhur.

“Sejarah, bukti sejarah, dan upaya menyambung hubungan dengan leluhur dapat ditemukan di museum. Di lantai tiga Monjali terdapat ruang khusus untuk refleksi dan mengenang jasa para pendahulu,” jelasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan sarasehan ini menjadi upaya menjaga memori kolektif masyarakat terhadap peristiwa Jogja Kembali yang terjadi pada 29 Juni 1949.

Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi tonggak penting keberhasilan perjuangan bangsa yang ditopang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi perjuangan yang tepat, dan diplomasi yang berhasil.

“Nilai-nilai perjuangan dari masa lalu perlu diwariskan kepada generasi muda agar menjadi inspirasi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Para pejuang seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Sudirman, dan Letkol Soeharto telah memberikan teladan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, menjunjung tinggi integritas, serta menjaga toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Sarasehan tersebut diikuti para kepala sekolah dan siswa dari MAN 3 Sleman, SMA Muhammadiyah Mlati, SMA Negeri 1 Sleman, SMA Negeri 1 Ngaglik, serta mahasiswa sejarah dari UNY, Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY), dan STP Surakarta.

Kegiatan ditutup dengan pertunjukan sosiodrama bertajuk “Djogjakarta Kembali” yang dipentaskan oleh Komunitas Djogjakarta 1945. Pertunjukan tersebut berlangsung penuh penghayatan dan berhasil menghadirkan kembali semangat heroisme perjuangan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. (Sulistiyono KIM Seyegan)

Sleman – Pemahaman terhadap karakter dan perilaku wong Jawa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan membaca serta memahami aksara Jawa. Pesan tersebut disampaikan budayawan Joko Elisanto di hadapan 30 peserta Pawiyatan Aksara Jawa yang diselenggarakan Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman di Ruang Sasana Wicara Condongcatur, Kapanewon Depok, Sleman, Selasa (23/6/2026).

Dalam pemaparannya, Joko Elisanto menjelaskan bahwa aksara Jawa bukan sekadar sistem tulisan yang digunakan oleh masyarakat Jawa pada masa lampau. Di balik setiap bentuk huruf dan tata penulisannya, tersimpan nilai-nilai filosofis yang mencerminkan cara berpikir, sikap hidup, serta karakter masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi keselarasan dan tata krama.

Menurutnya, pemahaman terhadap aksara Jawa dapat membantu masyarakat mengenali berbagai konsep hidup yang diwariskan para leluhur. Banyak ajaran moral, etika, hingga pandangan hidup yang terdokumentasikan dalam naskah-naskah beraksara Jawa dan masih relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan modern saat ini.

Joko menuturkan bahwa karakter wong Jawa selama ini dikenal dengan sifat andhap asor, tepa selira, gotong royong, serta mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak lahir begitu saja, melainkan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan maupun tulisan, termasuk melalui aksara Jawa.

“Ketika belajar aksara Jawa dan tata tulisnya, sesungguhnya tanpa disadari otak bawah sadar kita ditata dengan berbagai pondasi perilaku untuk membentuk karakter halus, indah dan luwes yang disebabkan oleh bentuk dan cara menuliskan aksaranya. Selain itu, menjadikan seorang pendengar yang baik dan selalu berhati-hati karena dalam tata tulis aksara Jawa terdapat tanda-tanda vokal (taling) yang harus ditulis terlebih dulu sebelum aksaranya dan juga ada aksara pasangan. Maka, kita harus mendengarkan kalimat yang utuh dulu agar kita bisa menuliskan penempatan sandhangan dan pasangannya yang tepat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kemampuan membaca aksara Jawa memungkinkan generasi muda untuk memahami makna asli dari berbagai karya sastra dan naskah kuno. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengenal budaya Jawa dari permukaan, tetapi juga dapat menggali pesan-pesan mendalam yang terkandung di dalamnya.

“Ketika kita mempelajari aksara Jawa, sesungguhnya kita sedang mempelajari cara pandang orang Jawa terhadap kehidupan. Dari sana kita bisa memahami mengapa masyarakat Jawa memiliki karakter tertentu dalam berinteraksi, bermusyawarah, maupun menjaga hubungan sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Joko mengatakan, saat mempelajari aksara Jawa akan menjadikan orang yang bijak dalam bersikap karena mengajarkan untuk selalu melihat sesuatu dalam konteks yang utuh, sebagaimana tulisan aksara Jawa yang bersambung (scriptio continua) dalam satu kalimat utuh. Sehingga terbiasa melihat sebuah masalah dalam konteks yang utuh, tidak sepotong-potong, bahkan diajarkan menjadi orang yang sukar ditebak karena menyimpan gejolak rasa, dan pintar bersandhi menggunakan sanepan maupun pasemon.

“Masih banyak lagi sebenarnya perilaku Jawa yang bisa kita dulang dalam tata tulis aksara Jawa agar tidak menjadi Wong Jawa Sing Ilang Jawane. Maka belajar aksara Jawa menjadi sarana untuk mangasah mingising budi serta sumber perilaku Jawa,” terangnya.

Melalui kegiatan Pawiyatan Aksara Jawa Tahun 2026 ini, Kundha Kabudayan Kabupaten Sleman berharap masyarakat semakin menyadari bahwa aksara Jawa bukan hanya warisan budaya berupa tulisan, melainkan juga pintu untuk memahami nilai-nilai luhur, karakter, dan perilaku wong Jawa yang menjadi bagian penting dari identitas budaya bangsa. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Kalurahan Margomulyo menggelar Rembug Stunting dalam rangka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Gedung Serbaguna Margomulyo, Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis percepatan penanganan stunting di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Rakor menghadirkan Ketua TPPS beserta pengurus, Pamong Kalurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, PLKB Seyegan, perwakilan BPKal, Ketua KIM, Tim Penggerak PKK Margomulyo, serta sekitar 60 peserta dari unsur kader dan para dukuh.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto menegaskan bahwa program percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas pemerintah meskipun kondisi keuangan sedang mengalami efisiensi.

“Program penurunan stunting merupakan amanat pemerintah sekaligus program kesehatan yang wajib dilaksanakan. Walaupun saat ini ada efisiensi anggaran, kegiatan percepatan penurunan stunting tetap masuk skala prioritas,” tegas Eko di hadapan peserta rakor.

Menurutnya, kegiatan rembug stunting tidak hanya menjadi sarana evaluasi program tahun sebelumnya, tetapi juga wadah menyusun intervensi prioritas yang tepat sasaran untuk tahun mendatang.

“Melalui rembug stunting ini kita evaluasi kegiatan tahun 2025 sekaligus merencanakan langkah prioritas penanganan kasus stunting. Implementasinya memang tidak mudah, sehingga perlu terobosan kegiatan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Eko menambahkan, faktor determinan menjadi kunci dalam menentukan bentuk intervensi agar program yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran.

Penanggung Jawab Program Gizi Puskesmas Seyegan, Beti Nur Utami memaparkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita Tahun 2025. Pemantauan dilakukan terhadap balita dengan berbagai indikator status gizi seperti BB/U, OB/U, TB/U, BB/PB, dan BB/TB.

Dalam paparannya, Beti juga menampilkan tren masalah gizi di wilayah Puskesmas Seyegan yang meliputi underweight, stunting, dan wasting. Berdasarkan data tahun 2026, Kapanewon Seyegan menempati peringkat ketiga prevalensi stunting di Kabupaten Sleman.

Adapun data balita usia 0–59 bulan di wilayah Puskesmas Seyegan tahun 2025 menunjukkan dari 621 balita yang dipantau terdapat 38 balita kategori stunted dan 35 balita stunting dengan prevalensi mencapai 5,64 persen. Secara keseluruhan, jumlah balita stunting di Kapanewon Seyegan mencapai 139 balita dengan prevalensi 6 persen.

Beti menjelaskan, faktor determinan stunting masih didominasi oleh asupan gizi yang tidak adekuat, paparan asap rokok, serta kehamilan yang tidak direncanakan.

Untuk itu, pihaknya menyiapkan sejumlah Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL), di antaranya pemantauan status gizi balita, validasi data balita, pemberian vitamin A, pemantauan ASI dan MP ASI, pemberian PMT, hingga pendampingan pertumbuhan balita di posyandu.

Di akhir pemaparannya, Beti mengajak seluruh peserta untuk mendukung gerakan “Cegah Stunting itu Penting” melalui langkah nyata ABCDE, yakni Aktif minum tablet tambah darah, Bumil teratur memeriksakan kehamilan, Cukup konsumsi protein hewani, Datang ke Posyandu setiap bulan, dan Eksklusif ASI 6 bulan.

“Pencegahan stunting harus dilakukan bersama-sama melalui tindakan nyata dan konsisten. ABCDE menjadi langkah sederhana namun sangat penting untuk mencegah stunting sejak dini,” pungkas Beti. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)