KB Tunas Bangsa Sombangan Lepas 14 Peserta Didik, Tekankan Karakter dan Kearifan Lokal

Sleman – Kelompok Bermain KB Tunas Bangsa Padukuhan Sombangan, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, menggelar pelepasan peserta didik tahun ajaran 2025/2026, Selasa (23/6/2026) di Gedung KB Tunas Bangsa.

Tahun ini KB Tunas Bangsa meluluskan 14 anak dari total 24 peserta didik. Kepala KB Tunas Bangsa Riningsih menyebut momen ini penting bagi orang tua dan anak. “Hari ini kami nyatakan anak-anak siap melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi,” ujarnya.

Riningsih menjelaskan KB Tunas Bangsa menerapkan kurikulum berbasis tujuh kebiasaan anak dengan konsep holistik dan integratif. Artinya pendidikan diberikan menyeluruh mencakup seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Selain itu sekolah tetap menanamkan kearifan lokal dan memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran.

“Kami membekali anak-anak dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan agar memiliki akhlakul karimah. Sebanyak 14 anak didik PAUD Tunas Bangsa kini kami serahkan kembali kepada orang tua masing-masing,” pungkasnya.

Lurah Sumbersari, Sukadi mengapresiasi dedikasi kepala dan pendidik KB Tunas Bangsa. Pemerintah Kalurahan merasa terbantu dalam membangun sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa.

“Pemerintah Kalurahan menyadari belum bisa memberikan imbalan apa pun. Pada kesempatan ini hanya bisa memohonkan doa, semoga kebaikan para pendidik dibalas terbaik oleh Allah SWT,” ungkap Sukadi.

Ia berpesan kepada para peserta didik yang telah lulus agar melanjutkan pendidikan sesuai minat dan pilihan masing-masing. Kepada para orang tua, ia juga berpesan untuk terus menjaga dan menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak.

“Semoga upaya tersebut menjadi investasi amal bagi kita semua,” pungkas Sukadi. (Giek / KIM Moyudan)




Serap Aspirasi Warga, Kapanewon Depok Sleman Bedah Standar Pelayanan Publik Lewat Forum Konsultasi

Sleman – Kapanewon Depok yang menjadi pusat aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman terus mematangkan reformasi birokrasi demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya penataan administrasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Peninjauan Ulang (Review) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2026. Agenda strategis yang melibatkan lintas sektor tersebut digelar di Ruang Anglocitatama, Kompleks Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Selasa (23/6/2026) pagi.

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti perumusan ulang draf standardisasi layanan birokrasi tingkat kapanewon agar lebih adaptif, efisien, dan ramah digital. Menghadapi tingginya ekspektasi publik serta dinamika regulasi terbaru, Pemerintah Kapanewon Depok sengaja membuka ruang dialog terbuka guna membedah kelemahan sistem birokrasi internal. Masukan dari elemen masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha dijadikan bahan baku utama untuk memangkas alur birokrasi yang berbelit, mempercepat durasi pengurusan dokumen, serta memperkuat transparansi draf perizinan demi menutup celah pungutan liar.

Acara dibuka secara resmi oleh Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, serta dihadiri oleh jajaran internal dari Jawatan Umum, Jawatan Sosial, dan Jawatan Keamanan. Guna menghasilkan evaluasi yang berimbang, forum ini turut menghadirkan perwakilan dari tiga kalurahan padat penduduk, yakni Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo, jajaran Puskesmas Depok 1, 2, dan 3, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, hingga akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam sesi pemaparan pertama, perwakilan Tim Peningkatan Pelayanan Publik UGM, Hestining Kurniastuti, mengupas tuntas korelasi antara kualitas layanan dengan tingkat kepuasan warga. Menurutnya, akuntabilitas instansi pemerintah tidak boleh diukur dari sudut pandang internal penguasa, melainkan wajib berbasis pada indikator penilaian berkala dari masyarakat selaku pengguna layanan harian.

“Forum Konsultasi Publik menjadi media dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta mengevaluasi kebijakan pelayanan. Sementara Survei Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang memberikan umpan balik objektif guna mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan,” ujar Hestining Kurniastuti memaparkan kajian ilmiahnya.

Melanjutkan draf evaluasi teknis, Panewu Anom Kapanewon Depok, Hery Subagio, menegaskan bahwa perubahan SOP wajib hukumnya demi mengimbangi laju perkembangan zaman. Ia mengumumkan bahwa Kapanewon Depok akan terus mengoptimalkan performa Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Depok (SIPAKDE) sebagai basis utama digitalisasi pelayanan publik terintegrasi di tingkat kecamatan.

“Review standar pelayanan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap layanan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan yang adaptif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Hery Subagio secara lugas.

Jalannya diskusi berlangsung dinamis dengan munculnya berbagai usulan taktis dari peserta. Perwakilan kader JAKADARA Blimbingsari dari Kalurahan Caturtunggal, Ahmad Faisal, mendesak agar arsitektur aplikasi SIPAKDE segera diperbarui agar lebih mudah digunakan (user friendly) oleh warga lanjut usia. Di sisi lain, perwakilan pelaku UMKM Maguwoharjo, Hari Wijaya, mengusulkan pembukaan gerai khusus (helpdesk) Online Single Submission (OSS) di kantor kapanewon untuk mendampingi para pelaku usaha kecil yang kerap kesulitan mengakses perizinan usaha mandiri berbasis digital.

Seluruh draf rekomendasi dan usulan warga tersebut ditampung secara resmi untuk melandasi draf SOP yang baru. Momentum FKP 2026 ini diakhiri dengan prosesi penandatanganan Berita Acara bersama antara Panewu Depok dengan perwakilan tokoh masyarakat. Langkah konkret ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi kapanewon lain di Sleman untuk terus menjaga sinergi kelembagaan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif terhadap pemenuhan hak-hak sipil warga. (Wasana / KIM Depok)




Modernisasi Warisan Budaya, Dekranasda Sleman Gembleng Gen Z Jadi Pengusaha Batik Berbasis Digital

Sleman – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sleman mengambil langkah strategis untuk merejuvenasi industri wastra nusantara sekaligus mencetak wirausahawan muda baru dari kalangan generasi z. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan program Pelatihan Gen Z Batik Preneur dalam skema Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Tahun 2026. Agenda penempaan bisnis industri kreatif ini resmi dibuka dan dipusatkan di Gedung Dekranasda Kabupaten Sleman pada Senin (22/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti taktisnya upaya pemerintah daerah dalam memotong stigma bahwa industri batik merupakan sektor usaha kuno yang hanya diminati generasi tua. Melalui pembekalan intensif, Dekranasda Sleman berupaya mengawinkan keahlian seni membatik klasik dengan ilmu manajemen modern serta ekosistem e-dagang (e-commerce). Langkah intervensi ini dirancang agar para peserta tidak sekadar menjadi buruh perajin, melainkan mampu mandiri sebagai pemilik merek dagang (brand owner) yang terampil membaca algoritma pasar digital, mengoptimalkan taktik pemasaran media sosial, serta menembus pasar global.

Program yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia ini menjaring puluhan pemuda potensial dari klaster usia gen z. Seluruh peserta terpilih diwajibkan mengikuti kurikulum pelatihan maraton selama 250 jam pembelajaran, yang akan digulirkan secara konsisten hingga akhir Agustus 2026 mendatang.

Ketua Harian Dekranasda Sleman yang juga menjabat sebagai Kepala Disperindag Sleman, Dwi Wulandari, menjelaskan bahwa struktur kurikulum dalam pelatihan kali ini dirancang berimbang antara penguasaan teknis canting dan penguatan mentalitas bisnis. Peserta akan digembleng oleh para mentor ahli agar memiliki daya saing produk yang kuat sejak dari hulu hingga hilir.

“Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan membatik dari dasar, tetapi juga membekali peserta dengan kemampuan kewirausahaan murni dan arsitektur pemasaran digital. Harapannya peserta mampu menghasilkan produk batik berkualitas tinggi yang bernilai estetis, sekaligus membangun fondasi usaha yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujar Dwi Wulandari saat memberikan laporan pembukaan acara.

Senada dengan hal itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Sleman, Parmilah Harda Kiswaya, menegaskan bahwa regenerasi pembatik adalah urusan mendesak demi menjaga status batik sebagai warisan budaya takbenda dunia. Ia menilai, sentuhan kreativitas khas anak muda yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan maupun digitalisasi desain akan melahirkan corak batik Sleman baru yang lebih segar, dinamis, dan diminati pasar internasional.

“Kami ingin batik semakin dekat dengan generasi muda. Batik bukan hanya warisan budaya leluhur, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar jika dikembangkan dengan kreativitas tanpa batas dan dukungan teknologi. Kami ingin melahirkan batik preneur muda yang mampu memadukan tradisi, inovasi, dan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan adaptif terhadap tren zaman,” kata Parmilah Harda Kiswaya secara optimistis.

Guna mempercepat proses adopsi industri, panitia penyelenggara turut menghadirkan jajaran praktisi senior dari berbagai sektor bisnis makro, salah satunya adalah Ketua KADIN Sleman, Yudi Prihantana. Dalam sesi pemaparannya, ia membakar semangat para peserta agar tidak inferior dan berani mengeksplorasi ceruk pasar sekecil apa pun dengan memanfaatkan platform digital.

“Jangan takut memulai dari skala kecil. Kunci utama dalam industri kreatif adalah konsistensi, terus belajar, membangun jaringan bisnis yang luas, dan manfaatkan platform digital agar produk batik Sleman semakin dikenal di kancah nasional maupun global,” pesan Yudi Prihantana memotivasi para peserta.

Melalui investasi sumber daya manusia yang terstruktur dalam Program Gen Z Batik Preneur ini, Dekranasda Sleman menargetkan lahirnya ekosistem startup kriya baru yang sehat di wilayah Kabupaten Sleman. Langkah konkret ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka pengangguran terdidik, sekaligus memastikan rantai kelestarian batik lokal tetap terjaga kokoh di tangan generasi masa depan yang melek teknologi. (Ilham Agus/KIM Seyegan)




Bentengi Generasi Muda dari Kenakalan Remaja, Polsek Pakem Gembleng Kedisiplinan Siswa MAN 4 Sleman

Sleman – Aparat kepolisian sektor terus mengintensifkan program pembinaan mental dan karakter remaja di lingkungan sekolah guna mengantisipasi maraknya aksi kenakalan jalanan. Langkah preventif ini diwujudkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Pakem dengan memberikan pembinaan kepemudaan khusus di tengah agenda Perkemahan Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Sleman. Kegiatan penguatan ideologi negara dan disiplin personal tersebut diselenggarakan di kawasan alam terbuka Bumi Perkemahan Jaka Garong, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, pada Senin sore (22/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menonjolkan taktik jemput bola kepolisian dalam memanfaatkan momentum kegiatan kepramukaan sebagai laboratorium efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum dan ketertiban masyarakat. Polsek Pakem menilai, pembentukan karakter tangguh pada usia remaja tidak cukup hanya mengandalkan materi formal di dalam kelas, melainkan harus ditempa di alam terbuka melalui simulasi kemandirian. Langkah edukasi ini dirancang agar para pelajar mampu membentengi diri dari pengaruh negatif kelompok menyimpang, paham radikalisme, hingga penyalahgunaan gawai yang merusak konsentrasi belajar.

Hadir langsung memberikan materi secara taktis di tengah kepungan tenda peserta, perwakilan Polsek Pakem, Slamet Riyadi. Di hadapan ratusan siswa, ia mengupas tuntas bahwa esensi disiplin merupakan pilar mutlak yang tidak boleh ditawar oleh seorang pelajar jika ingin memenangkan persaingan global di masa depan.

“Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin. Ini adalah prinsip dasar yang harus tertanam dalam diri setiap generasi muda. Karakter disiplin yang dibangun dari sekarang akan menjadi bekal hidup yang sangat berharga. Kelak, ketika kalian menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, disiplinlah yang akan menjaga kalian tetap pada jalur yang benar,” ujar Slamet Riyadi memompa daya juang para peserta kemah.

Slamet Riyadi menguraikan lebih lanjut bahwa indikator kedisiplinan yang sejati tidak boleh diartikan sempit sebatas kepatuhan takut pada hukuman. Nilai luhur tersebut harus bertransformasi menjadi kesadaran murni untuk menghargai waktu, memiliki rasa tanggung jawab dalam menuntaskan tugas, cakap mengendalikan emosi perilaku, serta berkomitmen menjaga nama baik almamater sekolah dan keluarga di lingkungan sosial.

Suasana penyuluhan berlangsung sangat interaktif, di mana para peserta aktif melempar pertanyaan terkait draf aturan hukum lalu lintas hingga kiat-kiat membangun konsistensi ibadah dan belajar harian. Pola komunikasi dua arah di alam bebas ini dinilai ampuh mengikis jarak antara aparat penegak hukum dengan komunitas pelajar, sehingga pesan kamtibmas dapat diserap secara optimal tanpa kesan menggurui.

Melalui sinergi pembinaan yang runtut antara kepolisian dan lembaga madrasah ini, MAN 4 Sleman optimistis dapat mencetak output lulusan yang unggul secara intelektual sekaligus matang dalam bersikap. Pengondisian mental yang berlandaskan nilai keislaman dan semangat kebangsaan di Bumi Perkemahan Jaka Garong ini diharapkan mampu melahirkan generasi penerus Kabupaten Sleman yang tangguh, responsif terhadap kemajuan teknologi, serta patuh pada hukum demi kemajuan bangsa. (Edy – KIM Sumber Biwara Moyudan)




Perkuat Manajemen Krisis dan Layanan Publik, Pemkab Sleman Gelar Rakor Relawan Komunitas se-Depok

Sleman – Kapanewon Depok yang merupakan wilayah aglomerasi terpadat di Kabupaten Sleman terus bergerak taktis mematangkan kesiapsiagaan sosial dan manajemen kebencanaan. Langkah penguatan jaringan pengamanan masyarakat ini diwujudkan oleh Pemerintah Kapanewon Depok dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Relawan dan Komunitas. Forum lintas sektoral yang mempertemukan puluhan perwakilan organisasi kemanusiaan, pegiat lingkungan, dan komunitas sosial tersebut diselenggarakan di Gedung Sasana Anglocita Tama, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Senin (22/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti perumusan peta jalan mitigasi bencana perkotaan dan penyamaan persepsi operasional di lapangan guna memotong rantai birokrasi penanganan darurat. Letak geografis Depok yang padat penduduk dan dinamis menuntut adanya kolaborasi yang presisi antara pemangku kebijakan dengan pilar relawan di akar rumput. Melalui forum berkala ini, sistem komando dan komunikasi darurat dievaluasi secara menyeluruh, sehingga ketika terjadi dinamika sosial, konflik lingkungan, hingga bencana alam, seluruh elemen relawan dapat digerakkan dalam satu frekuensi yang cepat, tepat, dan terukur.

Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, menegaskan bahwa keberadaan relawan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari instrumen vital pelayanan publik yang mandiri. Ia meminta seluruh entitas komunitas untuk terus merawat independensi, memperkuat kapasitas personel, serta mengesampingkan ego sektoral demi keselamatan masyarakat luas.

“Sinergi yang baik antara pemerintah, relawan, dan komunitas menjadi modal penting untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, peduli, dan berdaya. Keberadaan relawan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam membantu pelayanan publik, penanganan kebencanaan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang membutuhkan respons cepat di lapangan,” ujar Rakhmat Harinawan saat membuka sesi koordinasi.

Selaras dengan hal itu, Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Depok, Deni Irwandi, memaparkan draf teknis mengenai standarisasi komunikasi radio dan digitalisasi pemetaan potensi kerawanan wilayah. Ia mengingatkan pentingnya validasi informasi di era digital agar pergerakan personel penyelamat tidak terhambat oleh berita bohong atau simpang siur data evakuasi.

“Kerja sama yang solid antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung respons yang cepat dan tepat dalam berbagai situasi di masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin menyamakan persepsi sekaligus mempererat hubungan antarorganisasi relawan yang selama ini aktif berkontribusi di wilayah Depok agar rantai komando penanganan krisis semakin kuat,” kata Deni Irwandi menjabarkan taktik pengamanan wilayahnya.

Selain menjadi ajang konsolidasi struktural, rakor ini juga dibuka menjadi ruang diskusi terbuka bagi para relawan untuk menyalurkan kendala operasional, pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD), hingga pematangan manajemen logistik di masing-masing posko. Melalui penguatan jejaring kerja sama yang inklusif ini, jajaran Pemerintah Kapanewon Depok optimistis dapat membangun sistem pertahanan masyarakat yang andal dan mandiri, guna memastikan seluruh program pelayanan sosial kemanusiaan berjalan efektif serta mampu memberikan rasa aman yang merata bagi seluruh warga Depok. (Athiful/KIM Depok)