Sleman – Di balik hamparan sawah yang tenang di Dusun Nanggulan, Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, berdiri sebuah rumah joglo tua yang menyimpan kisah besar perjalanan bangsa. Bangunan yang kini dikenal sebagai Situs Akpol Darurat itu bukan sekadar rumah berusia lebih dari satu abad, melainkan saksi bisu lahirnya kader-kader kepolisian Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan.

Di atas tanah seluas meter persegi, bangunan seluas sekitar meter persegi yang diperkirakan dibangun sejak tahun 1885 ini menjadi bagian penting dari sejarah pendidikan Kepolisian Republik Indonesia. Ketika Agresi Militer Belanda II melanda Yogyakarta pada 1948, pendidikan Akademi Kepolisian yang sebelumnya berpindah dari Sukabumi ke Mertoyudan, Magelang, kembali harus mencari tempat yang aman. Dusun Nanggulan dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan Akpol Darurat, menjadikannya salah satu titik penting dalam mempertahankan keberlangsungan pendidikan kepolisian di tengah situasi perang.

Nilai sejarah tersebut diakui secara resmi. Pada tahun 2005, pemilik rumah saat itu, Sukapsir, menerima Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas kepeduliannya menjaga bangunan bersejarah tersebut.

Kini, rumah itu dirawat oleh generasi ketiga keluarga, Oscar Ranyo yang akrab disapa Sinyo. Di usianya yang ke-54 tahun, ia terus menjaga keaslian bangunan yang menjadi tujuan kunjungan pelajar, peneliti, hingga wartawan yang ingin menelusuri jejak sejarah perjuangan bangsa.

Meski berstatus sebagai situs sejarah dan cagar budaya, Sinyo mengaku perawatan bangunan masih mengandalkan kemampuan keluarga. “Meskipun sudah ada yang diganti seperti langit-langit dan ubin, tetapi perabot dan rumah inti tak banyak berubah. Namun karena ini milik pribadi maka pengelolaannya ya, semampu kami,” ungkap Sinyo saat ditemui di lokasi, Minggu (28/6/2026).

Keaslian arsitektur joglo beserta suasana pedesaannya justru menjadi daya tarik lain. Dalam beberapa tahun terakhir, Situs Akpol Darurat berkembang menjadi lokasi favorit pengambilan gambar berbagai film layar lebar, film televisi, hingga sesi foto pra-pernikahan. Melalui nama “Joglo Shooting Minggir”, kawasan ini dikenal luas di kalangan sineas. Sejumlah film nasional seperti Kereta Api Terakhir dan Nyai Ahmad Dahlan pernah mengambil adegan di lokasi ini. Sutradara ternama, termasuk Slamet Rahardjo, juga pernah memanfaatkan keunikan situs tersebut sebagai latar cerita.

Tak hanya menjadi ruang pelestarian sejarah, keberadaan Joglo Shooting Minggir turut menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Kehadiran rumah-rumah homestay, keterlibatan warga sebagai figuran film, hingga pemanfaatan lahan seluas sekitar meter persegi dengan sejumlah pohon jati untuk kebutuhan pengambilan gambar luar ruangan menjadi bukti bahwa pelestarian sejarah dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat.

Situs Akpol Darurat hanyalah satu dari sekian banyak potensi yang dimiliki wilayah Minggir. Kawasan barat Kabupaten Sleman ini menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan bentang alam pedesaan yang berpeluang dikembangkan menjadi destinasi wisata berkarakter, sekaligus memperkuat identitas pariwisata berbasis pertanian dan warisan budaya.

Lebih dari sekadar bangunan tua, Situs Akpol Darurat adalah pengingat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang-ruang sederhana tempat generasi penerus bangsa ditempa. Di Minggir, sejarah masih hidup, dirawat, dan menunggu untuk diceritakan kepada setiap pengunjung yang datang. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman menggelar pembinaan intensif bagi pengurus Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Paramartha di Joglo Ledok, Padukuhan Tegal, Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Sabtu (27/6/2026). Langkah ini dilakukan guna memastikan lembaga sosial di tingkat akar rumput tersebut tetap hidup, mandiri, dan kuat dalam membantu sesama.

Agenda pembinaan ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kalurahan Sidoarum, Dukuh Tegal, pengurus RT dan RW, perwakilan karang taruna, serta seluruh pengurus WKSBM Paramartha. Pertemuan ini difokuskan untuk memperkuat kelembagaan sosial agar mampu merespons berbagai dinamika kemiskinan dan masalah sosial di lingkungan terdekat secara cepat.

Ketua Tim Kerja Kelembagaan Dinsos Sleman, Sri Handayani, menegaskan bahwa di tengah tekanan ekonomi saat ini, WKSBM dituntut untuk hadir menjadi solusi konkret bagi warga sekitar. Konsep WKSBM sejatinya mengadopsi nilai luhur yang sudah lama mengakar kuat di dalam kebudayaan masyarakat Jawa.

“WKSBM itu dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Prinsip dasarnya sudah ada di orang Jawa, yaitu gotong royong dan kepedulian sosial. Ini adalah wujud gotong royong modern yang terlembaga dengan baik,” ujar Sri Handayani, yang akrab disapa Handa, saat memberikan arahan.

Dalam kesempatan tersebut, Dinsos Sleman turut memberikan apresiasi tinggi kepada kelompok karang taruna setempat yang telah hampir sepuluh tahun konsisten menjadi motor penggerak utama WKSBM Paramartha. Handa menjelaskan, fungsi utama dari lembaga ini adalah membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan warga kurang mampu demi menguatkan ketahanan sosial di wilayah.

“Perkuat jaringan dan kemitran, pasti bisa tangani PPKS di wilayah. Kami juga berharap Pemerintah Kalurahan ikut merasa handarbeni (memiliki) dengan menerbitkan SK untuk pengurus, serta mendukung alokasi anggaran sesuai kemampuan kalurahan. WKSBM hendaknya terus berkolaborasi dengan Dinsos dalam penanganan masalah sosial,” tambah Handa.

Urusan manajerial internal organisasi menjadi sorotan utama dalam materi yang disampaikan oleh perwakilan Forum WKSBM Kabupaten Sleman, Lilia Ciptaningsih. Ia mengupas tuntas aspek keorganisasian dengan menitikberatkan pada kerapian administrasi sebagai tolok ukur profesionalitas lembaga sosial.

“Administrasi itu tulang punggung organisasi. Harus ada buku notula, daftar hadir, buku keuangan, buku tamu, hingga daftar PPKS yang valid. Jangan lupa buat laporan tertulis sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan donatur,” tandas Lilia Ciptaningsih.

Melengkapi materi keorganisasian, narasumber lainnya, Sukarjono, memaparkan strategi taktis mengenai penggalangan dana mandiri. Menurutnya, aspek finansial merupakan aspek krusial yang menentukan keberlanjutan program kerja sosial di tingkat padukuhan.

“Dana ibarat akar yang menopang organisasi. Tanpa alokasi dan pengelolaan yang tepat, rencana besar cuma akan jadi mimpi. Pengurus bisa memanfaatkan usaha persewaan barang, melibatkan donatur lingkungan, mengumpulkan barang bekas layak jual, bekerja sama dengan pengumpul zakat, hingga menghidupkan kembali tradisi jimpitan,” jelas Sukarjono memberikan solusi kreatif.

Melalui pembinaan di Joglo Ledok ini, sebuah pesan penting berhasil dirumuskan bersama bahwa kekuatan WKSBM di era modern sangat bergantung pada tertibnya administrasi dan kreativitas pengurus dalam menggali sumber pendanaan local. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Penguatan sektor perikanan berbasis masyarakat terus digenjot sebagai salah satu strategi krusial dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo menggelar kegiatan Pembinaan Kelompok Perikanan LPM di Warung Dahar Taman Merdiko, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Sabtu (27/6/2026).

Melalui pembinaan yang berkelanjutan ini, kelompok pembudidaya ikan di tingkat desa didorong agar tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas harian, tetapi juga cakap dalam mengembangkan lini usaha yang berdaya saing tinggi. Agenda ini mempertemukan para anggota kelompok perikanan dengan penyuluh lapangan serta praktisi perikanan yang dihadirkan sebagai narasumber utama.

Mewakili Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo, Carik Lumbungrejo, Herman Subagyo, menyampaikan bahwa sektor perikanan memiliki potensi luar biasa sebagai motor penggerak ekonomi warga jika dikelola secara profesional. Pihak kalurahan berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi program pemberdayaan seperti ini agar potensi lokal dapat terekspos secara optimal.

“Kelompok perikanan bukan sekadar wadah berkumpul para pembudidaya, tetapi menjadi ruang belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah kalurahan akan terus mendukung berbagai upaya pemberdayaan agar potensi lokal mampu berkembang secara optimal,” ujar Herman Subagyo di hadapan para peserta.

Dalam sesi pembekalan, materi teknis pertama dipaparkan oleh Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) Kapanewon Tempel, Budi Kuncoro Jati. Ia menjabarkan secara rinci mengenai pentingnya penerapan teknik budidaya ikan yang baik (Good Aquaculture Practices). Hal tersebut meliputi kecermatan dalam pemilihan benih berkualitas, manajemen kualitas air kolam, efisiensi pemberian pakan, hingga langkah-langkah preventif dalam penanganan penyakit ikan.

“Keberhasilan budidaya tidak hanya ditentukan oleh luas kolam, tetapi juga oleh pengetahuan dan kedisiplinan dalam menerapkan teknik pemeliharaan. Dengan terus belajar dan memanfaatkan pendampingan, produktivitas dapat meningkat sekaligus menekan risiko kerugian,” jelas Budi Kuncoro Jati menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM.

Selaras dengan hal itu, seorang praktisi budidaya ikan berpengalaman, Warjono, turut membagikan ilmu serta strategi lapangannya dalam mengelola bisnis perikanan agar tetap eksis dan berkelanjutan. Ia menggarisbawahi bahwa aspek ketekunan, kemampuan membaca peluang pasar, serta keberanian melakukan inovasi adalah modal utama bagi pembudidaya untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi bagi keluarga.

“Budidaya ikan membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jangan takut mencoba inovasi, tetapi tetap berpegang pada prinsip budidaya yang benar. Jika dikelola dengan baik, sektor ini mampu menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan,” ungkap Warjono memberikan motivasi.

Agenda pembinaan pun berjalan interaktif, di mana para peserta aktif melayangkan pertanyaan seputar cara menekan efisiensi biaya produksi pakan hingga strategi taktis menghadapi fluktuasi cuaca yang kerap memengaruhi kondisi kolam. Langkah edukatif ini dinilai menjadi stimulan penting bagi perikanan rakyat dalam mengambil peran vital menjaga ketahanan pangan nasional dari tingkat akar rumput. (SBD/KIM Tempel)

Sleman – Pemandangan menyejukkan terlihat dalam pengamanan agenda Gebyar Muharam 1448 Hijriah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kapanewon Depok di Sleman pada Jumat (26/6/2026). Tiga organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan lintas struktural, yaitu Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam), Barisan Ansor Serbaguna (Banser), dan Garda Fatayat (Garfa), bersinergi bahu-membahu mengawal jalannya acara.

Kehadiran ratusan personel gabungan dari ketiga organisasi tersebut menjadi pilar utama di lapangan demi mendukung kelancaran kegiatan. Berkat penjagaan yang ketat dan persuasif, sekitar 900 jemaah yang hadir dapat mengikuti seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru Islam dengan aman, nyaman, dan tertib sejak awal hingga berakhirnya acara.

Senior Kokam Depok, Sukirman, menjelaskan bahwa keterlibatan aktif Kokam dalam tim pengamanan gabungan ini merupakan bagian dari pengabdian nyata organisasi kepada masyarakat luas. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen dalam mendukung setiap syiar keagamaan yang membawa misi memperkuat persatuan umat.

“Menjaga keamanan kegiatan masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan kami. Ketika situasi berlangsung tertib dan kondusif, masyarakat dapat beribadah serta mengikuti kegiatan dengan lebih tenang dan khusyuk,” ujar Sukirman saat ditemui di sela-sela bertugas di lapangan.

Sukirman menambahkan, pola pengamanan di lapangan sengaja dilaksanakan secara terpadu bersama rekan-rekan dari Banser dan Garfa. Strategi ini mengedepankan koordinasi yang solid, komunikasi yang intens, serta semangat saling membantu tanpa sekat. Menurutnya, kolaborasi ini membuktikan bahwa seluruh elemen pemuda Islam memiliki tanggung jawab yang sama dalam merawat ruang publik agar tetap aman.

Apresiasi tinggi atas dedikasi dan pengorbanan seluruh personel lapangan disampaikan langsung oleh Ketua MUI Kapanewon Depok, Sunhaji. Pihaknya merasa sangat terbantu dengan kehadiran para relawan pemuda tersebut yang dinilai sukses mengawal stabilitas jalannya Gebyar Muharam.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pengabdian seluruh personel yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Kebersamaan seperti inilah yang menjadi kekuatan umat, di mana berbagai organisasi dapat bersinergi dalam satu tujuan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Sunhaji penuh syukur.

Bagi Sunhaji, model kolaborasi antar-elemen umat seperti ini merupakan modal sosial yang sangat mahal dan penting dipelihara dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Pihak MUI Depok menegaskan akan terus mendorong jalinan kerja sama taktis seperti ini dengan berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan lainnya demi memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Sleman yang religius, aman, dan beradab (Athiful/KIM Depok).

Sleman – Perencanaan pembangunan desa yang disusun secara partisipatif terus digenjot demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Komitmen ini ditegaskan dalam Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Margorejo Tahun 2027 yang diselenggarakan di Aula Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Jumat (26/6/2026).

Forum strategis ini mempertemukan jajaran pemerintah desa, perwakilan pemprov, legislatif, hingga berbagai unsur masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut ditujukan untuk memetakan dan menyepakati skala prioritas pembangunan wilayah agar tepat sasaran pada tahun anggaran mendatang.

Lurah Margorejo, Abdul Aziz Muh Ridwan, menegaskan bahwa dokumen RKP Kalurahan tidak boleh disusun di atas meja saja, melainkan harus merepresentasikan kebutuhan riil warga di lapangan. Hal ini penting agar dana desa dan alokasi anggaran yang dikucurkan dapat memberikan dampak kesejahteraan yang optimal.

“Perencanaan pembangunan harus lahir dari aspirasi masyarakat. Melalui musyawarah ini, kita memastikan setiap usulan dipertimbangkan secara objektif sehingga program yang disusun benar-benar berdampak bagi kesejahteraan warga,” ujar Abdul Aziz Muh Ridwan di sela-sela memimpin jalannya musyawarah.

Senada dengan hal itu, Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, mengingatkan bahwa kualitas perencanaan menjadi penentu utama keberhasilan pembangunan. Ia meminta agar penyusunan program kerja ke depan harus berbasis data yang akurat serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

“Musyawarah menjadi ruang menyatukan berbagai kepentingan dan aspirasi. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan akan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat,” kata Rasyid Ratnadi Sosiawan memberikan arahan.

Dukungan terhadap keterlibatan aktif warga juga disuarakan oleh Anggota DPRD DIY Komisi C, Haris Sugiharta. Menurutnya, sinergi tiga pilar antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah modal paling kuat untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur di tingkat akar rumput.

“Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi kekuatan utama agar setiap program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga,” ungkap Haris Sugiharta.

Terkait regulasi dan teknis penganggaran, Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Y Purnomo Kristiawan, turut memberikan pembekalan. Ia mengimbau agar dokumen perencanaan yang dibuat harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa demi menghindari masalah hukum di kemudian hari.

“RKP Kalurahan harus menjadi pedoman pembangunan yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelas Y Purnomo Kristiawan.

Dalam musyawarah yang berjalan dinamis tersebut, usulan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata. Forum secara terbuka sepakat untuk mendorong penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan mutu pelayanan publik, pemberdayaan perempuan dan pemuda, hingga program pengembangan sumber daya manusia guna menyongsong tahun 2027 (SBD/KIM Tempel).