Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman menegaskan bahwa keberhasilan eksekusi program pembangunan di tingkat akar rumput tidak boleh hanya bertumpu pada ketersediaan anggaran daerah semata. Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan Dinas PMK Sleman, Agus Wasiso, saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) yang digelar di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Sabtu (20/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti reposisi LKK sebagai motor penggerak utama partisipasi publik dalam memutus rantai ketergantungan desa terhadap bantuan stimulus pemerintah. Dinas PMK Sleman menilai, kemandirian sebuah wilayah baru bisa tercapai secara berkelanjutan jika lembaga-lembaga bentukan warga aktif melahirkan inovasi, menghidupkan kembali roh swadaya masyarakat, serta mengawal jalannya transparansi anggaran dari tahap perencanaan hingga evaluasi akhir di lapangan.

Agus Wasiso menjelaskan bahwa legalitas sosiologis dan yuridis LKK sebagai mitra sejajar pamong kalurahan sudah sangat kuat. Keberadaan organisasi ini telah dipayungi oleh regulasi pusat melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 serta dipertegas secara lokal lewat Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

“LKK menjadi wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kalurahan dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembangunan. Peran ini harus terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” kata Agus Wasiso secara lugas di hadapan para pengurus lembaga desa.

Ia menguraikan bahwa beban kerja LKK mengerucut pada tiga mandat utama, yakni mengondisikan pemberdayaan masyarakat, terlibat aktif dalam penyusunan draf serta eksekusi pembangunan, serta menaikkan mutu pelayanan publik. Untuk merealisasikan mandat tersebut, LKK memegang fungsi strategis sebagai kanal resmi penyalur aspirasi warga, penjaga kohesi sosial, penumbuh kesejahteraan keluarga, sekaligus pengontrol roda pemerintahan agar terhindar dari praktik maladministrasi.

Lebih lanjut, Agus Wasiso memaparkan bahwa kekuatan LKK di Kabupaten Sleman disandarkan pada tujuh pilar unsur kelembagaan yang saling melengkapi. Ketujuh unsur vital tersebut meliputi rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Tantangan arus modernisasi dan digitalisasi menuntut ketujuh unsur tersebut untuk meruntuhkan ego sektoral dan mempercepat peningkatan kapasitas kelembagaan internal masing-masing. Agus Wasiso optimistis, dengan adanya penyamaan persepsi melalui bimbingan teknis yang terukur ini, LKK di wilayah Margorejo mampu bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif, responsif, serta siap melahirkan cetak biru pembangunan desa yang inklusif demi kemaslahatan seluruh warga. (SBD/Kim Senyum Tempel)

Sleman – Sinergi lintas sektoral antara jajaran eksekutif desa, lembaga kemasyarakatan, dan keterwakilan legislatif menjadi kunci utama dalam memacu akselerasi pembangunan yang inklusif di Kabupaten Sleman. Langkah taktis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) yang berlangsung di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Sabtu (20/6/2026). Forum penguatan kapasitas ini didesain untuk menyelaraskan program kerja kewilayahan demi terciptanya ketahanan sosial yang mapan.

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti pergeseran alokasi dana aspirasi parlemen yang kini mulai menyasar pada investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat akar rumput, bukan lagi sekadar berpusat pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata. Penguatan kelembagaan lokal dinilai mendesak agar organ-organ desa mampu merespons dinamika sosial serta mengawal jalannya berbagai program bantuan pemerintah secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

Lurah Margorejo, Abdul Aziz Muh. Ridwan, menegaskan bahwa LKK memegang peran strategis sebagai mitra sejajar pamong kalurahan dalam merawat stabilitas wilayah. Salah satu unsur krusial di dalam LKK yang mendapatkan sorotan utama adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang selama ini terbukti menjadi garda terdepan dalam penanganan konflik sosial, mitigasi bencana, hingga pengamanan agenda-agenda makro di lingkungan warga.

“Linmas merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan. Kehadiran mereka menjadi salah satu penopang terciptanya suasana masyarakat yang kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujar Abdul Aziz Muh. Ridwan secara lugas dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Wahyudi Kurniawan, menjelaskan bahwa realisasi bimbingan teknis ini merupakan buah dari pemanfaatan instrumen dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Pihaknya sengaja mengarahkan dana jaring aspirasi tersebut untuk menyuntikkan kompetensi baru bagi para pengurus kelembagaan desa agar indeks pembangunan manusia di tingkat lokal terus merangkak naik.

“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan agar dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang bermanfaat. Melalui kegiatan seperti ini, dana aspirasi diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah kalurahan dalam mendukung pembangunan fisik maupun nonfisik,” kata Wahyudi Kurniawan menjelaskan mekanisme penganggaran tersebut.

Ia menambahkan bahwa kokohnya kapasitas pengurus LKK akan berbanding lurus dengan terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan demokratis. Sinergi segitiga yang harmonis antara jajaran kelurahan, LKK, dan parlemen daerah diyakini bakal memotong sekat birokrasi, sehingga setiap keluhan warga dapat langsung dicarikan jalan keluar yang solutif melalui kebijakan penganggaran yang presisi.

Melalui bimbingan teknis yang berkelanjutan ini, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di Margorejo diharapkan tidak lagi sekadar menjadi papan nama organisasi kepemudaan atau keagamaan pasif. Forum ini diproyeksikan mampu mencetak para penggerak swadaya masyarakat yang andal, militan, serta siap menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi warga secara berkelanjutan. (SBD/KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Keterbatasan lahan bukan lagi menjadi penghalang bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan untuk mandiri secara pangan. Melalui inovasi ramah lingkungan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalurahan Margorejo memanfaatkan limbah rumah tangga berupa galon bekas air mineral sebagai media tanam produktif. Langkah edukasi pemanfaatan pekarangan tersebut diselenggarakan di Ruang Pertemuan Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Sabtu (20/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti solusi ganda dalam menghadapi dua isu krusial sekaligus, yakni ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan penumpukan sampah plastik yang sulit terurai. Dengan menyulap galon bekas menjadi pot vertikal dan hidroponik sederhana, emak-emak di Margorejo kini mampu memproduksi sumber pangan sehat secara mandiri tanpa memerlukan biaya tinggi atau lahan perkebunan yang luas.

Kegiatan yang digagas oleh Pokja III TP PKK Kalurahan Margorejo ini melatih para peserta untuk mengolah galon bekas menjadi wadah ramah akar bagi berbagai komoditas dapur harian. Beberapa sayuran cepat panen seperti cabai, tomat, terong, sawi, kangkung, dan bayam menjadi pilihan utama. Tidak hanya sayuran, warga juga diajak menanam berbagai jenis Tanaman Obat Keluarga (TOGA) seperti jahe, kunyit, kencur, serai, hingga lengkuas sebagai persediaan apotek hidup.

Ketua Pokja III TP PKK Kalurahan Margorejo, Erna Isriyati, memaparkan bahwa gerakan ini dirancang agar mudah ditiru oleh siapa saja karena mengedepankan konsep yang murah dan aplikatif. Ia menilai, kemandirian pangan yang kokoh justru harus dibangun dari skala terkecil, yaitu pekarangan rumah masing-masing warga.

“Kami ingin mengajak masyarakat melihat bahwa pekarangan sekecil apa pun memiliki potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan baik. Dengan menggunakan galon bekas sebagai media tanam, keluarga dapat memenuhi sebagian kebutuhan sayuran dan tanaman obat secara mandiri, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat,” kata Erna Isriyati menjelaskan esensi program tersebut.

Erna Isriyati menambahkan, selain menghemat pengeluaran belanja harian di pasar, aktivitas bercocok tanam menggunakan media daur ulang ini memegang fungsi sosiologis yang baik bagi perkembangan anak. Area pekarangan rumah otomatis berubah menjadi laboratorium alam mini, di mana orang tua bisa menularkan nilai-nilai kepedulian lingkungan, pengelolaan sampah yang bijak, serta budaya hidup sehat kepada anak-anak sejak usia dini.

“Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Justru dari pekarangan rumah, keluarga bisa belajar mandiri, menghemat pengeluaran, dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Kami berharap gerakan ini dapat menginspirasi masyarakat di berbagai daerah,” tambah Erna Isriyati optimistis.

Melalui gerakan pemanfaatan pekarangan produktif ini, TP PKK Kalurahan Margorejo membuktikan bahwa perubahan besar di sektor pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan nasional dapat dipicu dari langkah kecil di halaman rumah. Pola pemberdayaan yang konsisten ini diharapkan dapat terus meluas dan bertransformasi menjadi pilar utama dalam mencetak potret keluarga Indonesia yang sehat, mandiri, bebas sampah, dan berdaya saing tinggi. (SBD/KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Tempel mengambil langkah taktis untuk memperkuat akurasi basis data kesehatan ibu dan anak sebagai pilar utama penanganan stunting dan pemenuhan hak anak sejak dini. Langkah ini diwujudkan melalui agenda pembinaan dan penyamaan persepsi mengenai pendataan bayi baru lahir yang melibatkat ratusan kader kesehatan dari empat kalurahan. Pertemuan berskala lintas wilayah tersebut dipusatkan di Aula Lantai II Kantor Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Sabtu (20/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini adalah membangun sistem pencatatan kelahiran yang cepat, terpadu, dan bebas dari selisih data antara laporan warga dengan fasilitas kesehatan resmi. Melalui forum koordinasi ini, para kader dari Kalurahan Lumbungrejo, Mororejo, Margorejo, dan Merdikorejo didudukkan bersama tenaga medis puskesmas. Langkah integrasi ini dirancang agar setiap bayi yang lahir di wilayah Tempel langsung terdeteksi dalam hitungan hari, sehingga intervensi medis seperti pemberian imunisasi wajib dan pemantauan gizi buruk dapat langsung disalurkan tanpa hambatan birokrasi.

Kamituwa Lumbungrejo, Suwanto, yang hadir mewakili pihak birokrasi kalurahan, menegaskan bahwa para kader posyandu merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan dinamika di lapangan. Kegagalan akurasi pencatatan di tingkat RT atau RW dinilai dapat berakibat fatal pada hilangnya hak jaminan kesehatan yang seharusnya diterima oleh anak-anak usia emas.

“Pendataan bukan sekadar mencatat angka, tetapi memastikan setiap bayi memperoleh hak atas pelayanan kesehatan sejak lahir. Kolaborasi antara kader, bidan, dan pemerintah kalurahan menjadi kekuatan utama dalam membangun data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suwanto secara lugas saat membuka jalannya pembekalan.

Sesi pemantapan regulasi dan teknis pengisian instrumen data dipandu langsung oleh tim medis dari Puskesmas Tempel I, yang digawangi oleh tiga tenaga bidan yakni Iin Purwaningsih, Anisa, dan Sartika. Dalam paparannya, Iin Purwaningsih menerangkan bahwa bank data yang valid mengenai angka kelahiran harian bertindak sebagai kompas bagi dinas terkait dalam mendistribusikan logistik vaksin serta memetakan wilayah rentan kesehatan.

“Data yang valid akan membantu tenaga kesehatan memantau tumbuh kembang bayi, memastikan imunisasi berjalan sesuai jadwal, serta mendeteksi lebih dini apabila terdapat bayi yang membutuhkan pendampingan khusus,” jelas Iin Purwaningsih membedah aspek teknis pemanfaatan data.

Melanjutkan pemaparan tersebut, Anisa meminta para kader untuk meningkatkan frekuensi komunikasi dua arah dengan para ibu hamil di wilayahnya masing-masing menjelang Hari Perkiraan Lahir (HPL). Dengan sikap proaktif tersebut, potensi adanya persalinan mandiri di rumah tanpa pendampingan tenaga kesehatan yang tidak dilaporkan ke puskesmas dapat ditekan hingga nol persen.

Sartika menambahkan bahwa kedekatan emosional dan kultural yang dimiliki kader dengan warga setempat merupakan aset yang tidak tergantikan oleh sistem digital apa pun. Peran sosiologis inilah yang membuat puskesmas sangat bergantung pada keaktifan kader di lapangan.

“Kader adalah mitra utama puskesmas. Melalui kerja sama yang solid, setiap bayi yang lahir dapat segera teridentifikasi sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal tanpa ada yang terlewat,” tutur Sartika menjabarkan hubungan kemitraan tersebut.

Melalui penguatan manajemen data di tingkat kalurahan ini, jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman berharap dapat membangun fondasi kualitas sumber daya manusia yang unggul sejak hari pertama kehidupan. Ketepatan pasokan data dari akar rumput ini diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan jaminan kesehatan masyarakat, sehingga pemenuhan gizi seimbang dapat tersalurkan secara adil, cepat, transparan, dan tepat sasaran. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Jajaran TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembentukan karakter generasi muda agar tidak tergerus dampak negatif arus informasi. Melalui Koramil 04 Tempel, pembinaan karakter, kedisiplinan, dan wawasan kebangsaan diberikan secara masif kepada 176 siswa MTsN 2 Sleman. Kegiatan edukasi bela negara berbasis praktik lapangan ini dipusatkan di Lapangan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (19/6/2026).

Fokus dari peristiwa ini menitikberatkan pada urgensi pembentukan mentalitas pelajar di tengah kepungan era penyiaran digital. TNI menilai tantangan terbesar remaja saat ini bukan lagi sekadar kompetisi akademik, melainkan kerentanan terhadap paparan radikalisme digital, hoaks, perundungan siber, hingga ancaman nyata penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan persuasif dan latihan fisik terukur, para siswa ditempa untuk memiliki daya tangkal yang kuat terhadap berbagai distorsi sosial tersebut.

Agenda yang berlangsung sejak pukul hingga WIB ini dipimpin langsung oleh Komandan Koramil 04 Tempel, Edy Widodo. Guna mengikis kesan kaku, materi disampaikan melalui metode interaktif yang memadukan teori wawasan kebangsaan di dalam kelas dengan visualisasi taktis di luar ruangan. Seluruh siswa tampak antusias mengikuti setiap tahapan instruksi, mulai dari materi inti tata urutan upacara bendera resmi hingga latihan ketangkasan Peraturan Baris-Berbaris (PBB).

Komandan Koramil 04 Tempel, Edy Widodo, menegaskan bahwa penanaman integritas sejak usia sekolah merupakan investasi jangka panjang yang paling berharga bagi pertahanan negara. Ia mengimbau para guru dan orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak di dunia maya agar masa depan mereka tidak hancur oleh teknologi yang salah urus.

“Kami ingin para pelajar memiliki karakter yang kuat, disiplin, serta memahami pentingnya menjaga persatuan bangsa. Di era digital seperti sekarang, mereka juga harus bijak menggunakan media sosial dan menjauhi penyalahgunaan narkoba agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang merugikan masa depan,” ujar Edy Widodo saat memberikan pengarahan di tengah lapangan.

Lebih lanjut, Edy Widodo menguraikan bahwa latihan PBB yang diberikan bukan sekadar aktivitas fisik tanpa makna, melainkan sebuah instrumen psikologis untuk menyuntikkan nilai kepemimpinan, kepatuhan hierarki yang positif, rasa tanggung jawab pribadi, serta semangat kerja sama tim (teamwork). Melalui keseragaman langkah kaki dan kekompakan gerakan saban pleton, para siswa secara tidak langsung dilatih untuk menekan ego pribadi demi mencapai tujuan kelompok.

Sinergi yang harmonis antara institusi pendidikan formal dan kesatuan TNI ini menjadi bukti bahwa urusan bela negara merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Pola pembinaan intensif semacam ini diproyeksikan mampu melahirkan pasokan sumber daya manusia di Kabupaten Sleman yang seimbang secara intelektual, memiliki ketahanan mental yang kokoh, serta setia menjaga kedaulatan NKRI. (Sbd/KIM Senyum Tempel)