Sleman – Padukuhan Gemawang resmi menjadi pelopor pemanfaatan sumber daya air alternatif berkelanjutan di tingkat lokal melalui integrasi teknologi modern. Langkah inovatif ini ditandai dengan rampungnya program bantuan instalasi penyediaan air baku dan air siap minum berbasis Reverse Osmosis (RO) bagi warga RT 04 dan RT 05 Padukuhan Gemawang, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, pada Jumat (19/6/2026). Program strategis ini lahir dari kolaborasi lintas sektor antara PT Hutama Karya (Persero), Yayasan Kinarya Anak Bangsa, dan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Fokus peristiwa ini menyoroti keberhasilan alih teknologi dalam memitigasi persoalan lingkungan menjadi berkah bagi pemukiman padat penduduk. Memanfaatkan momentum curah hujan tinggi yang kerap memicu genangan di Sinduadi serta melimpahnya debit air Kali Code, tim gabungan merancang sistem filtrasi berlapis. Air yang dipanen dari langit dan sungai tersebut disaring menggunakan sistem RO hingga mencapai standar kelayakan konsumsi tinggi, sehingga mampu memotong pengeluaran rumah tangga warga untuk pembelian air minum kemasan.

Acara peresmian bertajuk “Seremoni HK Wash Infra – Penyediaan Air Bersih Berkelanjutan dari Panen Air Hujan dan Mata Air Berbasis Reverse Osmosis” ini dikemas dalam tema besar “Demi Air Bersih untuk Generasi Nanti”. Agenda ini dihadiri oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman Sugeng Riyanta, Kepala Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo Rochimah Nugrahini, perwakilan manajemen PT Hutama Karya Dianita Saraswati, Wakil Dekan Sekolah Vokasi UGM Wiryanta, Lurah Sinduadi Senen Haryanto, serta ratusan warga setempat.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif korporasi dan akademisi yang bersedia turun ke lapangan guna menyelesaikan kebutuhan dasar warga. Ia menilai model kemitraan ini patut dicontoh oleh wilayah lain di Indonesia dalam mewujudkan ketahanan air nasional.

“Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti ini patut kita syukuri. Saya ikut senang karena program ini hadir di Gemawang dan semoga benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Bantuan ini juga perlu dirawat dan dikelola dengan baik agar tetap awet, lestari, dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” ujar Harda Kiswaya saat meresmikan fasilitas tersebut.

Lurah Sinduadi, Senen Haryanto, mengaku bangga wilayahnya terpilih sebagai proyek percontohan nasional ini. Gemawang sendiri ditunjuk karena dinilai memiliki kelompok pengelola air mandiri yang solid dan siap bertindak sebagai local hero dalam mengoperasikan mesin RO tersebut ke depan.

“Kami bersyukur Kalurahan Sinduadi, khususnya Padukuhan Gemawang, dipilih sebagai lokasi program ini. Ke depan masih terdapat beberapa sumber air dengan debit yang lebih besar yang berpotensi dikembangkan. Apabila ada program lanjutan, kami berharap manfaatnya dapat diperluas untuk memenuhi kebutuhan air bersih di padukuhan-padukuhan lain di Kalurahan Sinduadi,” jelas Senen Haryanto.

Di samping menerima hibah alat, warga Padukuhan Gemawang juga diberikan pembekalan intensif mengenai tata cara pemeliharaan mesin, pemanenan air hujan yang steril, hingga manajemen distribusi air siap minum yang adil bagi seluruh KK. Lewat transfer pengetahuan ini, sistem penyediaan air bersih tidak hanya menjadi fasilitas musiman, melainkan menjadi aset berharga yang siap diwariskan untuk generasi mendatang. (Edy – KIM Pijar Mlati)

Sleman – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pokja II Kalurahan Condongcatur bergerak taktis membentengi generasi muda dari ketergantungan gawai dengan menghidupkan kembali budaya membaca di lingkungan keluarga. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Peningkatan Minat Baca Masyarakat yang dipusatkan di Pendopo Trisni Rahmasari, RT 07 RW 60 Padukuhan Joho, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Jumat (19/6/2026) mulai pukul WIB.

Fokus utama dari peristiwa ini adalah optimalisasi peran aktif orang tua sebagai pendidik pertama di dalam rumah melalui metode mendongeng. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kecintaan anak terhadap buku dinilai mulai luntur. Oleh karena itu, pendekatan berbasis penuturan cerita atau dongeng dipilih sebagai media interaktif yang ramah anak untuk merangsang daya imajinasi, memperkaya kosakata, sekaligus menyisipkan nilai-nilai moral kehidupan tanpa membuat anak merasa digurui.

Agenda ini diikuti oleh sekitar 30 peserta yang terdiri atas pengurus PKK RT 07 RW 60 Padukuhan Joho, anggota Pokja II TP PKK Kalurahan Condongcatur, serta perwakilan pemerintah kalurahan setempat. Guna mematangkan keterampilan para ibu, panitia menghadirkan dua narasumber berkompeten, yaitu penggiat literasi dari Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Bunda Cahaya, serta perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Khoirul Azizi.

Ketua Pokja II TP PKK Kalurahan Condongcatur, Siti Muhibah, menegaskan bahwa kemampuan literasi adalah fondasi paling awal dalam mencetak sumber daya manusia yang kompetitif di masa depan. Ia ingin agar setiap orang tua di Condongcatur mulai menyisihkan waktu khusus untuk mendampingi anak-anak mereka membaca buku setiap hari.

“Kami berharap masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak, tumbuh menjadi pribadi yang sukses, berwawasan luas, dan berkarakter melalui kebiasaan membaca. Membaca adalah kunci yang membuka pintu pengetahuan dan masa depan yang lebih baik,” ujar Siti Muhibah di sela-sela kegiatan.

Dalam pemaparan materinya, pendongeng nasional, Bunda Cahaya, menerangkan bahwa aktivitas membacakan cerita secara langsung terbukti efektif memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak. Ia juga memberikan pelatihan singkat mengenai teknik vokal yang komunikatif, pengaturan intonasi, ekspresi wajah, gerakan gestur tubuh, hingga pemanfaatan alat peraga visual berupa buku bergambar agar anak-anak betah mendengarkan cerita hingga selesai.

“Mendongeng bukan sekadar membacakan cerita, tetapi membangun kedekatan, menanamkan karakter, sekaligus merangsang imajinasi dan kemampuan berbahasa anak. Ketika orang tua meluangkan waktu untuk bercerita, mereka sedang menanam benih kecintaan terhadap buku dan belajar sepanjang hayat,” jelas Bunda Cahaya secara komunikatif.

Dukungan senada dipaparkan oleh perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Khoirul Azizi. Menurutnya, anak-anak yang memiliki kedekatan dengan buku sejak usia dini terbukti memiliki kemampuan daya analisis dan berpikir kritis yang jauh lebih matang saat memasuki usia sekolah formal.

“Gerakan literasi harus dimulai dari rumah. Orang tua yang gemar membaca dan membiasakan mendongeng akan melahirkan anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, kemampuan berpikir kritis, dan semangat belajar sepanjang hayat,” kata Khoirul Azizi menambahkan.

Sementara itu, Dukuh Joho yang juga merupakan anggota Pokja II TP PKK Condongcatur, Retnaningsih, mengapresiasi inisiatif Ketua PKK RT 07, Trisni Rahmasari, yang berencana menghidupkan kembali fasilitas pojok baca dan perpustakaan mini di lingkungan RW 60 Joho. Langkah pengadaan fasilitas fisik ini dinilai sejalan dengan misi PKK dalam memperluas akses edukasi informal bagi warga sekitar.

“Harapan kami, budaya membaca tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi ini saja, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan di keluarga dan lingkungan masyarakat sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing,” tutur Retnaningsih.

Ketua PKK RT 07 RW 60 Joho, Trisni Rahmasari, mengucapkan rasa terima kasihnya atas ilmu dan pendampingan teknis yang diberikan oleh para pakar ke wilayahnya. Ia menilai edukasi praktis ini memberikan kepercayaan diri baru bagi para ibu-ibu rumah tangga untuk mulai mempraktikkan metode mendongeng sebelum tidur kepada anak-anak mereka.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pokja II TP PKK Kalurahan Condongcatur. Materi yang disampaikan sangat inspiratif, menambah wawasan, dan memberikan semangat baru untuk mengembangkan budaya membaca di lingkungan kami. Ini menjadi Jumat yang penuh berkah dan ilmu,” ucap Trisni Rahmasari memungkasi jalannya acara. (Wasana/KIM Depok)

Sleman – Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menggelar Forum Penjaringan Aspirasi Masyarakat Tahun 2026 pada Jumat (19/6/2026). Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan. Melalui forum dialog terbuka ini, pemerintah kalurahan bersama warga duduk bersama untuk menghimpun berbagai usulan yang akan dijadikan kompas utama dalam penyusunan program pembangunan agar lebih tepat sasaran.

Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan dinilai menjadi kunci utama keberhasilan eksekusi program di lapangan. Pemerintah kalurahan menyadari bahwa pembangunan yang ideal tidak boleh bersifat top-down atau hanya berdasarkan keputusan sepihak dari pemangku kebijakan, melainkan harus lahir dari kebutuhan riil yang dirasakan langsung oleh warga di tingkat akar rumput.

Carik Lumbungrejo, Herman Subagyo, yang hadir mewakili Lurah Lumbungrejo, menegaskan bahwa suara masyarakat adalah fondasi paling krusial dalam menentukan arah kebijakan desa. Pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi setiap gagasan konstruktif demi kemajuan wilayah setempat.

“Aspirasi masyarakat merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan kalurahan. Karena itu, kami berharap forum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan kebutuhan, gagasan, dan solusi demi kemajuan bersama,” ujar Herman Subagyo saat memberikan sambutan pembukaan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BPKal Lumbungrejo, Sutardi, menjelaskan bahwa forum penjaringan ini merupakan implementasi langsung dari fungsi legislasi dan representasi yang diemban oleh BPKal. Sebagai wakil rakyat di tingkat kalurahan, pengurus memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal setiap keluhan dan masukan warga agar dapat diakomodasi dalam penganggaran desa.

“Setiap usulan yang disampaikan masyarakat akan kami tampung, dikaji, dan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah kalurahan sehingga pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” kata Sutardi menegaskan komitmennya.

Guna memberikan arah perencanaan yang akuntabel dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan, forum ini juga menghadirkan Kepala Jawatan Praja Kapanewon Tempel, Sri Lestari, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Sri Lestari mengingatkan kembali mengenai tiga pilar tugas pokok yang wajib dijalankan secara seimbang oleh pengurus BPKal demi menjaga stabilitas pemerintahan desa. Tiga fungsi utama tersebut meliputi pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan kalurahan bersama lurah, penampungan serta penyaluran aspirasi masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan ketat terhadap kinerja lurah.

“BPKal memiliki tiga tugas utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama lurah, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja lurah. Ketiga fungsi ini harus berjalan seimbang agar penyelenggaraan pemerintahan kalurahan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” urai Sri Lestari secara mendalam.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kualitas dari sebuah perencanaan daerah akan berbanding lurus dengan tingkat keaktifan warganya. Sinergi yang harmonis antara struktur pemerintah kalurahan, lembaga BPKal, dan elemen pemuda hingga tokoh masyarakat diyakini akan melahirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Semakin aktif masyarakat menyampaikan aspirasi, semakin kuat pula kualitas perencanaan pembangunan yang dihasilkan. Kolaborasi antara pemerintah kalurahan, BPKal, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam sesi diskusi yang berlangsung dinamis, aspirasi yang mencuat dari bangku peserta tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik atau infrastruktur jalan dan pelayanan publik saja. Warga secara kreatif juga melemparkan gagasan mengenai program pemberdayaan ekonomi berbasis pemuda, penguatan sektor ketahanan pangan dan pertanian, hingga usulan pembentukan ruang pelestarian seni dan budaya lokal sebagai bagian dari penguatan identitas bangsa.

Model jemput bola yang diperlihatkan oleh BPKal Lumbungrejo ini menjadi bukti otentik bahwa iklim demokrasi di tingkat desa dapat tumbuh subur melalui ruang-ruang dialog yang sehat. Ketika keterbukaan ini dirawat dengan baik, program yang dihasilkan tidak hanya menjadi solusi yang solutif bagi masyarakat, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik secara berkesinambungan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. (SBD/KIM Senyum Tempel)

Sleman – Kapanewon Tempel bergerak cepat memperkuat barisan pertahanan warga di tingkat akar rumput guna mengantisipasi ancaman kebakaran permukiman dan lahan. Langkah mitigasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Gladi Lapang Relawan Penanganan Kebakaran yang dipusatkan di halaman parkir Kantor Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, pada Jumat (19/6/2026). Agenda ini mempertemukan puluhan relawan lokal dengan jajaran aparatur pemerintah serta instruktur ahli demi menyamakan persepsi dan taktik penyelamatan saat menghadapi situasi darurat.

Fokus utama dari peristiwa ini adalah pembentukan kesiapsiagaan mandiri berbasis masyarakat sebagai pilar utama pengurangan risiko bencana. Mengingat pertumbuhan kawasan permukiman yang padat serta perubahan cuaca yang fluktuatif, kemampuan warga untuk melakukan pemadaman api skala kecil secara cepat dinilai sangat krusial guna mencegah kebakaran meluas sebelum armada pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

Acara dibuka secara resmi oleh Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, dengan didampingi Kepala Jawatan Keamanan, Heni Ristiawan. Dalam arahannya, Rasyid Ratnadi Sosiawan menegaskan bahwa pembinaan kapasitas relawan tidak boleh berhenti pada seremonial belaka, melainkan harus digulirkan secara berkala agar keterampilan penyelamatan warga tetap terasah dengan baik.

“Relawan adalah kekuatan penting di tengah masyarakat. Melalui gladi lapang ini, kami berharap kemampuan, koordinasi, dan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan semakin meningkat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujar Rasyid Ratnadi Sosiawan saat memberikan pembekalan.

Sesi edukasi materi dan praktik lapangan dipandu langsung oleh Penata Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman, Sumarjono. Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa waktu respons awal sangat menentukan tingkat keberhasilan pemadaman. Oleh karena itu, masyarakat dilarang panik dan harus dibekali pengetahuan teknis yang memadai mengenai cara menjinakkan api.

“Relawan merupakan garda terdepan di lingkungan masing-masing. Pengetahuan mengenai pencegahan, penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR, hingga prosedur evakuasi harus terus diperkuat agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak dini,” jelas Sumarjono secara gamblang di hadapan peserta.

Memasuki sesi inti gladi lapang, para peserta langsung diterjunkan ke dalam simulasi kondisi darurat yang dirancang menyerupai kejadian nyata. Dalam praktik ini, relawan dilatih mengoperasikan berbagai jenis tabung APAR, memadamkan kobaran api menggunakan kain basah secara tradisional, hingga memperagakan teknik evakuasi korban dari dalam ruangan yang terkepung asap pekat. Simulasi ini sekaligus menguji ketangkasan koordinasi antarelawan agar tidak terjadi tumpang tindih peran saat evakuasi berlangsung.

Melalui investasi kapasitas sumber daya manusia yang terstruktur ini, Pemerintah Kapanewon Tempel berharap budaya sadar risiko bencana dapat tertanam kuat di sanubari setiap warga. Model pelatihan terpadu ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem lingkungan yang tangguh dan mandiri, sekaligus menjadi cetak biru bagi wilayah lain di Kabupaten Sleman dalam membangun ketahanan wilayah yang solid dari ancaman bencana kebakaran. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Kapanewon Mlati bergerak cepat melakukan pembenahan mutu birokrasi demi mendukung pemenuhan target Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merebut predikat pelayanan publik terbaik di tingkat nasional. Langkah taktis ini diwujudkan dengan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Reviu Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2026. Agenda strategis yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat tersebut diselenggarakan di Gedung Rapat Serbaguna Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, pada Jumat (19/6/2026).

Fokus utama dari peristiwa ini adalah pelibatan warga sebagai penilai dan pemberi masukan langsung terhadap kinerja birokrasi setempat. Evaluasi komparatif ini dinilai sangat mendesak demi menyelaraskan regulasi internal pemerintah dengan dinamika kebutuhan riil masyarakat. Melalui forum ini, Kapanewon Mlati berupaya memetakan kelemahan pelayanan, mempercepat digitalisasi birokrasi, serta mengikis sumbatan informasi agar layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Jawatan Praja Kapanewon Mlati, Reza Uud Fermansyah, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pokok oleh Panewu Mlati, Dyah Purwanti. Jajaran instansi ini sengaja menghadirkan perwakilan yang heterogen sebagai peserta, mulai dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Forum Anak, perwakilan kelompok masyarakat Lowasari, hingga utusan dari lima kalurahan di wilayah Mlati yakni Kalurahan Sinduadi, Sendangadi, Tlogoadi, Tirtoadi, dan Sumberadi.

Dalam arahannya, Panewu Mlati, Dyah Purwanti, mengungkapkan bahwa kualitas reformasi birokrasi di wilayah Sleman sebenarnya sudah berada di jalur yang sangat baik. Berdasarkan hasil penilaian performa pelayanan publik oleh pemerintah pusat, Kabupaten Sleman sukses mengamankan peringkat kedua nasional tepat di bawah Kabupaten Sumedang. Namun, pemerintah daerah enggan berpuas diri dan berkomitmen penuh untuk naik ke peringkat pertama.

“Bapak Bupati menghendaki agar Kabupaten Sleman dapat meraih peringkat pertama nasional. Salah satu aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan promosi layanan kepada masyarakat. Sejumlah layanan sebenarnya telah dapat diakses secara daring, namun pemanfaatannya oleh masyarakat masih perlu terus didorong melalui sosialisasi yang lebih masif,” ujar Dyah Purwanti memetakan tantangan kerjanya.

Ia mencontohkan salah satu terobosan digital yang sudah berjalan sukses di wilayahnya adalah simplifikasi penerbitan akta kematian, di mana dokumen kependudukan tersebut kini bisa diproses dan diterbitkan secara instan begitu ada laporan warga yang meninggal dunia. Dyah Purwanti menegaskan bahwa forum peninjauan ulang ini menjadi instrumen penting untuk memodifikasi Standar Pelayanan dan SOP agar selalu relevan dengan tuntutan zaman.

“Melalui forum ini masyarakat dapat mengetahui bahwa pelayanan publik memiliki standar yang jelas. Salah satu faktor yang memengaruhi hasil evaluasi nasional kemarin adalah belum dilaksanakannya reviu secara berkala terhadap Standar Pelayanan dan SOP yang ada,” tambah Dyah Purwanti secara terbuka.

Secara teknis, Standar Pelayanan bertindak sebagai kontrak sosial dan janji mutu tertulis yang wajib dipenuhi pemerintah kepada warga selaku konsumen. Sementara itu, SOP berfungsi sebagai kompas instruksi kerja bagi aparatur internal agar sistem kerja berjalan seragam, efisien, dan bebas dari pungutan liar maupun maladministrasi.

Memasuki sesi inti, jalannya dialog interaktif dan penyerapan aspirasi dipandu langsung oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Mlati, Maslina Dalimunthe. Dalam sesi ini, perwakilan warga, akademisi, hingga aliansi anak diberikan kebebasan penuh untuk melontarkan kritik konstruktif serta mengajukan draf rekomendasi perbaikan demi kenyamanan ruang pelayanan publik di masa depan.

Melalui kemitraan yang setara antara birokrat dan masyarakat sipil dalam forum ini, Kapanewon Mlati optimistis dapat melahirkan cetak biru pelayanan publik yang prima dan modern. Hasil rumusan dari forum reviu ini akan segera diadopsi menjadi regulasi baru yang diharapkan mampu mendongkrak kepuasan masyarakat sekaligus mengantarkan Kabupaten Sleman merebut takhta peringkat pertama dalam penilaian pelayanan publik nasional. (Edy – KIM Pijar Mlati)