Sleman – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Condongcatur menggelar pertemuan rutin berempat di Ruang Sasana Wicara, Kalurahan Condongcatur, Kamis (11/6/2026).

Pertemuan rutin ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Condongcatur, Budiarto, jajaran pengurus LPMKal, serta unsur pemerintah kalurahan sebagai forum koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Ketua LPMKal Condongcatur, Siswantoro, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Plt. Lurah sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus LPMKal. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin diperkuat guna mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Condongcatur.

“Kami berharap terjalin sinergi yang semakin erat antara LPMKal dan pemerintah kalurahan sehingga setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara partisipatif,” ujarnya

Menanggapi hal tersebut, Plt. Lurah Condongcatur, Budiarto menyatakan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan LPMKal dan seluruh elemen masyarakat.

“Kami menyambut baik ajakan sinergi ini. Selama kemampuan keuangan kalurahan masih mencukupi, komitmen dukungan pembangunan sebesar Rp40 juta per RW tetap menjadi perhatian. Selain itu, peluang pendanaan juga dapat dioptimalkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) maupun Program Padat Karya Terpadu Dana Keistimewaan (PKT Danais) dengan pengajuan proposal yang memenuhi persyaratan,” ungkapnya.

Ulu-Ulu Kalurahan Condongcatur, Murgiyanto, memaparkan perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah Condongcatur. Hingga saat ini, pekerjaan pengaspalan jalan telah terlaksana di 11 RW. Selanjutnya, pada bulan Juni direncanakan pembangunan drainase dan sumur resapan di 22 RW, disusul pekerjaan konblokisasi atau paving di 12 RW pada bulan Juli.

Murgiyanta juga mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan usulan Bantuan Keuangan Khusus tahun 2027.

“Proposal BKK Tahun 2027 diharapkan sudah diajukan sebelum 20 Juni 2026 agar proses verifikasi dan penganggaran dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Carik Condongcatur, Riska Dian Nur Lestari, menyampaikan bahwa pemerintah kalurahan dalam waktu dekat akan melaksanakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) Tahun 2027 sebagai tindak lanjut hasil Musyawarah Padukuhan (Musduk).

Riska menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis, di antaranya lolos verifikasi lapangan, memiliki surat kerelaan penggunaan lahan dari pemilik minimal lima tahun, serta didukung dokumentasi pelaksanaan secara bertahap mulai kondisi awal (0 persen), progres 25 persen, 50 persen, 75 persen, hingga 100 persen, termasuk dokumentasi penerimaan material.

“Kelengkapan administrasi dan dokumentasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan” ungkapnya.

Terkait peresmian hasil pembangunan yang selama ini kerap dilakukan bersamaan dengan kegiatan Gowes Jumat Pon, Riska menyampaikan bahwa pelaksanaannya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Plt. Lurah Condongcatur.

Secara kelembagaan, LPMKal merupakan mitra strategis Pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan. Fungsi utamanya meliputi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penggerakan partisipasi dan gotong royong warga, serta mendorong pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan tersebut sejalan dengan regulasi mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan berbagai pedoman pemberdayaan masyarakat yang berlaku di DIY.

Pertemuan rutin ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah kalurahan dan LPMKal sehingga setiap program pembangunan dapat direncanakan secara matang, dilaksanakan secara transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Condongcatur (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margomulyo menggelar Musyawarah Kalurahan (Muskal) Pemutakhiran Data Kemiskinan Semester I Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Muskal dihadiri unsur Pamong Kalurahan, TKSK, TPSK, Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Margomulyo, anggota BPKal, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pendamping PKH, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan didampingi Kawat Sosial Kapanewon Seyegan.

Ketua BPKal Margomulyo, Supriyadi menjelaskan bahwa data kemiskinan semester I Tahun 2026 merupakan data awal yang bersumber dari data kemiskinan semester II Tahun 2025 dan harus melalui proses validasi.

“Data tersebut harus divalidasi apakah masih sesuai atau tidak. Sebelumnya kami juga telah melaksanakan Pra Muskal untuk mencermati data-data yang sudah tidak valid,” ujar Supriyadi.

Ia menambahkan, terdapat tiga pertimbangan utama dalam pencoretan data kemiskinan, yakni warga yang telah meninggal dunia, pindah alamat, serta telah diterima sebagai ASN baik P3K maupun paruh waktu.

Sementara itu, Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto menegaskan bahwa Muskal menjadi bagian penting dalam menghasilkan data kemiskinan yang valid dan sesuai regulasi.

“Pencoretan maupun penambahan data harus sesuai aturan yang berlaku. Kami juga berharap tokoh masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait syarat dan ketentuan penerima bantuan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kawat Sosial Kapanewon Seyegan, Subagyo Rahayu memaparkan tren penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir. Untuk Kapanewon Seyegan, angka kemiskinan turun dari 11,97 persen pada 2024 menjadi 10,80 persen pada 2025. Sedangkan Kalurahan Margomulyo mengalami penurunan dari 11,79 persen menjadi 10,57 persen.

“Melalui Muskal seperti ini, angka kemiskinan bisa ditekan karena data benar-benar divalidasi sesuai kondisi riil dan kearifan lokal masyarakat,” jelas Subagyo.

Ia juga mencontohkan program PKH yang secara berkala melakukan graduasi penerima manfaat yang dinilai telah mandiri secara ekonomi.

Sementara itu, marasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Andi Kurniawan menegaskan pentingnya akurasi data kemiskinan karena data Sleman menjadi salah satu rujukan nasional.

“Data kemiskinan Kabupaten Sleman secara periodik selalu disandingkan dengan data nasional. Artinya proses pendataan di Sleman selama ini sudah berjalan dengan baik dan menjadi rujukan,” ungkapnya.

Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) Margomulyo, Pristiana Hakim atau yang akrab disapa Puput menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi basis penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

“DTSEN menjadi basis data pendukung monitoring evaluasi program serta pengambilan keputusan strategis mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” terang Puput.

Ia juga menyebut hasil Muskal nantinya akan dilegalformalkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman.

Dalam Muskal tersebut akhirnya disepakati tidak ada penambahan data kemiskinan baru. Namun hasil validasi memutuskan pencoretan terhadap 39 Kepala Keluarga (KK) dari data kemiskinan. Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta yang hadir. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kewajiban mendorong peningkatan usaha ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas, baik secara langsung maupun melalui pihak perantara dengan melibatkan instansi yang memiliki kompetensi dan relevansi di bidangnya.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Riyatmi, saat membuka kegiatan program pendampingan usaha bagi penyandang disabilitas, Kamis (11/6/2026) di Ruang Rapat Kantor Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan. Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari Kapanewon Kalasan, Berbah, dan Prambanan.

Riyatmi menjelaskan, dalam kesehariannya banyak penyandang disabilitas yang telah memiliki usaha untuk menopang perekonomian keluarga, seperti usaha menjahit, produksi makanan ringan atau jajanan, peternakan ayam, kerajinan, hingga usaha kos-kosan.

“Dinas Sosial secara terstruktur dan terencana terus melakukan pendampingan dan pembinaan dengan melibatkan berbagai instansi terkait,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pada kegiatan pendampingan bagi penyandang disabilitas dari Kalasan, Berbah, dan Prambanan di Tamanmartani ini, Dinas Sosial turut melibatkan Dinas Koperasi Kabupaten Sleman dengan menghadirkan dua orang narasumber pembina.

Sementara itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon (TKSK) Kalasan, Danang Eko Purnomo, menyampaikan bahwa peserta mendapatkan materi terkait teknik pemasaran yang disampaikan oleh Bintar serta materi perizinan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh Rahmad, keduanya dari Dinas Koperasi Kabupaten Sleman.

Ia menuturkan, meskipun para penyandang disabilitas telah memiliki keterampilan dan usaha, masih terdapat kendala dalam aspek pemasaran serta perizinan usaha, seperti belum dimilikinya Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Karena itu mereka dibina dan didampingi, baik dalam pengurusan NIB maupun strategi pemasaran melalui media sosial,” jelasnya.

Danang menambahkan, pelaku usaha juga perlu terus meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan UMKM.

“Yang tidak kalah penting, pelaku usaha harus menjaga kualitas produk agar tidak ditinggalkan konsumen. Ini menjadi kunci sukses dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Sukses berkarya, sukses pemasaran, dan kesejahteraan meningkat,” pungkasnya. (Tri Joko S – KIM Kalasan Bersahabat)

Sleman – Perempuan yang tinggal di kawasan peri urban memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan masyarakat. Namun, masih banyak perempuan yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses peluang ekonomi maupun pengembangan keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kewirausahaan sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan masyarakat secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan oleh dosen Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik (FISHIPOL) UNY, Hastuti dalam kegiatan Pelatihan Penerapan Sistem Aquaponik Portable Berbasis Zero Waste (BUDIKDAMBER/Budidaya Ikan Dalam Ember) bagi kelompok perempuan di Padukuhan Jetis Suruh, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat UNY, yang bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan di kawasan peri urban, melalui penguatan keterampilan pemanfaatan pekarangan dan pengembangan ketahanan pangan keluarga berbasis teknologi sederhana yang ramah lingkungan.

Menurut Hastuti, kawasan peri urban merupakan wilayah transisi antara desa dan kota yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas. Sebagian masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, sementara sebagian lainnya bekerja di sektor industri, perdagangan, maupun jasa di wilayah perkotaan.

“Kawasan peri urban memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan kawasan pedesaan maupun perkotaan. Di wilayah seperti ini, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan keluarga, baik dari sisi ekonomi maupun pangan. Karena itu, peningkatan keterampilan dan kapasitas perempuan menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Hastuti menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Pekarangan yang berada di sekitar rumah dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menanam sayuran, budidaya ikan, maupun kegiatan produktif lainnya yang mampu menghasilkan nilai ekonomi.

Melalui pemanfaatan pekarangan, keluarga tidak hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, tetapi juga memiliki peluang untuk memperoleh tambahan penghasilan. Konsep ini menjadi semakin penting di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan pertanian, dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga.

Namun, kondisi lahan yang relatif sempit dan keterbatasan ketersediaan air sering kali menjadi kendala dalam budidaya secara konvensional. Untuk itu, pelatihan ini juga mengenalkan sistem BUDIKDAMBER (Budidaya Ikan Dalam Ember) sebagai alternatif sederhana, hemat lahan dan air, yang dapat diterapkan masyarakat.

Narasumber pelatihan, Nur Ariyanto, menjelaskan bahwa BUDIKDAMBER merupakan sistem aquaponik sederhana yang mengintegrasikan budidaya ikan dengan tanaman sayuran dalam satu media. Sistem ini memungkinkan masyarakat memelihara ikan sekaligus menanam sayuran tanpa membutuhkan lahan yang luas.

“Keunggulan BUDIKDAMBER adalah sistemnya sederhana, tidak membutuhkan listrik maupun aerator, hemat ruang, hemat energi, dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Sistem ini sangat cocok untuk kawasan peri urban maupun lingkungan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan,” jelasnya.

Menurutnya, prinsip kerja BUDIKDAMBER memanfaatkan hubungan saling menguntungkan antara ikan dan tanaman. Kotoran ikan menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sedangkan tanaman berfungsi menyerap zat-zat sisa dalam air sehingga kualitas air tetap terjaga dan lebih sehat bagi ikan.

Konsep tersebut menjadikan BUDIKDAMBER sebagai sistem budidaya yang ramah lingkungan dan menerapkan prinsip zero waste, karena memanfaatkan sumber daya secara efisien dengan limbah yang sangat minim.

” Air dalam ember tidak perlu sering diganti secara total sehingga penggunaannya jauh lebih hemat dibandingkan sistem budidaya konvensional.” ujarnya.

Selain mendukung ketahanan pangan keluarga, BUDIKDAMBER juga memberikan manfaat ekonomi. Hasil panen sayuran maupun ikan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga atau dijual sehingga mampu menambah pendapatan rumah tangga.

Dalam praktiknya, tanaman kangkung yang banyak digunakan pada sistem BUDIKDAMBER dapat dipanen dalam waktu sekitar 14 hingga 21 hari. Sementara itu, ikan lele dapat dipanen setelah pemeliharaan selama dua hingga tiga bulan, sehingga memberikan hasil yang relatif cepat bagi masyarakat.

Melalui program pengabdian masyarakat ini, UNY berharap pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dengan demikian, perempuan sebagai pengelola rumah tangga dapat berperan lebih aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, serta memperkuat ketahanan masyarakat di kawasan peri urban. (Upik Wahyuni KIM Donoharjo)

Sleman – Puskesmas Seyegan menggelar Lokakarya Mini Lintas Sektor (Lokmin Linsek) Triwulan II di Ruang Puntadewa Lantai II Kapanewon Seyegan, Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Panewu dan Kawat Sosial Kapanewon, Koramil dan Polsek Seyegan, Korwil Pendidikan, Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK, Kamituwo, kader kesehatan, PLKB hingga Ketua KIM Seyegan.

Kepala Puskesmas Mlati II, dr. Reni Anjar Asmarani memaparkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, rencana tindak lanjut, serta perkembangan kasus kesehatan di wilayah Seyegan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG), program pemeriksaan kesehatan tanpa biaya dari pemerintah Indonesia untuk seluruh kelompok usia masyarakat.

“Total populasi Seyegan mencapai jiwa, sementara target CKG sebesar 46 persen populasi atau sekitar jiwa. Namun hingga 3 Juni 2026 capaian baru mencapai jiwa atau 6,89 persen,” jelas dr. Reni dalam paparannya.

Namun, pembahasan yang paling menyita perhatian peserta adalah meningkatnya kasus kesehatan jiwa di masyarakat. Hingga awal Juni 2026, tercatat sudah terjadi tiga kasus bunuh diri di wilayah Seyegan. Menurut dr. Reni, kondisi tersebut dipicu berbagai faktor seperti trauma masa lalu, tekanan sosial dan lingkungan, masalah ekonomi, hingga penyalahgunaan zat adiktif.

“Gangguan kesehatan jiwa biasanya diawali perubahan perilaku seperti murung, menarik diri, kehilangan minat, gelisah, hingga sering membicarakan kematian. Bahkan ada yang mulai meminta maaf kepada orang terdekat atau menulis pesan perpisahan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pencegahan dapat dilakukan dengan membangun kepedulian lingkungan dan dukungan sosial. Masyarakat diimbau hadir sebagai teman bicara, memberikan dukungan positif, serta mendorong penderita untuk segera mendapatkan bantuan profesional dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar kasus kesehatan jiwa bisa dicegah sejak dini. Jangan sampai masyarakat merasa sendirian menghadapi masalahnya,” tandas dr. Reni.

Sementara itu, Kepala KUA Seyegan, Eddy Hermanta menyampaikan bahwa pihaknya turut berperan dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan jiwa melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Dalam kegiatan itu, calon pengantin diberikan pembekalan terkait ketahanan ekonomi keluarga dan pentingnya rasa syukur dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

“Kami mengingatkan calon pasangan agar tidak mudah membandingkan hidup dengan orang lain dan lebih bersyukur atas apa yang dimiliki. Ketahanan mental dalam keluarga sangat penting untuk mencegah tekanan psikologis di kemudian hari,” ujar Eddy.

Melalui Lokmin Linsek ini, Puskesmas Seyegan berharap seluruh elemen masyarakat semakin peduli terhadap isu kesehatan jiwa dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, serta saling mendukung satu sama lain. Lokmin Linsek ditutup dengan perkenalan dengan kepala Puskesmas Seyegan yang baru yaitu dr. Desi Hariyadi. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)