Sleman – Penguatan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan pemerintah kalurahan dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus menghadapi berbagai tantangan sosial yang terus berkembang.

Mulai dari ancaman kejahatan siber, keamanan lingkungan, kesiapsiagaan bencana, hingga penguatan pembangunan berbasis data menjadi isu yang mengemuka dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tempel yang digelar di Pendopo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Selasa (23/6/2026).

Forum tersebut menjadi wadah penyamaan persepsi antarinstansi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendorong percepatan pembangunan di tingkat wilayah.

Mewakili Polsek Tempel, AKP Purnomo menyampaikan bahwa situasi keamanan secara umum masih kondusif, namun masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk tindak kriminal yang terus berkembang.

“Beberapa waktu terakhir kami menangani kasus pencurian di sebuah toko perhiasan serta penipuan melalui media online. Modus kejahatan semakin beragam sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati dalam setiap aktivitas, terutama di ruang digital,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa jajaran kepolisian terus mengintensifkan patroli rutin mulai malam hingga menjelang subuh dengan fokus pada titik-titik yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan.

Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Kejahatan biasanya muncul karena adanya niat dan kesempatan. Karena itu mari bersama-sama mengurangi peluang terjadinya tindak kriminal dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,” tegas AKP Purnomo

Ia juga memastikan bahwa program PIWELING (Ngopi Sareng Warga lan Siskamling) masih terus berjalan sebagai media komunikasi langsung antara kepolisian dan masyarakat dalam memperkuat sistem keamanan lingkungan.

Sementara itu, mewakili Koramil 04/Tempel Kodim 0732/Sleman, Batituud Peltu Sumaryono menyampaikan sejumlah perkembangan kegiatan teritorial yang sedang dan akan dilaksanakan TNI di wilayah.

Ia melaporkan pelaksanaan TMMD Sengkuyung di wilayah Berbah, kegiatan karya bakti di Padukuhan Pokoh, Kalurahan Banyurejo, hingga berbagai program pembinaan yang menyentuh masyarakat secara langsung.

“Kami juga terus mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan musim kemarau yang berpotensi memunculkan berbagai bencana. Upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar dampaknya dapat diminimalkan,” katanya.

Selain itu, Peltu Sumaryono menyampaikan perkembangan informasi organisasi TNI terkait rencana pembentukan Kodam XII/Mataram yang berkedudukan di Godean, sekaligus melaporkan berbagai kegiatan pembinaan mental dan karakter bagi pelajar di wilayah Tempel.

Ia juga menyoroti perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Tempel serta menyampaikan laporan mengenai sejumlah kondisi jembatan yang memerlukan perhatian karena dinilai memiliki tingkat kerawanan dan perlu segera ditindaklanjuti demi keselamatan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Lurah Margorejo Abdul Aziz Muh Ridwan mengajak seluruh pemerintah kalurahan untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data pembangunan yang semakin akurat.

“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Data yang lengkap dan valid akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Kalurahan Margorejo mendapat kesempatan berbagi pengalaman melalui siaran Jogja TV sebagai narasumber mengenai program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), sebuah program yang mendorong peningkatan literasi statistik dan pemanfaatan data desa dalam proses perencanaan pembangunan.

Forum koordinasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keamanan, ketahanan sosial, kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga pentingnya pengelolaan data yang berkualitas.

Melalui komunikasi dan kolaborasi yang terus diperkuat, pemerintah bersama TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan wilayah yang aman, tangguh, serta adaptif terhadap berbagai perubahan. (SBD KIMSENYUM TEMPEL)

Sleman – Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa, Pemerintah Kalurahan Trihanggo menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Pemanfaatan Tanah Kalurahan oleh pihak ketiga di Aula Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Senin (22/6/2026).

Sosialisasi dihadiri oleh Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti, Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trihanggo, Joko Widodo, Bhabinkamtibmas Trihanggo, Aiptu Rusmanto, Babinsa Trihanggo, Serda Beny Putra Noverianto, pamong kalurahan, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW. Kehadiran Bhabinkamtibmas dan Babinsa merupakan bentuk dukungan TNI-Polri dalam mengawal proses pembangunan dan pelayanan publik agar berjalan transparan, tertib, serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Kurnia Astuti dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan aset kalurahan. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan tanah kalurahan perlu disampaikan kepada masyarakat agar seluruh proses berjalan sesuai aturan serta mendapatkan dukungan dari warga.

Lebih lanjut, Budi Supriyanta selaku PJ Lurah Trihanggo mengatakan bahwa forum ini digelar untuk membahas rencana pemanfaatan tanah kalurahan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 19 pemohon sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pengajuan izin pemanfaatan tanah kalurahan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Tanah kalurahan merupakan aset strategis yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Pemanfaatan oleh pihak ketiga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kalurahan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Kerja sama pemanfaatan tanah kalurahan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pendapatan asli kalurahan. Namun demikian, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta melalui proses perencanaan yang matang.

Sementara itu, Ketua BPKal Trihanggo, Joko Widodo menilai forum sosialisasi menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, maupun aspirasi terkait rencana yang akan dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai penting guna meminimalkan potensi kesalahpahaman sekaligus membangun rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan.

“Selain meningkatkan transparansi, kegiatan ini turut memperkuat prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan kebutuhan serta harapan warga yang menjadi penerima manfaat utama,” tambahnya.

Para peserta menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut karena memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan aset kalurahan. Mereka berharap seluruh proses pemanfaatan tanah kalurahan dapat dilakukan secara terbuka sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Trihanggo.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kalurahan Trihanggo menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan aset desa. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pemanfaatan tanah kalurahan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah. Karena itu, sinergi antara pemerintah kapanewon dan kalurahan terus diperkuat melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Panewu Tempel, Rasyid Ratnadi Sosiawan, dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tempel di Pendopo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini diikuti para lurah, carik, perangkat kalurahan se-Kapanewon Tempel, serta dihadiri perwakilan Polsek Tempel dan Koramil Tempel.

Rasyid menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat kalurahan ditentukan oleh tertib administrasi, pelayanan publik yang berkualitas, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Seluruh program ini saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Salah satu fokus pembinaan adalah persiapan evaluasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Pemerintah kapanewon meminta seluruh kalurahan mempersiapkan administrasi secara optimal karena penilaian tidak hanya dilakukan terhadap dokumen, tetapi juga melalui verifikasi lapangan hingga tingkat padukuhan.

“Kami sudah menerima usulan tiga padukuhan sampel dari Kalurahan Sumberrejo. Apabila terdapat perubahan lokasi, mohon segera disampaikan karena tim kapanewon juga akan melakukan peninjauan langsung,” kata Rasyid.

Selain itu, pemerintah mendorong pelaksanaan Reformasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat yang didanai melalui Dana Keistimewaan DIY.

Menurutnya, kedua program tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mengintegrasikan pembangunan agar selaras dengan visi-misi lurah dan RPJMKal.

“Program ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik karena sewaktu-waktu akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah maupun Inspektorat. Jika berjalan optimal, peluang peningkatan dukungan anggaran ke depan juga semakin besar,” tegasnya.

Dalam forum itu, aparatur kalurahan juga diingatkan agar segera menyelesaikan berbagai dokumen administrasi tahunan, mulai dari RPJMKal, LPMPKal, LKPPMKal hingga IPPKal.

“Kami berharap seluruh kewajiban administrasi dapat dipenuhi tepat waktu sehingga tata kelola pemerintahan semakin tertib dan akuntabel,” ujarnya.

Forum tersebut juga mengapresiasi satu kalurahan di Kapanewon Tempel yakni Pondokrejo yang dipercaya mewakili dalam Lomba Administrasi Pemerintahan Desa (Apdeskel) tingkat Kabupaten Sleman. Capaian itu diharapkan menjadi motivasi bagi kalurahan lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi pemerintahan.

Di sisi lain, pemerintah kapanewon terus memantau realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kalurahan serta mendorong percepatan pelunasannya sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.

Panewu Tempel juga mengajak seluruh pemerintah kalurahan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, dukungan aparatur desa dan partisipasi masyarakat sangat penting agar data yang dihimpun akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kapanewon Tempel berharap seluruh kalurahan semakin profesional, tertib administrasi, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas guna memperkuat pembangunan dari tingkat desa sebagai fondasi kemajuan daerah dan Indonesia. (SBD KIMSENYUM TEMPEL)

Sleman – Kelompok Bermain KB Tunas Bangsa Padukuhan Sombangan, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, menggelar pelepasan peserta didik tahun ajaran 2025/2026, Selasa (23/6/2026) di Gedung KB Tunas Bangsa.

Tahun ini KB Tunas Bangsa meluluskan 14 anak dari total 24 peserta didik. Kepala KB Tunas Bangsa Riningsih menyebut momen ini penting bagi orang tua dan anak. “Hari ini kami nyatakan anak-anak siap melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi,” ujarnya.

Riningsih menjelaskan KB Tunas Bangsa menerapkan kurikulum berbasis tujuh kebiasaan anak dengan konsep holistik dan integratif. Artinya pendidikan diberikan menyeluruh mencakup seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Selain itu sekolah tetap menanamkan kearifan lokal dan memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran.

“Kami membekali anak-anak dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan agar memiliki akhlakul karimah. Sebanyak 14 anak didik PAUD Tunas Bangsa kini kami serahkan kembali kepada orang tua masing-masing,” pungkasnya.

Lurah Sumbersari, Sukadi mengapresiasi dedikasi kepala dan pendidik KB Tunas Bangsa. Pemerintah Kalurahan merasa terbantu dalam membangun sumber daya manusia dan mencerdaskan anak bangsa.

“Pemerintah Kalurahan menyadari belum bisa memberikan imbalan apa pun. Pada kesempatan ini hanya bisa memohonkan doa, semoga kebaikan para pendidik dibalas terbaik oleh Allah SWT,” ungkap Sukadi.

Ia berpesan kepada para peserta didik yang telah lulus agar melanjutkan pendidikan sesuai minat dan pilihan masing-masing. Kepada para orang tua, ia juga berpesan untuk terus menjaga dan menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak.

“Semoga upaya tersebut menjadi investasi amal bagi kita semua,” pungkas Sukadi. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Kapanewon Depok yang menjadi pusat aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman terus mematangkan reformasi birokrasi demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya penataan administrasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Peninjauan Ulang (Review) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2026. Agenda strategis yang melibatkan lintas sektor tersebut digelar di Ruang Anglocitatama, Kompleks Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, pada Selasa (23/6/2026) pagi.

Fokus utama dari peristiwa ini menyoroti perumusan ulang draf standardisasi layanan birokrasi tingkat kapanewon agar lebih adaptif, efisien, dan ramah digital. Menghadapi tingginya ekspektasi publik serta dinamika regulasi terbaru, Pemerintah Kapanewon Depok sengaja membuka ruang dialog terbuka guna membedah kelemahan sistem birokrasi internal. Masukan dari elemen masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha dijadikan bahan baku utama untuk memangkas alur birokrasi yang berbelit, mempercepat durasi pengurusan dokumen, serta memperkuat transparansi draf perizinan demi menutup celah pungutan liar.

Acara dibuka secara resmi oleh Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, serta dihadiri oleh jajaran internal dari Jawatan Umum, Jawatan Sosial, dan Jawatan Keamanan. Guna menghasilkan evaluasi yang berimbang, forum ini turut menghadirkan perwakilan dari tiga kalurahan padat penduduk, yakni Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo, jajaran Puskesmas Depok 1, 2, dan 3, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, hingga akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam sesi pemaparan pertama, perwakilan Tim Peningkatan Pelayanan Publik UGM, Hestining Kurniastuti, mengupas tuntas korelasi antara kualitas layanan dengan tingkat kepuasan warga. Menurutnya, akuntabilitas instansi pemerintah tidak boleh diukur dari sudut pandang internal penguasa, melainkan wajib berbasis pada indikator penilaian berkala dari masyarakat selaku pengguna layanan harian.

“Forum Konsultasi Publik menjadi media dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk menyerap aspirasi serta mengevaluasi kebijakan pelayanan. Sementara Survei Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang memberikan umpan balik objektif guna mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan,” ujar Hestining Kurniastuti memaparkan kajian ilmiahnya.

Melanjutkan draf evaluasi teknis, Panewu Anom Kapanewon Depok, Hery Subagio, menegaskan bahwa perubahan SOP wajib hukumnya demi mengimbangi laju perkembangan zaman. Ia mengumumkan bahwa Kapanewon Depok akan terus mengoptimalkan performa Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Depok (SIPAKDE) sebagai basis utama digitalisasi pelayanan publik terintegrasi di tingkat kecamatan.

“Review standar pelayanan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap layanan tetap relevan dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan yang adaptif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Hery Subagio secara lugas.

Jalannya diskusi berlangsung dinamis dengan munculnya berbagai usulan taktis dari peserta. Perwakilan kader JAKADARA Blimbingsari dari Kalurahan Caturtunggal, Ahmad Faisal, mendesak agar arsitektur aplikasi SIPAKDE segera diperbarui agar lebih mudah digunakan (user friendly) oleh warga lanjut usia. Di sisi lain, perwakilan pelaku UMKM Maguwoharjo, Hari Wijaya, mengusulkan pembukaan gerai khusus (helpdesk) Online Single Submission (OSS) di kantor kapanewon untuk mendampingi para pelaku usaha kecil yang kerap kesulitan mengakses perizinan usaha mandiri berbasis digital.

Seluruh draf rekomendasi dan usulan warga tersebut ditampung secara resmi untuk melandasi draf SOP yang baru. Momentum FKP 2026 ini diakhiri dengan prosesi penandatanganan Berita Acara bersama antara Panewu Depok dengan perwakilan tokoh masyarakat. Langkah konkret ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi kapanewon lain di Sleman untuk terus menjaga sinergi kelembagaan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif terhadap pemenuhan hak-hak sipil warga. (Wasana / KIM Depok)