Sleman– Badan Permusyawaratan Kalurahan BPKal Sumbersari, Moyudan, Sleman menggelar Penjaringan Aspirasi Masyarakat “Jaring Asmara”, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan RKP 2027.

Kegiatan ini berlangsung serentak di 13 padukuhan selama dua hari, yaitu pada Senin–Selasa, 8–9 Juni 2026. Salah satu kegiatan dilaksanakan di Padukuhan Sombangan pada Senin (8/6/2026), bertempat di kediaman Dukuh Sombangan, Agus Sartono.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BPKal Sumbersari, Sarjana, Anggota BPKal, Tuti Karniatun, Lurah Sumbersari, Jagabaya, serta seluruh Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.

Ketua BPKal Sumbersari, Sarjana menyampaikan, Jaring Asmara tahun ini kelanjutan dari RPJM Kalurahan 2026.

“Jadi hasil usulan dari musyawarah padukuhan (Musduk) sebelumnya jadi prioritas utama,” katanya.

Namun ia menyebut ada tantangan besarnya ialah Dana Desa tahun 2027 yang mengalami penurunan secara drastis.

“Tahun 2026 kita terima 1,4 miliar. Tahun 2027 hanya sekitar 470 juta. Ini jelas berpengaruh pada skala prioritas kegiatan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sarjana juga melaporkan progres usulan Padukuhan Sombangan. “Yang sudah terealisasi tahun sebelumnya antara lain pembuatan Saluran Air Hujan SAH di RT 05 dan RT 07. Sementara yang belum terealisasi akan jadi prioritas RKP 2027,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Lurah Sumbersari, Sukadi yang menuturkan bahwa pihaknya tahun ini hanya menerima dana desa sebesar 40%.

“Dana Desa tahun ini bukan dipotong, tapi dipenggal. Kita hanya terima sekitar 40% dari tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sukadi menegaskan sebagian dana pemerintah dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih KDMP.

“Pemerintah Kalurahan menyiapkan lokasi dan bantu pengadaan sarana transportasi. Semoga KDMP memberi manfaat besar bagi warga Sumbersari,” pungkasnya. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman — Langkah taktis untuk memperkuat struktur kemandirian fiskal daerah sekaligus memotong rantai birokrasi layanan publik terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, pemerintah setempat secara resmi meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah terintegrasi yang bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI, bertepatan dengan agenda High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Peresmian kerja sama strategis tersebut ditandai secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman pada Selasa (9/6/2026). Sinergi makro ini diposisikan sebagai draf akselerasi interkoneksi keuangan syariah terbesar nasional untuk mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi secara real-time.

Plt. Kepala BKAD Sleman, Widodo, memaparkan laporan performa realisasi anggaran di mana Pemkab Sleman mematok draf target kenaikan penerimaan pajak daerah yang cukup agresif pada tahun ini, yakni menyentuh angka Rp1,3 triliun. Jumlah target tersebut mencatatkan kurva kenaikan sebesar Rp200 miliar jika dibandingkan dengan draf target pada tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan data statistik keuangan terbaru hingga bulan Mei, draf realisasi penerimaan kas daerah telah berhasil menembus angka 35 persen dari total pagu yang ditetapkan.

“Kami menaruh draf harapan besar agar skema kolaborasi bersama BSI ini mampu memacu draf kepatuhan para wajib pajak hingga akhir tahun nanti. Perluasan kanal draf pembayaran ini tidak hanya menyasar sektor pajak, melainkan juga sektor retribusi daerah yang nantinya akan melengkapi draf instrumen kemandirian fiskal kita, sehingga ke depan Kabupaten Sleman bisa benar-benar berdikari secara finansial tanpa terus bergantung pada dana transfer pusat. Kehadiran BSI secara otomatis melengkapi ekosistem draf sistem pembayaran yang sudah ada, sekaligus mempermudah masyarakat luas untuk melakukan draf penyetoran dana pajak melalui draf proses digital digitalisasi yang cepat dan aman,” ujar Widodo saat merinci draf target pendapatan daerah.

Komitmen pemenuhan draf infrastruktur digital tersebut disokong penuh oleh otoritas perbankan syariah nasional. Area Manager BSI Yogyakarta, Muhammad Taqiyuddin, menegaskan kesiapan institusinya untuk mengawal draf digitalisasi fiskal daerah melalui draf penyediaan pelbagai fitur layanan perbankan moderen, termasuk pengoptimalan aplikasi super super-apps BYOND by BSI yang dirancang untuk mempermudah draf aksesibilitas wajib pajak di mana pun berada.

“BSI berkomitmen penuh untuk terus berpartner secara sirkular dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan layanan prima berupa kemudahan transaksi bagi masyarakat. Kami siap mendukung penuh perluasan draf digitalisasi daerah melalui platform BYOND by BSI agar seluruh draf proses pembayaran pajak daerah dapat dieksekusi secara instan dari genggaman tangan, tanpa perlu mengorbankan waktu untuk mengantre di kantor kas fisik,” kata Muhammad Taqiyuddin menjelaskan draf keunggulan teknologi layanannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menggarisbawahi bahwa draf peluncuran program inklusi ini merupakan manifestasi konkrit dari mandat regulasi nasional mengenai draf percepatan ekosistem digital di tingkat pemda. Penguatan infrastruktur teknologi ini diyakini mampu menutup celah kebocoran draf anggaran sekaligus meningkatkan draf transparansi tata kelola keuangan negara di mata publik.

“Kegiatan transformasi ini menjadi draf langkah strategis dan sangat penting bagi jajaran Pemkab Sleman untuk terus menaikkan standar kualitas pelayanan publik, khususnya pada draf kluster pengelolaan pajak daerah yang transparan. Kehadiran BSI sebagai mitra baru diharapkan mampu memperluas draf jangkauan inklusi keuangan syariah hingga ke tingkat padukuhan, sekaligus mempertebal draf rasa percaya masyarakat dalam bertransaksi. Kami mengajak seluruh elemen wajib pajak di Sleman untuk memanfaatkan draf kemudahan digital ini dengan meningkatkan kesadaran membyar pajak tepat waktu demi kesinambungan draf pembangunan wilayah,” tutur Danang Maharsa memungkasi arahannya.

Sleman — Langkah untuk mendongkrak prestasi olahraga di tingkat daerah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal terus digencarkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman. Menjawab kebutuhan mendesak akan infrastruktur olahraga yang mumpuni, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, melakukan gerak cepat dengan menemui langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir, di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) siang.

Audiensi ini difokuskan untuk membahas rencana makro revitalisasi Stadion Tridadi agar naik kelas menjadi draf fasilitas olahraga terpadu yang memenuhi standardisasi nasional. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman guna memaparkan draf kesiapan teknis dan administratif daerah.

Harda Kiswaya menguraikan bahwa para atlet asal Bumi Sembada selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang mengharumkan nama bangsa di pelbagai ajang kompetisi, baik di level nasional hingga internasional. Namun, prestasi gemilang tersebut dirasa belum berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas latihan yang representatif di draf internal daerah, terutama untuk pemenuhan lintasan cabang olahraga atletik yang sesuai standar federasi.

“Rencana revitalisasi Stadion Tridadi ini sebelumnya telah kami usulkan secara formal kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan telah ditindaklanjuti melalui draf pertemuan teknis bersama tim Ditjen Prasarana Strategis pada April lalu. Kehadiran kami di Kemenpora hari ini adalah untuk memperoleh draf surat rekomendasi resmi dari Menpora, yang nantinya akan menjadi draf landasan hukum bagi Kementerian PU untuk mengeksekusi pembangunan fisik di lapangan. Pemkab Sleman berkomitmen penuh pada pembinaan draf atlet daerah, dan draf komitmen itu kami awali dengan penyediaan fasilitas olahraga yang memenuhi standar nasional, bahkan internasional jika memungkinkan,” ujar Harda Kiswaya saat memaparkan urgensi draf proyek di hadapan jajaran kementerian.

Gayung bersambut, usulan dari daerah ini mendapatkan draf respons positif dari otoritas tertinggi pemuda dan olahraga nasional. Menpora Erick Thohir, yang saat menerima rombongan didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Suyadi Pawiro serta Staf Khusus Tsamara Amany, menyatakan kesiapan penuh untuk menerbitkan surat rekomendasi yang diperlukan oleh Pemkab Sleman.

Meski demikian, Erick memberikan draf catatan agar jajaran eksekutif di daerah tidak terjebak pada draf pembangunan fisik semata. Ia mengingatkan pentingnya draf perencanaan tata kelola komersial stadion pasca-revitalisasi agar aset negara tersebut tidak terbengkalai dan bertransformasi menjadi draf bangunan yang mati. Stadion modern harus mampu mengintegrasikan aktivitas fisik olahraga dengan draf geliat industri kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Langkah integrasi ini sangat penting supaya lahir multiplier effect atau draf efek domino ekonomi yang berdampak positif dan dirasakan langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar stadion. Pengelolaan stadion ke depan bisa disinergikan bersama pihak swasta melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) yang profesional. Saat ini, Kemenpora tengah menyusun draf regulasi ketat yang memuat pasal-pasal terkait KSO guna memberikan proteksi hukum serta draf panduan yang proporsional bagi Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang terlibat,” kata Erick Thohir menegaskan aspek akuntabilitas.

Melengkapi draf panduan menteri, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Suyadi Pawiro, menambahkan bahwa payung hukum sinergi lintas sektor kini semakin kuat pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenpora, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian UMKM pada akhir tahun lalu. Regulasi bersama tersebut secara rigid mengatur tentang skema pemanfaatan bersama sarana olahraga di tingkat daerah untuk draf pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Suyadi meminta jajaran teknis Pemkab Sleman untuk segera menyusun draf linimasa (timeline) kerja yang detail dan terukur agar implementasi di lapangan dapat segera dieksekusi. Dukungan penuh dan draf sinyal hijau dari Kemenpora ini diharapkan menjadi draf momentum akselerasi bagi Sleman untuk melahirkan pusat pelatihan atletik modern, sekaligus menghadirkan ikon baru yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Sleman — Komitmen dalam menjaga draf stabilitas ketahanan pangan nasional serta pemenuhan infrastruktur wilayah yang adaptif menuntut adanya reformasi draf kepemimpinan di sektor birokrasi. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman dipilih menjadi lokus rujukan utama visitasi lapangan skala makro oleh jajaran aparatur sipil negara dari Provinsi Jawa Tengah.

Rombongan peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan VII Provinsi Jawa Tengah tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, di Ruang Sembada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Selasa (9/6/2026). Agenda kedinasan antarprovinsi ini dirancang secara khusus untuk memetakan draf keberhasilan Sleman dalam mengonversikan sektor pertanian konvensional menuju draf digitalisasi pertanian modern yang efisien.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, selaku pimpinan rombongan memaparkan bahwa draf pelatihan kepemimpinan strategis ini dijadwalkan berlangsung intensif. Mengusung draf lokus utama pada ketahanan pangan dan konektivitas infrastruktur, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sleman ditunjuk menjadi draf laboratorium lapangan bagi 23 birokrat peserta visitasi.

“Dalam menghadapi tantangan global terkait efisiensi draf anggaran dan pemanfaatan ruang, harapan kami melalui draf studi banding ini adalah bagaimana implementasi teknologi modern mampu membantu menggenjot draf produksi sektor pertanian lokal agar tidak lagi dikelola secara konvensional. Daya pantul dari inovasi teknologi tersebut harus mampu menetapkan dan mengamankan posisi draf kabupaten, kota, maupun provinsi dalam urusan swasembada pangan. Pola efisiensi yang sama juga kami harapkan dapat diadopsi dari draf kinerja dinas pekerjaan umum setempat,” ujar Uswatun Hasanah saat memberikan draf pemaparan analisisnya.

Uswatun melanjutkan, draf akselerasi pengetahuan ini diposisikan sebagai instrumen penting untuk menyokong eksekusi program prioritas pembangunan di masing-masing wilayah asal peserta. Ia menegaskan bahwa draf penunjukan Kabupaten Sleman sebagai kiblat pembelajaran nasional ini didasarkan pada draf capaian objektif di lapangan, di mana Sleman secara valid dinilai sebagai kabupaten paling unggul dan menduduki peringkat pertama dalam draf manajemen sektor agraria di Indonesia.

Merespons draf kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan apresiasi mendalam atas draf kepercayaan tinggi yang dilekatkan pada wilayahnya. Otoritas daerah memastikan bahwa seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diperintahkan untuk membuka draf akses informasi secara transparan dan seluas-luasnya bagi kepentingan riset para peserta.

“Kami menyampaikan draf apresiasi yang setinggi-tingginya atas dipilihnya Bumi Sembada Sleman sebagai lokasi pusat pembelajaran kepemimpinan nasional kali ini. Semoga bapak dan ibu peserta dari Jawa Tengah bisa menyerap seluruh draf informasi strategis dan data taktis yang dibutuhkan melalui draf fasilitasi OPD kami di lapangan. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat terbuka terhadap pelbagai ruang draf diskusi bersama, karena kami meyakini sinergi sirkular ini akan melahirkan draf inovasi baru yang membawa kemajuan bersama, baik untuk daerah asal peserta maupun sebagai draf evaluasi internal bagi Sleman,” tutur Danang Maharsa dalam sambutan penerimaannya.

Danang menaruh draf harapan besar agar draf transfer pengetahuan lintas daerah ini mampu bertransformasi menjadi draf bekal kepemimpinan yang kuat bagi para peserta dalam mengeksekusi ketugasan di instansi masing-masing. Kompetensi kepemimpinan yang adaptif hasil dari draf visitasi di Sleman ini diharapkan memicu lahirnya draf draf kebijakan publik yang membumi, solutif, serta berdampak langsung pada penguatan kesejahteraan masyarakat luas secara berkelanjutan.

Sleman — Manajemen pengelolaan kebudayaan di tingkat desa kini terus bertransformasi menuju tata kelola yang lebih profesional, akuntabel, dan berbasis pada draf pemecahan masalah riil. Guna mempercepat akselerasi dan menyamakan draf persepsi pengembangan wilayah, Dinas Kebudayaan atau Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menginisiasi sebuah draf tradisi baru dalam setiap agenda pertemuan rutin para pendamping desa adat.

Langkah taktis tersebut resmi digulirkan dalam forum Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kalurahan Budaya yang diselenggarakan di Kantor Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, pada Senin (8/6/2026) sore. Dalam tradisi baru ini, setiap pertemuan bulanan tidak lagi sekadar menjadi draf ruang penyampaian laporan administratif satu arah, melainkan diubah menjadi panggung presentasi ilmiah kedalaman yang mengupas tuntas dinamika, potensi, hingga hambatan sirkular yang dihadapi oleh masing-masing Kalurahan Mandiri Budaya.

Staf Seksi Pengembangan Kapasitas Kalurahan Budaya Dinas Kebudayaan DIY, Ali Usman, menguraikan bahwa selama ini draf pelaksanaan rapat koordinasi bulanan dinilai belum optimal dalam menstimulasi ruang diskusi yang solutif antarpendamping. Melalui kewajiban presentasi bergilir yang melibatkan dua hingga tiga pendamping kalurahan pada setiap sesinya, forum ini didesain mampu bertransformasi menjadi draf media transfer pengetahuan sekaligus penguatan kapasitas kapasitas personal pendamping di lapangan.

“Kami merancang tradisi baru ini agar draf rapat koordinasi bulanan memiliki draf output yang jauh lebih produktif dan tidak terjebak pada rutinitas birokrasi semata. Setiap pendamping yang tampil diwajibkan memaparkan draf materi yang komprehensif, mulai dari draf profil Kalurahan Budaya, pemetaan potensi objek dan subjek kebudayaan lokal, capaian draf program kerja, hingga analisis kendala lapangan yang disertai dengan draf strategi pemecahan masalah secara konkret. Melalui draf diskusi interaktif pascapresentasi, para pendamping bisa saling memberikan draf masukan, melengkapi data, serta mereplikasi draf strategi kesuksesan dari wilayah lain,” ujar Ali Usman saat memberikan draf arahan di depan forum koordinasi.

Pada peluncuran draf perdana tradisi baru ini, dua orang pendamping kalurahan langsung ditunjuk untuk memaparkan draf program unggulan serta capaian kerja di wilayah binaannya masing-masing. Mereka adalah Dian Setiana selaku pendamping Kalurahan Argomulyo, Cangkringan, serta Anindita yang bertugas sebagai pendamping Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan.

Dalam paparannya, Dian Setiana membedah draf keberhasilan Kalurahan Argomulyo dalam mengintegrasikan unsur pariwisata minat khusus dengan draf penguatan ekonomi lokal masyarakat lereng Merapi. Beberapa draf proyek sirkular yang sukses dikembangkan antara lain pengelolaan fasilitas rest area wisata Jeep berbasis komunitas, optimalisasi pasar ikan desa, hingga perluasan draf pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) unggulan setempat.

Sementara itu, Anindita dari Tamanmartani memikat draf perhatian forum dengan memaparkan inovasi penataan ruang desa berupa draf pembangunan kandang ternak terpadu yang diintegrasikan langsung dengan area intensifikasi lahan pertanian beras ungu organik. Selain itu, Tamanmartani dinilai sukses menghidupkan draf fungsi balai budaya sebagai pusat pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa, penataan industri jamu tradisional, serta draf internalisasi nilai-nilai luhur Kejogjaan bagi generasi muda.

“Seluruh draf objek kebudayaan yang ada di desa pada hakikatnya harus terus dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara seimbang sebagai draf instrumen utama untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Peningkatan performa ini sejalan dengan draf lompatan status yang diraih wilayah kami, mulai dari level Desa Budaya hingga kini berhasil menyandang draf status tertinggi sebagai Kalurahan Mandiri Budaya. Tradisi presentasi ini sangat membantu kami untuk mengukur draf efektivitas program kerja di lapangan,” kata Dian Setiana mempertegas esensi draf pemaparannya.

Sinergi dan inovasi draf penyusunan program kebudayaan berbasis data lapangan ini diharapkan mampu mempercepat draf kemandirian fiskal kalurahan-kalurahan di wilayah Sleman. Agenda rakor sirkular berikutnya dijadwalkan akan menguji draf performa dan membedah draf strategi kebudayaan dari Pendamping Kalurahan Mandiri Budaya Sinduharjo Ngaglik, Wedomartani Ngemplak, serta Pandowoharjo Kapanewon Sleman guna merumuskan draf kebijakan kebudayaan DIY yang semakin inklusif dan membumi. (Tri Joko S/KIM Kalasan Bersahabat)