Sleman – Pendapa Kapanewon Moyudan menjadi saksi estafet kepemimpinan dalam acara pisah sambut Panewu lama dan baru yang digelar pada Selasa (9/6/2026). Agung Dwi Maryoto resmi berpamitan setelah satu tahun menjabat sebagai Panewu Moyudan. Ia kini mengemban amanah sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman.

Tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Muhammad Arif Rahman, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo Sleman.

Dalam sambutannya, Agung mengaku masih memiliki keterbatasan dalam masa tugasnya. Namun, ia menegaskan telah berupaya maksimal melalui kolaborasi dengan delapan perguruan tinggi di Yogyakarta dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Hasilnya, angka stunting di Moyudan berhasil turun menjadi 3,8 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten Sleman sebesar 4,5 persen. Di sektor pengelolaan sampah, ia juga menggandeng Pokja 3 PKK, Petugas Pendamping Pengelola Sampah (P3S), serta Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta.

“Kolaborasi menjadi kunci utama kami,” ujarnya.

Di samping itu, ada dua program unggulan selama masa kepemimpinannya yakni rencana graduasi 65 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH pada Agustus 2026, serta peluncuran layanan MATA BERLIAN (Mari Kita Bersama Lindungi Anak dan Perempuan) sebagai sarana pelaporan dan perlindungan masyarakat.

“Harapan saya, di bawah kepemimpinan Pak Arif, Moyudan semakin maju dan masyarakatnya semakin berdaya,” pungkasnya.

Sementara itu, Muhammad Arif Rahman resmi menjabat Panewu Moyudan sejak 2 Juni 2026. Ia menyampaikan bahwa amanah yang diembannya cukup besar dan membutuhkan dukungan semua pihak.

“Amanah dari Bupati dan Pemkab Sleman ini berat. Tanpa dukungan Bapak/Ibu Lurah, Kapolsek, Danramil, serta seluruh warga, saya tidak berarti apa-apa. Dengan Bismillah, saya berupaya melanjutkan. Mungkin ada perbedaan gaya, tetapi tujuannya tetap sama, yakni Moyudan yang lebih baik,” katanya.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Darmawan, turut mengapresiasi dedikasi Panewu sebelumnya. Ia juga menyampaikan tiga harapan kepada Panewu baru, yakni memperkuat Kapanewon yang agamis, menguatkan sektor agraris, serta mengembangkan potensi lokal.

“Moyudan dikenal sebagai wilayah religius, sehingga diharapkan masjid-masjid semakin ramai, terutama oleh generasi muda. Selain itu, hamparan sawah yang luas harus menjadi penopang ekonomi warga. Potensi wisata dan UMKM, termasuk lurik Moyudan, juga perlu terus dikembangkan agar mampu menembus pasar nasional bahkan internasional,” pungkasnya. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Bagi sebagian orang, jam kerja berakhir ketika kantor tutup. Namun tidak demikian bagi Purwanto (54 tahun), seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas mendampingi petani di Kalurahan Lumbungrejo dan Pondokrejo, Kapanewon Tempel, Sleman.

“Pertanian tidak mengenal hari libur maupun batas waktu”, katanya saat ditemui di sebuah dangau (bangunan sederhana yang biasanya didirikan di sawah) di dusun Karanglo, pada Senin (8/6/2026).

“Pertemuan kelompok tani tidak mengenal hari libur. Sedangkan masalah pertanian bisa muncul setiap saat, karenanya saya harus selalu siap melayani petani 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu,” tandas Purwanto.

Sebagai PPL yang mendapat tugas di Kalurahan Lumbungrejo dan Pondokrejo, Purwanto menjadi ujung tombak pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian. Tugasnya tidak hanya memberikan penyuluhan, tetapi juga menjadi pendamping, penghubung, sekaligus mitra para petani dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Salah satu hal yang kerap dilupakan petani adalah menanam satu jenis tanaman secara terus-menerus karena tergiur hasil yang baik. Oleh karena itu, Purwanto sering mengingatkan petani untuk menerapkan pola tanam bergilir dengan jenis tanaman lain agar siklus hidup hama dapat terputus sehingga serangannya lebih mudah dikendalikan.

Dengan pengalaman luas sejak tahun 2018 sebagai petugas PPL, Purwanto mampu menjelaskan teknik pertanian yang baik, penggunaan bibit unggul yang lebih tahan penyakit, anjuran pemakaian pupuk nonkimia, serta pengendalian hama tanaman yang ramah lingkungan.  

“Yang paling membahagiakan adalah ketika petani mau mencoba apa yang kita sampaikan, lalu hasilnya berhasil dan produksinya meningkat,” ujarnya. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)

Sleman– Badan Permusyawaratan Kalurahan BPKal Sumbersari, Moyudan, Sleman menggelar Penjaringan Aspirasi Masyarakat “Jaring Asmara”, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan RKP 2027.

Kegiatan ini berlangsung serentak di 13 padukuhan selama dua hari, yaitu pada Senin–Selasa, 8–9 Juni 2026. Salah satu kegiatan dilaksanakan di Padukuhan Sombangan pada Senin (8/6/2026), bertempat di kediaman Dukuh Sombangan, Agus Sartono.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BPKal Sumbersari, Sarjana, Anggota BPKal, Tuti Karniatun, Lurah Sumbersari, Jagabaya, serta seluruh Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.

Ketua BPKal Sumbersari, Sarjana menyampaikan, Jaring Asmara tahun ini kelanjutan dari RPJM Kalurahan 2026.

“Jadi hasil usulan dari musyawarah padukuhan (Musduk) sebelumnya jadi prioritas utama,” katanya.

Namun ia menyebut ada tantangan besarnya ialah Dana Desa tahun 2027 yang mengalami penurunan secara drastis.

“Tahun 2026 kita terima 1,4 miliar. Tahun 2027 hanya sekitar 470 juta. Ini jelas berpengaruh pada skala prioritas kegiatan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sarjana juga melaporkan progres usulan Padukuhan Sombangan. “Yang sudah terealisasi tahun sebelumnya antara lain pembuatan Saluran Air Hujan SAH di RT 05 dan RT 07. Sementara yang belum terealisasi akan jadi prioritas RKP 2027,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Lurah Sumbersari, Sukadi yang menuturkan bahwa pihaknya tahun ini hanya menerima dana desa sebesar 40%.

“Dana Desa tahun ini bukan dipotong, tapi dipenggal. Kita hanya terima sekitar 40% dari tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sukadi menegaskan sebagian dana pemerintah dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih KDMP.

“Pemerintah Kalurahan menyiapkan lokasi dan bantu pengadaan sarana transportasi. Semoga KDMP memberi manfaat besar bagi warga Sumbersari,” pungkasnya. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman — Langkah taktis untuk memperkuat struktur kemandirian fiskal daerah sekaligus memotong rantai birokrasi layanan publik terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, pemerintah setempat secara resmi meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah terintegrasi yang bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI, bertepatan dengan agenda High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Peresmian kerja sama strategis tersebut ditandai secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman pada Selasa (9/6/2026). Sinergi makro ini diposisikan sebagai draf akselerasi interkoneksi keuangan syariah terbesar nasional untuk mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi secara real-time.

Plt. Kepala BKAD Sleman, Widodo, memaparkan laporan performa realisasi anggaran di mana Pemkab Sleman mematok draf target kenaikan penerimaan pajak daerah yang cukup agresif pada tahun ini, yakni menyentuh angka Rp1,3 triliun. Jumlah target tersebut mencatatkan kurva kenaikan sebesar Rp200 miliar jika dibandingkan dengan draf target pada tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan data statistik keuangan terbaru hingga bulan Mei, draf realisasi penerimaan kas daerah telah berhasil menembus angka 35 persen dari total pagu yang ditetapkan.

“Kami menaruh draf harapan besar agar skema kolaborasi bersama BSI ini mampu memacu draf kepatuhan para wajib pajak hingga akhir tahun nanti. Perluasan kanal draf pembayaran ini tidak hanya menyasar sektor pajak, melainkan juga sektor retribusi daerah yang nantinya akan melengkapi draf instrumen kemandirian fiskal kita, sehingga ke depan Kabupaten Sleman bisa benar-benar berdikari secara finansial tanpa terus bergantung pada dana transfer pusat. Kehadiran BSI secara otomatis melengkapi ekosistem draf sistem pembayaran yang sudah ada, sekaligus mempermudah masyarakat luas untuk melakukan draf penyetoran dana pajak melalui draf proses digital digitalisasi yang cepat dan aman,” ujar Widodo saat merinci draf target pendapatan daerah.

Komitmen pemenuhan draf infrastruktur digital tersebut disokong penuh oleh otoritas perbankan syariah nasional. Area Manager BSI Yogyakarta, Muhammad Taqiyuddin, menegaskan kesiapan institusinya untuk mengawal draf digitalisasi fiskal daerah melalui draf penyediaan pelbagai fitur layanan perbankan moderen, termasuk pengoptimalan aplikasi super super-apps BYOND by BSI yang dirancang untuk mempermudah draf aksesibilitas wajib pajak di mana pun berada.

“BSI berkomitmen penuh untuk terus berpartner secara sirkular dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan layanan prima berupa kemudahan transaksi bagi masyarakat. Kami siap mendukung penuh perluasan draf digitalisasi daerah melalui platform BYOND by BSI agar seluruh draf proses pembayaran pajak daerah dapat dieksekusi secara instan dari genggaman tangan, tanpa perlu mengorbankan waktu untuk mengantre di kantor kas fisik,” kata Muhammad Taqiyuddin menjelaskan draf keunggulan teknologi layanannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menggarisbawahi bahwa draf peluncuran program inklusi ini merupakan manifestasi konkrit dari mandat regulasi nasional mengenai draf percepatan ekosistem digital di tingkat pemda. Penguatan infrastruktur teknologi ini diyakini mampu menutup celah kebocoran draf anggaran sekaligus meningkatkan draf transparansi tata kelola keuangan negara di mata publik.

“Kegiatan transformasi ini menjadi draf langkah strategis dan sangat penting bagi jajaran Pemkab Sleman untuk terus menaikkan standar kualitas pelayanan publik, khususnya pada draf kluster pengelolaan pajak daerah yang transparan. Kehadiran BSI sebagai mitra baru diharapkan mampu memperluas draf jangkauan inklusi keuangan syariah hingga ke tingkat padukuhan, sekaligus mempertebal draf rasa percaya masyarakat dalam bertransaksi. Kami mengajak seluruh elemen wajib pajak di Sleman untuk memanfaatkan draf kemudahan digital ini dengan meningkatkan kesadaran membyar pajak tepat waktu demi kesinambungan draf pembangunan wilayah,” tutur Danang Maharsa memungkasi arahannya.

Sleman — Langkah untuk mendongkrak prestasi olahraga di tingkat daerah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal terus digencarkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman. Menjawab kebutuhan mendesak akan infrastruktur olahraga yang mumpuni, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, melakukan gerak cepat dengan menemui langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Erick Thohir, di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) siang.

Audiensi ini difokuskan untuk membahas rencana makro revitalisasi Stadion Tridadi agar naik kelas menjadi draf fasilitas olahraga terpadu yang memenuhi standardisasi nasional. Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman guna memaparkan draf kesiapan teknis dan administratif daerah.

Harda Kiswaya menguraikan bahwa para atlet asal Bumi Sembada selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang mengharumkan nama bangsa di pelbagai ajang kompetisi, baik di level nasional hingga internasional. Namun, prestasi gemilang tersebut dirasa belum berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas latihan yang representatif di draf internal daerah, terutama untuk pemenuhan lintasan cabang olahraga atletik yang sesuai standar federasi.

“Rencana revitalisasi Stadion Tridadi ini sebelumnya telah kami usulkan secara formal kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan telah ditindaklanjuti melalui draf pertemuan teknis bersama tim Ditjen Prasarana Strategis pada April lalu. Kehadiran kami di Kemenpora hari ini adalah untuk memperoleh draf surat rekomendasi resmi dari Menpora, yang nantinya akan menjadi draf landasan hukum bagi Kementerian PU untuk mengeksekusi pembangunan fisik di lapangan. Pemkab Sleman berkomitmen penuh pada pembinaan draf atlet daerah, dan draf komitmen itu kami awali dengan penyediaan fasilitas olahraga yang memenuhi standar nasional, bahkan internasional jika memungkinkan,” ujar Harda Kiswaya saat memaparkan urgensi draf proyek di hadapan jajaran kementerian.

Gayung bersambut, usulan dari daerah ini mendapatkan draf respons positif dari otoritas tertinggi pemuda dan olahraga nasional. Menpora Erick Thohir, yang saat menerima rombongan didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Suyadi Pawiro serta Staf Khusus Tsamara Amany, menyatakan kesiapan penuh untuk menerbitkan surat rekomendasi yang diperlukan oleh Pemkab Sleman.

Meski demikian, Erick memberikan draf catatan agar jajaran eksekutif di daerah tidak terjebak pada draf pembangunan fisik semata. Ia mengingatkan pentingnya draf perencanaan tata kelola komersial stadion pasca-revitalisasi agar aset negara tersebut tidak terbengkalai dan bertransformasi menjadi draf bangunan yang mati. Stadion modern harus mampu mengintegrasikan aktivitas fisik olahraga dengan draf geliat industri kreatif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Langkah integrasi ini sangat penting supaya lahir multiplier effect atau draf efek domino ekonomi yang berdampak positif dan dirasakan langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar stadion. Pengelolaan stadion ke depan bisa disinergikan bersama pihak swasta melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) yang profesional. Saat ini, Kemenpora tengah menyusun draf regulasi ketat yang memuat pasal-pasal terkait KSO guna memberikan proteksi hukum serta draf panduan yang proporsional bagi Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang terlibat,” kata Erick Thohir menegaskan aspek akuntabilitas.

Melengkapi draf panduan menteri, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Suyadi Pawiro, menambahkan bahwa payung hukum sinergi lintas sektor kini semakin kuat pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenpora, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian UMKM pada akhir tahun lalu. Regulasi bersama tersebut secara rigid mengatur tentang skema pemanfaatan bersama sarana olahraga di tingkat daerah untuk draf pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Suyadi meminta jajaran teknis Pemkab Sleman untuk segera menyusun draf linimasa (timeline) kerja yang detail dan terukur agar implementasi di lapangan dapat segera dieksekusi. Dukungan penuh dan draf sinyal hijau dari Kemenpora ini diharapkan menjadi draf momentum akselerasi bagi Sleman untuk melahirkan pusat pelatihan atletik modern, sekaligus menghadirkan ikon baru yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah secara berkelanjutan.