Sleman — Bina Keluarga Remaja (BKR) Restu Padukuhan Sambilegi Kidul, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menggelar pembekalan khusus bagi para orang tua pada Jumat (22/5/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memperkuat kapasitas orang tua dalam mendampingi anak yang sedang memasuki fase usia remaja.

Penyuluh KB Kapanewon Depok, Enik Kisnawati, menyatakan bahwa kegiatan ini diarahkan untuk membantu orang tua memahami pola pendampingan anak remaja secara tepat. Menurutnya, keluarga memegang pilar utama dalam membangun komunikasi yang efektif, memberikan teladan yang baik, serta menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman bagi anak.

Edukasi ini menekankan pentingnya kesiapan orang tua dalam mendampingi anak. Orang tua perlu memahami perubahan yang dialami anak, sekaligus mampu meresponsnya dengan bijak, sabar, dan terbuka. Masa remaja merupakan fase krusial yang membutuhkan perhatian khusus karena anak mengalami perubahan fisik, emosi, cara berpikir, hingga pola pergaulan. Oleh karena itu, orang tua wajib memiliki bekal pengetahuan agar tidak keliru dalam merespons sikap dan perilaku anak.

Pendampingan keluarga tidak boleh lagi dilakukan secara searah atau hanya sekadar memberikan nasihat. Orang tua dituntut untuk membangun kedekatan emosional, mendengarkan keluhan anak, serta membuka ruang dialog yang setara agar anak merasa dihargai dan tidak takut untuk menyampaikan persoalan yang sedang mereka hadapi.

Orang tua sebaiknya tidak hanya hadir ketika anak bermasalah. Yang lebih penting adalah hadir sejak awal, membangun kebiasaan berbicara, mendengar, dan memberi arahan tanpa membuat anak merasa dihakimi. Jika komunikasi dua arah ini tidak terbangun, dikhawatirkan remaja akan mencari pelarian atau solusi di luar rumah yang belum tentu memberikan dampak positif bagi masa depan mereka.

Selain pola komunikasi, para peserta BKR Restu juga diajak untuk memahami perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Pemahaman biologis dan psikologis ini dinilai penting agar orang tua dapat memberikan penjelasan yang benar, santun, dan sesuai dengan usia anak, baik kepada remaja perempuan maupun laki-laki.

Faktor kesehatan mental remaja juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Remaja perlu dibantu untuk mengenali emosi, mengelola tekanan, membangun kebiasaan baik, serta memiliki lingkungan dukungan yang positif. Seluruh peran tersebut harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, melalui komunikasi yang sehat dan hubungan yang hangat.

Tantangan di era digital pun tidak luput dari pembahasan. Mengingat perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari, orang tua dituntut untuk terus memperbarui informasi agar mampu mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi karena anak akan lebih mudah menerima arahan apabila orang tua juga memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan pembekalan ini, para orang tua yang tergabung dalam BKR Restu diharapkan semakin sadar bahwa pendampingan remaja harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, bukan hanya respons reaktif ketika muncul persoalan. Keluarga harus dikembalikan fungsinya sebagai tempat pertama dan utama bagi anak untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan, etika, tanggung jawab, serta kemandirian.

Harapannya, orang tua semakin siap menjadi pendamping utama bagi anak di rumah. Dengan komunikasi yang baik, keteladanan, dan perhatian yang tulus, keluarga dapat menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang remaja. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat berimbas serius pada postur anggaran di tingkat terbawah pemerintahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, menyoroti adanya penurunan drastis pada alokasi Dana Desa transfer APBN yang kini nilainya merosot hingga menyisakan seperlima dari besaran anggaran tahun-tahun sebelumnya. Kondisi defisit anggaran yang cukup ekstrem ini memaksa jajaran legislatif desa dan birokrasi kalurahan untuk memprioritaskan draf usulan pembangunan secara ketat melalui kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk program kerja tahun 2027 di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Jumat (22/5/2026).

Forum tahunan ini dihadiri secara inklusif oleh seluruh perwakilan lapisan masyarakat sipil. Mulai dari pengurus RT dan RW se-Margomulyo, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), Karang Taruna, PKK, kader kesehatan, Linmas, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kelompok pelaku UMKM, hingga perwakilan penyandang disabilitas. Hadir pula Lurah beserta pamong kalurahan, serta pendamping dari unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna mengawal jalannya perumusan rencana pembangunan jangka menengah desa tersebut.

Ketua BPKal Margomulyo, Supriyadi, memaparkan secara terbuka mengenai anatomi anggaran desa yang ruang geraknya kian terjepit. Selain volume dana pusat yang menyusut tajam, sisa draf anggaran yang diterima pun tidak dapat digunakan secara fleksibel oleh kalurahan karena sudah dikunci oleh regulasi persentase penggunaan yang dipatok kaku oleh kementerian terkait.

“Penjaringan aspirasi ini merupakan mekanisme konstitusional untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat mengusulkan kegiatan di wilayahnya masing-masing sebagai bentuk pelibatan publik dalam perencanaan pembangunan. Namun, kita harus realistis menghadapi kondisi keuangan saat ini. Dana Desa yang ditransfer sekarang harus mengikuti persentase baku yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, yakni dialokasikan sebesar 58 persen untuk Koperasi Desa Merah Putih, 20 persen untuk program ketahanan pangan, 15 persen untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan 7 persen sisanya untuk layanan dasar masyarakat guna pencegahan stunting. Kondisi ini membuat dana operasional pembangunan infrastruktur murni menjadi sangat minim,” ujar Supriyadi saat membuka dialog interaktif bersama warga.

Melihat ruang fiskal desa yang sangat terbatas, Supriyadi mendorong pamong dan tokoh masyarakat untuk aktif melobi dan membangun jejaring komunikasi politik dengan para anggota DPRD tingkat kabupaten maupun provinsi. Sinergi ini dinilai menjadi draf solusi alternatif yang paling instan guna menggaet dukungan pendanaan melalui jalur Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan untuk mendanai proyek fisik yang tertunda.

Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto, mengakui bahwa draf langkah kemandirian keuangan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) telah diupayakan secara maksimal oleh jajarannya. Pemerintah kalurahan sudah mencoba melakukan diversifikasi usaha dengan menyuntikkan modal ke Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) serta merencanakan revitalisasi pasar desa, namun deviden yang dihasilkan diakui belum mampu menutup lubang defisit akibat pemangkasan dana transfer pusat tersebut.

“Kami sudah berupaya keras meningkatkan PAD melalui pengembangan berbagai sektor usaha ekonomi desa dan penyertaan modal ke Bumkal, namun hasilnya di lapangan memang belum sesuai dengan harapan kita semua untuk menopang kebutuhan belanja desa yang besar. Dengan penurunan dana desa yang terjadi cukup drastis ini, kami sangat berharap masyarakat dapat memahami bahwa penentuan lokasi pembangunan ke depan tidak bisa lagi diratakan, melainkan murni dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak di antara yang mendesak. Kami meminta warga tidak mempermasalahkan jika ada wilayah yang belum bisa tersentuh pembangunan pada tahun anggaran besok,” tegas Eko Puji Mulyanto.

Di samping membahas draf penataan anggaran, Lurah Margomulyo juga memanfaatkan forum tersebut untuk mengumumkan rencana pengisian draf lowongan pamong kalurahan yang kosong, khususnya untuk posisi eksekutif desa bidang keamanan atau Jogoboyo serta jabatan kepala dusun (dukuh). Saat ini pihak kalurahan masih menunggu terbitnya draf regulasi resmi berupa Peraturan Bupati (Perbup) Sleman sebagai payung hukum utama untuk pembentukan panitia seleksi dan pelaksanaan ujian penyaringan secara terbuka.

Rapat kerja penjaringan aspirasi kemudian dilanjutkan dengan musyawarah kelompok terpumpun yang membagi usulan warga ke dalam empat draf klaster utama, yakni bidang pembangunan fisik desa, pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta alokasi anggaran penanggulangan kebencanaan wilayah. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Menjaga kondusivitas wilayah sub-urban dari potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum menuntut adanya skema pengamanan yang berbasis pada kekuatan masyarakat akar rumput. Guna mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib secara mandiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman menggelar program Pembinaan Keamanan Lingkungan secara intensif yang dipusatkan di Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Jumat (22/5/2026).

Langkah edukasi dan konsolidasi pengamanan swakarsa ini dinilai sangat strategis mengingat posisi geografis Tamanmartani yang berbatasan langsung dengan perlintasan antardaerah, sehingga rawan terhadap potensi aksi kriminalitas malam hari dan gesekan sosial. Agenda pembinaan ini mempertemukan unsur aparat penegak perda, komando militer tingkat kapanewon, pengurus rukun tetangga, hingga jajaran personel pelindung masyarakat.

Danramil 08/Kalasan, Nurhadi Suswanto, yang hadir sebagai narasumber utama menegaskan bahwa draf ketahanan wilayah tidak akan pernah kokoh jika hanya mengandalkan patroli rutin aparat kepolisian atau TNI yang jumlah personelnya terbatas. Oleh sebab itu, Satpol PP Sleman mengarahkan program ini sebagai bagian dari intervensi struktural untuk memicu kesadaran kolektif warga dalam menghidupkan kembali deteksi dini di tingkat lingkungan terkecil.

“Pembinaan keamanan lingkungan oleh Satpol PP merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ketenteraman melalui sistem keamanan swakarsa. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pembinaan tersebut juga dapat disinergikan secara optimal dengan lembaga lokal seperti Jaga Warga. Kita perlu mengaktifkan kembali Pos Ronda, memperkuat siskamling, serta menajamkan peran warga dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar,” ujar Nurhadi Suswanto di hadapan para peserta pembinaan.

Selain fokus pada sistem ronda keliling, forum ini juga diarahkan khusus untuk melakukan peningkatan kapasitas operasional dan kedisiplinan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Satlinmas kalurahan diproyeksikan tidak hanya bertugas saat agenda seremonial atau hajatan warga semata, melainkan wajib memiliki kesiapsiagaan penuh dalam memimpin draf mitigasi konflik lingkungan secara swadaya dan terkoordinasi sesuai regulasi yang berlaku.

Nurhadi menambahkan bahwa tembok pertahanan paling kuat melawan aksi kejahatan jalanan seperti pencurian atau vandalisme adalah keharmonisan hubungan antar-tetangga. Kepedulian sosiologis untuk saling mengenal wajah dan aktivitas warga satu kampung secara otomatis akan mempersempit ruang gerak pelaku kriminal yang berniat menyusup ke pemukiman.

“Satlinmas dan warga perlu terus diperkuat kapasitasnya agar mampu membantu menjaga ketertiban lingkungan. Kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan wilayah yang aman dan tertib. Sinergi antarwarga melalui kepedulian sosial, komunikasi yang baik antar-tetangga, serta kegiatan ronda bersama dinilai dapat mempersempit ruang terjadinya aksi kriminalitas. Karena itu kegiatan ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan, sekaligus memperkuat kebersamaan sosial di tingkat padukuhan maupun kalurahan. Harapannya, Pos Ronda dapat kembali aktif secara konsisten dan setiap potensi gangguan bisa dicegah sejak awal melalui kerja sama seluruh unsur masyarakat,” tandasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Kompleksitas tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital menuntut adanya ruang aman yang adaptif dan bebas dari penghakiman di tingkat komunitas. Guna merespons kebutuhan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil langkah strategis dengan memperkuat kapasitas para konselor sebaya. Mereka menggembleng para pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Restu di Padukuhan Sambilegi Kidul, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (22/5/2026).

Langkah edukasi intensif ini diarahkan untuk membekali para konselor remaja dengan pemahaman komprehensif mengenai dinamika transisi biopsikososial yang dialami teman sebaya mereka. Penguatan kapasitas ini dinilai sangat krusial mengingat posisinya sebagai ujung tombak dalam memitigasi berbagai risiko perilaku menyimpang, gangguan kesehatan mental, hingga distorsi orientasi hidup akibat paparan teknologi yang tidak terfilter.

Penyuluh Keluarga Berencana Kapanewon Depok, Enik Kisnawati, memaparkan bahwa masa remaja merupakan fase krusial yang ditandai dengan lompatan perkembangan fungsi otak, fluktuasi hormon, serta pematangan fungsi reproduksi atau pubertas. Di tingkat domestik dan sosial, perubahan fisik seperti awal menstruasi pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki sering kali memicu kecemasan akibat minimnya literasi biologis yang sehat.

“Remaja berada pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, mereka mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun emosional. Perubahan tubuh tersebut merupakan bagian alami dari proses tumbuh kembang. Remaja perlu memahami bahwa perubahan anatomi dan biologis ini bukan sesuatu yang tabu atau perlu ditakuti, melainkan harus dikenali dan dikelola dengan menjaga kesehatan reproduksi secara bertanggung jawab,” ujar Enik Kisnawati saat memberikan pembekalan materi.

Enik menambahkan bahwa tantangan paling berat yang dihadapi remaja masa kini justru terletak pada aspek psikis dan tekanan eksternal ruang siber. Fenomena kecemasan sosial akibat takut tertinggal tren atau fear of missing out (FOMO), invasi konten pornografi yang mudah diakses lewat gawai, paparan budaya kekerasan virtual, hingga gaya hidup hedonis menjadi pemicu utama rapuhnya kesehatan mental generasi muda. Oleh karena itu, konselor sebaya dilatih untuk tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, melainkan mampu mengarahkan korban tekanan mental menuju mekanisme penyelesaian masalah yang sehat.

“Remaja tidak hanya perlu sehat secara fisik, tetapi juga harus sehat secara mental. Remaja yang sehat mental diharapkan mampu mengenali emosi, mengelola tekanan kelompok, membangun kebiasaan baik, serta memiliki jaringan dukungan yang positif. Mereka harus dilatih untuk menghadapi persoalan secara jernih karena mereka tidak akan pernah terhindar dari masalah, sehingga perlu belajar menyelesaikan masalah dengan cara yang baik sejak dini tanpa merusak masa depan mereka,” tegasnya.

Melalui program peningkatan kapasitas ini, para pengurus PIK-R Restu diproyeksikan mampu mentransformasikan sekretariat mereka menjadi wadah konseling yang inklusif dan solutif. Keberadaan konselor sebaya yang cerdas, berkarakter, dan peka terhadap isu kesehatan mental diharapkan dapat menekan angka kenakalan remaja di kawasan aglomerasi Sleman, sekaligus menciptakan ekosistem lingkungan kepemudaan yang tangguh dalam menghadapi disrupsi zaman. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Menyambut pergantian tahun dalam kalender Islam, Majelis Ulama Indonesia Kapanewon Depok Kabupaten Sleman mulai bergerak cepat merancang sebuah agenda syiar keagamaan yang memadukan penguatan spiritual dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah awal ini diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi intensif guna mematangkan draf pelaksanaan program Gebyar Muharam 1448 Hijriah yang diselenggarakan di Masjid Darul Hikmah, Kompleks Kantor Kapanewon Depok, Sleman, Jumat (22/5/2026).

Peringatan momentum historis perpindahan kalender Islam kali ini didesain agar tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang berlalu tanpa bekas. Pengurus ulama di wilayah aglomerasi Sleman tersebut sepakat untuk memusatkan seluruh rangkaian kegiatan di Pendopo Kantor Kapanewon Depok dengan mengusung misi penguatan draf kepedulian sosial secara inklusif di tengah dinamika masyarakat sub-urban yang heterogen.

Wakil Ketua MUI Depok Sleman, Martono Fajar Swasono, menjelaskan bahwa draf konseptual Gebyar Muharam ini akan dikemas secara komprehensif melalui integrasi kegiatan santunan bagi anak yatim dan kaum dhuafa serta pelaksanaan tabligh akbar berskala besar. Berdasarkan proyeksi panitia, agenda tersebut direncanakan bakal menghadirkan sedikitnya 900 peserta yang merepresentasikan seluruh unsur organisasi keagamaan tingkat kapanewon, tokoh masyarakat, pengurus lembaga keumatan, hingga perwakilan warga dari tiga kalurahan di wilayah Depok.

“Peringatan Tahun Baru Islam dan Gebyar Muharam ini diharapkan mampu menjadi momentum krusial bagi segenap umat Islam untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri secara total, meningkatkan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar, serta memperkuat rajutan persatuan umat. Kami menekankan bahwa peringatan mulia ini hendaknya diisi dengan berbagai kegiatan positif yang berdampak nyata, bukan dengan euforia hura-hura maupun aktivitas destruktif lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur keislaman,” ujar Martono Fajar Swasono saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi tersebut.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa ruang refleksi pergantian tahun ini harus berbanding lurus dengan upaya peningkatan kualitas draf sumber daya manusia umat di berbagai sektor kehidupan modern. MUI Depok Sleman memandang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kemandirian finansial sebagai pilar utama yang harus dibangun secara beriringan dengan kesalehan ritual.

“MUI juga secara aktif mendorong penguatan sektor ekonomi umat melalui draf program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui momentum Muharam ini, para pelaku UMKM lokal diharapkan dapat memperoleh pendampingan yang lebih terarah agar mereka semakin mandiri, mampu naik kelas, serta memiliki daya saing pasar yang jauh lebih baik di era digital. Awal tahun Hijriah harus diisi dengan kegiatan yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperkuat jaring pengaman sosial melalui doa bersama, tabligh akbar, serta penyaluran bantuan langsung bagi anak yatim dan dhuafa,” kata Martono Fajar Swasono menambahkan.

Rencana penyelenggaraan Gebyar Muharam ini pada akhirnya diletakkan sebagai bagian dari ikhtiar struktural MUI Depok Sleman dalam membumikan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Prinsip kebersamaan, toleransi, kedamaian, dan kasih sayang antarsesama menjadi pesan sentral yang ingin diamplifikasi di tengah keberagaman kultural masyarakat Sleman. Pihak panitia berharap draf perubahan perilaku menuju tatanan kehidupan yang lebih religius, peduli, dan maslahat dapat terwujud nyata pascapelaksanaan agenda akbar tersebut. (Athiful/KIM Depok)