Sleman — Kompleksitas tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital menuntut adanya ruang aman yang adaptif dan bebas dari penghakiman di tingkat komunitas. Guna merespons kebutuhan tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil langkah strategis dengan memperkuat kapasitas para konselor sebaya. Mereka menggembleng para pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Restu di Padukuhan Sambilegi Kidul, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (22/5/2026).

Langkah edukasi intensif ini diarahkan untuk membekali para konselor remaja dengan pemahaman komprehensif mengenai dinamika transisi biopsikososial yang dialami teman sebaya mereka. Penguatan kapasitas ini dinilai sangat krusial mengingat posisinya sebagai ujung tombak dalam memitigasi berbagai risiko perilaku menyimpang, gangguan kesehatan mental, hingga distorsi orientasi hidup akibat paparan teknologi yang tidak terfilter.

Penyuluh Keluarga Berencana Kapanewon Depok, Enik Kisnawati, memaparkan bahwa masa remaja merupakan fase krusial yang ditandai dengan lompatan perkembangan fungsi otak, fluktuasi hormon, serta pematangan fungsi reproduksi atau pubertas. Di tingkat domestik dan sosial, perubahan fisik seperti awal menstruasi pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki sering kali memicu kecemasan akibat minimnya literasi biologis yang sehat.

“Remaja berada pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada fase ini, mereka mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun emosional. Perubahan tubuh tersebut merupakan bagian alami dari proses tumbuh kembang. Remaja perlu memahami bahwa perubahan anatomi dan biologis ini bukan sesuatu yang tabu atau perlu ditakuti, melainkan harus dikenali dan dikelola dengan menjaga kesehatan reproduksi secara bertanggung jawab,” ujar Enik Kisnawati saat memberikan pembekalan materi.

Enik menambahkan bahwa tantangan paling berat yang dihadapi remaja masa kini justru terletak pada aspek psikis dan tekanan eksternal ruang siber. Fenomena kecemasan sosial akibat takut tertinggal tren atau fear of missing out (FOMO), invasi konten pornografi yang mudah diakses lewat gawai, paparan budaya kekerasan virtual, hingga gaya hidup hedonis menjadi pemicu utama rapuhnya kesehatan mental generasi muda. Oleh karena itu, konselor sebaya dilatih untuk tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, melainkan mampu mengarahkan korban tekanan mental menuju mekanisme penyelesaian masalah yang sehat.

“Remaja tidak hanya perlu sehat secara fisik, tetapi juga harus sehat secara mental. Remaja yang sehat mental diharapkan mampu mengenali emosi, mengelola tekanan kelompok, membangun kebiasaan baik, serta memiliki jaringan dukungan yang positif. Mereka harus dilatih untuk menghadapi persoalan secara jernih karena mereka tidak akan pernah terhindar dari masalah, sehingga perlu belajar menyelesaikan masalah dengan cara yang baik sejak dini tanpa merusak masa depan mereka,” tegasnya.

Melalui program peningkatan kapasitas ini, para pengurus PIK-R Restu diproyeksikan mampu mentransformasikan sekretariat mereka menjadi wadah konseling yang inklusif dan solutif. Keberadaan konselor sebaya yang cerdas, berkarakter, dan peka terhadap isu kesehatan mental diharapkan dapat menekan angka kenakalan remaja di kawasan aglomerasi Sleman, sekaligus menciptakan ekosistem lingkungan kepemudaan yang tangguh dalam menghadapi disrupsi zaman. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Menyambut pergantian tahun dalam kalender Islam, Majelis Ulama Indonesia Kapanewon Depok Kabupaten Sleman mulai bergerak cepat merancang sebuah agenda syiar keagamaan yang memadukan penguatan spiritual dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah awal ini diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi intensif guna mematangkan draf pelaksanaan program Gebyar Muharam 1448 Hijriah yang diselenggarakan di Masjid Darul Hikmah, Kompleks Kantor Kapanewon Depok, Sleman, Jumat (22/5/2026).

Peringatan momentum historis perpindahan kalender Islam kali ini didesain agar tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang berlalu tanpa bekas. Pengurus ulama di wilayah aglomerasi Sleman tersebut sepakat untuk memusatkan seluruh rangkaian kegiatan di Pendopo Kantor Kapanewon Depok dengan mengusung misi penguatan draf kepedulian sosial secara inklusif di tengah dinamika masyarakat sub-urban yang heterogen.

Wakil Ketua MUI Depok Sleman, Martono Fajar Swasono, menjelaskan bahwa draf konseptual Gebyar Muharam ini akan dikemas secara komprehensif melalui integrasi kegiatan santunan bagi anak yatim dan kaum dhuafa serta pelaksanaan tabligh akbar berskala besar. Berdasarkan proyeksi panitia, agenda tersebut direncanakan bakal menghadirkan sedikitnya 900 peserta yang merepresentasikan seluruh unsur organisasi keagamaan tingkat kapanewon, tokoh masyarakat, pengurus lembaga keumatan, hingga perwakilan warga dari tiga kalurahan di wilayah Depok.

“Peringatan Tahun Baru Islam dan Gebyar Muharam ini diharapkan mampu menjadi momentum krusial bagi segenap umat Islam untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri secara total, meningkatkan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar, serta memperkuat rajutan persatuan umat. Kami menekankan bahwa peringatan mulia ini hendaknya diisi dengan berbagai kegiatan positif yang berdampak nyata, bukan dengan euforia hura-hura maupun aktivitas destruktif lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur keislaman,” ujar Martono Fajar Swasono saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi tersebut.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa ruang refleksi pergantian tahun ini harus berbanding lurus dengan upaya peningkatan kualitas draf sumber daya manusia umat di berbagai sektor kehidupan modern. MUI Depok Sleman memandang penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kemandirian finansial sebagai pilar utama yang harus dibangun secara beriringan dengan kesalehan ritual.

“MUI juga secara aktif mendorong penguatan sektor ekonomi umat melalui draf program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui momentum Muharam ini, para pelaku UMKM lokal diharapkan dapat memperoleh pendampingan yang lebih terarah agar mereka semakin mandiri, mampu naik kelas, serta memiliki daya saing pasar yang jauh lebih baik di era digital. Awal tahun Hijriah harus diisi dengan kegiatan yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memperkuat jaring pengaman sosial melalui doa bersama, tabligh akbar, serta penyaluran bantuan langsung bagi anak yatim dan dhuafa,” kata Martono Fajar Swasono menambahkan.

Rencana penyelenggaraan Gebyar Muharam ini pada akhirnya diletakkan sebagai bagian dari ikhtiar struktural MUI Depok Sleman dalam membumikan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Prinsip kebersamaan, toleransi, kedamaian, dan kasih sayang antarsesama menjadi pesan sentral yang ingin diamplifikasi di tengah keberagaman kultural masyarakat Sleman. Pihak panitia berharap draf perubahan perilaku menuju tatanan kehidupan yang lebih religius, peduli, dan maslahat dapat terwujud nyata pascapelaksanaan agenda akbar tersebut. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Persoalan sampah yang kian krusial akibat keterbatasan daya tampung tempat pembuangan akhir memaksa jajaran pemerintah tingkat bawah mengambil langkah taktis di level hulu. Pemerintah Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, mencanangkan gerakan masif dengan menargetkan pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di seluruh padukuhan yang berada di wilayahnya. Kebijakan strategis ini digodok dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah tingkat kalurahan yang berlangsung di Balai Kalurahan Margoluwih, Kamis (21/5/2026).

Langkah terintegrasi ini sengaja ditempuh untuk mengikis ketergantungan pembuangan sampah ke luar daerah sekaligus membangun benteng pertahanan ekologi berbasis komunitas. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pamong kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan, serta seluruh pengurus kelompok peduli lingkungan lokal. Agenda ini dinilai mendesak untuk segera dieksekusi mengingat beban tonase limbah domestik terus meningkat secara eksponensial, sementara kesadaran publik untuk memilah sampah dari dapur masing-masing belum sepenuhnya terbentuk dengan baik.

Pamong Kalurahan Margoluwih yang membidangi urusan kemakmuran atau Ulu-ulu, Sutikno, memaparkan bahwa tata kelola persampahan tidak akan pernah selesai jika hanya mengandalkan pendekatan hilir. Diperlukan reformasi perilaku secara kultural agar masyarakat tidak lagi memandang sisa konsumsi harian sebagai barang buangan yang tidak berharga, melainkan sebagai material yang memiliki siklus kemanfaatan lanjutan jika dikelola dengan metode yang benar.

“Permasalahan sampah di tingkat desa saat ini semakin kompleks dan membutuhkan usaha yang tidak ringan dari kita semua, apalagi aktivitas memilah sampah belum menjadi bagian dari gaya hidup harian masyarakat. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola lama yang hanya kumpul, angkut, dan buang. Perlu ada intervensi struktural di tingkat padukuhan agar volume sampah yang keluar dari Margoluwih ini bisa ditekan serendah mungkin sejak dari sumbernya,” ujar Sutikno saat membuka jalannya rakor.

Lurah Margoluwih, Sunaryo, menegaskan bahwa draf keberhasilan program ini bertumpu pada ketersediaan kader-kader penggerak yang militan di tingkat rukun tetangga dan dusun. Guna merealisasikan target satu padukuhan satu kelompok pengelola, pemerintah kalurahan meluncurkan tim Petugas Pendamping Pengelolaan Sampah (P3S) tingkat kalurahan. Tim khusus ini dibebani tanggung jawab untuk mengawal manajemen KPSM yang sudah berjalan serta memfasilitasi pembentukan serta legalitas hukum bagi kepengurusan kelompok baru di padukuhan yang belum memilikinya.

“Semua padukuhan di wilayah Margoluwih yang sampai hari ini belum mempunyai KPSM kami harapkan untuk segera membentuk kepengurusannya. Pemerintah kalurahan siap memfasilitasi penuh proses pendampingan, pelatihan teknik, hingga penyediaan draf stimulasi program agar tata kelola sampah di tingkat bawah bisa berjalan lebih optimal dan mandiri. Sebagai langkah awal dan teladan bagi warga, hari ini kita juga resmi membentuk KPSM tingkat kalurahan yang diberi nama BUSTAB, akronim dari Bisane Urip Seko Tangan Ati lan Budi, yang seluruh anggotanya merupakan pamong kalurahan,” kata Sunaryo menjelaskan komitmen birokrasinya.

Penyuluh lapangan dari P3S Kalurahan Margoluwih, Suminah, menjabarkan secara klinis bahwa KPSM di tingkat padukuhan harus mampu menjadi laboratorium edukasi yang aplikatif bagi warga. Kelompok ini memegang peran sentral dalam menghentikan kebiasaan buruk masyarakat rural yang masih sering membakar sampah pekarangan atau membuang limbah plastik ke badan sungai dan saluran irigasi sawah yang memicu kerusakan ekosistem pertanian.

“Pengelolaan sampah yang ideal itu harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu rumah tangga kita sendiri. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kertas bisa dipilah secara ketat karena memiliki nilai ekonomis tinggi jika disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah organik dari sisa dapur dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pakan budidaya ikan atau pakan ternak. Kami juga mengajak warga memanfaatkan sejengkal lahan di sekitar rumah untuk membuat jugangan atau lubang sampah organik sebagai sarana pengomposan sederhana. Kalau sampah organik dikelola dengan baik, hasil komposnya bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Wanita Tani untuk media tanam sayuran organik di rumah masing-masing,” tutur Suminah secara perinci.

Guna menjamin keberlanjutan gerakan lingkungan ini, draf perencanaan strategis Margoluwih juga mengintegrasikan peran aktif generasi muda melalui jaringan Karang Taruna di tiap padukuhan. Para pemuda desa akan didorong untuk mengawal digitalisasi sistem tata kelola sampah melalui pemanfaatan aplikasi program SIOSESTU. Platform pelaporan berbasis web ini difungsikan untuk memetakan draf data volume sampah yang berhasil dikelola, jumlah residu, hingga perputaran nilai ekonomi yang dihasilkan oleh setiap KPSM padukuhan, sehingga program kebersihan lingkungan ini dapat dipantau secara transparan, akurat, dan akuntabel oleh pemerintah daerah. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Pendekatan kultural dinilai masih menjadi draf strategi yang paling ampuh dan humanis untuk menjembatani komunikasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat akar rumput. Langkah ini diterapkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bersama DPRD DIY dalam menyosialisasikan program jaminan pendidikan terpadu melalui pementasan seni tradisional Wayang Cakruk. Agenda reses dan penyuluhan sosial yang mengangkat draf program “Sekolah Rakyat” ini digelar di halaman Kantor Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (22/5/2026).

Langkah kolaboratif ini sengaja dibidik untuk mengurai sumbatan informasi mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari lapis sosial terbawah. Pertunjukan Wayang Cakruk yang dibawakan oleh dalang Sumarno Purbo Carito asal Wonosari, Gunungkidul, berhasil mengemas draf program intervensi kemiskinan yang kaku menjadi tontonan yang segar. Lewat dialog jenaka penuh kritik sosial, dalang membedah lakon bertema pendidikan berkualitas, gratis, dan berasrama bagi anak Indonesia dari keluarga kurang mampu.

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah ini dirancang secara khusus untuk memutus rantai kemiskinan intergenerasi. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan basis data terpadu kesejahteraan sosial, serta anak-anak putus sekolah yang belum sempat menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Sistem pendidikan yang disiapkan mengusung konsep asrama terintegrasi, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, menegaskan bahwa pemilihan media wayang dalam masa reses ini didasarkan pada kedekatan emosional warga Yogyakarta dengan seni tutur tradisional. Pola ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan sosialisasi formal di dalam gedung yang cenderung berjarak dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Harapannya, penyuluhan melalui media wayang ini menjadi media komunikasi kultural yang mudah diterima masyarakat Jawa. Wayang bukan hanya sekadar hiburan rakyat biasa, tetapi juga media edukasi interaktif untuk menyampaikan program strategis pemerintah, khususnya pemenuhan hak pendidikan berkualitas secara gratis bagi keluarga kurang mampu agar mereka bisa memperbaiki taraf hidup di masa depan,” ujar Rahayu Widi Nuryani di sela-sela kegiatan.

Ditinjau dari peta kerentanan sosial, urgensi pendirian Sekolah Rakyat ini diperkuat oleh fakta lapangan mengenai masih tingginya angka anak putus sekolah di wilayah DIY. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan Budaya Dinas Sosial DIY, Supartini, membeberkan draf data evaluasi bahwa intervensi pendidikan mutlak dilakukan secara agresif untuk menyelamatkan masa depan anak-anak marjinal tersebut.

“Sekolah Rakyat sangat kita butuhkan karena persoalan besar yang masih kita hadapi di DIY adalah kemiskinan. Berdasarkan data Dikpora DIY, saat ini masih terdapat lebih dari anak yang tidak sekolah. Program ini hadir untuk menjangkau anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 tersebut. Sistemnya jemput bola; petugas kami akan mendatangi langsung keluarga berdasarkan data warga yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga vokasional. Anak yang cerdas akademik akan difasilitasi hingga perguruan tinggi, sementara yang berminat di bidang otomotif atau kuliner akan diberikan pelatihan dan sertifikasi agar siap kerja. Manfaat Sekolah Rakyat adalah gratis dan kualitas layanan pendidikannya disiapkan sesuai standar nasional,” jelas Supartini secara terperinci.

Dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan ini juga disuarakan dari perspektif teologis oleh tokoh agama, Jamilludin. Ia mengaitkan pentingnya kepedulian sosial birokrasi ini dengan manifestasi pesan luhur dalam kitab suci. Menurutnya, membantu anak-anak miskin untuk mendapatkan kelayakan hidup dan pendidikan merupakan bagian dari fondasi keimanan yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan.

Mewakili Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Carik Condongcatur, Riska Dian Nur Lestari, menyambut positif langkah Dinsos dan DPRD DIY yang memilih wilayahnya sebagai lokus sosialisasi. Kehadiran panggung budaya ini tidak hanya memberikan pemahaman baru bagi pamong dan kader pembimbing desa mengenai mekanisme draf rujukan Sekolah Rakyat, tetapi juga mempererat kembali modal sosial warga berupa semangat gotong royong dan kepedulian antar-tetangga untuk saling melaporkan jika ada anak usia sekolah yang telanjur putus sekolah di lingkungan mereka. (Wasana/KIM Depok)

Sleman — Posbinaan Darbin 3 Kalurahan Condongcatur menggelar pertemuan rutin pada Kamis (21/5/2026) di rumah Dukuh Ngropoh, Condongcatur. Kegiatan ini diikuti perwakilan dari 12 Posyandu yang berasal dari empat padukuhan yang tergabung dalam Posbinaan Darbin 3 binaan Puskesmas Depok II.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Selain menjadi ajang silaturahmi antar kader kesehatan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian informasi kesehatan kepada kader untuk diteruskan kepada masyarakat.

Perwakilan Puskesmas Depok II, Bidan Rindang menyampaikan bahwa kader kesehatan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

“Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus media penyampaian informasi kepada kader untuk diteruskan kepada masyarakat. Kader kesehatan merupakan garda terdepan dalam membantu pelayanan kesehatan di lingkungan,” papar Rindang.

Pada kesempatan tersebut, materi disampaikan oleh nutrisionis Puskesmas Depok II, Winaryanti, yang memaparkan maeteri dengan tema PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak). Materi yang diberikan meliputi tata cara pemberian MP-ASI yang tepat bagi bayi, pemenuhan gizi seimbang, serta contoh menu sehat untuk balita sesuai usia tumbuh kembangnya.

Antusiasme peserta terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung. Para kader aktif berdiskusi dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait permasalahan gizi anak di lingkungan masing-masing. Salah satunya ialah Aliah, yang menanyakan cara mengatasi balita yang mengalami kesulitan makan sesuai usianya.

Sementara, Kader kesehatan dari Padukuhan Dero, Mujiasih, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan kader dalam mendampingi masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi kader karena menambah ilmu dan pengalaman yang nantinya bisa disampaikan kembali kepada masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kegiatan Posbinaan Darbin 3 ini diharapkan koordinasi antar kader kesehatan semakin kuat serta mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan balita. (Tri Suhartati / KIM Depok)