Sleman – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman menyiagakan tenaga medis dalam Perlombaan Seni Pencak Silat Antar Pelajar Ki Hadjar Dewantara Cup 2026 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Selasa-Rabu (19-20/5/2026).

Salah satu relawan PMI Kabupaten Sleman, Lidya Agustina Kristanti, mengatakan bahwa dukungan tenaga medis dilakukan untuk memastikan kegiatan perlombaan berjalan aman, tertib, dan mendapatkan penanganan cepat apabila terdapat peserta yang mengalami cedera atau membutuhkan pertolongan pertama.

“PMI Kabupaten Sleman hadir untuk memberikan layanan pertolongan pertama dan kesiapsiagaan medis selama kegiatan berlangsung. Harapannya, peserta dapat mengikuti perlombaan dengan aman dan panitia juga terbantu dalam aspek kesehatan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti pelajar jenjang SD, SMP, dan SMA se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perlombaan seni bela diri seperti pencak silat, kesiapan tenaga medis menjadi bagian penting untuk mengantisipasi risiko kelelahan, cedera ringan, maupun kondisi darurat lain yang dapat terjadi selama pertandingan.

Lidya menjelaskan, relawan PMI yang bertugas melakukan pemantauan kondisi peserta, memberikan pertolongan pertama, serta berkoordinasi dengan panitia apabila diperlukan penanganan lanjutan.

Menurutnya, kehadiran relawan sosial PMI tidak hanya berfokus pada penanganan medis, tetapi juga menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan pendidikan, olahraga, dan pembinaan karakter pelajar.

Ia menambahkan, bertugas sebagai relawan dalam kegiatan pelajar memberikan kesan tersendiri karena dapat ikut mendukung generasi muda menyalurkan bakat secara positif melalui olahraga pencak silat.

“Sebagai relawan, kami merasa senang dapat terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi pelajar. Selain memberikan layanan kemanusiaan, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menumbuhkan kepedulian dan semangat sosial,” katanya.

Melalui dukungan PMI Kabupaten Sleman, pelaksanaan Ki Hadjar Dewantara Cup 2026 diharapkan berlangsung lancar, aman, dan memberi manfaat bagi pengembangan prestasi serta karakter pelajar di DIY. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Dinas Sosial Kabupaten Sleman terus melakukan pembinaan terhadap Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat (WKSBM), sebagai upaya memperkuat penanganan masalah sosial di masyarakat. Pembinaan kali ini menyasar WKSBM Anggrek Padukuhan Sombangan, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di rumah Dukuh Sombangan, Agus Sartono, tersebut dihadiri langsung Kepala Dinas Sosial Sleman, Wawan Widiantoro. Dalam arahannya, Wawan menjelaskan bahwa WKSBM merupakan program dari Kementerian Sosial yang sejalan dengan budaya masyarakat Yogyakarta yang menjunjung nilai gotong royong dan kepedulian sosial.

“Prinsip WKSBM cukup sederhana, yaitu membantu masyarakat yang lemah, memperkuat gotong royong, hidup guyub rukun, dan saling menghormati,” ujarnya.

Wawan menegaskan bahwa pengurus WKSBM tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugasnya karena peran utama WKSBM adalah mendampingi dan mendata Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sekaligus menjadi penghubung dengan dinas terkait.

Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Sosial Sleman terus berupaya menangani persoalan sosial melalui berbagai program, salah satunya Program Sleman Pintar sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

“Orang tua jangan mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya. Bekali anak dengan ilmu karena dari ilmu akan tumbuh kreativitas untuk memperoleh penghasilan,” tandasnya.

Materi pembinaan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan Forum WKSBM Kabupaten Sleman, Lilia Ciptaningsih mengenai peran dan fungsi WKSBM. Ia menjelaskan bahwa keberadaan WKSBM memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, hingga Permensos tentang Pedoman WKSBM.

Menurut Lilia, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial, termasuk pemerintah wilayah, lembaga kemasyarakatan, dan organisasi sosial di tingkat akar rumput.

“WKSBM merupakan organisasi berbasis masyarakat yang berperan dalam pengorganisasian, pelayanan sosial, rujukan, hingga pendampingan bagi PPKS agar tetap berdaya,” jelasnya.

Ia menambahkan, organisasi WKSBM perlu didukung administrasi, program kerja, serta komunikasi dan edukasi yang baik agar pelayanan sosial kepada masyarakat dapat berjalan optimal. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Padukuhan Soropadan, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, menjadi lokasi evaluasi dan kunjungan lapangan Lomba Program Kampung Iklim (PROKLIM) Tingkat Kabupaten Sleman 2026, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal.

Tim evaluasi dari Kabupaten Sleman yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, PMK Sleman, serta Yayasan OISCA, melakukan penilaian administrasi dan verifikasi lapangan terhadap program lingkungan yang dijalankan warga Soropadan.

Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, mengapresiasi partisipasi masyarakat Soropadan dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, Soropadan sebagai wilayah perkotaan mampu menunjukkan kepedulian terhadap perubahan iklim melalui berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi lingkungan.

“Budaya gotong royong masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim,” ujarnya.

Soropadan dipilih mewakili Kapanewon Depok karena memiliki rekam jejak lingkungan yang baik, termasuk prestasi Juara Lomba Wajah Padukuhan tingkat Kapanewon Depok tahun 2024. Selain itu, wilayah ini memiliki fasilitas pendukung seperti sistem drainase lingkungan dan Sarana Penampungan Air Hujan (SPAH) dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Dukuh Soropadan, Shalahudin Kamal, memaparkan berbagai program lingkungan yang telah dijalankan warga, meliputi pengelolaan sampah, konservasi air, penghijauan, ketahanan pangan masyarakat, serta penguatan kelompok masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program.

Sementara itu, Ketua Tim Juri Evaluasi PROKLIM 2026 dari DLH Kabupaten Sleman, Dewi Setyowati, menjelaskan bahwa PROKLIM merupakan program nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim.

“Keberlanjutan program dan keterlibatan masyarakat menjadi poin utama dalam evaluasi,” jelasnya.

Selanjutnya, Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Soropadan dalam mendukung PROKLIM 2026. Ia berharap evaluasi tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat program lingkungan yang berkelanjutan.

Padukuhan Soropadan menjadi satu dari tujuh perwakilan kapanewon di Kabupaten Sleman yang mengikuti Lomba Program Kampung Iklim Tahun 2026 tingkat kabupaten. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Outbound Berkarakter SD Muhammadiyah Banyuraden digelar di Karangsari Outbound, Kabupaten Sleman, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini diikuti siswa kelas 1, 2, dan 3 sebagai upaya menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kejujuran, percaya diri, serta jiwa kepemimpinan sejak dini.

Kepala SD Muhammadiyah Banyuraden, Maria Ulfa, mengatakan bahwa kegiatan outbound menjadi bagian dari pembelajaran karakter yang dikemas secara menyenangkan, edukatif, dan bermakna bagi peserta didik.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap terbentuk karakter siswa SD Muhammadiyah Banyuraden yang kuat, tidak hanya secara akademik, tetapi juga memiliki sikap, perilaku baik, dan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan karakter perlu ditanamkan melalui pengalaman langsung agar siswa tidak hanya memahami nilai kebaikan secara teori, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam interaksi bersama teman, guru, dan lingkungan sekolah.

Ia menjelaskan, kegiatan outbound juga menjadi sarana untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan antara murid, guru, serta seluruh warga SD Muhammadiyah Banyuraden. Melalui permainan edukatif dan aktivitas kelompok, siswa dilatih untuk saling membantu, menghargai, dan bekerja sama.

Dalam kesempatan tersebut, siswa mengikuti berbagai aktivitas luar ruang yang dirancang untuk membangun keberanian, kekompakan, dan kemandirian. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang refreshing edukatif bagi siswa agar proses belajar tetap menyenangkan dan tidak terbatas pada ruang kelas.

Pembentukan karakter siswa, katanya, harus dilakukan secara konsisten melalui kegiatan yang dekat dengan dunia anak. Dengan cara itu, nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, kerja sama, percaya diri, dan kepemimpinan dapat tumbuh secara alami.

“Anak-anak perlu mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Dari kegiatan seperti ini, mereka belajar bekerja sama, berani mencoba, bertanggung jawab, dan percaya pada kemampuan dirinya,” katanya.

Ia menambahkan, outbound berkarakter juga menjadi bagian dari upaya sekolah dalam memperkuat citra positif di tengah masyarakat. SD Muhammadiyah Banyuraden ingin menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan akhlak, karakter, dan kepribadian siswa.

Melalui kegiatan tersebut, Maria Ulfa berharap siswa SD Muhammadiyah Banyuraden mampu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, berakhlak Islami, serta mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, keluarga, dan masyarakat. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027 di Maguwoharjo ditekankan agar berjalan partisipatif, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Penekanan tersebut disampaikan Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Y. Purnama Kristiawan, dalam Musyawarah Kalurahan di Pendopo Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Selasa (19/5/2026).

Purnama mengatakan bahwa musyawarah kalurahan menjadi tahapan penting dalam menyusun arah pembangunan tahun 2027 agar sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran.

“Penyusunan RKPKal harus dilakukan secara cermat, transparan, dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Setiap usulan perlu dibahas bersama agar program yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi warga,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah kalurahan perlu memastikan setiap rencana kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat dilaksanakan, serta selaras dengan regulasi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Dengan cara itu, RKPKal tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga pedoman kerja yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, musyawarah kalurahan menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan berbagai usulan dari padukuhan. Usulan tersebut perlu dipetakan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, kemampuan pendanaan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah usulan kegiatan dari padukuhan di Maguwoharjo turut menjadi bahan pembahasan. Berdasarkan materi Muskal RKP 2027, usulan yang dibahas mencakup kegiatan infrastruktur serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dari berbagai padukuhan.

Pada bidang infrastruktur, usulan kegiatan antara lain meliputi pembangunan dan perbaikan drainase, pengaspalan jalan, konblokisasi, pembangunan talud, penerangan jalan umum, pembangunan balai padukuhan, hingga sarana pendukung lingkungan.

“Sementara pada bidang pemberdayaan dan pembinaan, usulan kegiatan meliputi pelatihan membatik, pelatihan MC, pembinaan karang taruna, pembinaan kelompok tani, penguatan bank sampah, pelatihan kewirausahaan, dukungan posyandu, serta kegiatan kelompok masyarakat,” katanya.

Pembahasan usulan tersebut, katanya, perlu dilakukan secara selektif agar kegiatan yang masuk dalam RKPKal benar-benar menjadi prioritas. Pemerintah kalurahan bersama unsur masyarakat diharapkan mampu menentukan program secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Musyawarah ini bukan sekadar menyusun daftar kegiatan, tetapi memastikan setiap rencana memiliki dasar kebutuhan yang kuat, manfaat yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam perencanaan pembangunan kalurahan. Melalui forum musyawarah, warga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, memberi masukan, sekaligus ikut mengawal arah pembangunan di wilayahnya.

Melalui Musyawarah Kalurahan Penyusunan RKPKal Tahun 2027 tersebut, Purnama berharap Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dapat menyusun program yang lebih terarah, partisipatif, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Athiful/KIM Depok)