Sleman – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Kegiatan untuk Ketua RT dilaksanakan pada Senin (11/5/2026), sedangkan bimtek bagi Ketua RW berlangsung pada Rabu (13/5/2026) di Oproom Dinas PMK Sleman.

Dalam pembukaan bimtek Ketua RW, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kalurahan Dinas PMK Sleman, Al Adib Burachmat, menyampaikan bahwa tugas seorang RW tidak mengenal batas waktu karena masyarakat dapat membutuhkan pelayanan kapan saja, baik pagi, siang, sore, maupun malam hari.

Burachmat menjelaskan, terdapat tiga aktor utama dalam pemerintahan kalurahan, yakni lurah beserta pamong kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) sebagai unsur legislatif kalurahan, serta Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK).

“Dalam LKK terdapat tujuh unsur, termasuk di dalamnya RT dan RW,” ujarnya.

Ia menambahkan, RW merupakan garda terdepan pemerintahan karena berhadapan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berbagai persoalan warga, baik suka maupun duka, umumnya disampaikan kepada pengurus RW.

“Permasalahan di tingkat akar rumput sangat kompleks. Karena itu, RW dapat diibaratkan sebagai tempat menampung berbagai persoalan masyarakat,” tuturnya.

Untuk membantu pengurus RT dan RW dalam memahami penanganan berbagai persoalan di masyarakat, Dinas PMK menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan Polresta Sleman.

“Nanti dapat didiskusikan sesuai kapasitas masing-masing. Permasalahan kebencanaan dapat dikonsultasikan ke BPBD, persoalan kriminal dan kamtibmas kepada kepolisian, sedangkan masalah kesejahteraan sosial kepada Dinas Sosial,” pungkasnya. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja dan kejahatan jalanan melalui program Satpol PP Goes To School, yang digelar di SMK 17 Seyegan, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti puluhan siswa dengan menghadirkan berbagai unsur lintas sektoral guna memberikan edukasi terkait ketertiban umum, bahaya minuman keras, penyalahgunaan narkoba, hingga perlindungan anak dan remaja.

Kepala Seksi Operasi dan Ketertiban (Ops Trantib) Satpol PP Kabupaten Sleman, Didi Setio Nugroho, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merespon banyaknya kasus kejahatan jalanan dan berbagai bentuk kenakalan remaja yang melibatkan usia pelajar.

“Program Satpol PP Goes To School ini merupakan tindak lanjut dari kewaspadaan terhadap maraknya kasus kejahatan jalanan, kenakalan remaja, peredaran minuman keras, dan berbagai potensi gangguan ketertiban lainnya. Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi sejak dini,” ujarnya.

Menurut Didi, sekolah dipilih sebagai sasaran utama karena para pelajar merupakan generasi penerus bangsa sekaligus calon pemimpin masa depan yang perlu mendapatkan penguatan karakter dan pemahaman hukum sejak dini.

Ia juga menegaskan bahwa program tersebut menjadi bagian dari implementasi Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jam Istirahat Anak.

Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa anak diharapkan berada di rumah dan beristirahat mulai pukul hingga WIB, kecuali untuk kegiatan penting atau bersama orang tua.

“Kalau hanya untuk nongkrong tanpa tujuan jelas, sebaiknya dihindari. Hal itu penting untuk mencegah potensi anak menjadi pelaku maupun korban kejahatan jalanan,” katanya.

Program edukasi tersebut turut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Polres Sleman melalui Bimas, Kodim Sleman, BNN Kabupaten Sleman, KPAD Kabupaten Sleman, Dinas P3AP2KB Sleman, serta Badan Kesbangpol Sleman.

Melalui kolaborasi lintas instansi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap tercipta lingkungan sekolah yang aman, tertib, serta mampu membentuk generasi muda yang disiplin, sehat, dan berkarakter kuat di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks. (Andy Ahmad – KIM DSN NGAGLIK)

Sleman – Bahasa Jawa sebagai salah satu warisan budaya adiluhung dinilai perlu terus diwariskan kepada generasi muda di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital. Upaya menjaga eksistensi bahasa daerah tersebut menjadi tema utama dalam acara Pendhapa yang disiarkan secara langsung dari studio RRI Pro4 Yogyakarta, Selasa (12/5/2026).

Diskusi budaya tersebut dipandu oleh penyiar RRI Pro4 Yogyakarta, Sugiman Dwi Nurseto dengan menghadirkan dua anggota Paguyuban Sastra Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi Kabupaten Sleman yang juga editor dan penulis buku Veronika Naning serta Ketua Forum Komunitas Informasi Masyarakat (FKIM) Sembada Kabupaten Sleman, Adnan Iman Nurtjahjo sebagai narasumber.

Forum tersebut mengupas tantangan peluang pelestarian bahasa Jawa di era media sosial dan transformasi digital. Dalam diskusi disampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat, khususnya generasi muda yang kini lebih akrab dengan bahasa populer di media sosial dibandingkan penggunaan bahasa daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan upaya pewarisan budaya bahasa secara berkelanjutan.

Veronika Naning menegaskan bahwa bahasa Jawa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga mengandung nilai etika, unggah-ungguh, filosofi kehidupan, dan identitas budaya masyarakat Jawa. Menurutnya, pelestarian bahasa Jawa harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif agar mampu diterima generasi muda tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Ia menjelaskan bahwa ruang digital saat ini justru dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas penggunaan bahasa Jawa melalui konten kreatif, literasi digital, podcast, video pendek, hingga media pembelajaran berbasis teknologi.

“Dengan cara tersebut, bahasa Jawa dapat tampil lebih dekat, menarik, dan relevan bagi generasi masa kini,” tandasnya.

Sementara itu, Adnan Iman Nurtjahjo menyampaikan bahwa pewarisan bahasa Jawa membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga, sekolah, komunitas, media sosial, media elektronik, dan pemerintah. Menurutnya, penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari perlu terus dibiasakan agar tidak hanya menjadi bahasa seremonial, melainkan tetap hidup di tengah masyarakat.

Dirinya menambahkan bahwa komunitas informasi masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung literasi budaya berbasis digital. Melalui pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi publik, masyarakat dapat diajak untuk lebih bangga menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai aktivitas komunikasi modern.

“Kehadiran konten edukatif dan kreatif berbahasa Jawa dinilai mampu menjadi jembatan antara pelestarian budaya dan perkembangan teknologi yang terus bergerak cepat,” ujar Adnan.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif dengan para pendengar setia RRI Pro4 Yogyakarta melalui sambungan telepon maupun platform WhatsApp tersebut juga menyoroti pentingnya menciptakan ekosistem digital yang ramah terhadap bahasa daerah.

Melalui acara Pendhapa tersebut, kedua narasumber berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin sadar akan pentingnya menjaga bahasa Jawa sebagai identitas budaya bangsa. Pewarisan bahasa Jawa di era digital diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan melalui penggunaan nyata dalam ruang keluarga, pendidikan, komunitas, hingga media digital sehari-hari. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menggelar Sosialisasi Gerakan 1 Tahun Pra Sekolah kepada PP-PAUD Kapanewon Moyudan, pada Selasa (12/5/2025) di ruang Abhinaya Kapanewon Moyudan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Panewu Anom Moyudan, Ibu PAUD Kapanewon Moyudan, Ibu PAUD Kalurahan, seluruh organisasi Lembaga PAUD, dan Kepala Satuan PAUD se-Kapanewon Moyudan.

Pada kesempatan itu, perwakilan DPC PP – PAUD Kabupaten Sleman sekaligus narasumber, Haryanti mengatakan acara ini mengusung slogan Dari PAUD yang Kuat, Lahir Anak Hebat, sebuah kalimat sederhana yang merefresentasikan tekad dan rumus untuk mencetak Generasi Emas Tahun 2045.

Haryanti menyebut Lembaga PAUD merupakan fondasi mencentak karakter anak bangsa, karena pada masa itu merupakan peeiode emas otak anak, 80 % perkembangan otak terjadi pada masa ini.

“Di PAUD anak bukan hanya belajar bernyanyi atau A, B, C, D. Tetapi sebuah upaya membentuk karakter,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa penyelenggara PAUD yang berkualitas tidak hanya terlihat dari kegiatan belajar anak. Tetapi bentuk kasih sayang tertinggi untuk memastikan lembaga ini siap mengelola layanan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Pengelola PAUD harus memahami 6 pilar rumah PAUD. Pilar kiri merupakan kekuatan, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara pilar kanan sebagai dukungan, yaitu kemitraan dan orang tua.

“Atap merupakan perlindungan yang berupa sarana dan prasarana. Sedangkan pondasi sebagai kestabilan yang berupa administrasi dan pembiayaan,” tandas Haryanti.

Ia menyebut lembaga PAUD yang baik harus memperhatikan enam aspek. Aspek pertama sarana dan prasarana berupa ruang fisik, ruang belajar, halaman, toilet, alat bermain, serta lingkungan yang aman, bersih, dan mendukung eksplorasi anak.

Aspek kedua, yakni pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi ketersediaan jumlah guru yang memadai serta kemampuan guru dalam memiliki kesabaran, kompetensi, dan keterampilan optimal untuk mengasuh anak usia dini.

“Aspek ke tiga memeriksa denyut nasi layanan, apakah kegiatan anak sudah sesuai usia, membahagiakan, tidak memaksa, serta bebas dari kekerasan fisik maupun verbal. Selanjutnya aspek keempat, administrasi dan manajemen, berupa dokumen lembaga, data anak, program kerja, dan pembagian tugas,” jelas Haryanti.

“Kemitraan orang tua sebagai aspek kelima. Hal ini merupakan bentuk tali silaturahmi. Aspek keenamnya pembiayaan dan keterampilan, sumber pembiayaan yang jelas, transparan, dan cukup untuk untuk menghidupi layanan,” sambungnya. (Giek / KIM Moyudan)

Sleman – Pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai strategi menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Penguatan dilakukan melalui Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, peningkatan kualitas pendidik, dan pemenuhan gizi sejak masa awal kehidupan.

Komitmen tersebut disampaikan Ibu PAUD Kabupaten Sleman, Parmilah Harda Kiswaya, dalam kegiatan anjangsana di Ruang Abhinaya Kapanewon Moyudan, Selasa (12/5/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Panewu Moyudan, Kapolsek, Danramil beserta Forum Pimpinan Kapanewon (Forpimka), Ibu PAUD Kalurahan, dan Kepala Satuan PAUD se-Kapanewon Moyudan.

Parmilah menegaskan, kebijakan ini merupakan program prioritas nasional untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan sejak usia dini.

“Anak usia dini berada pada periode emas yang menentukan perkembangan motorik, intelektual, sosial, dan spiritual. Anak perlu ruang untuk bereksplorasi, berimajinasi, serta membangun rasa percaya diri melalui lingkungan belajar,” ujarnya.

Ia menekankan peran strategis guru PAUD dalam membangun karakter anak sejak awal. Pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramah anak, dan mendorong interaksi positif melalui bermain, bertanya, serta kerja sama sosial.

“Lingkungan bahasa, sikap pendidik, dan pola interaksi menjadi fondasi pembentukan karakter sekaligus mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan dasar,” imbuhnya.

Wajib Belajar 13 Tahun mencakup pendidikan dasar dan satu tahun kelas prasekolah guna memastikan kesiapan belajar anak sebelum memasuki sekolah dasar. Fokusnya pada perluasan akses layanan pendidikan, penyediaan ruang kelas dan satuan pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, serta penguatan pemerintah dalam mendukung implementasi kebijakan.

Panewu Moyudan, Dwi Agung Maryoto, menyatakan Kapanewon Moyudan siap melaksanakan kebijakan tersebut meskipun anggaran terbatas.

“Kami berupaya melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. PKK kami kolaborasikan dengan Akprind dalam penanganan sampah, sedangkan PAUD kami kolaborasi dengan Universitas Negeri Yogyakarta UNY,” tutur Dwi.

Kerja sama ini sudah berjalan di masing-masing kalurahan sebagai bentuk penguatan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.  (Giek / KIM Moyudan)