Sleman — Pembangunan Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Mapolda DIY) resmi dimulai dengan prosesi peletakan batu pertama di lahan Sultan Ground, Jalan Bibis, Sidomulyo, Godean, Kabupaten Sleman, Minggu (3/5/2026). Proyek strategis ini menandai transformasi institusi kepolisian di Yogyakarta menuju pelayanan yang lebih modern, humanis, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan keamanan saat ini telah bergeser dan tidak lagi hanya bersifat konvensional yang mengandalkan fisik. Menurut Sultan, keamanan modern harus tumbuh secara lentur dan waskita agar mampu mendeteksi potensi gangguan sejak dini, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Kita menyadari bahwa tantangan keamanan tidak lagi hanya bersifat konvensional yang mengandalkan kekokohan fisik sebagai penyangga ketertiban. Keamanan modern harus tumbuh secara lentur dan waskita agar mampu membaca tanda-tanda zaman sebelum tantangan itu menjelma menjadi gangguan nyata bagi masyarakat,” ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X di lokasi pembangunan.

Sultan berharap Mapolda DIY dapat menjelma menjadi pusat keamanan yang utuh, yang tidak hanya tangguh dalam menjaga ketertiban fisik di lapangan, tetapi juga kuat dalam menghadapi tantangan siber. Baginya, gedung ini bukan sekadar ruang kerja birokrasi, melainkan arsitektur peradaban yang merepresentasikan kehadiran negara untuk menjamin rasa aman dan harmoni di ruang publik.

“Bangunan ini adalah simbol komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat, menjadi rumah bagi keadilan, dan menjadi benteng bagi kemanusiaan. Gedung ini dirancang sebagai arsitektur peradaban masa depan yang menjadi representasi kehadiran negara dalam menjamin harmoni sosial,” tambah Sri Sultan.

Kapolda DIY, Anggoro Sukartono, menjelaskan bahwa gedung baru ini berdiri di atas lahan seluas 7,5 hektare yang merupakan hibah hak pakai dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembangunan ini mengacu pada Pedoman Polri Tahun 2025 dengan mengedepankan konsep yang humanis serta menyediakan ruang pelayanan publik yang terbuka, nyaman, dan representatif bagi masyarakat Yogyakarta.

Konsep pembangunan Mapolda DIY ini juga mengusung tema filosofis lokal yang mendalam. Anggoro Sukartono menyebutkan bahwa seluruh desain dan operasionalnya nanti akan sejalan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan tugas pokok kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Pembangunan Mapolda DIY mengusung tema Hamemayu Hayuning Bawono yang sejalan dengan nilai-nilai dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Kami ingin memastikan bahwa gedung ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan hukum, tetapi juga menjadi pusat pelayanan yang ramah dan mencerminkan janji operasional kami dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Anggoro Sukartono. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Menjelang pengumuman kelulusan yang dijadwalkan pada, Senin 4 Mei 2026, Unit Binmas Polsek Gamping menggelar kegiatan imbauan kepada pelajar di SMK Muhammadiyah Gamping, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan program Panewu Goes to School sebagai langkah preventif untuk menjaga kondusivitas wilayah sekaligus membentuk karakter disiplin di kalangan pelajar.

Imbauan tersebut dipimpin langsung oleh Panit Binmas Polsek Gamping, Iptu Mamik Susanti. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menjaga sikap dan perilaku menjelang momen kelulusan yang kerap diwarnai euforia.

Iptu Mamik Susanti mengajak para siswa untuk merayakan kelulusan secara bijak dan tidak melakukan aksi yang melanggar hukum, seperti konvoi kendaraan yang tidak tertib, vandalisme, maupun tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat.

“Kelulusan seharusnya menjadi momentum refleksi dan awal perjalanan menuju masa depan yang lebih baik, bukan justru diwarnai dengan perilaku yang mencoreng nama baik pribadi maupun institusi pendidikan,” tandasnya.

Iptu Mamik pun menekankan pentingnya peran pihak sekolah dalam mengingatkan para siswa agar tidak melakukan aksi konvoi di jalan raya maupun corat-coret seragam yang dapat mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan.

Lebih lanjut, Bhabinkamtibmas Ambarketawang, Aiptu Ibnu Prastowo mengingatkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi yang nyata, baik secara hukum maupun sosial. Pelajar diminta untuk lebih bijak dalam mengekspresikan kebahagiaan, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Menurutnya, kegiatan ini semakin memperkuat nilai edukatif karena dilaksanakan bersamaan dengan program Panewu Goes to School di Kapanewon Gamping, yang turut memberikan pemahaman mengenai pemerintahan dan kepemimpinan. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan yang menyeluruh dalam membentuk karakter generasi muda.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergitas antara pihak kepolisian dan sekolah dalam menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif, khususnya pada momen pengumuman kelulusan,” imbuh Aiptu Ibnu.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Gamping, Asarika Fajarini menilai bahwa pendekatan langsung dari aparat kepolisian memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan penyampaian materi di dalam kelas. Pesan yang disampaikan terasa lebih nyata dan relevan dengan kondisi di lapangan.

“Forum ini menjadi sarana edukasi hukum yang efektif bagi pelajar. Dengan pendekatan persuasif dan komunikatif, siswa diharapkan lebih mudah memahami serta menginternalisasi pesan yang disampaikan oleh aparat kepolisian,” ujarnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Program Panewu Goes to School yang digelar di SMK Muhammadiyah Gamping pada Kamis (30/4/2026) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah kapanewon dalam menanamkan pemahaman dasar tentang pemerintahan dan kepemimpinan kepada generasi muda.

Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas IX dengan antusias tinggi, sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter pelajar di wilayah Kapanewon Gamping.

Melalui program ini, siswa diajak untuk mulai membangun kesadaran mengenai perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif di lingkungan masing-masing.

Panewu Gamping, Suyanto hadir memberikan pemaparan komprehensif mengenai struktur pemerintahan, mulai dari tingkat kalurahan hingga kabupaten. Ia menjelaskan peran strategis aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, melainkan dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini membuat siswa lebih mudah memahami bagaimana kebijakan publik dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

“Program ini dinilai penting karena memberikan fondasi awal bagi siswa untuk mengenal sistem tata kelola pemerintahan. Dengan pemahaman tersebut, para pelajar diharapkan mampu mengembangkan kesadaran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab,” jelas Suyanto.

Selain membahas pemerintahan, aspek kepemimpinan menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Suyanto menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya identik dengan jabatan formal, tetapi juga mencakup kemampuan mempengaruhi, menginspirasi, dan memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, para siswa diajak untuk memahami pentingnya nilai-nilai dasar kepemimpinan seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Nilai-nilai tersebut dinilai krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang unggul dan berdaya saing.

Dalam sesi dialog interaktif, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari mekanisme pengambilan keputusan di pemerintahan hingga tantangan yang dihadapi pemimpin di tingkat lokal. Antusiasme ini menunjukkan tingginya minat pelajar terhadap isu-isu kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah kapanewon menilai kegiatan ini sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan memberikan edukasi sejak dini, diharapkan akan lahir generasi yang cerdas secara akademik, sekaligus memiliki pemahaman sosial dan politik yang matang.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Gamping, Asarika Fajarini menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program ini. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu melengkapi pembelajaran di kelas, khususnya dalam membangun wawasan kebangsaan dan kepemimpinan siswa.

“Pendekatan langsung dari praktisi pemerintahan memberikan perspektif baru yang tidak didapatkan dalam buku pelajaran. Hal ini membuat siswa lebih kontekstual dalam memahami dinamika pemerintahan,” tandasnya.

Ke depan, program Panewu Goes to School ini diharapkan dapat menjadi model pembelajaran kolaboratif antara pemerintah dan sekolah dalam membangun karakter pelajar yang berintegritas, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan global. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Forum Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Sleman terus bergerak aktif dalam menyosialisasikan perlindungan anak di dunia digital. Sekretaris Forum KIM Kabupaten Sleman, Athiful Khoiri, mendorong mahasiswa untuk mengambil peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan sebutan PP Tunas.

Pesan tersebut disampaikan Athiful saat menjadi pemateri di SD Muhammadiyah Prambanan, Kabupaten Sleman, Minggu (3/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi vital sebagai agen perubahan karena kedekatannya dengan teknologi. Sebagai kelompok usia produktif yang aktif di dunia maya, mahasiswa diharapkan mampu membangun ruang digital yang lebih sehat, aman, dan produktif bagi generasi di bawahnya.

“Mahasiswa memiliki peran vital dalam menyampaikan informasi mengenai PP Tunas kepada masyarakat. Mereka bisa menjadi agen perubahan dengan memperbanyak konten positif di dunia maya untuk mengimbangi paparan informasi yang tidak sehat bagi anak-anak,” ujar Athiful Khoiri di hadapan para peserta.

Athiful menjelaskan bahwa PP Tunas merupakan instrumen hukum penting negara untuk melindungi anak-anak serta kelompok rentan dari berbagai ancaman di ruang digital. Regulasi ini hadir untuk memperkuat tata kelola sistem elektronik agar lebih berpihak pada keamanan dan tumbuh kembang anak. Tanpa literasi yang memadai, anak-anak berpotensi terpapar perundungan siber, eksploitasi, hingga penyalahgunaan data pribadi melalui media sosial dan gim daring.

Menurut Athiful, ruang digital seharusnya menjadi tempat yang memberikan manfaat bagi penggunanya. Oleh karena itu, penyebarluasan informasi mengenai PP Tunas perlu dilakukan secara masif melalui peran organisasi kepemudaan dan komunitas informasi masyarakat. KIM sendiri berkomitmen untuk terus menjembatani informasi kebijakan negara agar tidak hanya berhenti sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ruang digital harus menjadi tempat yang aman dan bermanfaat. Implementasi PP Tunas yang mengusung semangat Tunggu Anak Siap ini membutuhkan dukungan semua pihak. Kami ingin kebijakan ini dipahami secara luas agar ekosistem digital kita benar-benar ramah terhadap anak,” jelas Athiful.

Ia juga mengajak para mahasiswa untuk menjadi pelopor literasi digital, mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga hingga ke tengah masyarakat luas. Mahasiswa diharapkan tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan menjadi solusi atas berbagai problematika siber yang ada saat ini melalui produksi konten-konten yang edukatif.

“Mahasiswa harus hadir sebagai bagian dari solusi dan penggerak kesadaran publik. Dengan keterlibatan aktif mereka dalam menyuarakan keamanan digital, diharapkan perlindungan terhadap anak-anak di dunia maya dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan,” pungkas Athiful Khoiri. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, mengambil langkah inovatif untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan bertajuk “Penguatan Pribadi Menghadapi Masa Kini”. Acara yang dikemas dalam format kelas privat dan diskusi santai ini menghadirkan Zen Risna, seorang praktisi komunikasi profesional, di ruang pertemuan Kalurahan Margorejo, Sabtu (2/5/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para kader PKK agar lebih percaya diri dan profesional saat menjalankan tugas di lapangan. Kehadiran Kamituwa Margorejo, Anwar Ihsani, dalam acara tersebut menegaskan komitmen pemerintah kalurahan dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui alokasi anggaran pengembangan kapasitas individu yang berkelanjutan.

Ketua TP PKK Margorejo, Maryana Abdul Aziz, berharap pelatihan ini mampu memicu kreativitas para kader dalam menggerakkan sepuluh program pokok PKK di tengah masyarakat. Menurutnya, kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan modal utama agar pesan-pesan program pemberdayaan dapat diterima dengan baik oleh warga.

“Niat baik itu sangat penting, tetapi niat saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan aksi nyata. Semua program harus dijalankan dan dikomunikasikan dengan tepat, bukan hanya sekadar direncanakan di dalam hati,” ujar Zen Risna saat memberikan materi kepada para peserta.

Dalam paparannya, Zen Risna menekankan bahwa nilai personal seorang kader tidak hanya diukur dari hasil kerja individu, tetapi juga dari kemampuan membangun kolaborasi melalui komunikasi kepemimpinan. Ia membedah komponen penting seperti kemampuan mendengar aktif, pemberian apresiasi, delegasi tugas yang jelas, serta penerapan komunikasi verbal dan non-verbal yang positif dalam setiap koordinasi.

Para peserta juga diajak untuk mengenali berbagai tipe komunikasi, dengan penekanan pada gaya asertif. Gaya ini dinilai paling efektif karena memungkinkan seseorang menyampaikan perasaan atau pendapat dengan lembut namun tetap tegas pada inti permasalahan, sehingga mampu menghindari konflik yang tidak perlu.

Selain keterampilan bicara, etika bermedia sosial dan kearifan lokal Jawa turut menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Zen mengingatkan para kader untuk memegang teguh prinsip hidup seperti “sepi ing hape, rame ing gawe” yang bermakna mengurangi aktivitas di gawai dan lebih fokus pada hasil kerja nyata. Penggunaan kata-kata santun seperti maaf, silakan, tolong, dan terima kasih tetap menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni sosial.

Melalui pengembangan kapasitas ini, anggota PKK Margorejo diharapkan mampu bertransformasi menjadi pribadi yang lebih ramah, tegas, dan profesional. Kemampuan untuk menyaring pergaulan dari pengaruh negatif serta fokus pada solusi diharapkan dapat memperkuat peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam melayani masyarakat. (SBD/KIM SENYUM TEMPEL)