Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menerima sertifikat apresiasi atas capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025 dalam kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (21/04/2026).

Sertifikat diserahkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diwakili oleh Penanggung Jawab dan Pembina Teknis Regional V (Jawa Tengah dan DIY), Yusmiati beserta tim, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto didampingi Kepala Bappeda Sleman, Nur Fitri Handayani.        

Apresiasi ini diberikan atas capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sleman tahun 2025 dengan skor 4,14. Capaian tersebut menempatkan Sleman sebagai kabupaten dengan indeks daya saing terbaik kedua secara nasional dan peringkat pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk klaster kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, Yusmiati menyampaikan ucapan selamat atas komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperkuat daya saing daerah.

“Sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat melalui BRIN kepada Kabupaten Sleman yang telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan daya saing yang tinggi, kami berharap hal ini juga dapat mendorong peningkatan investasi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ia berharap capaian tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan di berbagai sektor.

“Semoga apresiasi ini dapat semakin memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan di berbagai aspek, seperti infrastruktur, investasi, dan perekonomian daerah,” ungkapnya.

Pada pengukuran IDSD 2025, Kabupaten Sleman mencatat skor tertinggi pada Pilar 3 (Adopsi TIK) sebesar 5,00. Disusul Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi) sebesar 4,78; Pilar 1 (Institusi) sebesar 4,77; Pilar 10 (Ukuran Pasar) sebesar 4,74; Pilar 6 (Keterampilan) sebesar 4,43; serta Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro) sebesar 4,34.

Pengukuran IDSD dilakukan oleh BRIN sebagai bagian dari upaya penyediaan data dasar tahunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. IDSD merupakan instrumen untuk menilai tingkat daya saing di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang mencerminkan tingkat produktivitas daerah.

IDSD 2025 terdiri atas empat komponen utama, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi, yang dijabarkan ke dalam 12 pilar daya saing. Pengukuran ini menggunakan 63 indikator untuk tingkat provinsi dan 50 indikator untuk kabupaten/kota, yang diterapkan pada 38 provinsi serta 508 kabupaten/kota di Indonesia.

Capaian tahun 2025 ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, Kabupaten Sleman mencatat skor 4,11, dengan peringkat pertama di DIY untuk klaster kabupaten dan konsisten berada di posisi kedua secara nasional di antara 416 kabupaten di Indonesia.

Sleman – Suasana peringatan Hari Kartini terasa meriah di PAUD Tunas Bangsa yang berlokasi di Sombangan, Sumbersari, Moyudan, pada Selasa (21/04/2026). Sekolah tersebut menggelar karnaval pakaian adat yang diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta didik.

Sejak pagi, anak-anak tampil ceria mengenakan beragam busana tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari kebaya lengkap dengan sanggul, beskap Jawa, baju bodo, hingga ulos Batak, mewarnai karnaval yang mengelilingi lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan keberagaman budaya kepada anak sejak usia dini.

Selain karnaval, pihak sekolah juga memperkenalkan berbagai makanan tradisional kepada anak-anak. Aneka jajanan pasar seperti klepon, getuk, jenang, dan kue lapis disajikan. Anak-anak diajak mencicipi sambil dikenalkan nama serta asal-usul makanan tersebut.

Kepala PAUD Tunas Bangsa, Riningsih menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai perjuangan R.A. Kartini sejak dini melalui pengalaman langsung.

“Kami ingin anak-anak mengenal sosok Kartini tidak hanya melalui cerita, tetapi juga melalui kegiatan yang menyenangkan. Dengan memakai baju adat, anak belajar mencintai budaya dan bangga menjadi bagian dari Indonesia,” ujarnya.

“Melalui makanan tradisional, mereka juga belajar menghargai kekayaan kuliner warisan leluhur,” sambung Riningsih.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga melatih kepercayaan diri, keberanian tampil, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap keberagaman.

“Harapannya, semangat Kartini seperti berani, mandiri, dan peduli dapat tumbuh dalam diri anak-anak sejak usia dini,” imbuhnya.

Dengan wajah ceria dan semangat kebhinekaan, anak-anak PAUD Tunas Bangsa menunjukkan bahwa nilai-nilai Kartini tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Depok memastikan kesiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat sekolah dasar di SD Negeri Corongan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Rabu (22/4/2026).

Panewu Depok, Rakhmat Harinawan, bersama Kepala Jawatan Sosial, Fransiskus Suhyadi meninjau langsung jalannya persiapan TKA. Hal tersebut sebagai langkah untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan sesuai standar.

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan TKA di wilayah Kapanewon Depok dinilai telah siap, termasuk pengaturan pembagian sesi ujian untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas selama kegiatan berlangsung.

Rakhmat menegaskan bahwa kesiapan teknis menjadi perhatian utama, khususnya terkait stabilitas jaringan internet (wifi) dan pasokan listrik sebagai penunjang utama pelaksanaan ujian berbasis sistem. Ia menilai kedua aspek tersebut harus terjaga agar proses ujian dapat berlangsung lancar tanpa hambatan.

“Pembagian sesi ujian sudah diatur dengan baik oleh sekolah, sehingga pelaksanaan dapat berlangsung tertib dan tidak menimbulkan penumpukan peserta. Ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan TKA,” jelasnya.

Selain memantau kesiapan pelaksanaan TKA, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur sekolah. Temuan di lapangan akan menjadi bahan perencanaan dalam upaya peningkatan dan perbaikan fasilitas pendidikan ke depan.

Rakhmat menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang ditemukan selama monitoring, khususnya yang berkaitan dengan sarana pendukung pembelajaran dan pelaksanaan asesmen.

“Kami ingin memastikan setiap satuan pendidikan memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Hasil monitoring ini akan kami jadikan dasar untuk perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, monitoring ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas dan integritas pelaksanaan TKA. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk menginventarisasi berbagai kendala yang dihadapi satuan pendidikan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti secara tepat.

“Melalui monitoring ini, kami berharap kualitas pelaksanaan TKA terus meningkat dan mampu memberikan hasil optimal dalam mengukur kemampuan akademik peserta didik,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Gamping menegaskan pentingnya pencapaian target penyerapan anggaran pada triwulan I (Januari–Maret) 2026, sebagai indikator kinerja awal tahun yang menentukan arah pembangunan. Hal tersebut disampaikan Panewu Gamping, Suyanto dalam rapat koordinasi pimpinan kapanewon yang digelar di Resto Kopi Ro Teh, Balecatur, Selasa (21/4/2026).

Rapat koordinasi pimpinan Kapanewon Gamping yang dipandu Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti diikuti Kepala Kepolisian Sektor Gamping, AKP Bowo Susilo, Komandan Koramil 17/Gamping, Kapten Infanteri Wahyani, Kepala Puskesmas Gamping I dan II, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Kepala Jawatan, Lurah se-Kapanewon Gamping, serta Kelompok Informasi Masyarakat Pararta Guna.

Dalam arahannya, Suyanto menekankan bahwa penyerapan anggaran pada triwulan pertama bukan sekadar persoalan administratif, melainkan fondasi penting bagi keberlanjutan program pembangunan sepanjang tahun.

“Realisasi anggaran yang optimal pada tahap awal dinilai mampu menjaga ritme pelaksanaan kegiatan sekaligus mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran,” tandasnya.

Berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri secara rinci batas minimal penyerapan anggaran yang harus dicapai hingga akhir bulan Maret 2026 yaitu minimal penyerapan 20% dari total pagu anggaran neto (belanja pegawai), minimal penyerapan 15% (belanja barang), dan minimal penyerapan 10% (belanja modal).

“Realisasi anggaran yang tepat waktu akan menciptakan kesinambungan kegiatan, sehingga target pembangunan tidak mengalami stagnasi di pertengahan maupun akhir tahun,” sambung Suyanto.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi program. Menurutnya, capaian penyerapan anggaran yang baik harus diiringi dengan kualitas output yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak hanya dilihat dari persentase serapan, namun juga dari manfaat nyata yang dirasakan publik.

Dalam rapat tersebut, dipaparkan pula capaian penyerapan anggaran Kapanewon Gamping selama triwulan I yang menunjukkan tren positif yaitu sebesar 17%. Sejumlah program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik, telah mulai terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Suyanto mengingatkan agar setiap kendala yang muncul, baik bersifat administratif maupun teknis di lapangan, segera diidentifikasi dan dicarikan solusi secara kolektif. Ia mendorong adanya komunikasi intensif antarperangkat daerah guna mempercepat proses penyelesaian hambatan tersebut.

Selain itu, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi menjadi perhatian utama. Panewu menegaskan bahwa evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana. Dengan adanya pengawasan yang ketat, potensi deviasi dapat diminimalisir dan target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal.

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi parameter utama untuk menghindari pengelolaan anggaran yang berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, percepatan penyerapan anggaran sejak triwulan I bukan hanya soal kinerja, melainkan langkah preventif untuk menjaga integritas dan meminimalisir risiko hukum dalam tata kelola keuangan daerah. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jalan Kalurahan Condongcatur melakukan peninjauan langsung ke lokasi pengaspalan jalan di wilayah RW 43, RW 44, dan RW 46 Kayen, Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, pada Selasa (21/4/2026).

Peninjauan ini dilakukan sebagai upaya memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan, sekaligus menjamin kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian penting dari pengendalian mutu dan waktu pelaksanaan proyek.

“Hasil hari ini menjadi catatan titik nol. Kita akan terus memantau hingga progres mencapai 50 persen dan 100 persen agar tidak terjadi keterlambatan serta aspirasi warga di lapangan dapat segera terakomodasi,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Ulu-ulu Condongcatur, Murgiyanta menjelaskan bahwa pengawasan ketat dilakukan agar pembangunan memenuhi prinsip 4T, yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat administrasi.

Ia menambahkan, kegiatan monitoring akan terus berlanjut sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Monitoring akan dilanjutkan pada Kamis, 23 April 2026 di RW 57 Kentungan dan RW 2 Tiyasan, serta Jumat, 24 April 2026 di RW 3 Manukan dan RW 12 Gempol,” jelas Murgiyanta.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, Pemerintah Kalurahan Condongcatur berkomitmen menghadirkan infrastruktur jalan yang berkualitas, tahan lama, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (Wasana / KIM Depok)