Sleman — Program Kampung Peramalan atau Forecasting Smart Eco Village (FSEV) yang digagas Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) terbukti efektif melindungi produksi pangan nasional. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui hasil panen raya di Bulak Ngaglik, Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Sabtu (7/3/2026), yang mencatatkan peningkatan produktivitas padi secara signifikan.

Wilayah Sumbersari yang sebelumnya dikenal sebagai daerah endemis hama tikus kini berhasil membalikkan keadaan. Berdasarkan data hasil ubinan di lokasi percontohan Disruptive Agriculture Technology (DAT), produktivitas padi varietas Inpari 32 mampu mencapai 7,53 ton per hektare. Angka ini meningkat tajam dibandingkan hasil sebelumnya yang hanya berkisar pada angka 6,8 ton per hektare. Keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi teknologi pengamatan dan pengendalian hama yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kepala BBPOPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yuris Tiyanto, menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pertanian bukan sekadar penyedia pangan, melainkan motor pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, penurunan kualitas sumber daya manusia, hingga berkurangnya tenaga pengendali hama menuntut adanya terobosan teknologi yang masif.

“Pembangunan pertanian saat ini menghadapi tantangan beragam, mulai dari perubahan iklim hingga fenomena petani yang didominasi usia tua. Dalam rangka mendukung swasembada pangan berkelanjutan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan memiliki peran strategis untuk mengawal produksi. Kami telah mengembangkan Kampung Peramalan sebagai solusi untuk mengimplementasikan teknologi pertanian disruptif di daerah-daerah endemis hama,” ujar Yuris Tiyanto saat meninjau lokasi panen.

Yuris menjelaskan bahwa kunci utama dari keberhasilan ini adalah penggunaan aplikasi SIFORTUNA yang telah terintegrasi dengan sistem pemantauan di Kantor Staf Presiden (KSP). Aplikasi ini mempercepat diseminasi informasi mengenai prakiraan serangan hama, sehingga petani dan petugas di lapangan dapat mengambil keputusan pengendalian secara cepat dan tepat sebelum populasi hama meledak. Dengan sistem peringatan dini ini, risiko gagal panen dapat ditekan sekecil mungkin.

Data terakhir menunjukkan penurunan serangan hama yang sangat drastis di lokasi tersebut. Serangan hama tikus yang sebelumnya mencapai 27,33 persen berhasil ditekan menjadi 9,98 persen. Demikian pula dengan serangan Penggerek Batang Padi (PBP) yang turun dari 15,46 persen menjadi hanya 1,4 persen, serta Wereng Batang Cokelat (WBC) yang kini hanya tersisa 0,02 persen dari sebelumnya 5,2 persen. Penurunan ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan hama terpadu berbasis data mampu menyelamatkan hasil jerih payah petani.

“Saat ini kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas manfaat SIFORTUNA agar masuk ke dasbor pemantauan nasional. Melalui teknologi ini, peran peramalan dalam pengendalian hama menjadi lebih optimal. Kami yakin akselerasi informasi ini akan mempercepat langkah antisipasi di lapangan sehingga swasembada padi, jagung, dan komoditas unggul lainnya dapat terus terjaga,” tegas Yuris Tiyanto.

Program FSEV yang telah sukses dilaksanakan di Indramayu, Pekalongan, dan Lamongan pada tahun sebelumnya, kini menjadikan Kabupaten Sleman sebagai model keberhasilan baru di wilayah Yogyakarta. Melalui sinergi antara teknologi digital dan praktik lapangan yang konsisten, pemerintah berharap produktivitas pertanian nasional dapat terus meningkat demi kesejahteraan rumah tangga petani dan ketahanan pangan penduduk Indonesia. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Pesatnya pertumbuhan ritel modern di Kabupaten Sleman memicu langkah serius dari jajaran legislatif untuk memperkuat payung hukum ekonomi kerakyatan. Guna memastikan pusat perbelanjaan tidak mematikan usaha kecil, DPRD Kabupaten Sleman menggelar sosialisasi dan dengar pendapat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Toko Swalayan yang bertempat di Balai Pedukuhan Sanggrahan, Condongcatur, Minggu (8/3/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi tokoh masyarakat dan warga setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait penataan zona ritel. Fokus utama dalam draf aturan baru ini adalah menciptakan keseimbangan antara masuknya investasi besar dengan keberlangsungan hidup pedagang pasar tradisional serta toko kelontong milik warga. Pemerintah daerah memandang perlu adanya aturan main yang tegas agar kehadiran toko swalayan justru menjadi mitra strategis, bukan ancaman bagi pelaku usaha lokal.

Narasumber sosialisasi, Sri Riyadiningsih, menekankan bahwa investasi yang masuk ke wilayah Sleman harus selaras dengan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, regulasi ini bukan bertujuan untuk menghambat investasi, melainkan untuk membina agar terjadi sinergi yang saling menguntungkan di lapangan.

“Perkembangan investasi dan jumlah toko swalayan di Sleman perlu ditata dan dibina secara ketat. Tujuannya jelas, yakni mewujudkan keseimbangan ekonomi dan sinergi yang saling menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga pengusaha besar dan pedagang kecil bisa tumbuh bersama tanpa saling menjatuhkan,” ujar Sri Riyadiningsih di hadapan peserta sosialisasi.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Dedi Kusuma, menjelaskan bahwa Raperda ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Ia memaparkan tiga pilar utama yang menjadi pondasi aturan tersebut, yakni pengembangan kualitas ritel, penataan zonasi serta jarak antar toko, dan pembinaan kewajiban swalayan untuk memberi ruang bagi produk lokal.

“Kami merumuskan aturan ini agar ritel modern bisa tumbuh sehat secara kualitas namun tetap dalam pengawasan zonasi yang ketat. Penataan jarak sangat krusial agar keberadaan toko swalayan tidak mematikan pasar tradisional atau warung rakyat. Selain itu, aspek pembinaan mewajibkan pengelola swalayan memberikan ruang bagi produk UMKM lokal masuk ke jaringan distribusi mereka,” tegas Dedi Kusuma.

Melalui sosialisasi ini, warga Condongcatur diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan aturan tersebut di wilayah masing-masing. DPRD Sleman berkomitmen agar regulasi yang tengah digodok ini mampu menjaga daya tarik investasi daerah tanpa mengabaikan semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung kesejahteraan warga. Dengan adanya payung hukum yang kuat, masa depan ekosistem perdagangan di Sleman diharapkan menjadi lebih tertata, adil, dan berkelanjutan. (Lidya/KIM Depok)

Sleman — Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Usaha Mulia Margomulyo sukses menunjukkan performa positif dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dalam Musyawarah Kalurahan (Muskal) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Buku 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, pada Sabtu (7/3/2026), lembaga ekonomi ini melaporkan perolehan laba bersih sebesar .

Keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi upaya kemandirian desa di wilayah Kabupaten Sleman. Direktur BUMKal Usaha Mulia, Agung Mujihartono, memaparkan bahwa keuntungan tersebut bersumber dari sejumlah unit usaha produktif yang dikelola sepanjang tahun 2025. Beberapa unit usaha strategis yang dijalankan antara lain peternakan ayam petelur, penyediaan kebutuhan bahan pangan atau supplier MBG, serta budidaya jagung yang dikonsepkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional di tingkat lokal.

Dari total laba bersih yang diraih, BUMKal Usaha Mulia juga telah menyetorkan bagi hasil untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar . Penyerahan deviden tersebut dilakukan secara simbolis kepada Lurah Margomulyo sebagai bukti nyata kontribusi badan usaha terhadap kas kalurahan. Capaian ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang menilai transparansi dan akuntabilitas dalam Muskal adalah kunci keberlanjutan program ekonomi desa.

“Muskal LPJ BUMKal ini merupakan ruang penting untuk evaluasi sekaligus menilai kinerja lembaga ekonomi desa secara objektif. Kita harus memastikan pengelolaan BUMKal berjalan demokratis dan profesional sesuai regulasi yang berlaku agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Ketua BPKal Margomulyo, Supriyadi, saat membuka forum tertinggi pengambilan keputusan desa tersebut.

Senada dengan hal itu, Lurah Margomulyo, Eko Puji Mulyanto, menekankan bahwa di masa depan setiap kalurahan dituntut untuk lebih mandiri secara finansial. Ia berharap BUMKal Usaha Mulia dapat menjadi ujung tombak dalam menggerakkan roda perekonomian warga. Menurutnya, keberadaan BUMKal yang sudah berbadan hukum memberikan peluang lebih besar untuk menjalin kerja sama usaha yang lebih luas dan kompetitif.

“Ke depan kalurahan memang dituntut untuk mandiri. BUMKal diharapkan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dengan meningkatnya kegiatan usaha ini, kami berharap dampaknya bisa langsung dirasakan warga, salah satunya melalui pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat,” kata Eko Puji Mulyanto dalam sambutannya.

Meski mencatatkan laba, forum Muskal juga memberikan sejumlah catatan kritis untuk perbaikan di tahun 2026. Pengawas BUMKal, Sutarto Agus Raharjo, mengingatkan perlunya penguatan koordinasi antara pengurus dan pengelola unit usaha guna meminimalisir risiko kerugian, seperti yang sempat terjadi pada sektor budidaya jagung. Selain itu, penguatan aspek administrasi dan legalitas menjadi hal mutlak yang harus dibenahi agar ekspansi usaha berjalan tanpa hambatan hukum.

Acara yang dihadiri oleh jajaran Dinas PMK Kabupaten Sleman, pihak Kapanewon Seyegan, hingga tokoh masyarakat ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara penerimaan laporan. Melalui momentum ini, Pemerintah Kalurahan Margomulyo berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan unit usaha BUMKal agar semakin profesional menuju masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sukses melaksanakan panen raya pada program pengembangan Kampung Peramalan atau Forecasting Smart Eco Village (FSEV) di Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, Sleman, Sabtu (7/3/2026). Penerapan teknologi peramalan organisme pengganggu tanaman ini terbukti ampuh meningkatkan produktivitas padi di tengah tantangan perubahan iklim yang ekstrem.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Aris Eko Nugroho, mengungkapkan bahwa transformasi digital di sektor pertanian kini menjadi kebutuhan mendesak. Wilayah Sumbersari yang selama ini dikenal sebagai daerah endemis serangan hama tikus, kini menjadi laboratorium hidup penerapan teknologi Disruptive Agriculture Technology (DAT). Melalui sistem P3OPT (Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian), petani tidak lagi bertindak setelah hama menyerang, melainkan melakukan mitigasi sejak dini berdasarkan data akurat.

Hasilnya pun cukup signifikan. Berdasarkan data ubinan pada musim panen kali ini, produktivitas padi di lahan demplot mencapai 7,53 ton per hektare. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,73 persen dibandingkan musim tanam sebelumnya yang hanya menghasilkan 6,8 ton per hektare. Peningkatan ini membuktikan bahwa efisiensi pengendalian hama berbasis data mampu menekan angka kehilangan hasil panen secara efektif.

“Penerapan teknologi dalam dunia pertanian bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi peramalan, petani dapat selangkah lebih maju dalam mengantisipasi serangan hama. Pengendalian kini dilakukan secara lebih efektif, terencana, dan berkelanjutan, bukan lagi sekadar reaksi setelah kerusakan terjadi,” ujar Aris Eko Nugroho saat memberikan keterangan di lokasi panen.

Program FSEV ini merupakan buah kolaborasi strategis antara Pemda DIY dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT). Menariknya, selain menggunakan alat modern seperti combine harvester untuk efisiensi panen, program ini tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui konservasi burung hantu Tyto alba sebagai predator alami tikus, yang menjadi ruh dari konsep eco village.

Aris juga memberikan instruksi khusus kepada para petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan penyuluh lapangan di Moyudan untuk terus mendampingi petani. Ia berharap paradigma pertanian presisi ini tidak hanya berhenti di kelompok demplot, tetapi meluas ke seluruh petani di wilayah Sleman dan DIY. Petani yang terlibat dalam program ini diharapkan menjadi pelopor yang menularkan ilmu peramalan hama kepada rekan sejawatnya.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Model Kampung Peramalan di Sumbersari ini akan menjadi percontohan nasional yang harapannya bisa direplikasi di wilayah endemis lainnya di seluruh DIY. Jika sistem peramalan ini kuat, ketahanan pangan daerah kita pun akan semakin kokoh,” tambahnya.

Dengan suksesnya panen di Sumbersari, Pemda DIY optimis bahwa integrasi antara teknologi digital, mekanisasi pertanian, dan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem akan menjadi kunci utama kedaulatan pangan di masa depan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hasil bagi petani sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan daerah. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sleman melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) menggelar kajian strategis bertajuk “Aqidah Islam untuk Penguatan Ekonomi Umat” di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman pada Sabtu (7/3/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi ratusan warga persyarikatan untuk menyelaraskan kekuatan spiritual dengan kemandirian ekonomi sebagai fondasi dakwah yang lebih kokoh di masa depan.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, bersama jajaran pimpinan daerah, cabang, hingga ranting Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah se-Kabupaten Sleman. Kehadiran para pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan kepala sekolah dalam forum ini menegaskan komitmen kolektif organisasi untuk mentransformasikan potensi jaringan besar Muhammadiyah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan profesional.

Ketua PDM Sleman, Harjaka, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk menata kembali niat dan etos kerja umat. Menurutnya, ibadah di bulan suci tidak boleh dipisahkan dari upaya membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang sehat. Ia menekankan bahwa akidah yang kuat harus menjadi penggerak utama bagi setiap langkah warga Muhammadiyah dalam bermuamalah.

“Ramadan mengajarkan kita untuk menata hati, memperkokoh akidah, serta menjaga istiqomah dalam setiap langkah kehidupan. Kekuatan spiritual ini adalah fondasi penting bagi kita semua untuk membangun kehidupan ekonomi yang mandiri dan bermartabat, sehingga keberadaan umat memberikan manfaat luas bagi sesama,” ujar Harjaka dalam tausiah singkatnya di hadapan jamaah.

Pakar Ekonomi Syariah yang juga Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, Riduwan, hadir sebagai narasumber utama dengan memaparkan urgensi koordinasi ekonomi di lingkungan persyarikatan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi umat sangat bergantung pada etos kerja yang unggul dan profesionalisme, namun tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Riduwan mendorong warga Muhammadiyah untuk memaksimalkan jaringan kolektif yang dimiliki agar tidak hanya menjadi penonton dalam perputaran ekonomi nasional.

“Kita perlu membangun etos kerja yang unggul dan mengembangkan usaha yang profesional, tetapi tetap harus berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Bagi kita, bisnis bukan hanya soal mencari keuntungan materi semata, melainkan juga sarana ibadah dan alat untuk pemberdayaan umat secara menyeluruh,” jelas Riduwan saat memotivasi para peserta kajian.

Senada dengan hal tersebut, narasumber dari Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) DIY, Nur Aisyah Haifani, menekankan bahwa kemandirian ekonomi adalah pilar penyokong dakwah. Jika umat memiliki kemandirian finansial, maka posisi tawar sosial dan efektivitas dakwah akan semakin kuat. Dalam kesempatan tersebut, panitia juga memperkenalkan program WisataMu dan layanan umrah melalui SCM Surya Citra Madani sebagai unit usaha nyata yang dapat dimanfaatkan oleh warga jamaah.

“Semangat ekonomi harus hidup di tengah masyarakat. Jika umat memiliki kemandirian ekonomi, maka kekuatan sosial dan dakwah juga akan semakin kokoh. Kemandirian ini hanya bisa terwujud jika semangat kewirausahaan terus ditularkan dan dikembangkan secara konsisten dari tingkat ranting,” ungkap Nur Aisyah Haifani.

Kegiatan yang diakhiri dengan buka puasa bersama dan salat Magrib berjamaah ini berhasil mempererat ukhuwah antarwarga Muhammadiyah Sleman. Forum ini menjadi titik awal bagi penguatan koordinasi ekonomi berbasis jamaah yang diharapkan mampu mencetak saudagar-saudagar baru yang berakidah kuat dan berdaya saing tinggi. (Arief Hartanto/KIM Kertomandiri)