Sleman — Bimbingan teknis (bimtek) pengolahan produk perikanan bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) digelar di Pendhapa Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai fasilitator pelatihan.

Sebanyak 30 petugas SPPG mengikuti kegiatan tersebut. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya melalui penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran program pelayanan gizi.

Dalam bimtek ini, peserta mendapatkan materi dari dosen Universitas Gadjah Mada, Aulia Ardhi. Materi yang disampaikan meliputi keamanan pangan, inovasi olahan ikan, serta teknik pengolahan hasil perikanan yang sehat, higienis, dan memiliki kandungan gizi optimal.

“Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat baik bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil perikanan sebagai bahan pangan bergizi perlu terus didorong melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan gizi masyarakat,” jelas Aulia.

Ia menambahkan, penguasaan teknik fillet ikan menjadi keterampilan penting bagi petugas SPPG karena berkaitan langsung dengan kualitas penyajian makanan, efisiensi bahan baku, serta keamanan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Teknik fillet juga memungkinkan ikan diolah dengan lebih bersih, praktis, dan mudah dikonsumsi oleh berbagai kelompok sasaran program gizi.

Salah satu manfaat utama teknik fillet adalah memisahkan daging ikan dari tulang secara tepat dan higienis. Dengan teknik yang benar, petugas dapat meminimalkan risiko adanya duri atau tulang yang tertinggal dalam makanan. Hal ini sangat penting terutama ketika makanan disajikan kepada anak-anak, lansia, maupun kelompok rentan yang membutuhkan makanan aman dan mudah dikonsumsi.

Selain itu, teknik fillet juga membuka peluang inovasi menu berbasis ikan. Daging ikan yang sudah difillet dapat diolah menjadi berbagai produk makanan seperti nugget ikan, dimsum, bakso ikan, perkedel ikan, hingga sup atau tumisan berbasis ikan.

“Variasi menu ini penting agar makanan bergizi tetap menarik dan tidak menimbulkan kejenuhan bagi penerima layanan,” tambahnya.

Para peserta menyambut baik kegiatan pelatihan tersebut karena memberikan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam penyusunan menu makanan bagi penerima layanan gizi.

Salah satu peserta, Thoriq Azis, yang sehari-hari bertugas sebagai juru masak di SPPG Nogotirto, Gamping, menyampaikan bahwa bimtek ini membuka wawasan para juru masak mengenai pentingnya variasi menu berbasis ikan.

Menurutnya, dengan menu yang lebih beragam, masyarakat penerima layanan makanan bergizi diharapkan tidak merasa bosan sekaligus tetap memperoleh asupan protein yang cukup.

“Melalui pelatihan ini kami jadi lebih percaya diri dalam mengolah bahan pangan berbasis ikan. Harapannya, makanan yang kami sajikan tidak hanya bergizi tetapi juga lebih variatif dan disukai oleh penerima manfaat,” ujarnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Gamping melakukan pemantauan keamanan pangan di sejumlah pasar tradisional pada Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini menyasar tiga pasar utama, yakni Pasar Tlogorejo, Pasar Pundung, Pasar Jambon, dan toko modern berjejaring. Pemantauan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan makanan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Jawatan Keamanan pemerintah kapanewon, petugas kesehatan dari Puskesmas Gamping II, Koramil 17/Gamping, Kepolisian Sektor Gamping, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Pemantauan difokuskan pada bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat, seperti makanan olahan, jajanan pasar, serta bahan pangan segar.

Komandan Koramil 17/Gamping, Kapten Infanteri Wahyani dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari potensi pangan yang tidak layak konsumsi.

“Meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang hari raya lebaran perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap kualitas dan keamanan produk pangan,” tandasnya.

Selain melakukan pengecekan visual terhadap kondisi makanan, petugas kesehatan dari Puskesmas Gamping II, Fita Dini Anggraeni memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai pentingnya memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, khususnya menjelang meningkatnya aktivitas konsumsi pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H.

Pedagang pasar tradisional diminta untuk menjaga kebersihan bahan makanan dan tempat berjualan. Makanan sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup agar terhindar dari debu, lalat, maupun kontaminasi lingkungan yang dapat menurunkan kualitas pangan. Pedagang juga diingatkan agar tidak menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya seperti boraks, formalin, atau pewarna tekstil.

Pada kesempatan itu, Fita Dini juga mengarahkan pedagang untuk memperhatikan cara penyimpanan bahan makanan, terutama pada produk yang mudah rusak seperti daging, ikan, dan makanan olahan. Penyimpanan yang tepat akan menjaga kesegaran produk dan mencegah pertumbuhan bakteri.

“Perhatikan tanggal kedaluwarsa dan kondisi kemasan pada produk pangan kemasan. Produk yang kemasannya rusak, penyok, atau sudah melewati batas kedaluwarsa tidak boleh diperjualbelikan,” tegasnya.

Sementara itu, untuk toko modern berjejaring, Fita Dini menekankan bahwa pengawasan untuk memastikan produk yang beredar tidak melewati batas tanggal kedaluwarsa, memiliki kemasan yang masih baik, serta mencantumkan informasi label yang jelas.

Label produk menjadi penting karena memuat informasi terkait komposisi bahan, tanggal produksi, tanggal kedaluwarsa, hingga izin edar dari instansi berwenang.

“Kondisi kemasan yang rusak atau tidak normal tidak boleh dipajang di rak penjualan karena menjadi indikasi terjadinya kerusakan produk atau kontaminasi yang berpotensi membahayakan konsumen,” imbuhnya.

Melalui pemantauan ini, Pemerintah Kapanewon Gamping berharap masyarakat dapat berbelanja dengan lebih tenang dan mendapatkan makanan yang aman serta berkualitas menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai melakukan pembaruan sistem penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada tahun 2026, program digitalisasi bantuan sosial diuji coba di 40 daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sleman.

Sebagai daerah yang dipercaya menjadi lokasi uji coba, Dinas Sosial Kabupaten Sleman mulai melakukan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem penyaluran bantuan sosial yang memanfaatkan aplikasi digital, kecerdasan buatan, serta integrasi data kependudukan.

Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Rizky Amalia Dwi Wijayanti, menjelaskan bahwa sistem digital memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mekanisme penyaluran konvensional. Salah satu manfaat utamanya adalah proses pemantauan yang dapat dilakukan secara cepat dan transparan.

“Sistem ini mempunyai keunggulan untuk pemantauan yang dapat dilakukan secara real-time, sehingga meminimalisir penyimpangan dan mempercepat proses,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/3/2026).

Melalui sistem digital ini, masyarakat dapat melakukan pengusulan bantuan secara mandiri menggunakan aplikasi Perlinsos. Warga dapat mendaftarkan diri sendiri maupun mengusulkan tetangga yang dinilai layak menerima bantuan.

Proses pendaftaran dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP elektronik, serta Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional.

Dalam sistem ini, proses penyaluran bantuan disederhanakan menjadi tiga tahap utama, yaitu pengajuan, verifikasi, dan penyaluran. Verifikasi data dilakukan menggunakan teknologi biometrik yang terhubung dengan data milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga keabsahan identitas penerima bantuan dapat dipastikan.

Namun demikian, implementasi digitalisasi bansos di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di masyarakat.

“Cakupan IKD di Sleman saat ini masih sekitar 18 persen, sehingga untuk menyukseskan program ini kami juga menggandeng Dukcapil,” jelas Rizky.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Dinas Sosial Sleman juga melakukan sosialisasi secara bertahap. Setelah dilakukan di tingkat kapanewon, dalam waktu dekat sosialisasi akan dilanjutkan kepada perangkat kalurahan.

“Dinsos Sleman sudah mengadakan sosialisasi kepada kapanewon, dan dalam waktu dekat kami akan mengundang kamituwo dari seluruh kalurahan,” sambungnya.

Meski berbasis digital, pemerintah tetap menyiapkan solusi bagi warga yang belum memiliki telepon pintar. Dalam kondisi tersebut, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui perangkat desa atau kalurahan, serta pendamping sosial seperti TKSK, TPSK, maupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Program digitalisasi bansos ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem Digital Public Infrastructure yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut diperbarui oleh Badan Pusat Statistik guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Rizky berharap penerapan sistem digital ini tidak hanya mempercepat proses penyaluran bantuan, tetapi juga meningkatkan kualitas basis data penerima bantuan di masa mendatang.

“Harapannya tentu bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Condongcatur menerima kunjungan orientasi lapangan dari Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di Ruang Wacana Loka Condongcatur, Kapanewon Depok, Kamis (5/3/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari praktik baik pelaksanaan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang berhasil mengantarkan Condongcatur meraih prestasi tingkat nasional.

Sebanyak 78 peserta mengikuti kegiatan ini, yang terdiri dari kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Desa Mengwi. Rombongan dipimpin oleh Perbekel Mengwi, I Nyoman Suwarjana, bersama Ketua TP PKK Mengwi, anggota BPD BR Peregae, Kepala Pustu Mengwi, serta perwakilan DP2KBP3A Kabupaten Badung.

Kedatangan rombongan disambut oleh Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, bersama Carik, Kamituwa, perwakilan BKKBN DIY, PLKB Kapanewon Depok, Ketua BKB Warna-Warni Karangasem Padukuhan Gempol Condongcatur, dan kader Posyandu setempat.

Dalam sambutannya, Lurah Condongcatur menyampaikan selamat datang kepada rombongan dari Desa Mengwi sekaligus memaparkan profil singkat Kalurahan Condongcatur beserta berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, salah satunya program Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif dan berprestasi.

Ia menjelaskan bahwa Kalurahan Condongcatur memiliki luas wilayah sekitar 950 hektare yang terbagi dalam 28 padukuhan, 64 RW, dan 212 RT dengan jumlah penduduk hampir 50 ribu jiwa. Selain itu, terdapat sekitar 30 ribu penduduk musiman atau non-permanen seperti mahasiswa dan pekerja.

“Condongcatur berada di Kapanewon Depok dan dikenal sebagai kawasan pendidikan karena adanya beberapa perguruan tinggi dan sekolah ternama. Infrastruktur yang baik serta akses yang mudah membuat wilayah ini menjadi pilihan tempat tinggal yang menarik,” ujarnya.

Menurut Reno, di tengah kondisi masyarakat yang heterogen dan berada pada kawasan transisi perkotaan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial tetap menjadi prioritas. Salah satunya melalui program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak melalui pemberdayaan keluarga.

“BKB merupakan program pemerintah yang bertujuan memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak sejak dini. Program ini juga meningkatkan pengetahuan serta keterampilan orang tua terkait pengasuhan anak, gizi, kesehatan, dan pendidikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan program BKB di Condongcatur turut mengantarkan kalurahan ini meraih Juara I Nasional pada tahun 2025 dalam kategori Perencanaan dan Penganggaran BKB melalui Musrenbang “Pantau BKB MU”.

Sementara itu, Perbekel Mengwi, I Nyoman Suwarjana menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari secara langsung keberhasilan Condongcatur dalam mengelola program BKB.

“Kunjungan orientasi lapangan ini bertujuan mempelajari keberhasilan Condongcatur yang menjadi Juara I Nasional dalam Perencanaan dan Penganggaran BKB melalui Musrenbang ‘Pantau BKB MU’ tahun 2025. Kami ingin mengadopsi inovasi tersebut untuk diterapkan di Desa Mengwi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 Desa Mengwi juga berencana mengikuti Lomba Perencanaan dan Penganggaran kegiatan BKB melalui Musrenbang “Pantau BKB MU”. Oleh karena itu, kunjungan ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program BKB.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan paparan dari Ketua BKB Warna-Warni Karangasem Padukuhan Gempol Condongcatur, Yaumil Fadribah, mengenai pelaksanaan program BKB yang telah terintegrasi dengan Posyandu Tanjung II serta PAUD SPS Mutiara Bunda.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan BKB Holistik Integratif (BKB HI) dilaksanakan satu bulan sekali setiap tanggal 17, mulai pukul WIB hingga WIB di kediaman Dukuh Gempol.

“BKB HI merupakan program edukasi bagi orang tua untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan emosional,” paparnya.

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang tepat bagi balita, sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan esensial anak sejak dini demi meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.

BKB Warna-Warni Karangasem Padukuhan Gempol sendiri juga menunjukkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara II tingkat Kabupaten Sleman dalam Lomba Kalurahan Inovatif tahun 2025.

Para peserta orientasi lapangan dari Desa Mengwi mengaku terkesan dengan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Condongcatur. Mereka juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan kader Posyandu dan BKB, Kamituwa, perwakilan BKKBN DIY, serta PLKB Kapanewon Depok.

Diskusi tersebut berlangsung interaktif dan penuh antusiasme, terutama dalam menggali pengalaman serta strategi keberhasilan Condongcatur dalam mengembangkan program BKB yang berkelanjutan. Para peserta berharap model yang diterapkan di Condongcatur dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas program BKB di Desa Mengwi. (Wasana / KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) menggelar rapat koordinasi persiapan Lomba Posyandu tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kamis (5/3/2026).

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sleman, perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Panewu Depok, Lurah Condongcatur beserta jajaran, Ketua TP PKK Condongcatur, TP Posyandu Kalurahan, kader posyandu, kader kesehatan Condongcatur, serta perwakilan TP Posyandu Asparagus II Babadan Baru Kentungan dan Dukuh Kentungan sebagai sampel lokasi lomba.

Wakil Ketua TP Posyandu sekaligus Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sleman, R. Ay. Sri Hapsari Suprobo Dewi, menyampaikan bahwa Kalurahan Condongcatur dipilih untuk mewakili Kabupaten Sleman dalam Lomba Posyandu tingkat DIY setelah sebelumnya meraih Juara I Lomba Posyandu tingkat Kabupaten Sleman tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa Posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang melayani siklus hidup masyarakat secara terintegrasi. Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), serta sosial.

“Posyandu pada tahun 2025 telah bertransformasi menjadi Posyandu 6 SPM untuk melayani siklus hidup secara terintegrasi sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. TP Posyandu Kalurahan Condongcatur akan mewakili Kabupaten Sleman. Lomba ini diharapkan dapat memotivasi posyandu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Ekowati menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan penerapan Posyandu 6 SPM di seluruh wilayah Sleman. Ia juga menyampaikan bahwa progres pembentukan kelembagaan Posyandu dapat dipantau melalui dashboard pemantauan yang dapat diakses secara mandiri oleh masing-masing kalurahan.

Menurutnya, hingga saat ini Kalurahan Condongcatur telah membentuk 40 kelembagaan TP Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan masyarakat.

“Hari ini kita menghadirkan OPD Kabupaten dalam rapat persiapan Lomba Posyandu tingkat DIY tahun 2026. Kabupaten Sleman akan diwakili oleh TP Posyandu Kalurahan Condongcatur. Dalam rakor ini kita membahas persiapan teknis pelaksanaan, kriteria penilaian, serta jadwal penting lomba,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah pengunggahan instrumen data kegiatan yang mencakup enam bidang SPM beserta bukti dukungnya melalui Google Drive paling lambat 8 Maret 2026 pukul WIB. Jika berhasil masuk tiga besar, TP Posyandu Kalurahan Condongcatur akan mengikuti tahap penilaian lapangan oleh tim juri dari DIY.

Dalam rakor tersebut, masing-masing OPD turut memberikan arahan terkait data dan dukungan yang diperlukan oleh tim Posyandu Kalurahan Condongcatur. Seluruh OPD yang hadir menyatakan komitmennya untuk mendukung secara maksimal agar seluruh kebutuhan data lomba dapat terpenuhi dengan baik.

Usai sesi arahan dan diskusi umum, peserta rapat kemudian dibagi ke dalam kelompok kerja sesuai enam bidang SPM, yaitu bidang pendidikan yang mencakup layanan PAUD dan pendidikan dasar, bidang kesehatan yang meliputi imunisasi, pelayanan ibu hamil, penanganan stunting, dan pelayanan siklus hidup, bidang pekerjaan umum terkait infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, bidang perumahan rakyat terkait rumah layak huni, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang berfokus pada keamanan lingkungan, serta bidang sosial yang meliputi layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan bantuan sosial lainnya.

Melalui persiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap TP Posyandu Kalurahan Condongcatur dapat memberikan hasil terbaik dalam Lomba Posyandu tingkat DIY serta menjadi contoh penguatan layanan masyarakat berbasis Posyandu terintegrasi. (Wasana /KIM Depok)