Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) menggelar rapat koordinasi persiapan Lomba Posyandu tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Wacana Loka Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kamis (5/3/2026).

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sleman, perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Panewu Depok, Lurah Condongcatur beserta jajaran, Ketua TP PKK Condongcatur, TP Posyandu Kalurahan, kader posyandu, kader kesehatan Condongcatur, serta perwakilan TP Posyandu Asparagus II Babadan Baru Kentungan dan Dukuh Kentungan sebagai sampel lokasi lomba.

Wakil Ketua TP Posyandu sekaligus Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sleman, R. Ay. Sri Hapsari Suprobo Dewi, menyampaikan bahwa Kalurahan Condongcatur dipilih untuk mewakili Kabupaten Sleman dalam Lomba Posyandu tingkat DIY setelah sebelumnya meraih Juara I Lomba Posyandu tingkat Kabupaten Sleman tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa Posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang melayani siklus hidup masyarakat secara terintegrasi. Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), serta sosial.

“Posyandu pada tahun 2025 telah bertransformasi menjadi Posyandu 6 SPM untuk melayani siklus hidup secara terintegrasi sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. TP Posyandu Kalurahan Condongcatur akan mewakili Kabupaten Sleman. Lomba ini diharapkan dapat memotivasi posyandu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Ekowati menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan penerapan Posyandu 6 SPM di seluruh wilayah Sleman. Ia juga menyampaikan bahwa progres pembentukan kelembagaan Posyandu dapat dipantau melalui dashboard pemantauan yang dapat diakses secara mandiri oleh masing-masing kalurahan.

Menurutnya, hingga saat ini Kalurahan Condongcatur telah membentuk 40 kelembagaan TP Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan masyarakat.

“Hari ini kita menghadirkan OPD Kabupaten dalam rapat persiapan Lomba Posyandu tingkat DIY tahun 2026. Kabupaten Sleman akan diwakili oleh TP Posyandu Kalurahan Condongcatur. Dalam rakor ini kita membahas persiapan teknis pelaksanaan, kriteria penilaian, serta jadwal penting lomba,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah pengunggahan instrumen data kegiatan yang mencakup enam bidang SPM beserta bukti dukungnya melalui Google Drive paling lambat 8 Maret 2026 pukul WIB. Jika berhasil masuk tiga besar, TP Posyandu Kalurahan Condongcatur akan mengikuti tahap penilaian lapangan oleh tim juri dari DIY.

Dalam rakor tersebut, masing-masing OPD turut memberikan arahan terkait data dan dukungan yang diperlukan oleh tim Posyandu Kalurahan Condongcatur. Seluruh OPD yang hadir menyatakan komitmennya untuk mendukung secara maksimal agar seluruh kebutuhan data lomba dapat terpenuhi dengan baik.

Usai sesi arahan dan diskusi umum, peserta rapat kemudian dibagi ke dalam kelompok kerja sesuai enam bidang SPM, yaitu bidang pendidikan yang mencakup layanan PAUD dan pendidikan dasar, bidang kesehatan yang meliputi imunisasi, pelayanan ibu hamil, penanganan stunting, dan pelayanan siklus hidup, bidang pekerjaan umum terkait infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, bidang perumahan rakyat terkait rumah layak huni, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang berfokus pada keamanan lingkungan, serta bidang sosial yang meliputi layanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan bantuan sosial lainnya.

Melalui persiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap TP Posyandu Kalurahan Condongcatur dapat memberikan hasil terbaik dalam Lomba Posyandu tingkat DIY serta menjadi contoh penguatan layanan masyarakat berbasis Posyandu terintegrasi. (Wasana /KIM Depok)

Sleman — Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kantor Layanan Berbah menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat. Melalui kegiatan yang berlangsung di Gedung Dakwah Hj. Amronah Fadil, Tegalturi, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Lazismu Berbah menggelar aksi ganda berupa penyaluran santunan bagi anak yatim sekaligus panen perdana mentimun Jawa dari lahan wakaf produktif, Kamis (5/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Lazismu Berbah menyerahkan bantuan sebesar Rp12 juta kepada Panti Asuhan (PA) Ukhuwatul Aitam Berbah. Penyerahan dana dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Lazismu Berbah, Saifu Rijal, kepada Ketua PA Ukhuwatul Aitam, Anas Mahduri.

Saifu Rijal menyampaikan bahwa penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dihimpun dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi para santri dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

“Alhamdulillah, hari ini kami melakukan pentasyarufan ZIS untuk santri PA Ukhuwatul Aitam. Harapan kami, bantuan ini dapat membuat para santri berbahagia menyambut hari yang fitri nanti,” ujarnya.

Ketua PA Ukhuwatul Aitam Berbah, Anas Mahduri, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana santunan tidak hanya diperuntukkan bagi santri yang tinggal di panti, tetapi juga bagi anak yatim di wilayah Berbah yang masih tinggal bersama keluarga mereka.

Menurutnya, bantuan tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti sembako, biaya pendidikan, hingga pembelian pakaian baru menjelang lebaran.

“Kami rutin memberikan bantuan sembako, biaya sekolah (SPP), hingga pakaian baru untuk lebaran. Dukungan dari Lazismu hari ini sangat membantu. Rencananya akan kami belikan baju untuk lebaran serta mendukung operasional panti. Apalagi pekan ini jadwal santunan cukup padat,” jelas Anas.

Selain penyaluran santunan, kegiatan ini juga ditandai dengan panen perdana timun Jawa di lahan wakaf seluas meter persegi yang berada di belakang Kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Berbah. Lahan tersebut merupakan wakaf dari Hj. Amronah Fadil yang mulai difungsikan sejak November 2025.

Petani pengelola lahan, Kusdiana, menjelaskan bahwa sekitar lubang tanam telah ditanam sejak Januari 2026. Panen perdana ini dilakukan setelah 43 hari masa tanam.

“Ini adalah panen perdana setelah 43 hari masa tanam. Saat ini kebutuhan pasar untuk timun Jawa mencapai 2 ton per hari, sehingga potensi ekonominya sangat besar,” ungkapnya.

Ketua PCM Berbah, Akhmad Muhajir Hanifi, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan wakaf secara produktif merupakan bagian dari strategi penguatan pilar ekonomi dakwah Muhammadiyah.

Menurutnya, selama ini aktivitas dakwah banyak bergantung pada dana ZIS. Ke depan, pengembangan wakaf produktif diharapkan mampu menjadi sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan.

“Selama ini dakwah mengandalkan ZIS, namun ke depan kita harus memperkuat diri melalui wakaf produktif. Komoditas timun ini akan terus kami kembangkan ke tanah wakaf lainnya agar hasilnya bisa menopang kegiatan dakwah secara berkelanjutan,” tandas Akhmad.

Selain mengembangkan sektor pertanian, Lazismu Berbah juga aktif dalam berbagai layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saat ini lembaga tersebut mengoperasikan dua unit mobil ambulans serta satu unit mobil layanan umat untuk membantu kebutuhan masyarakat.

Di bidang ekonomi, Lazismu Berbah juga mengelola unit usaha ayam potong yang berlokasi di depan kantor layanan. Usaha yang beroperasi setiap pukul WIB hingga WIB tersebut mampu menjual rata-rata 100 potong ayam per hari, serta mempekerjakan warga sekitar dengan gaji setara standar upah minimum regional (UMR).

Melalui sinergi antara pengelolaan zakat yang amanah dan pemanfaatan aset wakaf yang produktif, Lazismu Berbah optimistis dapat terus memperluas manfaat serta mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sleman terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme para pengusaha muda melalui penguatan literasi perpajakan. Salah satu langkah strategis dilakukan dengan menjalin kolaborasi bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sleman.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi yang digelar di Verde Coffee Seturan pada Rabu (25/2/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua organisasi dalam bidang edukasi dan pendampingan perpajakan bagi pelaku usaha muda.

Ketua IKPI Cabang Sleman, Hersona Bangun, menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pendampingan pajak yang lebih terstruktur bagi para pengusaha muda, khususnya anggota HIPMI Sleman.

Menurutnya, kepatuhan pajak tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi juga membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha dapat memahami sekaligus menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.

“Kami ingin sinergi ini menghasilkan program konkret, bukan sekadar wacana. Anggota HIPMI perlu mendapatkan edukasi sekaligus asistensi langsung dalam menjalankan kewajiban perpajakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Sleman, Haryo Arief Primanto, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen HIPMI Sleman untuk meningkatkan kualitas serta tata kelola usaha para anggotanya.

“HIPMI Sleman mendorong para pengusaha muda untuk tidak hanya fokus pada pengembangan bisnis, tetapi juga memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam aspek perpajakan,” ungkap Haryo.

Dalam kesepakatan awal, kedua organisasi akan menyusun berbagai program kerja bersama yang mencakup edukasi perpajakan, konsultasi pajak, serta pendampingan teknis bagi anggota HIPMI Sleman.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pendampingan penyusunan SPT Tahunan Badan. Hal tersebut dinilai penting mengingat masih banyak pelaku usaha yang memerlukan pemahaman teknis dalam proses pelaporan pajak badan usaha agar dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. (Ilham Agus /KIM Seyegan)

Sleman – Instalasi Sistem Lumbung Air Hujan (ISLAH) yang digagas oleh pendiri Sekolah Air Hujan (SAH) Banyu Bening Sleman, Sri Wahyuningsih menjadi solusi strategis dalam menghadapi ancaman krisis air bersih yang kian nyata. Melalui pendekatan pemanenan air hujan atau rain harvesting, inovasi ini menawarkan alternatif berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan sumber air tanah.

Gagasan ISLAH lahir dari kepedulian terhadap menurunnya kualitas dan kuantitas air bersih akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dalam praktiknya, sistem ini dirancang untuk menangkap, menyaring, dan menyimpan air hujan agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga kegiatan produktif lainnya.

Sebagai pendiri SAH Banyu Bening Sleman, Sri Wahyuningsih menegaskan bahwa air hujan merupakan sumber daya yang selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dengan teknologi sederhana dan biaya terjangkau, masyarakat dapat mengelola air hujan menjadi sumber air bersih yang aman dan berkelanjutan.

“ISLAH tidak hanya berfungsi sebagai teknologi, namun sebagai gerakan edukasi masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan, warga kami ajak memahami pentingnya konservasi air sekaligus dilatih untuk membangun sistem lumbung air hujan secara mandiri di lingkungan masing-masing,” beber Wahyuningsih di Griya Gusdurian, Rabu (4/3/2026) di hadapan 40 aktivis mahasiswa peserta pesantren gerakan ekologi.

Menyikapi perubahan iklim saat ini, keberadaan ISLAH menjadi semakin relevan. Pola curah hujan yang tidak menentu menuntut adanya strategi adaptasi yang tepat. Pemanenan air hujan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air konvensional.

Wahyuningsih mengajarkan cara memanen air hujan yang tepat. Jika terjadi hujan deras sebanyak satu hingga tiga kali setelah musim kemarau, biarkan air hujan untuk tanah dan mahkluk hidup lainnya di bumi. Setelah itu, hujan berikutnya perlu menyiapkan ember, bak penampung air, maupun galon sebagai media penampung air hujan.

“Biarkan air hujan selama 10 sampai 25 menit, lewatkan dulu agar polutan di atas terbuang dulu. Setelahnya, segera ditampung, lalu disaring menggunakan filter berupa kain bersih warna putih berlapis-lapis. Jika sudah penuh, tutup rapat dan simpan di tempat yang teduh, dan jauhkan dari sinar matahari langsung agar tidak memicu tumbuhnya lumut,” urainya.

Air hujan yang diproses dengan benar pada dasarnya aman untuk dikonsumsi karena secara alami ia berasal dari siklus hidrologi yang menyerupai proses distilasi. Ketika air menguap akibat panas matahari, yang naik ke atmosfer adalah uap air murni. Sementara sebagian besar kontaminan seperti logam berat, garam, dan mikroorganisme tertinggal di permukaan bumi. Proses kondensasi kemudian membentuk air hujan yang relatif bersih secara kimiawi.

Namun, air hujan bisa terkontaminasi saat turun ke bumi atau ketika ditampung. Oleh karena itu, sistem pengolahan yang baik seperti penyaringan berlapis (filtrasi) dan pengendapan menjadi kunci. Sehingga, air hujan dapat memenuhi standar air minum karena bebas dari patogen (bakteri, virus, parasit) serta partikel berbahaya.

Keamanan air hujan juga ditentukan oleh sistem penampungannya. Jika disimpan dalam wadah tertutup, tidak tembus cahaya, dan higienis, maka risiko kontaminasi ulang dapat diminimalkan. Tangki yang bersih dan kedap udara mencegah masuknya debu, serangga, maupun mikroorganisme baru yang bisa menurunkan kualitas air.

Terkait masa kedaluwarsa, air pada dasarnya adalah senyawa stabil (H₂O) yang tidak basi seperti bahan makanan. Air tidak mengalami pembusukan secara kimiawi.

“Yang berubah adalah kualitasnya jika terjadi kontaminasi dari luar. Artinya, selama air tetap steril dan tersimpan dengan baik, ia secara teknis tidak memiliki masa kedaluwarsa. Prinsip utamanya bukan pada lamanya penyimpanan, melainkan pada bagaimana kualitas air tersebut dijaga dari potensi pencemaran,” pungkas Wahyuningsih. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman – Pemerintah Kapanewon Depok melalui Jawatan Sosial Kapanewon Depok melaksanakan sosialisasi tentang check ground BPJS Kesehatan bagi anggota Program Keluarga Harapan (PKH) Kapanewon Depok yang tidak aktif.

Kegiatan tersebut digelar di Babarsari, Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Rabu (4/3/2026).

Dalam sosialisasi tersebut perwakilan Jawatan Sosial, Subekti Handayani, menjelaskan bahwa check ground merupakan proses verifikasi atau pengecekan langsung status kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pendamping PKH.

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah anggota PKH yang sudah tidak aktif masih tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan atau tidak,” ujarnya.

Subekti menyampaikan, tujuan utama check ground adalah memastikan peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima manfaat secara tidak sah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperbarui dan meningkatkan akurasi data kepesertaan agar lebih valid dan mutakhir.

Dalam kesempatan itu, pendamping PKH melakukan check ground melalui beberapa cara, antara lain mengecek status kepesertaan melalui aplikasi atau laman resmi BPJS Kesehatan, menghubungi kantor BPJS Kesehatan untuk memperoleh informasi, serta melakukan verifikasi langsung dengan mendatangi kantor layanan.

“Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan mandiri status kepesertaan melalui layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan untuk mengetahui apakah kepesertaan dalam kondisi aktif atau nonaktif,” tegasnya.

Bagi anggota PKH yang status kepesertaan BPJS Kesehatannya nonaktif, pendamping PKH akan memberikan pendampingan agar dapat diaktifkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Subekti menegaskan bahwa kegiatan check ground BPJS Kesehatan bagi anggota PKH akan dilaksanakan kembali pada April 2026 oleh pendamping PKH Depok.

“Langkah ini diharapkan dapat memastikan data kepesertaan lebih tertib, tepat sasaran, dan mencegah potensi penyalahgunaan manfaat jaminan kesehatan,” pungkasnya. (Athiful/KIM Depok)