Sleman – Pada momentum milad ke-45, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta meneguhkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan pengabdian masyarakat (Abdimas) yang digelar di lingkup organisasi Muhammadiyah se-Cabang Tempel, Minggu (1/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi hasil kajian dan riset para dosen UMY, yang diwujudkan dalam program pengabdian terstruktur dan berkelanjutan.

Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian (DRP) UMY, RR Sabtanti Harimurti, menegaskan bahwa UMY memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat, baik di lingkungan Muhammadiyah maupun masyarakat luas secara umum.

“UMY sangat komit terhadap pemberdayaan masyarakat tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga kepada masyarakat luas secara umum,” ujarnya.

Hal itu diwujudkan melalui berbagai program tahunan, baik melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa maupun pengabdian masyarakat oleh para dosen.

Pada tahun ini, program tersebut terbagi dalam dua skema besar yakni reguler dan khusus. Di mana, ada 14 program Abdimas skema khusus yang diluncurkan UMY, di antaranya Desa Binaan Wirokerten dan Wirobrajan, pendampingan Koperasi Merah Putih, edukasi dan mitigasi bencana alam, pendampingan penyandang disabilitas, penguatan PCM Tempel, Cangkringan, Tamantirto, hingga Abdimas di Lapas Wirogunan.

Kick off pengabdian masyarakat skema khusus ini turut dihadiri Ketua Badan Pembina Harian UMY, Agung Danarto. Pada kesempatan itu, Agung menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh dosen UMY dalam Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting hingga organisasi otonom.

Program Abdimas di Kapanewon Tempel sendiri diikuti 10 dosen yang terbagi dalam empat kelompok sasaran, yakni Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA), Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), dan satu Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM).

Dalam kesempatan itu, Agung juga menyerahkan bantuan dana sebesar kepada PCM Tempel untuk pengembangan usaha peternakan domba. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan berbagai kegiatan Muhammadiyah di lingkup Kapanewon Tempel.

Ketua pelaksana, Sugeng Riyanto, menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung di PP Darul Ulum Tempel tersebut berjalan meriah dan diikuti sekitar 150 peserta yang merupakan perwakilan PCM, PCA, dan AMM.

“Adapun kegiatan bersama PRM/PRA Merdikorejo dijadwalkan setelah lebaran,” ujarnya.

Ketua PCM Tempel, Samsul Alam pun menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai warga Muhammadiyah Tempel memperoleh edukasi yang bermakna dan mampu menggugah semangat untuk semakin aktif mengembangkan gerakan Muhammadiyah di wilayahnya. (Arief Hartanto KIM Kertomandiri Turi)

Sleman — Kapanewon Gamping terus melakukan langkah strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui peluncuran program Gerai UMKM Gamping untuk Kita (GEMPITA). Inisiatif yang digagas oleh Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti, ini dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu menembus pasar yang lebih luas dan kompetitif.

Program GEMPITA yang telah berjalan sejak 6 Februari 2026 ini hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan klasik yang kerap dihadapi pelaku usaha lokal, mulai dari keterbatasan akses pemasaran, lemahnya penjenamaan (branding), hingga hambatan digitalisasi. Bertempat di kantor Kapanewon Gamping, gerai ini berfungsi sebagai etalase produk unggulan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, terutama warga yang sedang mengurus administrasi kependudukan.

Kurnia Astuti menjelaskan bahwa GEMPITA bukan sekadar tempat berjualan, melainkan sebuah gerakan berkelanjutan untuk mendorong UMKM naik kelas. Dalam implementasinya, program ini menggandeng Forum UMKM dari seluruh kalurahan di wilayah Gamping untuk membangun ekosistem usaha yang saling mendukung. Melalui sinergi ini, diharapkan terbangun jejaring kuat antar pelaku usaha di tingkat lokal.

“GEMPITA merupakan gerakan berkelanjutan untuk mendorong UMKM naik kelas. Fokus utama kami dalam pengembangan program ini adalah peningkatan kualitas produk, perbaikan kemasan, hingga penguatan pemasaran digital agar produk lokal Gamping memiliki daya saing yang tinggi,” ujar Kurnia Astuti saat memberikan keterangan di ruang kerjanya pada Senin (2/3/2026).

Guna memastikan kualitas produk yang dipasarkan, Pemerintah Kapanewon Gamping melalui Jawatan Kemakmuran menerapkan mekanisme kurasi yang ketat. Proses seleksi ini tidak hanya melihat fisik produk, tetapi juga menyasar aspek legalitas usaha sebagai indikator dasar kelayakan. Produk makanan dan minuman, misalnya, wajib memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal sebagai jaminan kesehatan dan keamanan bagi konsumen.

Menurut Kurnia, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen legal lainnya menjadi nilai tambah yang krusial saat proses kurasi. Hal ini menunjukkan kesiapan pelaku usaha untuk bertransformasi secara profesional dan membangun kepercayaan pelanggan. Legalitas tersebut juga menjadi instrumen perlindungan bagi pelaku usaha itu sendiri dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin dinamis.

“Kurasi bukan sekadar proses seleksi, melainkan mekanisme penyaringan berbasis standar mutu, diferensiasi, dan kesiapan pasar yang di dalamnya mencakup legalitas produk serta usaha. Produk yang memiliki izin edar resmi menunjukkan telah melalui pengawasan standar keamanan. Inilah yang membangun kepercayaan masyarakat, terutama untuk produk kuliner,” tambah Kurnia.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Jawatan Kemakmuran Gamping, Budiarto, menegaskan bahwa kelengkapan dokumen hukum merupakan syarat mutlak untuk masuk ke ekosistem pasar modern. Tanpa legalitas yang jelas, produk UMKM akan sulit menembus ritel modern, lokapasar (marketplace), maupun sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang kini serba digital.

Kehadiran program GEMPITA disambut positif oleh para pelaku UMKM di wilayah Gamping. Mereka menilai inisiatif ini memberikan harapan baru bagi pengembangan usaha kecil di tingkat kecamatan. Dengan semangat kebersamaan dan inovasi kurasi yang dijalankan, GEMPITA diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis komunitas yang dapat direplikasi di wilayah lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Pakem resmi memulai rangkaian Safari Tarawih putaran pertama di Masjid Al Barokah, Dusun Pakemgede, Kalurahan Pakembinangun, Senin (2/3/2026). Agenda religi ini difokuskan pada pentasarufan atau penyaluran dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman yang dihimpun dari gaji serta tunjangan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Hadir memimpin rombongan, Panewu Pakem Tri Akhmeriyadi didampingi jajaran Forkopimkap, mulai dari Danramil Wahyu Kuncoro hingga Kapolsek Samiyono. Kehadiran lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran sekaligus memberikan penghormatan kepada jamaah masjid yang telah berdiri sejak tahun 1992 di atas tanah wakaf Sungkono Dimejo tersebut.

Dalam sambutannya, Tri Akhmeriyadi menjelaskan mekanisme perolehan dana yang disalurkan malam itu. Ia memaparkan bahwa para pejabat dan ASN di lingkungan Kapanewon se-Sleman memiliki komitmen untuk memotong penghasilan mereka sebesar 2,5 persen hingga 5 persen sebagai zakat. Dana tersebut dikelola secara terpusat oleh BAZNAS Sleman sebelum didistribusikan kembali ke wilayah-wilayah sesuai instruksi Bupati Sleman.

“Rekan-rekan Kapanewon se-Sleman berupaya memotong gaji dan tunjangan mereka, termasuk kami para Panewu sebagai zakat. Semua itu disetorkan ke BAZNAS Sleman untuk disalurkan kembali ke masjid-masjid di kapanewon masing-masing. Di sini kami tidak mengumpulkannya sendiri, melainkan harus dikelola oleh BAZNAS secara resmi agar penyalurannya akuntabel,” ujar Tri Akhmeriyadi saat memberikan pengarahan di depan jamaah.

Pada putaran perdana ini, bantuan yang berhasil ditasarufkan berjumlah untuk operasional masjid Al Barokah. Selain bantuan tunai untuk sarana ibadah, tim Safari Tarawih juga menyerahkan bantuan senilai yang diwujudkan dalam lima paket bingkisan sembako bagi warga kurang mampu yang telah didata oleh pihak takmir masjid.

Tri menegaskan bahwa penyaluran dana zakat ini merupakan bentuk nyata kepedulian ASN Sleman terhadap pemberdayaan umat dan penguatan sarana keagamaan di tingkat lokal. Selain urusan zakat, ia juga mengingatkan warga agar melaporkan jika ada anak usia sekolah yang terkendala biaya, karena misi utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh anak di Sleman mendapatkan hak pendidikan secara penuh.

“Malam ini, selain mempererat silaturahmi dan shalat berjamaah, kami menunaikan amanah untuk menyalurkan bantuan dari BAZNAS tersebut. Kami berharap dana ini dapat membantu kemakmuran masjid dan meringankan beban warga melalui paket bantuan yang kami bawa,” tambahnya.

Kegiatan rohani ini juga diisi dengan tausiyah oleh Muh. Farchan Hariem yang menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Acara diakhiri dengan penyerahan dana secara simbolis kepada Ketua Takmir Masjid Al Barokah, Supriyadi, yang disaksikan oleh seluruh jamaah dan unsur pemerintah kalurahan Pakembinangun. (Asrori Wardan/KIM Pakem)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal resmi mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 dalam forum Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang digelar di Ruang Karang Tumaritis pada Senin (2/3/2026). Pertemuan strategis ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kemandirian pangan tingkat desa melalui tata kelola administrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh 54 peserta yang terdiri dari jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman, Pemerintah Kapanewon Depok, jajaran dukuh, hingga perwakilan lembaga kemasyarakatan. Agenda ini diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Muskal, Ratna Hadjar Hidayanti, yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pangan di wilayah Caturtunggal.

Penjabat Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, menjelaskan bahwa pemerintah kalurahan telah mengalokasikan 20 persen dari Dana Desa khusus untuk menyokong program ketahanan pangan. Saat ini, Caturtunggal telah memiliki tiga unit usaha produktif yang tersebar di beberapa titik, yakni sektor perikanan di Tambakbayan, budidaya tanaman hidroponik di Janti, serta peternakan ayam petelur di Keldokan. Ketiga unit ini dilaporkan telah berjalan stabil dan mulai memberikan kontribusi ekonomi bagi wilayah.

“Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mengembangkan sektor ini. Saat ini, tiga unit usaha utama yaitu perikanan, hidroponik, dan ayam petelur sudah berjalan dan memberikan hasil nyata. Dukungan anggaran dari Dana Desa sebesar 20 persen ini kami pastikan dikelola untuk memperkuat kedaulatan pangan warga Caturtunggal,” ujar Feri Ferdian dalam sambutannya di hadapan peserta musyawarah.

Dalam sesi pemaparan, Ketua TPK Ketahanan Pangan, Yuni Karinawati, merinci perkembangan pelaksanaan program sepanjang tahun 2025 beserta capaian operasional dari masing-masing unit usaha. Setelah melalui proses diskusi dan tanya jawab yang dinamis, forum sepakat untuk menerima laporan tersebut yang ditandai dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk legalitas formal komitmen bersama antara pemerintah kalurahan dan masyarakat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Kabupaten Sleman, Ekowati, memberikan catatan khusus terkait perlindungan aset dalam arahannya. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari ketertiban administrasi. Identifikasi dan inventarisasi aset harus dilakukan secara berkala dan tercatat dengan jelas, baik sebagai aset kalurahan maupun aset Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

“Sangat penting untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi aset secara jelas. Pencatatan aset BUMKal harus dibedakan dengan aset desa agar tidak terjadi tumpang tindih. Jika ke depan ada revitalisasi anggota atau serah terima pengurus, nilainya harus tercatat pasti sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Tertib administrasi adalah kunci keberlanjutan program ini,” tegas Ekowati saat memberikan arahan teknis.

Melalui pengesahan laporan ini, Pemerintah Kalurahan Caturtunggal berharap pengelolaan ketahanan pangan dapat menjadi model kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi dari sekadar program menjadi unit usaha yang profesional diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tingkat lokal secara mandiri. (Oktaviana/KIM Depok)

Sleman — Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Karya Manunggal Margoagung mulai mengambil peran strategis dalam rantai ketahanan pangan lokal. Dalam Musyawarah Kalurahan (Muskal) Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Kalurahan Margoagung pada Senin (2/3/2026), terungkap bahwa lembaga ekonomi desa ini kini resmi menjadi pemasok bahan baku tahu dan tempe untuk kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini menjadi salah satu terobosan penting di tengah upaya pemerintah kalurahan menjadikan BUMKal sebagai motor penggerak ekonomi warga. Lurah Margoagung, Djarwo Suharto, menegaskan bahwa orientasi BUMKal ke depan harus lebih tajam dalam menghasilkan laba. Menurutnya, keuntungan yang diraih bukan sekadar angka, melainkan instrumen untuk menaikkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang manfaatnya akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat Margoagung.

“BUMKal sebagai lembaga ekonomi desa ke depan harus mampu memberikan profit dalam rangka menaikkan PAD yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat Margoagung. Kami ingin unit usaha yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga,” ujar Djarwo Suharto dalam arahannya di depan jajaran BPKal dan tokoh masyarakat.

Direktur BUMKal Karya Manunggal, Sudarman, mengakui bahwa perjalanan lembaga yang dipimpinnya masih dalam tahap pembenahan internal. Pada masa transisi kepengurusan, BUMKal sempat menghadapi kendala kelembagaan dengan mundurnya pengawas. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk mengelola aset desa, mulai dari sewa kios di Pasar Srikaton, retribusi parkir, hingga pengelolaan Embung Krapyak.

“Kami menyadari bahwa hasil yang diperoleh belum optimal sehingga laba yang didapat juga belum besar. Namun, kami mencoba mengambil peran dalam ketahanan pangan dengan menjadi supplier tahu dan tempe untuk dapur SPPG. Ini menjadi salah satu fokus pengembangan usaha kami ke depan untuk memastikan pasokan pangan lokal terserap dengan baik,” jelas Sudarman saat memaparkan laporan keuangannya.

Hingga akhir tahun 2025, BUMKal Karya Manunggal tercatat mengelola total penyertaan modal mencapai , yang terdiri dari modal tunai serta aset tanah. Dari sisi performa keuangan, BUMKal berhasil membukukan laba bersih sebesar dari total pendapatan setelah dikurangi biaya operasional dan honor pengelola. Angka ini dinilai sebagai awal yang positif di tengah proses konsolidasi internal.

Memasuki tahun 2026, Sudarman memproyeksikan ekspansi usaha yang lebih luas. Selain menambah mitra dapur SPPG hingga enam unit, BUMKal berencana merealisasikan operasional kios sembako dan menjalin kerja sama lebih erat dengan pelaku UMKM di Margoagung. Optimalisasi Embung Krapyak sebagai destinasi lokal juga masuk dalam agenda prioritas untuk mendongkrak pemasukan desa.

Ketua BPKal Margoagung, Jumali, menyambut baik paparan tersebut namun memberikan catatan penting terkait payung hukum dan tata kelola. Ia menyarankan agar BUMKal fokus pada penguatan satu atau dua unit usaha unggulan terlebih dahulu agar manajemen tidak terpecah. Penunjukan pengawas definitif dan penyusunan Peraturan Kalurahan (Perkal) terkait pengelolaan Pasar Srikaton menjadi hal mendesak yang harus segera diselesaikan untuk menjamin legalitas usaha.

Musyawarah ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara penerimaan laporan pertanggungjawaban oleh seluruh peserta. Melalui forum ini, Pemerintah Kalurahan Margoagung berkomitmen untuk segera mempertemukan seluruh pihak, mulai dari pedagang pasar hingga pengelola BUMKal, guna menyepakati aturan kerja sama yang harmonis demi kemajuan ekonomi desa yang berkelanjutan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)