Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan mendorong kolaborasi berbasis wilayah. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, secara resmi meluncurkan program Satu Taskin atau Sinergi Aksi untuk Pengentasan Kemiskinan yang diinisiasi oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kapanewon Ngemplak pada Kamis (19/2/2026). Bertempat di kantor Kapanewon Ngemplak, program ini dirancang sebagai wadah integrasi sumber daya antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga elemen masyarakat sipil agar bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran.

Konsep utama dari Satu Taskin adalah menciptakan jembatan komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan pendanaan dan program kerja. Dengan adanya sinergi ini, tumpang tindih pemberian bantuan dapat dihindari dan setiap kontribusi dari berbagai pihak menjadi lebih terarah serta memiliki dampak yang lebih luas bagi warga prasejahtera. Peluncuran ini ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Sleman yang dilanjutkan dengan penyerahan paket bantuan kepada sejumlah warga yang membutuhkan.

Dalam arahannya, Danang Maharsa memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi lahirnya program kolaboratif ini. Ia menekankan bahwa tantangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian, melainkan butuh komitmen kolektif dari berbagai lini sektor. Menurutnya, inovasi yang muncul di tingkat kapanewon seperti ini menjadi kunci percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk mendukung penuh percepatan penurunan angka kemiskinan melalui program Satu Taskin ini. Saya sangat berterima kasih atas seluruh lintas sektor yang telah ikut terlibat dan membantu jalannya program ini. Dengan sinergi yang kuat, kita optimis upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kapanewon Ngemplak akan jauh lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Danang Maharsa di sela kegiatan.

Terkait teknis pelaksanaan, Plt Panewu Ngemplak, Tri Akhmeriyadi, menjelaskan bahwa rencana anggaran untuk program Satu Taskin pada tahun 2026 ini mencapai 287 juta rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa program prioritas, di antaranya bantuan rehabilitasi rumah dan jambanisasi sebanyak 10 unit, pemberian paket sembako rutin bulanan bagi 15 warga, serta pelatihan pemberdayaan ekonomi yang ditargetkan bagi 20 keluarga miskin guna meningkatkan kemandirian finansial mereka.

Kekuatan program ini terletak pada banyaknya dukungan dari para donatur dan mitra strategis. Tri Akhmeriyadi merinci dukungan mengalir dari Baznas Sleman, lembaga perbankan seperti Bank Sleman Syariah dan BPD DIY, hingga pelaku usaha kuliner seperti Resto Mr Blangkon dan Catering Tiga Putri. Tak hanya bantuan materi, dukungan juga datang dalam bentuk pengabdian masyarakat dan pendampingan program dari Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Lazis UNISIA Badan Wakaf UII melalui komitmen nota kesepahaman yang berkelanjutan.

Selain sektor swasta dan akademisi, sinergi ini juga didukung kuat oleh internal pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat. Nama-nama seperti Kalis Purwanto, Slamet Raharjo, serta para Lurah dan Ketua TPK di tingkat kalurahan hingga padukuhan menyatakan komitmennya untuk mengawal Satu Taskin. Melalui keterlibatan aktif ASN Kapanewon hingga Karang Taruna, program ini diharapkan menjadi model percontohan pengentasan kemiskinan yang mengedepankan nilai keguyuban dan profesionalisme di tingkat lokal.

Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman resmi memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) di wilayahnya. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyerahkan secara langsung kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 704 anggota BPKal se-Kabupaten Sleman dalam acara yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman pada Kamis (19/2/2026). Langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam memberikan jaminan keselamatan bagi para perangkat kewilayahan yang memiliki risiko kerja dalam menjalankan tugasnya.

Pemberian jaminan sosial ini mencakup dua program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Kepesertaan yang berlaku selama satu tahun ini sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman. Melalui fasilitas ini, diharapkan para pengurus BPKal dapat merasa lebih tenang dan terlindungi secara finansial apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan saat melaksanakan kewajiban di lapangan.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa pemberian fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini adalah bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi para anggota BPKal. Ia menyadari bahwa tugas pengawasan dan regulasi di tingkat desa bukanlah pekerjaan ringan. Dengan adanya jaminan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa para pengabdi masyarakat tersebut memiliki jaring pengaman sosial yang memadai sehingga fungsi penganggaran dan pembangunan di tingkat kalurahan dapat berjalan lebih maksimal.

“Pemberian jaminan sosial ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap tugas bapak dan ibu sekalian yang memiliki risiko kerja cukup tinggi. Kami ingin memastikan panjenengan semua merasa aman saat bertugas. Kami di Pemerintah Kabupaten Sleman tentu tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun daerah. Kolaborasi dengan bapak dan ibu di tingkat BPKal sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Jaminan ini adalah bekal agar pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan secara optimal tanpa rasa was-was,” ujar Harda Kiswaya saat memberikan sambutan di hadapan perwakilan BPKal.

Harda juga menambahkan bahwa BPKal memegang peranan strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, harmonisasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sleman secara merata. Oleh karena itu, perlindungan terhadap sumber daya manusia di tingkat akar rumput menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, Budi Pramono, menjelaskan bahwa proses pendaftaran 704 anggota BPKal tersebut telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau efektivitas program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota. Dengan adanya jaminan kematian dan kecelakaan kerja, para pengurus BPKal kini memiliki standar perlindungan yang setara dengan pekerja profesional lainnya di sektor pemerintahan.

“Seluruh anggota BPKal kini sudah terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Program ini murni dibiayai oleh APBD sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi para penggerak pembangunan di wilayah kalurahan. Kami berharap jaminan ini mampu memacu semangat kerja dan profesionalitas dalam mengawal aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Budi Pramono menegaskan teknis program tersebut.

Sleman — Rasanya kurang lengkap berbuka puasa tanpa kehadiran kolang kaling. Buah dari pohon aren yang berwarna putih transparan, berbentuk lonjong, dan bertekstur kenyal setelah direbus ini selalu menjadi pelengkap aneka hidangan Ramadan, mulai dari es buah, kolak, hingga disantap langsung sebagai camilan segar.

Selain menyegarkan, kolang kaling juga dikenal kaya manfaat. Kandungan airnya yang mencapai lebih dari 90 persen menjadikannya baik untuk menjaga hidrasi tubuh. Buah ini juga mengandung serat tinggi, kalium, kolagen, serta antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, membantu mengurangi nyeri sendi, menyehatkan kulit, dan menguatkan tulang. Dengan nutrisi tinggi dan kalori yang relatif rendah, kolang kaling juga dipercaya membantu menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, serta meningkatkan daya tahan tubuh.

Namun, keberadaan kolang kaling di pasaran terbilang musiman. Buah ini relatif sulit ditemukan pada hari-hari biasa dan cenderung muncul saat Ramadan.

“Saya hanya menjual kolang kaling pada bulan puasa, karena peminatnya banyak. Sehari bisa 15 kilo,” ujar Catur, salah satu pedagang kolang kaling di Pasar Tegalsari, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Kamis (19/2/2026).

Catur menuturkan, dirinya bersama puluhan pedagang lain telah bertahun-tahun berjualan di Pasar Tegalsari yang hanya buka saat hari pasaran Paing dalam penanggalan Jawa. Karena itu, pasar ini dikenal masyarakat sebagai “Pasar Paing”.

“Selain pasaran Paing, kami berjualan di Pasar Wage yang jaraknya sekitar tiga kilometer ke arah timur dari Pasar Tegalsari,” ujarnya.

Untuk mendapatkan kolang kaling siap olah, Catur membelinya dari Pasar Giwangan. Ia menjelaskan bahwa proses pengolahan kolang kaling dari pohon aren memerlukan tahapan panjang.

Tandan aren yang sudah tua dipanen dan dipisahkan dari tandannya, kemudian direbus dalam air mendidih atau dibakar selama kurang lebih dua jam untuk menghilangkan getah yang menimbulkan rasa gatal. Setelah dingin, buah dikupas untuk diambil bagian berwarna putih, lalu dicuci bersih dan direndam sekitar empat hari.

Selanjutnya, kolang kaling dicuci kembali hingga lendirnya hilang. Kemudian dimasak hingga menghasilkan tekstur yang lembut, kenyal, serta tidak berlendir dan tidak gatal.

“Pada tahap inilah kolang kaling siap dimasak untuk berbagai jenis makanan,” jelasnya.

Kehadiran kolang kaling yang kembali meramaikan lapak-lapak pasar rakyat menjadi penanda khas datangnya Ramadan. Di tengah geliat pasar tradisional, buah sederhana ini tak sekadar pelengkap hidangan berbuka, tetapi juga sumber penghidupan musiman bagi para pedagang. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Panewu Kapanewon Berbah, Djaka Sumarsono bersama jajaran staf melaksanakan kunjungan dan belanja di Pasar Tegalsari, Sendangtirto, Berbah, Kamis (19/2/2026). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 0090 Tahun 2026 tentang Gerakan Meramaikan Pasar Rakyat (GEMPAR).

Dalam kunjungan itu, Djaka Sumarsono didampingi Panewu Anom, Noor Bramantyo, Kawat Kemakmuran, Ringgo Anthoni Suryo, Kawat Keamanan, Syukri Tanjung, staf kapanewon, Ulu-ulu Sendangtirto, M. Trizulianto, Babinsa Sendangtirto, Serda Yuda Dilionto, dan staf Pasar Tegalsari, Fery Yulianto.

Djaka Sumarsono menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajakan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada seluruh masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat atau pasar tradisional. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Sleman dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta dukungan terhadap UMKM dan pedagang tradisional.

“Marilah kita bersama melakukan kegiatan belanja di pasar tradisional untuk memutar rantai ekonomi dan memperkuat ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui gerakan ini, diharapkan pendapatan pedagang tradisional di wilayah Sleman dapat meningkat, sekaligus menjaga keberlangsungan pasar rakyat sebagai pusat ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, staf Pasar Tegalsari, Fery Yulianto, menjelaskan bahwa pasar tersebut memiliki keunikan tersendiri. Pasar Tegalsari hanya beroperasi saat hari pasaran Paing dalam penanggalan Jawa, sehingga masyarakat kerap menyebutnya sebagai “Pasar Paing”.

“Selain hari pasaran Paing tidak ada kegiatan jual beli di los pasar. Karena itu masyarakat menyebutnya Pasar Paing,” tutur Fery.

Meski demikian, kios-kios yang menghadap Jalan Jogja–Wonosari tetap buka setiap hari. Keunikan lain, para pedagang yang menempati los Pasar Tegalsari merupakan pedagang dari Pasar Wage yang berjarak sekitar tiga kilometer ke arah timur dan berada di wilayah Kapanewon Piyungan, Bantul.

Pada hari biasa, aktivitas jual beli berlangsung ramai di Pasar Wage. Namun saat pasaran Paing, para pedagang berpindah ke Pasar Tegalsari. Pola tersebut sudah dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat berbelanja.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kapanewon Berbah berharap kesadaran masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat semakin meningkat, sehingga roda perekonomian lokal terus bergerak dan memberikan manfaat bagi para pedagang tradisional. (Kusnadi KIM Berbah)

Sleman – Tarawih keliling yang dilaksanakan Forum Komunikasi Pimpinan (Forkompim) Kapanewon Gamping bersama masyarakat di Kapanewon Gamping menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al Muttaqien, Nogotirto, Kamis (19/2/2026), tidak sekadar menjadi agenda ibadah Ramadan, tetapi juga ruang dialog sosial yang produktif.

Rombongan yang dipimpin oleh Panewu Gamping, Suyanto beranggotakan Kepala Kepolisian Sektor Gamping, AKP Bowo Susilo, Pelda Acip Mulyawana, Panewu Anom Gamping, Kurnia Astuti, Kepala Kantor Urusan Agama Gamping, Muhammad Aris, Koordinator Wilayah Pelayanan Pendidikan, Kepala Stasiun Geofisika Yogyakarta, Kepala BP4 wilayah Godean-Gamping, Kepala Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Pemotongan Hewan Gamping, Kepala SPPG Gamping, pegawai Pemerintah Kapanewon Gamping, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Gamping, pendamping desa, Koordinator PKH, Koordinator KB, Direktur BUMKalma Gamping, dan Ketua Koperasi Desa Merah Putih.

Kehadiran unsur pimpinan wilayah dalam kegiatan tarawih berjamaah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah kapanewon dalam membangun komunikasi yang inklusif dan humanis. Tarawih keliling diposisikan sebagai instrumen pendekatan kultural, di mana nilai religiusitas berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Panewu Gamping, Suyanto menegaskan bahwa Ramadan merupakan momen reflektif yang tepat untuk memperkuat ukhuwah islamiyah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial. Lewat tarawih keliling, pemerintah tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga secara emosional dan spiritual di tengah masyarakat.

“Sinergi lintas sektor ini menjadi representasi kolaborasi yang harmonis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, khususnya selama bulan suci Ramadan,” terangnya.

Selain itu, Suyanto menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen mendorong percepatan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam safari keagamaan akan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan program kerja ke depan.

Ia juga mengajak para orang tua untuk memanfaatkan Ramadan sebagai ruang pendidikan moral bagi anak-anak dan remaja, sehingga nilai religiusitas tidak berhenti pada ritual, tetapi terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Suyanto berharap sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat terus terjaga. Ia menegaskan bahwa pembangunan wilayah akan berjalan optimal apabila didukung partisipasi aktif seluruh warga, dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqien, Handri Kusuma menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran Forkompim Kapanewon Gamping. Ia menilai tarawih keliling menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat legitimasi moral pemerintah di mata masyarakat.

Melalui kegiatan ini, ditegaskan pula bahwa pembangunan wilayah tidak hanya bertumpu pada aspek fisik dan administratif, melainkan juga pada pembangunan sosial dan spiritual. Tarawih keliling menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun masyarakat yang religius, solid, dan berdaya saing di tingkat lokal. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Gamping)