Sleman — Upaya percepatan penurunan stunting kembali menjadi sorotan dalam forum Lokakarya Mini Lintas Sektor Bidang Kesehatan 2026, yang digelar di Pendopo Kapanewon Tempel, Sleman, Kamis (12/02/2026).

Dalam arahannya, Panewu Anom Tempel, Eni Yuliani menegaskan bahwa peningkatan angka stunting harus disikapi serius melalui kerja bersama seluruh elemen lintas sektor. Mulai dari pemerintah wilayah, tenaga kesehatan, kader masyarakat, hingga unsur keamanan dan kelembagaan sosial.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur strategis, antara lain Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Tempel, Kepala Puskesmas Tempel I dan II, perwakilan PKK kapanewon dan kalurahan, kader kesehatan se-kapanewon, pamong kalurahan, serta jajaran keamanan dari Polsek Tempel dan Koramil Tempel. Kehadiran lintas unsur ini menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.

Eni Yuliani dalam paparannya menekankan pentingnya strategi penanganan dari hulu hingga hilir.

“Semua kelembagaan lintas sektor harus bekerja sama, berkolaborasi, dan berkomitmen menurunkan stunting dengan upaya strategis. Salah satunya edukasi dan pembinaan kepada remaja putra maupun putri, karena di era digital saat ini pembinaan tidak bisa hanya menyasar satu kelompok saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa intervensi harus dilakukan sejak sebelum kelahiran, termasuk pemantauan gizi balita, pendampingan ibu hamil, serta edukasi calon pengantin.

“Pada masa kehamilan harus ada kecukupan gizi, karena bukan hanya kebutuhan ibu, tetapi juga janin yang dikandung. Pendampingan dan monitoring menjadi kunci agar intervensi benar-benar berdampak,” tegasnya.

Selain program edukasi, berbagai inovasi lokal juga terus dikembangkan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah program Gasburu dari Kalurahan Sumberrejo, serta inisiatif pemberian bantuan sepasang ayam siap bertelur bagi keluarga sasaran guna memenuhi kebutuhan protein anak dan ibu hamil. Menurutnya, inovasi tersebut menunjukkan bahwa solusi kesehatan masyarakat dapat lahir dari kreativitas daerah.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa inovasi tidak akan efektif tanpa pengawasan berkelanjutan. “Upaya kita jangan berhenti setelah inovasi berjalan, yang utama justru pemantauan dan pendampingan agar program benar-benar menghasilkan perubahan,” katanya.

Menutup arahannya, Eni Yuliani menegaskan bahwa kunci keberhasilan penurunan stunting terletak pada komitmen bersama.

“Hal yang utama adalah komitmen, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor serta lintas kelembagaan, bahkan melibatkan pihak di luar wilayah bila diperlukan,” tandasnya.

Pendekatan terpadu seperti yang dilakukan di Tempel dinilai sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional yang menempatkan intervensi gizi, edukasi keluarga, serta partisipasi masyarakat sebagai pilar utama. Lokakarya kemudian diakhiri dengan penandatanganan Penggalangan Komitmen Lintas Sektor Bidang Kesehatan Kapanewon Tempel sebagai simbol penguatan sinergi bersama. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman – Ketua Jogja Disability Arts, Sukri Budi Dharma, mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam AI Summit 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM, Kamis (12/2/2026).

Dalam forum tersebut, Sukri menegaskan bahwa AI memiliki potensi strategis untuk memperluas akses dan meningkatkan partisipasi sosial serta ekonomi penyandang disabilitas. Menurutnya, pemanfaatan AI sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan sosial.

“Teknologi harus menjadi jembatan kesetaraan. AI dapat membantu mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang merujuk pada Long Form Sensus Penduduk, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 23 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari total populasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 juta orang berada pada usia produktif. Namun, tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas masih berada di kisaran 23,94 persen.

“Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan akses terhadap teknologi adaptif, minimnya fasilitas digital yang ramah disabilitas, serta sistem layanan yang belum sepenuhnya dirancang inklusif,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai inovasi global telah menunjukkan penerapan AI untuk mendukung aksesibilitas, antara lain aplikasi pembaca teks berbasis kamera bagi penyandang tunanetra, teknologi deskripsi visual lingkungan, fitur speech-to-text untuk penyandang tunarungu, serta perangkat bantu gerak pintar yang dapat dikendalikan melalui suara atau isyarat tertentu.

Sukri mengatakan bahwa kontribusi AI tidak hanya terbatas pada alat bantu komunikasi, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan ruang ekspresi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.

“Dengan sistem yang dirancang inklusif, keterbatasan fisik tidak lagi menjadi penghalang untuk berkarya dan berkontribusi secara produktif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pengembangan AI untuk disabilitas memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan teknologi yang dikembangkan benar-benar dapat diakses, terjangkau, dan bermanfaat bagi penyandang disabilitas di berbagai daerah.

Melalui forum ini, Sukri berharap penguatan kebijakan dan program berbasis teknologi inklusif dapat terus ditingkatkan, sehingga penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi sosial.

“Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait diharapkan melanjutkan pengembangan ekosistem digital yang ramah disabilitas sebagai bagian dari pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tandasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bonifasius Wahyu Pujianto, menegaskan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) pada AI Summit 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM, Kamis (12/2/2026).

Dalam forum tersebut, Bonifasius menyampaikan bahwa percepatan perkembangan AI perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam aspek etika, integritas, dan tanggung jawab publik. Ia menekankan bahwa teknologi tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan nilai dari pihak yang menggunakannya.

“Teknologi selalu membawa nilai dari manusia yang memanfaatkannya. AI dapat terus berkembang, tetapi arah masa depan bangsa tetap ditentukan oleh kualitas nilai, nalar, dan keberanian manusianya,” ujarnya.

Ia mengajak mahasiswa untuk aktif berdialog dan berpikir kritis agar pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor kepentingan bangsa. Menurutnya, kebijakan digital yang kuat harus lahir dari partisipasi generasi muda dan ruang-ruang akademik yang terbuka.

“Kita tidak ingin hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga penghasil gagasan dan inovasi. Kebijakan digital yang berkelanjutan perlu dirumuskan bersama generasi muda,” tegasnya.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Bonifasius mengingatkan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir. Integritas akademik, menurutnya, menjadi fondasi agar pemanfaatan AI tidak mengurangi kualitas pembelajaran.

“AI mendukung proses berpikir, tetapi tidak boleh menggantikan peran manusia sebagai subjek utama pembelajaran,” katanya.

Ia juga menggarisbawahi potensi risiko yang menyertai perkembangan AI, khususnya terkait manipulasi digital dan keamanan informasi. Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2025 tercatat sekitar delapan juta konten deepfake beredar secara global, dengan tingkat keberhasilan manipulasi suara mencapai 77 persen dalam menipu korban.

“Perkembangan teknologi deepfake berlangsung sangat cepat. Jika sebelumnya membutuhkan waktu puluhan jam untuk membuat manipulasi suara, kini dapat dilakukan dalam hitungan detik dengan biaya rendah. Ini menjadi tantangan serius bagi keamanan ruang digital,” jelasnya.

Menurut Bonifasius, perkembangan tersebut menuntut peningkatan literasi digital dan kesadaran kritis masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan. Ia menegaskan bahwa AI merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, namun harus ditempatkan secara proporsional.

“AI adalah instrumen yang dapat memperkuat produktivitas dan kreativitas, tetapi tetap memerlukan kendali manusia. Pemanfaatannya harus disertai tanggung jawab dan etika,” ujarnya.

Dalam konteks ekonomi kreatif dan pengembangan personal branding, ia menambahkan bahwa autentisitas dan identitas individu tetap menjadi keunggulan utama yang tidak dapat digantikan teknologi.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjutnya, berkomitmen terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui program literasi dan pengembangan kompetensi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan AI secara aman, produktif, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Athiful/KIM Depok)

Sleman – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam membangun pengembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang inklusif, etis, dan berorientasi pada kemanusiaan dalam Kuliah Umum bertajuk “Who Am (A)I? Humanity and Technology”, di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Kamis (12/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ova menyampaikan bahwa perkembangan teknologi, khususnya AI, menghadirkan peluang transformasi di berbagai sektor. AI juga memunculkan tantangan baru terkait aspek kemanusiaan dan integritas akademik. Menurutnya, kemajuan AI tidak hanya membawa janji perubahan, tetapi juga menuntut kesiapan institusi pendidikan tinggi dalam menjaga nilai-nilai dasar akademik.

“Perkembangan AI selain memberikan janji perubahan juga memunculkan kekhawatiran, terutama terkait aspek humanity yang dikhawatirkan tereduksi. Tantangan etis dan integritas akademik menjadi perhatian serius di lingkungan kampus,” ujarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab institusional, UGM telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan selaras dengan prinsip etika dan akuntabilitas. Pada tahun 2025, kata Ova, UGM merilis buku “Panduan Etika Akademik: Pemanfaatan Kecerdasan AI Generatif di Pendidikan Tinggi”. Dokumen tersebut menjadi pedoman resmi bagi sivitas akademika dalam menggunakan AI secara bertanggung jawab.

“Panduan ini kami hadirkan sebagai wujud komitmen menjaga integritas akademik, mengedepankan pendekatan human centered, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan AI di pendidikan tinggi,” jelasnya.

Ova mengatakan, UGM selalu menempatkan diri sebagai pionir transformasi digital dan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam pengembangan AI sebagai instrumen baru yang mendukung kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan pembangunan nasional.

Perguruan tinggi, menurut Ova, memiliki peran strategis dalam memastikan teknologi tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif dan berkeadilan.

Ia menegaskan bahwa penguatan literasi digital menjadi prasyarat penting dalam ekosistem AI. Literasi yang memadai akan menjadi instrumen kendali sekaligus membangun kesadaran tanggung jawab etis dalam penggunaan teknologi di kalangan mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan.

“Pengembangan teknologi harus diiringi peningkatan kapasitas literasi digital. Ini penting agar pemanfaatan AI tidak keluar dari koridor etika dan tanggung jawab akademik,” katanya.

Lebih lanjut, Ova menjelaskan bahwa UGM berkomitmen menguatkan konsep smart digital university dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang inklusif, humanis, dan berdampak luas. Transformasi tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan riset, tetapi juga untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan global di era AI.

Melalui pendekatan tersebut, UGM menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah akselerasi teknologi.

“Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan generasi muda dan masyarakat dalam menghadapi era kecerdasan artifisial secara bijak, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal bekerja sama dengan Kapanewon Depok dan BPJS Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan administrasi jaminan kesehatan, pada Rabu (11/2/2026), di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal.

Kegiatan yang berlangsung pukul – WIB tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan aktivasi IKD, pendaftaran peserta PBPU/mandiri, pembuatan akun Mobile JKN, perubahan data kepesertaan, layanan informasi, hingga pendaftaran program rehab kepesertaan.

Berdasarkan hasil pelayanan, tercatat sebanyak 56 pemohon berhasil melakukan aktivasi IKD. Sementara itu, 35 pemohon mendapatkan layanan terkait administrasi BPJS Kesehatan. Secara keseluruhan, total 91 warga menerima manfaat dari pelayanan terpadu tersebut.

Kaur Tata Laksana Kalurahan Caturtunggal, Bambang Harjati Susetyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kalurahan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan warga mendapatkan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor lain. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat,” ujarnya.

Melalui aktivasi IKD, warga kini dapat mengakses dokumen kependudukan secara digital melalui gawai masing-masing. Sementara itu, layanan administrasi jaminan kesehatan memberikan solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi peserta, khususnya dalam hal pembaruan data dan status kepesertaan.

Pemerintah Kalurahan Caturtunggal berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan digital serta kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan sinergi antara Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, dan BPJS Kesehatan, pelayanan publik yang prima dan responsif di tingkat kalurahan semakin nyata dirasakan masyarakat. (Oktaviana/ KIM Depok)