Sleman — Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPUPKP) melakukan aksi cepat dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kapanewon Moyudan. Perbaikan berupa penambalan dan perataan jalan dilakukan pada ruas yang menghubungkan Padukuhan Moyudan dan Goser, Sumberrahayu, pada Senin (9/2/2026). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan program unggulan “Sleman Dalane Alus, Sleman Dalane Padang”.

Ruas jalan yang diperbaiki tersebut memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif utama menuju Kalurahan Sumbersari dan Kota Yogyakarta. Jalur ini kerap menjadi tumpuan ketika arus lalu lintas di jalan Klangon-Tempel mengalami kepadatan. Namun, kondisi jalan yang banyak berlubang sebelumnya sempat dikeluhkan warga karena mengancam keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Panewu Moyudan, Agung Dwi Maryoto, memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat yang ditunjukkan DPUPKP setelah menerima laporan dari pemerintah wilayah. Ia menilai bahwa sinergi antara warga yang aktif melapor dan pemerintah yang cepat bertindak adalah kunci keberhasilan pembangunan. Agung juga menekankan bahwa peran masyarakat tidak berhenti pada tahap pelaporan, melainkan berlanjut pada tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas infrastruktur yang telah diperbaiki.

“Dengan melaporkan kondisi jalan, berarti warga memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Setelah aspirasi ini direalisasikan, tentu kami berharap warga ikut membantu dalam pemeliharaannya agar manfaat jalan yang bagus ini bisa dirasakan lebih lama. Gerak cepat dari DPUPKP ini sangat membantu memulihkan kenyamanan masyarakat,” ujar Agung Dwi Maryoto di sela-sela pemantauan lokasi.

Senada dengan hal tersebut, Lurah Sumberrahayu, Sigit Tri Susanto, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di wilayahnya diperparah oleh pengalihan arus kendaraan saat adanya perbaikan di jalur utama Klangon-Tempel beberapa waktu lalu. Menurutnya, banyak kendaraan berat yang melintas melampaui kapasitas beban jalan tersebut. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih atas penanganan yang presisi dari dinas terkait karena ruas ini merupakan nadi utama aktivitas warga sehari-hari.

“Memang kondisi jalan tersebut sudah rusak dan semakin parah ketika menjadi jalur alternatif menuju Yogyakarta, bahkan kendaraan berat yang bukan kapasitasnya ikut melewati jalan tersebut. Kami sangat berterima kasih atas langkah taktis DPUPKP. Kami optimis dengan kondisi jalan yang kembali mantap, denyut ekonomi dan kesejahteraan warga di Sumberrahayu akan meningkat pesat karena akses distribusi yang kini lancar kembali,” tutur Sigit Tri Susanto menjelaskan kondisi di lapangan.

Program penambalan jalan ini merupakan bagian dari 16 program unggulan prioritas Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memastikan kondisi jalan yang mantap, layak, dan terang. Melalui perbaikan ini, fungis jalan sebagai sarana distribusi dan mobilitas warga diharapkan kembali optimal. Pemerintah daerah berharap infrastruktur yang baik dapat menekan angka kecelakaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih dinamis di tingkat kapanewon maupun kalurahan. (Giek/KIM Moyudan)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal mengambil langkah progresif dalam memberikan perlindungan hak masyarakat dengan menggandeng Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Sinergi ini diwujudkan melalui sosialisasi layanan bantuan hukum sekaligus konsultasi hukum gratis yang digelar di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman, pada Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menjadi jembatan bagi warga untuk memahami mekanisme sengketa tata usaha negara sekaligus memperluas akses keadilan tanpa hambatan biaya.

Penjabat Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, menegaskan bahwa kehadiran lembaga peradilan di tengah masyarakat merupakan upaya nyata pemerintah kalurahan untuk mendekatkan layanan publik yang selama ini dianggap kaku dan sulit dijangkau. Dengan adanya forum ini, warga diharapkan tidak lagi merasa buta hukum ketika berhadapan dengan kebijakan atau keputusan tata usaha negara yang dirasa merugikan.

“Melalui kerja sama antara Pemkal, PTUN, dan Posbakum, kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses keadilan yang mudah, jelas, dan tanpa biaya. Kami tidak ingin ada warga yang kehilangan haknya hanya karena tidak tahu prosedur hukum yang berlaku. Layanan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujar Feri Ferdian saat membuka acara tersebut.

Dalam pemaparannya, narasumber dari PTUN Yogyakarta, Nelvy Christin, menjelaskan bahwa pemahaman mengenai prosedur administratif sangat krusial sebelum warga melayangkan gugatan. Ia menyoroti pentingnya batas waktu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara diterbitkan. Menurutnya, ketidakpahaman akan tenggat waktu seringkali menjadi batu sandungan bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Jika waktu tersebut terlewati, gugatan secara otomatis tidak dapat diterima oleh pengadilan.

“Tidak semua permasalahan dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN. Ada tahapan yang harus dilalui, termasuk upaya administratif terlebih dahulu. Masyarakat perlu memahami dengan baik batas waktu ini agar perjuangan hukum mereka tidak sia-sia hanya karena masalah teknis waktu yang terlewati,” jelas Nelvy Christin di hadapan para peserta sosialisasi.

Senada dengan hal itu, perwakilan Posbakum PTUN Yogyakarta, Hengky Widhi, memaparkan peran lembaganya sebagai garda terdepan pendampingan hukum. Posbakum hadir untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan pembuatan dokumen hukum secara cuma-cuma, terutama bagi warga dari kelompok ekonomi lemah. Saat ini, layanan bantuan hukum telah bertransformasi ke arah digital melalui konsultasi daring via video call atau Zoom, di samping layanan tatap muka langsung di kantor PTUN Yogyakarta di kawasan Janti.

“Posbakum hadir untuk memberikan layanan konsultasi hukum dan pendampingan di pengadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, meskipun kami tidak bertindak sebagai pengacara. Penggugat yang memenuhi syarat, seperti melampirkan surat keterangan tidak mampu, berhak memperoleh layanan hukum secara cuma-cuma melalui skema berperkara prodeo. Kami ingin memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi siapa pun untuk meraih keadilan,” tegas Hengky Widhi.

Selain bantuan konsultasi, pihak PTUN Yogyakarta juga memperkenalkan sistem persidangan keliling dan pendaftaran gugatan secara daring yang semakin memudahkan masyarakat. Dengan adanya literasi hukum yang intensif ini, warga Caturtunggal diharapkan semakin berdaya dalam menjaga hak-haknya serta mampu memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. (Oktaviana/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, terus bergerak aktif dalam memperluas cakrawala masa depan generasi muda di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi strategis bersama LPK Magita Jaya Perkasa yang berlangsung di Kantor Kapanewon Depok pada Senin (9/2/2026). Pertemuan yang dihadiri oleh Muhammad Falak Susanto dan Subekti Handayani dari Jawatan Sosial Kapanewon Depok ini memfokuskan pembahasan pada program pelatihan kerja serta peluang magang ke luar negeri, khususnya ke Jepang.

Program yang ditawarkan mencakup pelatihan bahasa intensif, pembinaan karakter, hingga penyaluran magang yang menyasar lulusan sekolah menengah di wilayah Kapanewon Depok. Inisiatif ini dipandang sebagai solusi konkret untuk memberikan alternatif karier yang menjanjikan bagi pemuda lokal di tengah persaingan pasar kerja yang semakin kompetitif. Dengan pembekalan yang matang, para pemuda diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mentalitas kerja profesional berstandar internasional.

Perwakilan Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Subekti Handayani, menegaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, program ini menjadi jembatan bagi anak muda untuk memperluas wawasan global sekaligus meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah Kapanewon menaruh harapan besar agar program ini mampu menyerap tenaga kerja produktif dan secara efektif menekan potensi pengangguran di tingkat kewilayahan.

“Program yang disampaikan ini sejalan dengan ikhtiar Kapanewon dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memotivasi anak muda agar memiliki kesiapan kerja yang lebih baik. Kami ingin para pemuda di Depok memiliki pilihan strategis untuk mengembangkan kompetensi mereka, sehingga sekembalinya dari program magang, mereka memiliki modal keahlian dan pengalaman yang kuat,” ujar Subekti Handayani di sela-sela audiensi.

Lebih lanjut, Subekti menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah kewilayahan dan lembaga pelatihan sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa setiap inisiatif pemberdayaan harus memberikan manfaat nyata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kapanewon Depok berkomitmen untuk terus mengawal koordinasi ini agar program pelatihan dapat terimplementasi secara terarah dan berkelanjutan.

“Sinergi antara pemerintah kewilayahan dan lembaga pelatihan dinilai penting untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga. Kami terus mendukung inisiatif yang berorientasi pada penguatan kapasitas pemuda. Harapannya, melalui komunikasi yang berkelanjutan, program ini menjadi motor penggerak pembangunan SDM yang unggul di wilayah Kapanewon Depok,” pungkas Subekti Handayani menutup penjelasannya. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Forum Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung penguatan ekosistem pers nasional. Komitmen ini disampaikan dalam dialog bertajuk “Jogja Menyapa” yang disiarkan melalui RRI Pro 1 Jogja dan kanal RRI Jogja Official pada Senin (9/2/2026). Partisipasi aktif ini sekaligus menandai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 sebagai momentum bagi jurnalisme warga untuk bersinergi dengan pers profesional dalam menjaga kualitas informasi publik.

Ketua Forum KIM Kapanewon Ngaglik, Suripto, yang hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut, menekankan bahwa kehadiran pers yang objektif merupakan kebutuhan mendasar bagi bangsa. Di tengah banjir informasi digital, pers profesional menjadi jangkar kebenaran yang memastikan masyarakat menerima berita yang akurat dan berimbang. Menurutnya, praktik jurnalistik di Indonesia akan semakin kokoh jika didukung oleh keterlibatan aktif komunitas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap literasi informasi.

“Pers yang objektif dan aktif sangat penting guna memperkuat jurnalistik di Indonesia. Kehadiran pers yang sehat dan profesional adalah fondasi utama bagi terciptanya ekosistem informasi publik yang mencerahkan masyarakat. Tanpa itu, publik akan mudah terombang-ambing oleh informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujar Suripto di sela-sela siaran langsung.

Lebih lanjut, Suripto memaparkan peran strategis KIM sebagai mitra pemerintah dan media massa di tingkat akar rumput. Berbeda dengan institusi formal, KIM tumbuh dari inisiatif kerelawanan masyarakat di tingkat kalurahan hingga kapanewon. Relawan KIM bertindak sebagai penghubung informasi yang menjembatani kebijakan pembangunan dengan kebutuhan riil warga. Di Kabupaten Sleman, peran ini semakin kuat berkat pembinaan rutin dari Dinas Kominfo Sleman yang memposisikan komunitas ini sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan berita positif.

“KIM diawali dari para relawan yang menjadi pemberita di wilayahnya masing-masing. Di Kabupaten Sleman, jejaring ini sudah terbentuk secara luas dan mendapatkan pelatihan jurnalistik dasar agar informasi yang diproduksi tetap faktual. Kami hadir untuk memastikan bahwa narasi pembangunan daerah dapat tersampaikan hingga pelosok desa dengan bahasa yang mudah dipahami warga,” jelas Suripto mengenai peran komunitasnya.

Keberadaan KIM yang menjangkau hingga unit terkecil masyarakat dinilai selaras dengan semangat Hari Pers Nasional untuk mewujudkan kedaulatan informasi. Suripto berharap sinergi antara pers nasional, pemerintah, dan komunitas informasi dapat semakin erat guna menangkal hoaks dan memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan. Dengan komitmen ini, KIM Sleman berupaya memastikan informasi yang beredar di masyarakat tetap selaras, faktual, dan membangun.

“Kami sangat berharap KIM dapat terus mendukung pemerintah, khususnya dalam hal pemberitaan. Tujuannya adalah agar informasi yang sampai ke masyarakat bersifat membangun dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui momentum HPN 2026 ini, kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan insan pers guna memperkuat ketahanan informasi publik di Kabupaten Sleman,” pungkasnya menutup dialog. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Ratusan warga Dusun Keditan, Padukuhan Salakan, Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, berkumpul memadati area pemakaman setempat untuk melaksanakan upacara adat Nyadran pada Minggu (8/2/2026). Tradisi turun-temurun ini digelar dengan penuh khidmat sebagai upaya menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tengah arus modernisasi. Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk merekatkan kembali tali silaturahmi sekaligus memanjatkan doa bagi para pendahulu.

Sejak pagi hari, geliat kebersamaan sudah terasa saat warga bergotong royong membersihkan nisan dan area sekitar makam. Aktivitas fisik ini bukan sekadar pembersihan lingkungan, melainkan simbol pembersihan hati dan penghormatan terhadap jasa para leluhur. Semangat gotong royong yang spontanitas dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial di wilayah Keditan masih terjaga sangat kuat.

Puncak prosesi Nyadran ditandai dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Slamet Sarmadi. Sebagai pemuka agama atau Rois setempat, ia memandu jamaah dalam suasana hening untuk memohon keselamatan, ketenteraman, serta keberkahan bagi seluruh warga dan generasi penerus. Doa-doa yang dipanjatkan menjadi simbol penyambung rasa syukur atas kehidupan yang tengah dijalani saat ini.

Dukuh Salakan, Suyana, menegaskan bahwa Nyadran memiliki peran strategis sebagai media pendidikan karakter bagi anak muda di wilayahnya. Menurutnya, tanpa adanya ritual fisik seperti ini, nilai-nilai luhur budaya Jawa dikhawatirkan akan luntur tertelan zaman. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak di Padukuhan Salakan memahami identitas mereka melalui praktik langsung dalam kegiatan adat.

“Nyadran bukan sekadar ritual tahunan, melainkan sarana pendidikan budaya bagi generasi muda. Melalui tradisi ini, nilai-nilai luhur seperti hormat kepada leluhur, gotong royong, dan kebersamaan terus kami tanamkan sejak dini agar tidak hilang dimakan zaman,” ujar Suyana di sela-sela acara.

Kemeriahan dan kehangatan semakin terasa saat warga mengeluarkan berbagai ubarampe atau sajian tradisional yang dibawa dari rumah masing-masing. Makanan tersebut menjadi simbol sedekah dan ungkapan rasa syukur yang kemudian dinikmati bersama-sama di area makam. Tradisi makan bersama ini menciptakan suasana kekeluargaan yang cair, di mana sekat-sekat sosial melebur dalam satu wadah kebersamaan.

Perwakilan Pemerintah Kalurahan Trihanggo, Budik Ariyantono, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi warga Dusun Keditan dalam merawat identitas Sleman. Ia menilai kesadaran kolektif untuk menjaga warisan budaya merupakan fondasi utama dalam menciptakan harmoni kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan. Tradisi ini terbukti masih relevan sebagai perekat sosial yang mampu menyatukan perbedaan di tingkat lokal.

“Tradisi ini sejalan dengan upaya pelestarian budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Sleman. Di tengah perkembangan zaman, keberlangsungan upacara adat Nyadran menunjukkan bahwa masyarakat kita masih memiliki kesadaran kolektif yang kuat untuk menjaga warisan budaya. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga untuk menjaga kerukunan warga,” kata Budik Ariyantono.

Melalui pelaksanaan Nyadran ini, masyarakat Dusun Keditan berharap nilai-nilai spiritualitas dan kebudayaan tetap hidup dan diwariskan dengan utuh kepada generasi mendatang. Bagi mereka, kearifan lokal adalah panduan hidup untuk tetap rukun, saling menghormati, dan bersyukur dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. (Adnan Nurtjahjo/KIM Pararta Guna Gamping)