Sleman — Tim Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman menggelar sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran bagi anak usia dini di Lapangan Pemda Sleman, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini diikuti puluhan anak Kelompok Bermain (KB) dari berbagai wilayah di Sleman.

Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, anak-anak dikenalkan pada profesi pemadam kebakaran beserta peralatan yang digunakan dalam menjalankan tugas. Salah satunya adalah pengenalan alat pelindung diri (APD) yang wajib dikenakan petugas pemadam kebakaran, lengkap dengan fungsi masing-masing perlengkapan.

Petugas Pemadam Kebakaran Sleman, Sumarjono menjelaskan bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya memadamkan api.

“Selain kebakaran, kami juga melakukan berbagai tugas penyelamatan, baik manusia, hewan, maupun barang,” ujar Sumarjono di hadapan para peserta.

Ia juga membagikan sejumlah pengalaman unik yang pernah ditangani petugas pemadam kebakaran, sebagaimana sering muncul dalam konten-konten viral di media sosial.

Dalam sesi edukasi, anak-anak dan guru diperkenalkan pada konsep segitiga api, yakni tiga unsur utama penyebab terjadinya kebakaran: bahan bakar (fuel), oksigen (oxygen), dan panas (heat). Ketiga unsur tersebut harus ada secara bersamaan agar api dapat menyala dan bertahan. Jika salah satu unsur dihilangkan, api akan padam.

Kegiatan dilanjutkan dengan praktik sederhana memadamkan api menggunakan handuk basah yang ditujukan bagi guru dan siswa. Selain itu, peserta juga dikenalkan alat pemadam api ringan (APAR) beserta tata cara penggunaannya secara aman dan benar.

Sebagai penutup, anak-anak diajak bermain air dengan semprotan dari mobil pemadam kebakaran. Suasana ceria tampak mewarnai kegiatan tersebut, dengan anak-anak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara.

Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran Damkar Sleman, Suwandi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui jalur edukasi sejak dini.

“Edukasi ini kami laksanakan berdasarkan usulan dari lembaga-lembaga pendidikan, agar anak-anak memiliki pemahaman dasar tentang keselamatan kebakaran sejak usia dini,” ujarnya. (Andy Ahmad – KIM DSN NGAGLIK)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Condongcatur melaksanakan Musyawarah Padukuhan (Musduk) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2027, dan penambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun Anggaran 2028–2029.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama enam hari, dan dibagi ke dalam tiga tim. Acara ini melibatkan sejumlah unsur Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Pendamping Desa, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal), dan berakhir pada Rabu (4/2/2026).

Musyawarah di tingkat padukuhan ini bertujuan membahas dan menentukan prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik (pemberdayaan), yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagai dasar penyusunan RKPKal.

Adapun pserta Musduk terdiri atas Dukuh, Subunit LPMKal, PKK Padukuhan, Karang Taruna, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya. Dalam forum ini, warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing, sekaligus menetapkan skala prioritas kegiatan yang dinilai paling mendesak dan berdampak luas.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji menegaskan komitmen Pemerintah Kalurahan Condongcatur dalam mewujudkan pemerataan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pembangunan di Condongcatur dilaksanakan berbasis Rukun Warga (RW), dengan alokasi anggaran sebesar Rp40 juta untuk setiap RW setiap tahunnya.

“Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong keadilan pembangunan antarwilayah sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Reno menambahkan, sesuai prinsip bottom-up, perencanaan pembangunan tidak lagi didominasi oleh instruksi dari atas, melainkan berangkat dari kebutuhan lokal masing-masing wilayah. Fokus utama Musduk kali ini adalah optimalisasi pemanfaatan anggaran Rp40 juta per RW secara tepat sasaran.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya terobosan berupa transisi pembangunan dari fisik ke nonfisik atau pemberdayaan masyarakat dengan fleksibilitas anggaran. Menurutnya, pembangunan fisik tetap dilanjutkan bagi wilayah yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar. Sementara wilayah dengan infrastruktur yang telah memadai diarahkan untuk memperkuat program pemberdayaan.

“Dana dapat dialihkan untuk pemberdayaan sumber daya manusia, ketahanan pangan keluarga, digitalisasi UMKM, serta penguatan sektor sosial dan budaya,” jelasnya.

Pemerintah Kalurahan Condongcatur berharap skema tersebut mampu menciptakan pembangunan yang lebih merata dan tepat sasaran. Dengan terselesaikannya kebutuhan fisik seperti jalan dan drainase, masyarakat didorong untuk lebih kreatif dalam mengusulkan program peningkatan kapasitas manusia demi kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kaur Pangripta atau bagian perencanaan Kalurahan Condongcatur, Wahyu Nurendra, mengimbau agar proposal pembangunan Tahun Anggaran 2027 dari masing-masing tim RW dikumpulkan paling lambat pada 23 Februari 2026 di bagian Ulu-ulu. Proposal tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh LPMKal Condongcatur.

“Melalui Musyawarah Padukuhan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan kalurahan ke depan. Sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan Kalurahan Condongcatur yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya. (Wasana / KIM Depok)

Sleman – Kapanewon Seyegan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027, pada Rabu (4/2/2027). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Puntadewa Lantai II Kapanewon Seyegan ini, mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Transformasi Digital Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas”.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tenaga Ahli Komisi C DPRD Kabupaten Sleman, OPD terkait, Panewu Seyegan beserta jajaran, Kapolsek Seyegan, Pendamping Desa, TKSK Seyegan, Ketua KIM, Lurah, BPKal, Ulu-ulu, dan unsur PKK se-Kapanewon Seyegan.

Panewu Seyegan, Agung Endarta, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada dana transfer daerah.

“Perencanaan pembangunan di wilayah harus menyesuaikan kebijakan pusat. Rasionalisasi ini berdampak langsung pada dana transfer APBN, sehingga perlu penyesuaian dalam penyusunan program dan kegiatan,” ujar Agung Endarta.

Ia menambahkan bahwa dampak efisiensi anggaran sebenarnya sudah dirasakan sejak tahun 2026, salah satunya dengan tidak adanya kegiatan PUPM. Pada tahun 2027, pagu PUPM yang semula sebesar Rp3,2 miliar berkurang menjadi Rp1,6 miliar.

“Dengan berkurangnya pagu PUPM, kegiatan yang sempat tidak terdanai pada tahun sebelumnya masih memungkinkan untuk diusulkan kembali dengan penyesuaian skala prioritas,” lanjutnya.

Sementara, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Sleman, Hanggya Hari Untoro menjelaskan bahwa perencanaan tahun 2027 tidak lepas dari kondisi anggaran tahun 2026 yang mengalami rasionalisasi hingga 62,5%. Pada tahun 2027, efisiensi anggaran masih dilakukan dengan pengurangan pagu sekitar 50%.

“Kita harus realistis, tahun 2027 efisiensi anggaran tetap berjalan. Oleh karena itu perencanaan harus benar-benar berbasis prioritas dan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Hanggya.

Ia memaparkan bahwa visi pembangunan Kabupaten Sleman, yaitu terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban, dituangkan dalam enam indikator prioritas pembangunan tahun 2027.

Selain itu, Kabupaten Sleman bersama Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta juga merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan kapasitas pengelolaan hingga 450 ton sampah per hari.

Untuk peningkatan kualitas jalan, ditetapkan tiga ruas jalan prioritas di setiap kalurahan, sementara program penerangan jalan direncanakan melalui kerja sama dengan pihak swasta guna efisiensi anggaran. Khusus pembangunan padukuhan, direncanakan alokasi sebesar Rp25 juta per padukuhan dengan catatan masih menunggu penyesuaian regulasi teknis.

Untuk itu, Hanggya mengingatkan pentingnya analisis kondisi wilayah dalam perencanaan pembangunan.

“Perencanaan tidak boleh lepas dari data kondisi wilayah seperti demografi, rasio gini, tingkat pengangguran, kemiskinan, anak tidak sekolah, hingga stunting,” imbuhnya.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan usulan kegiatan Kapanewon Seyegan tahun 2027 oleh Kawat Kemakmuran Kapanewon Seyegan, Rini Nurhidayati. Total pagu anggaran yang diusulkan mencapai , dengan rincian PUPM sebesar , Non PUPM , BKK Murni , dan Dana Keistimewaan . Adapun Pagu PUPM mencakup 42 jenis kegiatan dengan proporsi kegiatan fisik sebesar 59,68% dan nonfisik 40,32% yang menyasar 13 OPD. Selanjutnya, Musrenbang kali ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara oleh perwakilan peserta sebagai bentuk kesepakatan bersama. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Karang Taruna Kabupaten Sleman menggelar Forum Komunikasi Karang Taruna Kapanewon se-Kabupaten Sleman di Sasana Anglocita Tama, Rabu (4/2/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun aspirasi, evaluasi, serta gagasan dari Karang Taruna tingkat kalurahan guna memperkuat arah kebijakan dan program organisasi di tingkat kabupaten.

Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Sleman, Rinto Budi Antoro menjelaskan bahwa forum komunikasi tersebut dirancang sebagai mekanisme partisipatif untuk menyerap masukan dari Karang Taruna kalurahan se-Kabupaten Sleman.

“Melalui forum ini, masing-masing Karang Taruna kalurahan kami minta menyampaikan masukan, evaluasi, sharing, dan saran. Seluruh hasilnya akan dirangkum dan diteruskan sebagai bahan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Karang Taruna Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rinto juga mengungkapkan rencana penguatan kelembagaan Karang Taruna di tingkat wilayah. Karang Taruna Kabupaten Sleman, kata dia, akan membentuk kepengurusan Karang Taruna tingkat Kapanewon Depok sebagai bagian dari upaya memperluas koordinasi dan efektivitas program kepemudaan.

“Pembentukan Karang Taruna tingkat kapanewon merupakan langkah konsolidasi organisasi agar sinergi program lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.

Rinto menambahkan, pengukuhan kepengurusan Karang Taruna tingkat kapanewon direncanakan akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan struktur organisasi serta keselarasan program kerja dengan kebutuhan wilayah.

“Kami ingin pengukuhan dilakukan dalam suasana yang tepat, dengan persiapan matang, sehingga pengurus yang terbentuk benar-benar siap bekerja,” katanya.

Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Fransiskus Suhyadi, menegaskan komitmen pemerintah kapanewon untuk menjalin kerja sama dengan Karang Taruna dalam berbagai kegiatan pembangunan sosial dan kepemudaan.

“Pemerintah Kapanewon Depok siap bekerja sama dengan Karang Taruna dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk kemajuan bersama,” ujarnya.

Suhyadi juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif Karang Taruna Kabupaten Sleman dalam membentuk kepengurusan Karang Taruna tingkat Kapanewon Depok. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya penguatan peran pemuda dalam pembangunan sosial di wilayah.

“Kami mendukung penuh pembentukan Karang Taruna tingkat kapanewon karena akan mempermudah koordinasi program dan memperkuat peran pemuda sebagai mitra pemerintah,” pungkasnya.

Melalui forum komunikasi ini, Karang Taruna Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi kepemudaan yang partisipatif, responsif, dan kolaboratif, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan sosial masyarakat Kabupaten Sleman. (Athiful/KIM Depok)

Sleman — Pemerintah Kapanewon Berbah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Usulan Tahun 2027 Kabupaten Sleman pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kepanjen Kapanewon Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Musrenbang dipandu oleh staf Jawatan Kemakmuran Kapanewon Berbah, Herlinda Sukmaningtyas, dan dihadiri oleh perwakilan Bappeda Kabupaten Sleman, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Panewu dan Panewu Anom Berbah, unsur Forkompim Kapanewon Berbah, lurah dan pamong kalurahan, ketua organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.

Panewu Berbah, Djaka Sumarsono dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD Usulan Tahun 2027 mengusung tema Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui Transformasi Digital yang Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas. Tema tersebut selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2025–2030, yaitu ‘Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Maju, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban’.

Lebih lanjut, Djaka memaparkan kondisi geodemografi Kapanewon Berbah yang memiliki luas wilayah hektare dengan ketinggian antara 50 hingga 500 meter di atas permukaan laut.

“Kapanewon Berbah terdiri dari empat kalurahan dan 58 padukuhan dengan jumlah penduduk mencapai jiwa,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa akibat dampak efisiensi anggaran, pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) Tahun 2027 untuk Kapanewon Berbah sebesar Rp1,6 miliar. Total usulan PUPM Tahun 2027 sebesar dialokasikan untuk Kapanewon Berbah dan empat kalurahan.

Rinciannya, untuk Kapanewon Berbah sebesar , Kalurahan Sendangtirto , Kalurahan Tegaltirto , Kalurahan Kalitirto , dan Kalurahan Jogotirto sebesar .

Sementara itu, Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Sleman, Danyk Kusumaning Budi menyampaikan bahwa arah prioritas pembangunan Kabupaten Sleman periode 2025–2029 dalam RPJMD tetap mengusung visi terwujudnya masyarakat Sleman yang maju, adil, makmur, lestari, dan berkeadaban.

Ia menjelaskan bahwa fokus pembangunan diarahkan pada pemerataan pembangunan, peningkatan layanan dasar, pengurangan angka kemiskinan, penguatan UMKM, pertanian berkelanjutan, serta peningkatan daya saing ekonomi melalui inovasi.

“Namun, terdapat tiga prioritas utama pembangunan Kabupaten Sleman, yakni Sleman Dalan Alus, Sleman Padang, dan Sleman Resik,” tutur Danyk.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan usulan pembangunan dari Kapanewon Berbah dapat terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2027 serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. (Kusnadi KIM Berbah)