Sleman — Praktik perundungan atau bullying masih menjadi ancaman serius yang menghantui ruang kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan pendidikan hingga ranah digital. Tidak jarang, tindakan menyakiti sesama ini dianggap sebagai sekadar candaan belaka, padahal dampak psikologis yang ditimbulkan bagi korban bisa berakibat fatal. Menanggapi fenomena tersebut, Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Tempel menggelar sosialisasi anti-bullying dalam pertemuan rutin anggota yang berlangsung di Gedung Darul Ulum, Sanggrahan, Tempel, pada Jumat (30/1/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus dan anggota Aisyiyah se-Cabang Tempel serta perwakilan ranting sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam membangun lingkungan sosial yang aman bagi anak dan perempuan. Edukasi ini menghadirkan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Aroma Elmina Martha, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia mengupas tuntas perbedaan antara kekerasan umum dan perilaku bullying yang bersifat sistematis dan berulang.

Aroma Elmina Martha menjelaskan bahwa sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai bullying apabila perilaku menyakiti tersebut dilakukan secara sengaja dan berkelanjutan sehingga korban merasa tertekan dan tidak berdaya. Ia memberikan batasan yang tegas bahwa meskipun semua bullying adalah bentuk kekerasan, namun tidak semua kekerasan tunggal bisa disebut sebagai perundungan. Hal ini penting dipahami agar masyarakat dapat mengidentifikasi pola gangguan yang terjadi di lingkungan mereka.

“Semua bullying adalah kekerasan, tetapi tidak semua kekerasan adalah bullying. Tindakan membentak satu kali mungkin dikategorikan sebagai kekerasan verbal, namun jika perilaku mengejek, merendahkan, atau mengucilkan individu dilakukan secara berulang-ulang, baik secara langsung maupun melalui grup percakapan digital, itulah bentuk bullying yang harus segera dihentikan,” ujar Aroma Elmina Martha di hadapan para peserta.

Dosen hukum yang akrab disapa Arum ini juga menaruh perhatian besar pada peran keluarga sebagai benteng pertahanan utama. Menurutnya, orang tua harus memiliki kepekaan tingkat tinggi dalam memantau perubahan perilaku anak yang tidak wajar. Di era teknologi saat ini, pengawasan terhadap penggunaan ponsel menjadi hal yang wajib dilakukan untuk menghindarkan anak dari serangan siber yang kerap datang dari pihak-pihak tidak dikenal.

“Orang tua perlu peka terhadap perubahan sikap anak. Salah satu langkah konkret adalah memantau penggunaan ponsel mereka, mengedukasi anak agar tidak menerima pesan atau panggilan dari nomor yang tidak dikenal, serta yang paling utama adalah membangun komunikasi yang terbuka dan hangat di rumah. Biasakan juga anak untuk berangkat dan pulang sekolah bersama teman-temannya sebagai langkah sederhana untuk meningkatkan rasa aman,” tambahnya.

Melalui sosialisasi ini, Aisyiyah Tempel menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis sebagai pendidik pertama dalam keluarga sekaligus agen perubahan di masyarakat. Edukasi berbasis komunitas ini diharapkan mampu menumbuhkan empati kolektif dan keberanian warga untuk melaporkan atau menghentikan setiap praktik perundungan yang terjadi. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi tumbuh kembang generasi masa depan. (Ratna Zuliastuti/KIM Senyum Tempel)

Sleman — Upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kapanewon Ngaglik kini menyasar pada penguatan edukasi pola makan anak melalui tangan para kader. Jawatan Sosial Kapanewon Ngaglik menggandeng Rumah Sakit Universitas Ahmad Dahlan (RS UAD) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu yang fokus pada penanganan stunting dan permasalahan nafsu makan balita pada Jumat (30/1/2026). Langkah ini diambil untuk membekali para kader dengan pengetahuan medis terkini guna menghadapi tantangan di lapangan.

Kegiatan yang diikuti oleh puluhan kader dari berbagai kalurahan di Ngaglik ini menempatkan kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang anak. Perwakilan Jawatan Sosial Kapanewon Ngaglik, Rimurhani, menegaskan bahwa posisi kader sangat strategis karena mereka memiliki kedekatan emosional dan akses langsung ke keluarga balita. Menurutnya, pembekalan ilmu yang tepat akan menjadi investasi besar bagi terciptanya generasi sehat di masa depan.

“Kader Posyandu adalah ujung tombak kami di lapangan. Mereka yang paling memahami kondisi riil balita dan keluarga di lingkungannya. Oleh karena itu, pembekalan ilmu yang berbasis medis seperti ini sangat penting agar pesan edukasi yang sampai ke orang tua tidak salah arah,” ujar Rimurhani saat membuka acara.

Dalam sesi utama, dokter spesialis anak dari RS UAD, Mohammad Bherbudi Wicaksono, memberikan paparan yang cukup menyita perhatian peserta terkait mitos pola makan. Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan masalah kompleks yang tidak hanya memengaruhi fisik, tetapi juga perkembangan otak anak. Namun, salah satu kendala terbesar orang tua di lapangan adalah anak yang susah makan atau melakukan aksi tutup mulut (ATM).

Menariknya, Bherbudi meluruskan anggapan masyarakat mengenai penggunaan penyedap rasa atau MSG (micin). Ia menjelaskan bahwa pada balita di atas usia satu tahun yang mengalami penurunan nafsu makan, pemberian rasa gurih dalam batas kewajaran justru dapat membantu merangsang selera makan. Menurutnya, rasa gurih tersebut dapat menjadi pemancing agar anak mau mengenal variasi makanan bergizi lainnya.

“Micin bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan dalam konteks nutrisi anak. Dalam takaran yang tepat dan pada usia yang sesuai, rasa gurih justru bisa membantu anak mengenal variasi rasa dan meningkatkan nafsu makan mereka. Tentu saja, fokus utamanya tetap pada keseimbangan gizi makro dan mikro dalam sepiring makanan anak,” jelas Bherbudi di hadapan para kader.

Edukasi ini diharapkan dapat mengubah pola pikir para kader agar tidak ragu memberikan saran yang lebih fleksibel namun tetap sehat kepada orang tua yang memiliki balita sulit makan. Selain membahas soal rasa, para peserta juga diajak melakukan diskusi kasus nyata di lapangan, mulai dari cara pengukuran tinggi badan yang akurat hingga cara memberikan pendampingan bagi keluarga yang memiliki balita berisiko stunting.

Kegiatan ini ditutup dengan semangat kebersamaan para kader untuk menekan angka stunting di wilayah Ngaglik. Dengan kompetensi yang meningkat, diharapkan para kader semakin percaya diri dalam menjalankan fungsinya sebagai edukator kesehatan di tingkat akar rumput, sejalan dengan program nasional untuk menciptakan generasi unggul menuju masa depan yang lebih baik. (ESK/KIM DSN)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) resmi menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) yang berlangsung di Ruang Karangtumaritis, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, pada Kamis (29/1/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya penurunan alokasi Dana Desa yang cukup signifikan serta penyesuaian regulasi dari pemerintah pusat.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh berbagai unsur kepentingan, mulai dari jajaran Kapanewon Depok, pamong kalurahan, para dukuh, hingga perwakilan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini menjadi ruang krusial untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang bersumber dari uang negara tersebut benar-benar jatuh ke tangan warga yang paling membutuhkan, sesuai dengan kriteria kemiskinan ekstrem dan prioritas jaring pengaman sosial.

Ketua Panitia Muskal Caturtunggal, Dwi Yulianta, menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah menyepakati jumlah penerima bantuan yang mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, akurasi data menjadi harga mati agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa penurunan jumlah penerima bantuan harus dibahas secara transparan dan disepakati bersama oleh seluruh elemen wilayah agar memiliki legitimasi yang kuat.

“Musyawarah ini dilaksanakan untuk menyepakati penetapan penerima BLT Dana Desa Tahun 2026. Tahun ini terjadi penurunan jumlah KPM, sehingga perlu dibahas dan disepakati bersama agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan objektif sesuai kondisi riil di lapangan,” ujar Dwi Yulianta saat membuka sesi pembahasan data warga.

Penjabat Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, memberikan gambaran mengenai kondisi fiskal kalurahan tahun ini yang penuh tantangan. Selain adanya penurunan anggaran dari pusat, pemerintah kalurahan juga diwajibkan mengalokasikan dana desa untuk program prioritas lainnya, seperti penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Meski alokasi BLT kini bersifat lebih fleksibel, pihak kalurahan tetap berkomitmen menjaga perlindungan sosial bagi warga rentan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

“Berdasarkan kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2026, alokasi BLT Dana Desa memang fleksibel, namun kita juga memiliki fokus kegiatan lain yang tidak kalah penting. Anggaran Dana Desa tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga kita harus sangat selektif. Rencananya, setiap KPM akan menerima bantuan maksimal sebesar 300 ribu rupiah per bulan selama satu tahun, yang penyalurannya akan dibagi dalam empat tahap,” kata Feri Ferdian menjelaskan skema bantuan tersebut.

Dalam pemaparan data yang disampaikan oleh Kamituwa Kalurahan Caturtunggal, disepakati bahwa jumlah penerima manfaat untuk tahun 2026 adalah sebanyak 40 KPM. Selain itu, musyawarah juga menetapkan 4 KPM cadangan atau sekitar 10 persen dari kuota utama sebagai antisipasi jika terjadi perubahan status atau kendala administratif pada penerima utama di kemudian hari. Keputusan ini diterima secara bulat oleh seluruh peserta rapat yang terdiri dari unsur BPKal hingga perwakilan lembaga kemasyarakatan.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan hukum atas daftar penerima yang telah disepakati. Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Depok, Fransiskus Suhyadi, yang turut memberikan arahan penutup, mengapresiasi proses demokrasi di tingkat desa yang berjalan kondusif. Ia berharap transparansi dalam Musyawarah Kalurahan Khusus ini dapat menjadi standar kerja dalam penyaluran bantuan sosial lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. (Oktaviana/KIM Depok)

Sleman — Puluhan anak usia dini tampak antusias mengikuti kegiatan outbound kebangsaan yang digelar di kawasan Pasar Bela Negara, sebelah utara Lapangan Pemda Sleman, Jumat (30/1/2026).

Sekitar 30 peserta dari TPA-KB Putera Sembada Sleman mengikuti kegiatan edukatif yang dirancang khusus untuk menanamkan nilai cinta tanah air melalui pendekatan bermain yang menyenangkan.

Kegiatan outbound diisi dengan pengenalan lagu-lagu kebangsaan yang dikemas secara interaktif. Anak-anak diajak bernyanyi dan bergerak bersama, sehingga materi wawasan kebangsaan tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan langsung sesuai dengan tahapan perkembangan usia dini.

Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan tata upacara sederhana, cara memberi hormat kepada bendera, serta latihan dasar Peraturan Baris Berbaris (PBB). Aktivitas tersebut menjadi bagian dari pendidikan karakter untuk membangun sikap disiplin, kebersamaan, serta rasa hormat terhadap simbol-simbol negara sejak dini.

Kader Bela Negara Kementerian Pertahanan RI yang juga staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, Sunardi menyampaikan bahwa program outbound kebangsaan ini terbuka luas bagi satuan pendidikan di wilayah Sleman.

“Program outbound kebangsaan ini masih terbuka bagi sekolah-sekolah di Sleman, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP, dan dilaksanakan secara gratis di Pasar Bela Negara. Sementara untuk SMA dan sederajat, diberikan kesempatan praktik langsung wirausaha di Pasar Bela Negara,” jelas Sunardi.

Pasar Bela Negara sendiri merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap Jumat pagi. Program ini diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Sleman bekerja sama dengan Carya Budhi Chantya sebagai lembaga pendamping UMKM. Selain menjadi ruang promosi produk makanan dan minuman tradisional, Pasar Bela Negara juga dikembangkan sebagai pusat edukasi bela negara yang inklusif bagi masyarakat.

Melalui pendekatan yang edukatif dan menyenangkan, kegiatan outbound kebangsaan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran alternatif yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat karakter generasi muda sejak usia dini. (Andy Ahmad – KIM DSN NGAGLIK)

Sleman – Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, secara resmi melaksanakan Launching Program Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025, pada Jumat (30/1/2026), di Aula Kalurahan Sardonoharjo.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah kalurahan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi produktif. Sebanyak 29 keluarga miskin produktif ditetapkan sebagai penerima manfaat program bantuan usaha, yang diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Program sekaligus Kamituwa Sardonoharjo, Bayu Kristiyanto, menyampaikan bahwa program penanggulangan kemiskinan ini dirancang tidak sekadar sebagai bantuan jangka pendek, melainkan sebagai stimulus ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan yang diberikan difokuskan pada penguatan usaha produktif agar penerima manfaat mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan,” jelasnya.

Bayu menambahkan, seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari pendataan, verifikasi calon penerima, hingga penyaluran bantuan, telah dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan melibatkan perangkat kalurahan serta unsur masyarakat.

Ia berharap program ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Sementara itu, Lurah Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho, dalam sambutan dan arahannya menegaskan bahwa Dana Desa harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, khususnya dalam upaya pengurangan angka kemiskinan.

“Program penanggulangan kemiskinan ini merupakan wujud kehadiran negara di tingkat kalurahan. Harapannya, bantuan yang diberikan tidak hanya habis digunakan, tetapi dapat berkembang menjadi usaha yang menopang kehidupan keluarga,” ujarnya.

Harjuno juga berpesan kepada para penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan secara bertanggung jawab, disertai kerja keras, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang.

“Kami berharap penerima bantuan dapat naik kelas, dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri, bahkan ke depan mampu membuka lapangan kerja bagi warga lainnya,” tandasnya.

Launching program penanggulangan kemiskinan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah kalurahan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kalurahan Sardonoharjo yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap penerima manfaat agar program berjalan optimal dan memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (ESK – KIM DSN)