Sleman – Upaya penanggulangan stunting di Indonesia terus menunjukkan pendekatan yang semakin kolaboratif dan berbasis komunitas. Salah satu praktik baik terlihat dalam kegiatan penguatan peran kader dan keluarga yang digelar pada Jumat (30/1/2026), di Margorejo Tempel Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak bisa bertumpu pada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak unsur, termasuk figur ayah di dalam keluarga.

Kegiatan yang melibatkan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), kader kesehatan, dan unsur pendamping sosial, menjadi ruang konsolidasi berbagai program yang selama ini berjalan terpisah. Fokusnya bukan hanya intervensi gizi, tetapi juga perubahan pola asuh, ketahanan keluarga, serta penguatan dukungan sosial di tingkat komunitas.

Koordinator Penyuluhan KB sekaligus Koordinator PPKBD setempat, Edi Santoso, menjelaskan tema penanggulangan stunting dirangkum dalam lima gerakan inovatif daerah yang diperkuat kebijakan pusat melalui BKKBN.

“Intinya gotong-royong dan pendekatan berbasis keluarga. Pencegahan stunting tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama dari rumah tangga sampai tingkat komunitas,” ujarnya.

Kelima pendekatan tersebut meliputi GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GASA (Gerakan Ayah Sayang Anak), serta SATYAGATRA (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera).

Seluruh gerakan menekankan gotong-royong, pendampingan keluarga aktif, pemenuhan gizi seimbang berbasis pangan lokal, kolaborasi lintas sektor, serta layanan terpadu sejak perencanaan keluarga hingga tumbuh kembang anak.

Penguatan peran ayah sejalan dengan semangat ‘Kompak Tenan’, akronim Konsorsium Komunitas Penggerak Ayah Teladan Indonesia. Program ini mendorong sinergi lintas unsur, mulai aparat kewilayahan, pendamping program keluarga harapan (PKH), hingga penyuluh keluarga berencana (KB). Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan pesan pencegahan stunting sampai langsung ke keluarga sasaran.

Sementara itu, Kamituwa Margorejo, Anwar Ihsani menilai pendekatan terintegrasi memperkuat kerja kader di lapangan. “Dengan konsep jelas dan dukungan banyak pihak, kader tidak berjalan sendiri. Keluarga merasa didampingi dari berbagai sisi, bukan hanya soal makanan, tetapi juga pola asuh dan perencanaan keluarga,” tuturnya.

Program juga diperkuat bantuan sepasang ayam kepada keluarga sasaran sebagai upaya pemenuhan protein hewani berbasis rumah tangga, disertai edukasi pemeliharaan dan pemanfaatannya bagi konsumsi keluarga.

Pendekatan komprehensif ini menunjukkan percepatan penurunan stunting memerlukan kombinasi intervensi gizi, edukasi, pendampingan keluarga, serta penguatan peran ayah dan komunitas. Di tengah target nasional penurunan stunting, model gotong-royong ini menjadi contoh perubahan besar dapat dimulai dari penguatan keluarga tingkat dasar. (SBD KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Pemerintah Kalurahan Caturtunggal menyelenggarakan kegiatan Pekan Pembayaran PBB P2 Panutan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kamis (29/1/2026), di Pendopo Puspadenta Kalurahan Caturtunggal. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul WIB hingga WIB sebagai upaya mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Penagihan BKAD Kabupaten Sleman beserta tim, petugas Bank BRI, petugas Samsat, serta jajaran Pemerintah Kalurahan Caturtunggal yang terdiri dari Pj. Lurah, Carik, Dukuh, dan staf terkait.

Acara diawali dengan sambutan Pj. Lurah Caturtunggal, Feri Ferdian, yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKAD Kabupaten Sleman atas dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak terpadu tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BKAD Kabupaten Sleman yang telah memfasilitasi kehadiran layanan Bank BRI dan Samsat dalam kegiatan Pekan Pembayaran PBB Panutan dan Pajak Kendaraan Bermotor ini. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan capaian target pajak di Kalurahan Caturtunggal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Feri Ferdian juga menyampaikan harapan agar kerja sama dengan Samsat Keliling dapat terus berlanjut pada masa mendatang.

“Ke depan, kami berharap layanan Samsat Keliling dapat terus bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Caturtunggal, baik dilaksanakan secara rutin setiap bulan maupun beberapa kali dalam satu tahun,” tandasnya.

Selanjutnya, Kepala Bidang Penagihan BKAD Kabupaten Sleman, Safirta Harya Rekyani turut mengapresiasi Pemerintah Kalurahan Caturtunggal yang telah memfasilitasi kegiatan pelayanan pembayaran pajak secara terpadu dan mudah diakses masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sangat membantu dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan pelayanan yang lebih dekat, diharapkan masyarakat semakin aktif dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,” ungkapnya.

Safirta juga memberikan apresiasi kepada para Dukuh se-Kalurahan Caturtunggal atas peran aktif dalam pembaruan data perpajakan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para Dukuh yang telah berkenan membantu pendataan SPPT PBB, khususnya terkait perubahan data dari tanah kosong menjadi bangunan,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan doorprize secara simbolis kepada wajib pajak yang telah melakukan pembayaran, serta sesi foto bersama.

Pemerintah Kalurahan Caturtunggal berharap kegiatan Pekan Pembayaran PBB Panutan dan Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
(Oktaviana/KIM Depok)

Sleman — Upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran kembali ditegaskan melalui Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Kamis (29/1/2026). Forum ini menjadi contoh praktik tata kelola bantuan berbasis musyawarah yang transparan dan partisipatif, model yang relevan diterapkan di berbagai daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kalurahan Banyurejo tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), Panewu Tempel beserta perwakilan kapanewon, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Keterlibatan multipihak ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sosial agar proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjalan terbuka dan akuntabel.

Dalam forum musyawarah, peserta secara bersama-sama membahas kriteria penerima BLT Dana Desa sesuai regulasi yang berlaku, disertai proses verifikasi dan validasi data warga secara langsung. Setiap usulan nama ditelaah secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi riil masyarakat di lapangan.

Lurah Banyurejo, H. Saparjo, menegaskan bahwa Muskalsus bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga keadilan distribusi bantuan.

“Musyawarah ini menjadi sarana memastikan bahwa penerima BLT Dana Desa benar-benar warga yang membutuhkan dan telah melalui proses verifikasi bersama. Pada Tahun Anggaran 2025 jumlah penerima sebanyak 24 KPM, sedangkan Tahun 2026 menjadi 14 KPM. Penetapan ini menyesuaikan ketentuan serta kondisi riil masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan jumlah penerima mencerminkan hasil pemutakhiran data serta dinamika sosial ekonomi warga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas program bantuan dan menghindari tumpang tindih dengan skema perlindungan sosial lainnya.

Sementara itu, Panewu Tempel, Dakiri, yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur.

“Kehadiran kami untuk memastikan musyawarah berjalan sesuai aturan. Dari hasil forum telah ditetapkan 14 penerima manfaat, dan kami berharap bantuan ini benar-benar tepat sasaran serta dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.

BLT Dana Desa merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang bersumber dari dana desa, ditujukan untuk membantu warga miskin atau rentan menghadapi tekanan ekonomi. Praktik musyawarah terbuka seperti yang dilaksanakan di Kalurahan Banyurejo menunjukkan pentingnya transparansi, partisipasi warga, dan pengawasan bersama sebagai fondasi keberhasilan program bantuan.

Hasil Muskalsus selanjutnya dituangkan dalam berita acara resmi yang menjadi dasar penetapan daftar penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kalurahan Banyurejo berharap bantuan tersebut tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga penerima. Tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa yang bersih, adil, dan responsif. (Ratna Zuliastuti KIM SENYUM TEMPEL)

Sleman — Kapanewon Ngaglik menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk rencana pembangunan tahun 2027, pada Kamis (29/1/2026). Forum ini menjadi wadah penyelarasan program lintas sektor dengan fokus utama pada penguatan daya dukung lingkungan dan infrastruktur demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam forum tersebut, arah pembangunan 2027 diprioritaskan pada peningkatan infrastruktur dasar dan aspek sosial kemasyarakatan.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan perbaikan drainase, jalan, jaringan irigasi, Penerangan Jalan Umum (PJU), penguatan solidaritas sosial, layanan kesehatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).

Panewu Ngaglik, Wawan Widiantoro dalam pernyataannya menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan di tengah kondisi anggaran yang ketat dan kebijakan efisiensi adalah sinergi seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi antara kapanewon, pemerintah kalurahan, Pemerintah Kabupaten Sleman, Forkompim Ngaglik, dan partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi faktor penentu.

“Dalam situasi anggaran ketat, sinergi menjadi kekuatan utama. Tanpa sinergi, satu tambah satu bisa menjadi satu. Namun dengan sinergi, satu tambah satu bisa menjadi lebih dari dua,” tegasnya.

Selain itu, Wawan Widiantoro juga meminta perhatian khusus dari Bappeda Kabupaten Sleman dalam menyusun perencanaan wilayah. Ngaglik disebut sebagai kawasan transisional dengan karakter peralihan dari perdesaan menuju perkotaan, serta dari basis agraris menuju masyarakat industri jasa dan perdagangan.

Menurutnya, pendekatan kebijakan pembangunan di wilayah transisi tidak bisa disamaratakan secara hitam-putih sebagai kawasan desa murni atau kota murni. Diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi riil di lapangan.

Sebagai contoh, disampaikan bahwa kebijakan larangan pemasangan PJU di lahan pertanian perlu ditinjau kembali untuk wilayah Ngaglik. Sebab di Kawasan tersebut banyak kawasan permukiman yang sudah berdampingan langsung dengan lahan pertanian, sehingga kebutuhan penerangan menjadi penting bagi keselamatan dan aktivitas warga.

Musrenbang tersebut dihadiri secara lengkap oleh anggota DPRD Abdul Kadir, seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten, unsur Forkompim Kapanewon Ngaglik, para lurah, ulu-ulu, serta tokoh-tokoh masyarakat Ngaglik. Kehadiran lintas unsur ini diharapkan mampu memperkuat penyelarasan program dan komitmen bersama dalam pembangunan wilayah ke depan. (ESK – KIM DSN)

Sleman – Kedai Gen-Z kini bukan sekadar tempat makan, melainkan telah menjelma menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Menyajikan aneka dessert, camilan kekinian, hingga kopi, tren tempat nongkrong kaum milenial dan Gen-Z ini terus meluas, bahkan merambah wilayah perdesaan. Fenomena tersebut kini terasa hingga Gundengan Kidul, Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Sleman.

Salah satu warga setempat, Bu Agus, belum lama ini membuka Kedai Teras Rumah, Cemilan Gen-Z di serambi rumahnya. Ditemui di kedainya pada Kamis (29/1/2026), Bu Agus mengungkapkan bahwa ide membuka usaha tersebut berawal dari pengamatannya terhadap tren di media sosial.

“Awalnya saya melihat di TikTok banyak kedai Gen-Z yang dibuka dan digemari anak muda,” ujarnya.

Namun, ia menambahkan bahwa sasaran kedainya tidak hanya remaja, melainkan juga anak-anak. “Target saya juga generasi ‘sub-Z’, yaitu anak-anak, dengan harga yang terjangkau,” sambungnya.

Tak hanya dipadati kaum muda, kedai sederhana ini justru ramai dikunjungi anak-anak. Mereka datang sejak pagi hari, namun jumlah pengunjung meningkat signifikan pada sore menjelang waktu maghrib.

“Biasanya sore penuh anak-anak, sampai meluber ke luar,” jelas Bu Agus.

Lokasi kedai yang berada tepat di depan mushola dimanfaatkan dengan baik. Pada waktu menjelang salat, anak-anak datang membawa uang saku yang sering kali terbatas. Meski demikian, seluruh pengunjung tetap dilayani dengan ramah dan penuh kehangatan.

Beragam camilan kekinian tersedia di kedai ini, mulai dari tempura ikan, basreng (bakso goreng), cireng isi suwiran daging ayam, burger, kebab, mie level ala resto populer, tahu aci, sosis bakar, hingga aneka minuman seperti Pop Ice, capcin (cappuccino cincau), kopi, teh, dan jus.

Tak berhenti berinovasi, Bu Agus juga terus menghadirkan menu baru. “Sekarang ada roti bakar dengan glaze top-up, maklor atau makaroni telor,” ungkapnya.

Kehadiran Kedai Teras Rumah menunjukkan bahwa kreativitas dan kepekaan terhadap tren dapat membuka peluang ekonomi, bahkan dari rumah sendiri. Seperti pepatah, bagi mereka yang mau berinovasi dan bekerja keras, pintu rezeki akan selalu terbuka. (Sadhono Hadi/KIM Senyum Tempel)